Home Blog Page 13637

Meliput Diikuti Intel, Menulis Kena Sensor

Ross Dunkley, Pemimpin Redaksi Myanmar Times yang Terusir

Pernah dipenjara oleh junta militer, Ross Dunkley tetap berniat balik ke Myanmar untuk memperjuangkan kebebasan pers di sana. Anggap Aung San Suu Kyi tidak ubahnya dengan politikus yang lain.

Ridlwan Habib, Nusa Dua

“ANDA pernah ke Myanmar?” tanya Ross Dunkley kepada Jawa Pos setelah presentasi di CEO Conference Publish Asia 2012 di Bali Nusa Dua Convention Center tadi malam. Ross yang berlogat Australia itu mengajukan pertanyaan sembari  membagi-bagikan edisi Myanmar Times untuk para peserta.

“Saat ini lebih mudah untuk pergi ke sana (Myanmar), tapi tidak untuk saya,” tambahnya.

Ross adalah warga negara asing pertama yang bekerja sebagai pemimpin media di Myanmar sejak 2000. Dia juga merupakan investor asing pertama di bidang media di negara yang dahulu disebut Burma itu. “Saya sedang menantikan kebebasan rekan seperjuangan, Sonny Swe, yang dipenjara sejak 2004,” katanya.

Sonny adalah kongsi Ross dalam membangun Myanmar Times yang terbit mingguan 40 halaman. Putra mantan petinggi intelijen Myanmar Brigadir Jenderal Thein Swe itu dipenjara karena dianggap melanggar undang-undang informasi di negara yang terkenal dengan sarungnya tersebut. “Dia divonis tujuh tahun penjara untuk edisi bahasa Inggris, tujuh tahun untuk bahasa Burma,” ujarnya.

Sejak Sonny dipenjara, 51 persen saham Myanmar Times dipegang Tin Tun Oo yang menurut Ross adalah kepanjangan tangan militer Myanmar. “Pada 17 April nanti, Sonny bebas. Saya yakin bisa kembali ke Myanmar dan berbisnis lagi dengannya,” katanya.

Saat ini Ross memang sedang terusir dari Myanmar. Sebab, dia dituding melanggar undang-undang imigrasi. Dia ditangkap pada 10 Februari 2011 dan dipenjara di Insein, Myanmar, selama 40 hari.  Dia bisa bebas dengan jaminan dan didenda untuk membayar 100.000 kyats. “Sekarang saya mengendalikan perusahaan dari Kamboja,” katanya. Ross juga memimpin Phnom Penh Post yang berpengaruh di Kamboja.

Ross bercerita, sejak 2000 hingga 2010, pers di Myanmar nyaris dikatakan setengah hidup. “Semua dikontrol oleh pemerintah. Kami meliput sesuatu diikuti intel, menulis pun harus disensor terlebih dahulu,” katanya.

Padahal, lanjut dia, di Myanmar banyak jurnalis yang sebenarnya berjiwa independen. “Saya tetap akan berjuang agar pers di Myanmar bebas dan menghormati hak-hak manusia. Ada sekitar seratus wartawan hebat di sana,” ujarnya.

Walaupun tokoh wanita Myanmar Aung San Suu Kyi  dibebaskan pada 13 November 2010, perjuangan menegakkan demokrasi dan kebebasan pers di Myanmar masih panjang. “Bagi saya, Suu Kyi sama dengan politikus yang lain. Tidak ada yang istimewa. Ingat, bagi wartawan, omongan politisi tak bisa dilihat dari satu sisi saja,” katanya. (*)

Sumut Diambang Krisis Gas

MEDAN- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho gusar dengan kelangkaan gas yang sudah terjadi bertahun-tahun di Sumut sehingga sangat memukul dunia usaha.

Gatot menegaskan, akan segera menghadap Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Hatta Rajasa, untuk mencari solusi persoalan kelangkaan gas di Sumut.

Gatot mengaku prihatin dengan keluhan beberapa pengusaha yang nantinya kalau tidak dicermati akan berdampak negatif. Hal ini terungkap saat rapat Pemprovsu bersama Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina, Apindo SU, serta para pengusaha  yang ada di Sumut, Rabu (11/4) di Ruang Rapat Lantai VIII, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.

Dalam rapat yang dihadir anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Rahmat shah, Gatot memerintahkan Bappeda Sumut segera menyurati Menteri Koordinator Pereknomian untuk audiensi terkait krisis di Sumut.

“Saudara Bappeda buat surat kepada Menko Perekonomian tebusan ke Menteri Perindustian, ESDM, PLN, dan PGN,” perintah Gatot.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Sumut Rahmat Shah yang hadir dalam rapat tersebut mengaku, setuju dengan usulan Gatot yang menyatakan semua pihak harus bahu membahu dan solid untuk mengatasi persoalan ini.

“Jadi ini masalahnya memang dari dulu sudah kita omongi dan sudah capek kita permasalahkan. Jadi saya setuju sama pak gubernur yang mengatakan kita harus solid,” katanya.

Menurut Rahmat, yang diperlukan saat ini adalah data riil kebutuhan gas di Sumut. Sehingga dapat dicarikan solusinya.
“Kita tahu bapak-bapak ini, dan ini adalah keputusan pendahulu bapak dan silih berganti,” kata Rahmat Shah menanggapi lambannya proses pembangunan jaringan gas oleh PGN.

Sementara itu, perwakilan PGN mengungkapkan, belum terealisirnya pipanisasi untuk mengalirkan pasokan gas dari Riau ke Sumut sepenuhnya domain pemerintah pusat. (ari)

DPRD Sumut Tolak Relokasi FSRU Belawan ke Lampung

MEDAN- Tahun 2013, Sumut dipastikan akan mengalami krisis gas. Sebab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersikukuh akan mengalihkan proyek pembangunan terminal penerima gas terapung atau Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Belawan ke Lampung.

Krisis gas itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Sumut dengan mengundang jajaran Pemprovsu, Direktur Utama PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Wahid Sutopo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (Kadinsu), Irfan Mutyara, dan pihak PTPN3 sebagai pemilik dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Senin (9/4).

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B, T. Dirkhamsyah didampingi Sekretaris Komisi B, Muhammad Nuh, serta anggota Komisi B diantaranya Jaforman Saragih, Brilian Muchtar, Layari Sinukaban, Washington Pane, Aduhot Simamora dan Siti Aminah, bertujuan mencari solusi atas sikap Pemerintah Pusat melalui keputusan Kementerian BUMN yang memutuskan melakukan pemindahan FRSU Belawan ke Lampung.

Dalam RDP yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Sumut, Asisten II Ekbang Pemprovsu, Djaili Azwar, menyebutkan, kondisi suplai gas ke Sumut terus mengalami penurunan sementara permintaan dan pemanfaatan gas bumi di Sumut terus mengalami peningkatan terutama untuk sektor industri.
Djaili membeberkan, Pemprovsu telah berupaya mengatasi krisis energi gas di Sumut lewat pencapaian pembangunan FSRU di Belawan dengan beberapa kali melakukan koordinasi dengan PT. PGN (Persero) serta mengundang instansi terkait di provinsi, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
“Gubernur Sumut melalui surat nomor 542/3390 tanggal 6 Mei 2010 telah memberikan rekomendasi pembangunan LNG Floating Terminal di Belawan kepada PT. PGN (Persero) dengan kapasitas ekiuvalen gas bumi 250 MMSCFD. Pembangunan proyek ini direncanakan selesai pada tahun 2013. Sesuai dengan pernyataan Vice President Coorporate Communication PT. PGN (Persero) Tbk,” terangnya.

Dijelaskan Djaili, saat ini, kapal FSRF yang pembangunannya dalam tahap penyelesaian dan diperkirakan mampu mengalirkan gas hasil ragisifikasi mencapai 240 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), sangat disayangkan relokasinya. Soalnya, Sumut merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program MP3EI dan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM).

Ketua Umum Kadinsu, Irfan Mutyara, mengungkapkan, pasokan gas ke Sumut khususnya Medan telah mengalami kelangkaan yang sangat signifikan.
“Kadin Sumut sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden RI pada tanggal 2 Desember 2011 yang disusul dengan surat kedua pada tanggal 16 Maret 2012 dan kami sangat menolak rencana pemindahan FRSU Belawan ke Lampung,” tegas Irfan.

Mendengar paparan dari masing-masing mitra Komisi B yang hadir dalam RDP itu, Japorman Saragih mengusulkan agar Komisi B bersama seluruh instansi terkait di jajaran Pemprovsu serta seluruh anggota DPR-RI dan DPD yang berasal dari Sumut, untuk melakukan tekanan dan penolakan atas kebijakan Pemerintah Pusat melaui Meneg BUMN, Dahlan Iskan, yang merelokasi FSRU Belawan ke Lampung.

“Keputusan itu harus kita tolak karena sebagaimana dalam pemaparan yang disampaikan PGN, Dinas Pertambangan, Bappedasu, dan Kadin Sumut tadi, Sumut akan mengalami krisis energi gas,” saran Japorman. (ari)

Percepat Pengembangan Dermaga Pangkalan Susu, Tiga Instansi Teken MoU

LANGKAT- Pemkab Langkat bersama PT Persero Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) dan PT Pertamina menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Selat Malaka Lantai IV Kantor Pelindo I, Jalan Krakatau Ujung Medan, Senin (9/4).

”Kita sangat berharap, MoU ini menjadi langkah mempercepat pengoperasian pelabuhan Pangkalan Susu untuk peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat Langkat,” sebut Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu seraya berharap Kementerian Perhubungan segera membuat keputusan penetapan menjadi pelabuhan umum guna dioperasionalkan.

Bupati didampingi Asisten Pemerintahan Abdul Karim, Kadis Perhubungan Syahmadi, Kadis PU Bambang Irawadi, Kabag Humas Syahrizal dan Kabag Hukum Aldersyam Siahaan, memaparkan pengoperasionalan pelabuhan berperan bagi kepentingan kedua belah pihak yakni Pemkab maupun Pelindo.
Ngogesa mengapresiasi seluruh pihak karena memberikan ruang bagi rencana pemanfaatan dermaga menjadi pelabuhan umum.
Dirut PT Pelindo I Alfred Natsir mengakui, proses MoU ini sedikit mengalami keterlambatan setelah sebelumnya MoU awal dilakukan di Kementerian BUMN Jakarta pada 20 Agustus 2009 lalu.

Pasalnya, sebut dia, karena penyelesaian sejumlah pengurusan perizinan kepada otoritas maritim bagi perubahan pelabuhan khusus dermaga eks Japex menjadi pelabuhan umum.

Realisasi kerja sama, aku dia, selain inisiatif Bupati Langkat juga sebagai bentuk manivestasi rencana Pelindo I mengembangkan bisnis pelabuhan di tengah persaingan semakin kompetitif. Makanya, diharapkan kehadiran pelabuhan dimaksud memberikan nilai tambah bukan menjadi beban pemerintah.

Dirut Umum PT Pertamina, Waluyo, dalam kesempatan itu berharap kebijakan Pertamina akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sejalan dengan kebijakan yang kondusif bagi keinginan investor menanamkan modalnya.
Anggota DPD-RI asal Sumut, Parlindungan Purba, mengingatkan semua pihak untuk lebih serius menjalankan MoU disepakati. ”Keyakinan saya kepemimpinan Ngogesa yang merakyat dengan dukungan Pertamina dan Pelindo akan membuka peluang ekonomi yang sehat di Sumut dan Langkat khususnya,” tukas Purba. (mag-4)

Komisi Pengawas Pupuk Subsidi Dibentuk

LANGKAT- Terkait pendistribusian, ketersediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi, Pemkab Langkat membentuk Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Tahun 2012.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pembentukan komisi ini sebagai bentuk komitmen Bapak Bupati terhadap lancarnya distribusi dan pengawasan harga pupuk di tingkat produsen, distributor dan kios pengecer,” kata Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkab Langkat, Basrah Pardomuan di ruang kerjanya, Kamis (12/4) lalu.

Basrah menjabarkan, tugas dan tanggung jawab komisi melakukan pengawasan intensif terhadap pendistribusian, ketersediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi serta pestisida di wilayah Kabupaten Langkat.

Selanjutnya, sambung dia, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait upaya penanggulangan masalah terhadap hal-hal berkaitan pupuk bersubsidi, dengan melakukan koordinasi kepada produsen, distributor dan kios pengecer.

Dalam susunan keanggotaan Komisi Pengawas sesuai Keputusan Bupati nmor 511.1-11-K/2012 tertanggal 27 Maret 2012 sebagai Ketua Asisten Adm Ekbangsos, Sekretaris Kabag Perekonomian dan unsur anggota diantaranya Ketua Komisi II DPRD Langkat, instansi terkait, Kasi Intel Kejari Stabat dan Kanit Tipiter Polres Langkat.

Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing harga pupuk bersubsidi yakni Urea Rp1.800/Kg, SP-36 Rp2.000/Kg, ZA Rp1.400/Kg, NPK Phonska Rp2.300/Kg, NPK Pelangi Rp2.300/Kg, NPK Kujang Rp2.300/Kg, Organik Rp500/Kg. Dihitung harga pembelian petani melalui kelompok tani secara tunai di tingkat kios pengecer, dengan ketentuan luas areal usaha  tidak lebih 2 hektar. (mag-4)

Naskah UN Rawan Bocor di Perjalanan

JAKARTA- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2012 jenjang SMA dan sederajat bakal digelar Senin (16/4) mendatang. Seperti biasa, laporan pelanggaran UN sering muncul di detik-detik akhir pelaksanaan ujian tahunan itu. Potensi kebocoran naskah ujian saat diantar menuju sekolah, masih menjadi sorotan utama panitia.

“Kami sangat ingin ujian ini berlangsung jujur atau sportif,” kata Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Idrus A Paturisi, kemarin (13/4). Dengan UN jujur, mereka tidak ragu menggunakan nilai ujian ini untuk pertimbangan masuk PTN.

Idrus mengatakan, potensi kebocoran masih tetap ada. Terutama saat amplop-amplop berisi naskah ujian bergeser dari kantor polisi menuju sekolah tempat ujian. Dia meminta, para petugas yang terlibat dalam perjalanan naskah soal ujian ini tidak main-main saat membawa naskah ke sekolah.
Sementara, Mendikbud Mohammad Nuh tidak menampik jika perjalanan UN tidak lepas dari keberadaan mafia UN. “Mereka bekerja terorganisir, dan melibatkan banyak pihak,” katanya. Nuh mengatakan, salah satu kerja mafia UN ini adalah membocorkan soal ujian. (wan/jpnn)

4 Besi Penyangga Dicuri Jembatan Batanghari II Terancam Runtuh,

JAMBI– Jembatan Batanghari II terancam runtuh. Empat tiang pancang penyangga jembatan kebanggaan warga Jambi itu dalam kondisi mengkhawatirkan akibat dirusak orang tak dikenal. Pelat besi yang membalut ke empat tiang berbahan beton (dicor) dengan diameter setengah meter itu ditemukan terkelupas. Polisi dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi menduga pelat besi tersebut dicuri.

Hilangnya pelat besi pembalut tiang pancang itu diketahui pertama kali oleh seorang warga bernama Idrus, Senin (9/4) lalu, sekitar pukul 08.00. Kemudian, dia melaporkan temuan itu kepada lurah setempat.

Mendapat laporan tersebut, keesokan harinya (10/4), tim dari Dinas PU Provinsi yang diketuai Sekretaris PU Asmarjani melakukan pengecekan ke lapangan. Ikut dalam rombongan itu, pihak Kecamatan Jambi Timur dan Kapolsekta Jambi Timur Kompol Elvandri bersama anggotanya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui, empat besi tiang pancang jembatan tersebut diambil pelaku dengan cara dilas. Selain mengambil pelat besi, pelaku juga merusak coran beton tiang jembatan.

Pantauan Jambi Independent (grup Sumut Pos) yang ikut ke lokasi, posisi empat tiang yang besinya dicuri terletak kurang lebih 200 meter dari kerangka jembatan melalui jalur Sijenjang. Pelat besi yang hilang tersebut setinggi 1,5 meter dengan diameter setengah meter tersebut. Satu dari empat tiang tersebut juga dirusak orang tak dikenal.

Menurut keterangan Idrus, perusakan dan pencurian pelat besi tiang jembatan itu diketahuinya secara tidak sengaja. Senin pagi itu, dia hendak bercocok tanam di kebunnya di sekitar jembatan. Saat melintas di bawah jembatan, dia melihat ada empat tiang yang sebagian besinya sudah hilang dan hanya tampak coran betonnya saja.

“Saat itu saya belum melapor. Sorenya, ketika pulang dari kebun baru saya lapor ke kantor lurah,” katanya. Idrus menduga, pelaku melakukan aksinya Minggu (8/4) malam lalu. Karena, pada minggu pagi, dia tidak melihat keganjilan pada besi di tiang-tiang pancang jembatan tersebut.

Apakah ada hal-hal yang mencurigakan beberapa hari sebelum kejadian” Pria berusia 60 tahun itu mengaku tidak melihat hal-hal yang mencurigakan. “Saya tidak melihat ada orang atau sesuatu yang mencurigakan,” ujarnya.

Sekretaris Dinas PU Provinsi Jambi Asmarjani, mengatakan, hilangnya empat besi tiang pancang jembatan itu diduga murni pencurian, bukan karena sabotase. Dia segera melaporkan dan mengkonsultasikan kejadian ini ke Bidang Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum. “Secepatnya kita lakukan perbaikan. Bahan-bahannya sudah kita siapkan,” katanya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Agung W Nugroho juga menegaskan, untuk sementara kejadian ini diduga pencurian dan pengrusakan. Dia mengaku sudah memerintahkan anggotanya menyelidiki motif pelaku melakukan pengrusakan tiang pancang jembatan tersebut.
Terpisah, sumber di kepolisian menduga pencurian  dan pengrusakan itu sudah direncanakan. Tujuannya diduga untuk memperlihatkan kualitas pekerjaan kontraktor dengan cara mengintimidasinya.(can/jpnn)

Jaksa Dwi Nova Diperiksa Aswas Kejatisu

Percobaan Pemerasan Terhadap Istri Mantan Wadir Narkoba

MEDAN- Terkait dugaan pemerasan terhadap Rina Wandini alias Dini (40), istri mantan Wadir Narkoba Poldasu AKBP Apriyanto Basuki Rahmat sebesar Rp50 juta, Kepaka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) memerintahkan Asisten Pengawas (Aswas) untuk memeriksa Jaksa Dwi Nova SH. Dalam pemeriksaan itu, Nova membantah tuduhan tersebut.

“Memang Bapak Kajatisu langsung memerintahkan untuk memanggil jaksa yang bersangkutan untuk ditanyai tentang pemberitaan di media massa itu. Pemanggilan itu secara lisan saja. Kita juga memanggil istri Pak Apriyanto, Bu Rina bersama kuasa hukumnya. Mereka kita panggil dalam rangka konfrontir,” terang Pemeriksa I Aswas Kejatisu Helen Sibayang SH MH di lantai III Gedung Kejatisu, Jumat (14/4).

Namun menurut Helen, saat diperiksa, Jaksa Nova tidak mengakui kalau dirinya melakukan pemerasan terhadap Rina. “Dan ini diakui kuasa hukum AKBP Apriyanto. Bahwa jaksa yang bersangkutan tidak ada melakukan pemerasan. Namun kita juga belum meminta keterangan dari Bu Rina, karena beliau tadi tidak sempat dimintai keterangan, dengan alasan akan mengunjungi AKBP Apriyanto,” ucap Helen Sibayang.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Jaksa Dwi Nova akan dilakukan lagi. “Nah saat ini kita sedang menunggu perintah pimpinan (Kajatisu, Red) kapan lagi jaksa yang bersangkutan akan dipanggil. Kita belum tahu kapan pastinya, yang jelas pemanggilan ulang akan kita layangkan nanti,” ucap Helen.
Seperti diberitakan, Jaksa Nova diduga meminta Rp50 juta kepada Rina sebagai pelicin penangguhan penahanan terhadap mantan Wadir Narkoba Poldasu AKBP Apriyanto yang diduga terlibat kasus narkoba.(rud)

Meledak, Roket Korut Masuk Laut

PYONGYANG- Sempat tertunda karena cuaca buruk, akhirnya Korea Utara (Korut) meluncurkan roket jarak jauhnya.  Namun, roket Unha-3 itu gagal mencapai target dan kemudian jatuh di Laut Kuning.

Dilaporkan, roket setinggi 30 meter tersebut meledak di angkasa sebelum akhirnya jatuh ke wilayah perairan dekat Korea Selatan (Korsel).
“Roket Korut berhasil mengudara selama 1-2 menit sebelum akhirnya meledak di atas udara,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korsel, seperti dilansir oleh AFP, Jumat (13/4).

Roket Unha-3 yang terdiri atas tiga bagian tersebut diluncurkan oleh Korut pada pukul 07.39 waktu setempat, dari sebuah wilayah rahasia yang dekat dengan perbatasan China. Roket tersebut sempat mengudara sejauh 120 km, namun kemudian jatuh di laut.

Sedangkan menurut Reuters, roket tersebut meledak menjadi 20 keping bagian dan terjatuh di pantai barat Korsel. Saat ini, otoritas Korsel berusaha untuk mencari puing-puing bekas roket Korut tersebut yang jatuh ke wilayah perairannya.(net)

Korban Meninggal Akibat Gempa Jadi 10 Orang

JAKARTA- Dua hari pascaguncangan gempa berkekuatan 8,5 Skala Richter (SR) yang menghantam bumi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dipastikan jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 10 orang. Sementara 12 lainnya luka-luka, di mana empat diantaranya mengalami luka berat.
Demikian informasi yang dikemukakan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, kepada koran ini, Jumat (13/4) malam. Korban meninggal tersebut diantaranya terdapat di Banda Aceh. Lhoksemauwe, Aceh Barat Daya dan enam korban lainnya berasal dari Aceh Besar. Seorang korban meninggal juga terdapat di Padang.

“Kepala BNPB dan rombongan dari kementerian/lembaga telah melakukan koordinasi dengan aparat Pemda di Simeuleu dan Pemda Aceh. Koordinasi dilakukan untuk melakukan penanganan darurat dan antisipasi yang diperlukan. Sudah tidak ada pengungsian sejak kemarin (12/4). BPBD masih melakukan pendataan. Logistik dan peralatan masih mencukupi. BPBD dan instansi terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ungkapnya.(gir)

1...13,63613,63713,638...15,754Page 13,637 of 15,754