TEBING TINGGI- Sebanyak 27 armada angkutan CV Netis trayek Tebingtinggi-Medan via Dolok Masihul melakukan blokade jalan terkait larangan ngetem (menunggu sewa) di Simpang Dolok, Jalan Ir H Juanda, Kota Tebingtinggi, Selasa (7/2).

Aksi sopir angkutan kota ini, sempat membuat kemacatan total di Jalan Sudirman dan Ir H Juanda Kota Tebinggtinggi. Namun akhirnya berhasil dibubarkan petugas Sat Lantas Polres Tebingtinggi.

Kasat Lantas Polres Tebingtinggi, AKP Juliani Prihatini Sik meminta kepada sopir CV Netis agar berunjuk rasa kedinas terkait. “ Jalan raya bukan tempat aksi unjuk rasa, jalan reya tidak boleh diblokade karena menganggu pengguna jalan lain. Silahkan berunjuk rasa kedinas terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Tebingtinggi,” ungkap Juliani kepada puluhan sopir.

Tak kehilangan akal, puluhan abang sopir ini, menggelar aksi di kantor Dinas Perhubungan Tebingtinggi di Jalan Gunung Lauser. Perwakilan sopir langsung diterima oleh Kadis Perhubungan Kota Tebingtinggi Djayardi Rinal BE.
Suwandi, perwakilan salah seorang sopir CV Netis mengungkapkan kekecewaan terhadap pihak Dishub Kota Tebingtinggi yang terkesan menganak tirikan CV Netis dengan angkutan lainnya.

“Kami punya izin kenapa tidak diperbolehkan masuk, sementara angkutan lainnya diperbolehkan ngetem di Simpang Dolok itu. Kami hanya menuntut keadilan pak,” keluh Suwandi.

Menurut Djayardi, selama ini CV Netis tidak memiliki izin trayek untuk menunggu sewa di Simpang Dolok, Jalan Ir H Juanda Kota Tebingtinggi. CV Netis mempunyai trayek di Terminal Bandar Sakti hingga ke Terminal Bandar Kajum.

“Karena tidak memiliki izin trayek resmi, makanya kami akan tetap menertibkan semua angkutan CV Netis yang masih ngetem di Simpang Dolok. Sudah mereka angkutan pendatang malah membuat rusuh di Kota Tebingtinggi, lebih baik ke depan pihak kami tidak memberi mereka izin memasuki Kota Tebingtinggi,” geram Djayardi.

Usai pertemuan tersebut, puluhan sopir CV Netis langsung membubarkan diri karena permintaan mereka ditolak Dinas Perhubungan.

BINJAI- Menyikapi kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari yang kian memprihatinkan, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai akan mengambil langkah tegas. Dalam waktu dekat, Pemko Binjai akan mengganti Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtasari demi membangkitkan kembali badan usaha tersebut.

“Sebenarnya masalah PDAM Tirtasari ini sudah kita tindak lanjuti. Bahkan, dalam waktu dekat ini, kita akan segera mengganti Dirut PDAM dengan orang yang memiliki kreadibilitas dan memahami ilmu tentang menajemen PDAM,” kata Asisten II Pemko Binjai yang juga Badan Pengawas PDAM Tirtasari, wahyudi kepada Sumut Pos, Selasa (7/2).

Wahyudi juga mengakui kalau PDAM Tirtasari memiliki utang di Departemen Keuangan (Depkeu). Namun kata Wahyudi, utang tersebut tidak mencapai Rp42 miliar. “Kalau masalah utang, seluruh PDAM yang ada di setiap daerah memiliki utang. Tapi, utang PDAM Tirtasari tidak sampai Rp42 miliar,” bantahnya.

Selain itu, Wahyudi mengakui, kalau bangkrutnya PDAM Tirtasari Binjai disebabkan lebihnya karyawan di perusahaan tersebut. “Kita tidak ada menutupi. Memang hal itu benar, bangkrutnya PDAM Tirtasari juga disebabkan banyaknya pegawai di perusahaan itu. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar, kenapa pegawai dapat berlebih? Ya hal itu diakibatkan pengangkatan pegawai tidak diketahui Badan Pengawas. Dan hal itu dilakukan Dirut yang lama,” terang Wahyudi, seraya menambahkan, kalau kelebihan karyawan PDAM mencapai 50 persen.

Disinggung soal kebijakan Pemko Binjai untuk mengurangi karyawan PDAM Tirtasari Binjai, Wahyudi menjelaskan, kalau hal itu akan dibahas lebih lanjut. “Karyawan PDAM Tirtasari Binjai, kemungkinan besar dapat dipertahankan. Sebab, kita sudah kedatangan investor untuk membangun WTP di daerah Binjai Utara. Dengan demikian, kemungkinan besar kita juga akan kekurangan karyawan. Kalau bisa, kita minta investor itu lebih cepat membuat MoU dengan Pemko Binjai,” kata Wahyudi.

Dengan adanya WTP di Binjai Utara, sambungnya, Pemko Binjai pastinya sudah bisa memasok air dengan deras kepada para pelanggan. Bahkan, air dari Binjai dapat dijual ke Langkat serta Deliserdang.

“Sekarang ini sumber air PDAM Tirtasari hanya di Marcapada. Bahkan, selama saya jadi Badan Pengawas, tidak pernah diberikan anggaran dari APBD. Karena saya takut, kalau dirutnya tak mampu membangkit usaha itu apa gunanya. Jadi kita harapkan, agar WTP itu segera dibangun demi kenyamanan pelanggan,” harap Wahyudi.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Binjai Arjuli Indrawan mengaku sepakat jika Dirut PDAM Tirtasari diganti. “Ini terpulang kepada Badan Pengawas. Badan Pengawas harus mencari dirut yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam bidang PDAM serta keberanian mengambil sikap,” ujar Arjuli.

Dia juga mengatakan, jika PDAM Tirtasari Binjai sudah tahu penyebab bobroknya usaha itu, harusnya dirut berani mengurangi jumlah pegawainya agar usaha tersebut dapat lebih maju. (dan)

Seputar Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemko Siantar

Indikasi telah terjadi pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemko Pematangsiantar, tampaknya semakin gamblang.

Bukan hanya melanggar PP 58 itu. Pengakuan salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemko Pematangsiantar, Aldi BS, bahwa beberapa PPK memanipulasi laporan pertanggungjawaban proyek, juga menubruk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Seperti diberitakan, beberapa PPK nekat memanipulasi data proyek. Mereka mengaku melakukan itu atas perintah Kepala Dinas (Kadis), untuk memenuhi persyaratan administrasi proses pencairan dana proyek dari kas negara.

Dimana letak pelanggarannya? Yang sudah jelas, memanipulasi pertanggungjawaban adalah satu bentuk pelanggaran tersendiri. Sedang pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), juga melanggar aturan. Pasalnya, sesuai PP 58, penerbitan SPM tidak boleh sembarangan. Yakni, harus menguji kebenaran data yang diajukan PPK. Simak saja bunyi ketentuan di PP 58, tepatnya pasal 65 dan 66.

Pasal 65 ayat (1) menyatakan, pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 65 ayat (2), Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. Pasal 65 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk: (a). meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran, (b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pernbayaran, (c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, (d) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah, dan (e), menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 66 di PP 58 juga mengatur mekanisme pencairan uang. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan, Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal (2), Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pasal (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: (a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, (b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan (c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Pasal (4) menyatakan, Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Pasal (5), Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Sementara, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juga mengatur hal teknis masalah ini. Antara lain di pasal 12 yang mengatur mengenai tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD. Pasal 12 ayat (5) menyebutkan, PPTK mempunyai tugas mencakup: (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan, (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Pasal 12 ayat (6) Permendagri itu menyatakan, Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pakar pengelolaan keuangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, sebelumnya sudah memberikan tanggapan kasus di Pemko Siantar ini.

Ditegaskan Donny, panggilan akrabnya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pejabat pelaksana teknis, harus diproses sesuai mekanisme. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) boleh dilakukan setelah ada proses verifikasi sejumlah aspek.
Yakni, verifikasi kebenaran teknis anggaran, verifikasi kebenaran tujuan, verifikasi kebenaran orang atau lembaga yang menerima, verifikasi kebenaran adanya perintah dapat dilakukan pembayaran.

Jika proses verifikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan, kata Kapuspen Kemendagri itu, barulah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran boleh meneken SPM. “Intinya, tak ada uang yang bisa dikeluarkan tanpa proses verifikasi. (sam)