KARO- Dihentikannya kutipan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Karo menyebabkan papan reklame, baliho dan billboard menjamur di Kota Kabanjahe. Kondisi ini kontan mendapat reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat.

Seperti di kawasan Tugu Bambu Runcing Kabanjahe, berdiri papan iklan produk rokok. Warga sekitar mengaku keberatan dengan berdirinya papan reklame tersebut. Pasalnya, menurut warga di sana, saat DD Sinulingga menjabat Bupati Karo, Kabupaten Karo bersih dari papan reklame.

Meskipun mendapat penolakan dari warga sekitar, papan reklame tersebut tetap dipasang. “Pada akhir 2011 lalu, sudah sempat kami larang tapi tidak diindahkan. Buktinya, begitu kami pulang dari acara buka tahun di Medan, baliho sudah berdiri, tanpa ada persetujuan,” ujar Dana Sembiring Pandia (50), warga sekitar kepada wartawan, Kamis (2/2).

Dikatakannya, keberatan warga juga sudah disampaikan secara lisan kepada Kepala Perizinan Pemkab Karo. Janjinya, satu minggu lalu akan memanggil pihak pemasang papan reklame itu. Nyatanya, sampai sekarang papan reklame itu masih berdiri kokoh.

Menyikapi masalah tersebut, Kordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Kabupaten Karo, K Depari SH mengatakan, setiap pendirian papan reklame harus ada izin gangguan (HO), dalam artian harus ada persetujuan dari warga sekitar.

Menurutnya, menjamurnya papan reklame di Kabanjahe ini tak terlepas dari belum disahkannya Ranperda pajak dan retribusi daerah. “Sebelum Karo Jambi jadi Bupati Karo, daerah ini bebas dari plank reklame. Sekarang lihat, di mana-mana ada papan reklame. Bahkan di depan sekolah yang seharusnya steril dari papan reklame produk rokok, kini sudah berdiri. Berarti kita mendidik generasi muda kita agar jadi perokok,” tegas Depari.
Sementara Kabid Humas Pemkab Karo Jhonson Tarigan menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan bagian perizinan. “Akan dibahas dengan bagian perizinan. Jika memang menyalahi aturan akan ditindak. Tapi jika sudah sesuai, akan kita singkronkan,” ucapnya. (wan)

LUBUK PAKAM- Malim Rambe (40), karyawan warga Dusun II, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, tewas karena kecelakan kerja di CV Jaya Perkasa Abadi (JPA) yang berlokasi di Jalan Industri, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (2/2) pukul 09.30 WIB.
Saat kejadian, korban sedang memperbaiki mesin pres yang rusak di perusahaan yang memproduksi trafo itu, disaksikan dua temannya yang bertugas sebagai operator mesin. Namun tiba-tiba, batang besi berdiameter 20 Cm ternyata putus. Putusnya batang besi mesin pres itu membuat angin hidrolik yang ada di dalam mesin itu keluar dan mendorong batang besi.

Saat terdorong keluar, batang besi itu menghantam bagian dada korban, sehingga Malim Rambe terpental ke lantai dan tertimpa tumpukan logam. Mengetahui Malim Rambe terpental karena dorongan batangan besi itu hingga kritis, kedua operator mesin bersama mandornya melarikan korban ke Klinik Hamidah tidak jauh dari lokasi perusahaan. Naas bagi Malim Rambe, beberapa saat mendapat perawatan, akhirnya meninggal dunia.
Kapolsek Tanjung Morawa AKP Malto Sombolangi Datuan ST dikonfirmasi mengatakan akan memeriksa beberapa saksi. (btr)

Seputar Larangan Berjualan di Stasiun KA Perbaungan

SERGAI – Ratusan pedagang asongan asal Kecamatan Perbaungan, masih bertahan di stasiun Kereta Api (KA) Perbaungan menunggu keputusan PT KAI Sumut, Kamis (2/2).

Para pedagang ini, telah mendirikan tenda dan dapur umum di depan stasiun KA Perbaungan sembari menunggu keputusan pihak PT KAI Sumut, terkait pembatasan jumlah pedagang asongan yang berjualan di atas KA.

Sedangkan arus transportasi KA berjalan lancar, namun tidak melakukan persinggahan di stasiun KA Perbaungan.

Bahkan, situasi sempat memanas ketika puluhan pedagang kaum ibu yang merasa kecewa karena kabar keputusan dari pihak PT KAI Sumut tidak kunjung didapat.

Pengunjuk rasa yang didominasi kaum ibu ini, sempat mengejar Pabin Polsuska PT KAI Sumut, Kompol M Purba bersama anak-anak mereka hingga ke depan kantor Danramil Perbaungan yang hanya berjarak belasan meter dari stasiun KA.

Puluhan pedagang itu melampiaskan kekecewaannya dengan mengolok-ngolok Kompol M Purba yang dinilai telah ingkar janji. Padahal sebelumnya, Kompol Purba telah berjanji bakal memberi keputusan akhirnya pada Kamis (2/2), tetapi hingga siang kemarin, pedagang tetap belum menerima keputusan, sementara dua kereta api sudah beroperasi.

“Saya tidak ada berjanji, karena bukan saya yang mempunyai wewenang dan yang memutuskan,” kata M Purba dihadapan puluhan pedagang yang disambut cemooh warga.

Menurut pembina pedagang asongan Masa Khairul alias Lolom, mereka tidak akan berbuat anarkis selama keputusan yang dihasilkan tidak merugikan mereka. “Sembari menunggu keputusan dari PT KAI, kita tetap menggelar aksi damai di stasiun KA Perbaungan,” ujarnya.
Hingga sore kemarin, keputusan dari PT KAI belum juga diterima warga. bahkan, sejumlah personel kepolisian dari Polres Sergai dan Brimob Detasemen B Tebing Tinggi meninggalkan stasiun.

Sementara itu di Kisaran, Ketua Asosiasi Pedagang Asongan dan Pengamen Kisaran Agus Salim, menilai, kebijakan PT KAI yang melarang berdagang di atas KA, jelas tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

“Dari sekian kali pertemuan dengan pihak PT KAI yang difasilitasi Komisi D DRPD Sumut, belum ada nota kesepakatan yang dihasilkan, tapi mengapa manajemen KA mengambil keputusan sepihak dengan melarang kami berdagang,” kata Agus Salim.

Terjadinya keributan, akibat pedagang dilarang berjualan, sehingga pihaknya meminta agar PT KAI tetap mengizinkan mereka berjualan sampai munculnya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

“Ada poin yang belum kami setujui, namun juga ada poin yang sudah kami sepekati, seperti membayar Rp6.500 saat berjualan di atas KA,” sebutnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebingtinggi juga turun tangan menangani permasalahan yang dialami pedagang asongan.

Pihak DPRD mengundang langsung kedua belah pihak untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Rapat dengar pendapat digelar di ruang sidang dewan di Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi.

Sidang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Chairil Mukmin Tambunan, dihadiri 15 anggota dewan dan Muspida Tebingtinggi, serta puluhan pedagang asongan yang mangkal di stasiun KAI Cabang Kota Tebingtinggi.

Pihak pedagang asongan bersama DPRD mengusulkan empat permintaan kepada perwakilan PT KAI yaitu, jumlah pedagang asongan yang berjualan di dalam gerbong kereta kelas ekonomi lebih dari 30 orang, pedagang asongan harus membayar tiket Rp6.500 perorang untuk bisa berjualan di kereta, pedagang asongan tidak diperbolehkan berjualan di gerbong kereta yang areanya telah ditetapkan dan pedagang tidak dibenarkan berjualan di atas gerbong kereta kelas bisnis.

Menyikapi hal tersebut, pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sumut masih tetap pada opsi yang diberikan kepada para pedagang asongan. “PT KAI Sumut sampai saat ini masih tetap pada opsi yang diberikan kepada pedagang asongan yaitu pedagang yang berjualan di dalam kereta api dibatasi sebanyak 30 orang setiap wilayah dan berjualannya secara bergiliran,” kata Humas PT KAI Sumut, Hasri.(mag-16/sus/mag-3/jon)

LANGKAT- Saking ngototnya, anggota DPRD Kabupaten Langkat menggandeng pejabat Pemkab Langkat berkoordinasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mancari jalur aman menggunakan anggaran guna membeli 30 unit mobil jatah bagi legislator senilai Rp6 miliar.

“Wah, saya belum kabar tentang kepergian itu. Namun untuk jelasnya, silahkan saja langsung ke Bahagian Keuangan Aset Daerah (BKAD). Alangkah baiknya, dari mereka informasi diperoleh,” kata Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (2/2).
Juru bicara Pemkab yang biasanya peduli ini, seketika mengarahkan Sumut Pos ke BKAD mengkonfirmasi mengesankan adanya aksi tutup mulut diperagakan. Musim pembahasan (R atau P APBD), sepertinya menjadi momen krusial bagi legislatif maupun eksekutif untuk saling mengisi guna kesinambungan mata anggaran.

Effendi Matondang salah satu Kepala Bidang (Kabid) BKAD ketika dikonfirmasi, setelah disarangkan Juru Bicara Pemkab, juga tidak memberikan jawaban pesan layanan singkat yang dikirimkan ke selulernya.

Padahal sebelumnya, Sekdakab Langkat Surya Djahisa dengan lantang mengaku siap bertarung dengan DPRD terkait pengadaan 30 unit mobil dimaksud.(mag-4)ingkat dia. (mag-4)