TEBINGTINGGI- Ratusan Buruh Harian Lepas (BHL) pemanen buah sawit di PTPN IV Perkebunan Pabatu, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Unit Usaha Pabatu di Jalan Tebingtinggi – Siantar, tepatnya di Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Sergai, Selasa (13/3) sekira pukul 09.30 WIB.

Ratusan BHL menuntut agar pihak perkebunan sawit membatalkan SK pengangkatan karyawan tetap sebanyak 91 orang melalui hasil seleksi penerimaan karyawan pada lima bulan lalu. Alasannya, karena prosesnya pemilihannya sarat muatan KKN.

Massa BHL yang datang dari mulai Afdeling I hingga Afdeling VII Perkebunan Pabatu, mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Tebingtinggi dipimpin Kapolsek AKP HE Harahap dan Kasat Bimas Polres Tebingtinggi AKP Nurul Ain.

Fendi dan Andi mewakili ratusan pendemo mengatakan, pihaknya meminta keadilan, kebenaran dan trasparansi dalam pengangkatan calon karyawan tetap sebanyak 91 orang sebagai pemanen buah sawit.

“Kami sudah bekerja menjadi BHLselama 3-6 tahun di PTPN IV Pabatu, tapi mengapa perkebunan mengangkat karyawan yang tidak mengetahui cara memanen buah sawit?” kesal Fendi.

Lanjut Fendi, apabila pihak perkebunan tidak membatalakn pengangkatan 91 karyawan tersebut, pihaknya bersama rekan-rekan BHL lainnya akan mogok kerja hingga semua terselesaikan dengan baik.

Sementara itu, Manajer Perkebunan Pabatu, Ir Muliadi didampingi Humas Suheri mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi para BHL ke tingkat direksi di Medan, karena untuk pengangkatan karyawan diperkebunan ini butuh proses dan aturan tertentu dari pimpinan.
“Mengenai kasus sogok menyogok dalam pemilihan karyawan,  kami butuh bukti akurat agar bisa memberikan peringatan kepada oknum  terkait,” tegas Muliadi. (mag-3)

TEBINGTINGGI- Petugas Mapolsek Padang Hulu berhasil mengamankan tujuh gadis pelayan kafe sekaligus wanita pekerja sek komersial di Jalan AMD, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, Senin (12/3) malam.

Petugas kemudian mengelandang ketujuh cewek kafe ke Polsek Padang Hulu guna didata dan membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya.
Para cewek kafe yang terjaring razia pada umunya bukan penduduk Kota Tebingtinggi, seperti Sibolga dan Sumatera Barat. Alasan mereka datang ke Tebingtinggi untuk mencari pekerjaan.

“Razia ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi dari warga yang melihat maraknya kafe remang-remang menawarkan jasa perempuan muda sebagai pelayan kafe sekaligus menjadi PSK,” terang Kapolres melalui Kapolsek Padang Hulu AKP K Nadeak.

Sambung Nadeak, cewek yang terjaring petugas umumnya tidak memiliki kartu identitas setempat, namun karena razia diduga telah bocor, kafe yang dirazia tidak menyediakan cewek-cewek muda dan cantik seperti yang diinformasikan.

“Bukan merazia para pekerja seks komersial saja, tetapi razia juga dilakukan untuk mengetahui peredaran narkoba di tempat kafe remang-remang,” katanya. (mag-3)

LANGKAT- Sepekan mogok dan merasa tak direspon, karyawan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Rayon Tengah didampingi Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) dan Serikat Pekerja Merdeka (SP-Merdeka) mendatangi DPRD Langkat di Stabat, Selasa (13/3).

Karyawan menekankan, bila tidak juga ditanggapi maka meminta PT LNK ditutup. Beberapa perwakilan karyawan menyebutkan, sudah lelah dan terkesan dipermainkan menejemen perusahaan asing asal Malaysia tersebut.

“Aksi mogok secara industrial kita lakukan, namun tidak satupun aspirasi kita dilaksanakan dan direalisasikan. Kami minta DPRD Langkat menjembatani permasalahan ini dan memanggil pihak-pihak terkait yakni Direksi PT LNK maupun Direksi PTPN2. Karena kita sudah resah dan bila tuntutan tidak juga terealisasi, maka PT LNK dibubarkan saja dari bumi Langkat ini,” kata Ketua Korwil SP-Bun Rayon Tengah PTPN2  (Persero), Berawijaya Meliala, dan Korwil SP Merdeka, Nengah Sembiring dihadapan Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun didampingi Wakil Ketua Abdul Khair.

Wakil Ketua DPRD, Khair, setelah mendegar penjelasan karyawan dan Pengurus Perkebunan, baik secara pribadi maupun kelembagaan siap mempertaruhkan diri, bila kasus dimaksud tidak tuntas dan PT LNK maupun PTPN2 tidak menanggapi aspirasi tuntutan karyawan termasuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, siap menerima sanksi hingga dicopot sebagai anggota dewan.

Karenanya, politisi asal PBB ini meminta karyawan bersatu menjaga kebersamaan, sebab derita karyawan menurut dia merupakan kepedihan wakil rakyat (DPRD) selama ini. Menyikapi hal itu, DPRD akan mengundang Direksi PT LNK dan PTPN2, jika tidak ditanggapi sampai tiga kali maka DPRD Langkat bersama aparat kepolisian akan menghadirkan melalui upaya paksa, meminta pertanggungjawaban atas tuntutan karyawan.

“Kita tidak mau (Langkat) ini hanya jadi limbah permasalahan PT LNK. Permasalahan karyawan telah berlangsung 3 tahun, namun terus terkatung-katung sedangkan hasilnya dikuras dan dinikmati di luar daerah Langkat oleh para pejabatnya. Jadi kalau kita terus menerima limbah masalah, kita usir saja PT LNK dari Langkat ini,” seru Khair.(mag-4)

SIANTAR-Wali kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus SE sudah bisa diperiksa sebagai status tersangka atas pengaduan Pers dan LSM yang tergabung dalam forum solidaritas pers dan LSM Siantar-Simalungun (FSPLSS). Sebab, pelapor telah memberikan bukti permulaan yang sudah cukup bukti, yakni keterangan saksi dan alat bukti koran.

Hal demikian diungkapkan Sarbudin Panjaitan SH MH dosen STIH YNI Jalan Merdeka, Pematangsiantar, Selasa (13/3). Ia mengutarakan kalau status tersangka menjadi terdakwa, maka seorang kepala daerah sudah bisa diberhentikan sementara.

“Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang disangkakan kepada wali kota Siantar bukan tindak pidana ringan. Ancaman hukumannya 9 bulan. Tidak ada kekhususan penanganan kasus pidana terhadap pencopet dan kepala daerah. Semua sama di depan hukum,” ujar Sarbudin.

Lanjut Sarbudin, dengan bukti permulaan tinggal bagaimana pelapor mendesak Polres untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (terlapor, red). “Tapi harus ada izin dari Mendagri dan Presiden, karena yang dilaporkan kepala daerah,” terangnya.   (gir/osi/smg)

PAKPAK BHARAT- Penerapan standar ISO 9001:2008 di jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki orientasi utama untuk kepentingan masyarakat. “Penerapan ini untuk kepuasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Sustra Ginting, Asisten II Setdakab Pakpak Bharat, Selasa (13/3).

Dikatakannya, hingga saat ini sesuai tahapan yang seharusnya dijalani, pihaknya sudah masuk dalam tahap pembuatan dokumen, dan pada saat launching nanti, Pemkab akan merealisasikannya secara langsung kepada masyarakat.

“Kita bisa lihat pada Catatan Sipil sekarang untuk pelayanan KTP sudah dapat dilakukan dalam waktu 10 menit setelah melalui tahapan pemberkasan ditingkat desa dan kecamatan,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, pada bidang perizinan, kini 26 jenis perizinan dapat diurus di kantor Pelayanan satu Pintu, sudah dapat diakses secara langsung melalui internet, mulai dari aplikasi, informasi, proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Semua sudah dapat dilakukan secara praktis, efektif, efisien dan murah,” tutur Sustra Ginting. (mag-14)