Walau sebagai penghasil ketiga terbesar, ternyata kopi Indonesia belum mendapatkan tempat khusus di hati penikmat kopi. Padahal, cita rasa atau kualitas kopi yang berasal dari Indonesia tak beda jauh dari kopi asal Brazil dan Vietnam.

MEDAN-Saat ini, posisi kopi asal Indonesia masih berada pada posisi komersial, bukan pada posisi spesial. Padahal, banyak provinsi yang ada di Indonesia sudah menghasilkan kopi.

“Dari Aceh hingga Papua, kita produksi kopi, tetapi pengetahuan kita akan kopi masih rendah,” ujar Marketing and Training Officer Asosiasi Kopi Special Indonesia, Resianri Triane di Medan, Jumat (20/1).

Menurutnya, sebagai penghasil ketiga terbesar di dunia, kopi asli Indonesia sangat terkenal di dunia Internasional, tetapi masyarakatnya sendiri tidak mengenal rasa asli dari kopi itu sendiri. Hal ini dimungkinkan, kebiasaan masyarakat kita yang meminum kopi instant, atau yang terbiasa minum yang disediakan di warkop. “Kalau itu kan sudah banyak campuran, jadi tidak heran bila kita tidak mengenal rasa kopi kita sendiri,” tambah Resi.
Selain masyarakat yang belum familiar dengan kopi dalam negeri, para petani juga tidak mengenal dengan baik cara penanaman kopi. Hal ini menjadi kendala, terutama dalam hal produksi. Salah satu yang harus diperhatikan dalam penanaman kopi harus adanya pohon pelindung yang lebih tinggi dari pohon kopi, dan pohon tersebut harus banyak.

“Masih banyak petani yang belum mengenal cara menanam kopi yang baik, padahal kalau masuk ke dunia Internasional banyak syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dalam standart internasionalnya,” ungkap Coffe Expert IOM, Nova Madya Akhbar yang mendampingi.
Dirinya mengisahkan, masih banyak petani yang ditemuinya menanam kopi tidak sesuai dengan ilmu. Seperti di daerah Seribu Dolok, petani disana hanya memotong secara sembarang bagian atas untuk mendapatkan pucuk. “Itu salah, seharusnya bukan ditebas begitu saja, tapi harus dilihat dulu,” ungkap Nova Madya.

Untuk saat ini, salah satu standar yang harus dipenuhi petani agar kopinya dapat diterima ke dunia internasional adalah organik, penanaman yang sehat dengan menggunakan pupuk organik.

“Kalau bisa menanam dengan menggunakan pupuk organik, maka harga akan naik sekitar 10 persen,”tambah Nova.
Padahal untuk produksi, kopi Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Brazil. “Brazil produksinya 5 ribu ton, sedangkan kita masih 600 ton,” ungkap Resi.

Karena itu, salah satu yang harus dilakukan selain mengenal rasa kopi ke masyarakat, juga pengetahuan umum akan kopi pada petani.
Walaupun sudah banjir berbagai Coffe Shop di Indonesia, tapi kebanyakan orang Indonesia belum menjadi penikmati kopi Indonesia .
“Banyak yang pakai kopi asli (Indonesia) kita, tapi tetap saja belum menjadi pecinta kopi itu sendiri,  melainkan sebatas menjual produk,” ungkap Resi. (ram)

MEDAN- Dibatasinya kuota BBM bersubsidi, dinilai akan semakin menyengsarakan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau pra sejahtera. Hal ini dikemukakan Sekretaris DPC PPP Kota Medan H Irsal Fikri kepada wartawan, Senin (23/1).

“Sampai saat ini, kebutuhan akan BBM bersubsidi di kalangan masyarakat ekonomi ke bawah masih sangat dibutuhkan,” katanya.
Menurut Irsal, kendati pembatasan kuota BBM bersubsidi berlaku bagi kendaraan roda empat, namun tidak semuanya masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat itu tergolong masyarakat mampu.

“Sekarang ini belum tentu masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat itu tergolong orang yang mampu, karena untuk mendapatkan kendaraan roda dua maupun roda empat sekarang ini cukup mudah,” kata Irsal.

Selain itu, ungkap Irsal, apa yang menjadi tolok ukur terhadap masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat itu dikategorikan sebagai masyarakat mampu.

Oleh karena itu, sebut Irsal, belum saatnya pemerintah memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi. “Harusnya pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi, bukan malah membatasinya atau menghapuskannya,” ucap Irsal.

Dikatakan Irsal, masyarakat Indonesia sepertinya belum siap untuk melakukan perubahan penggunaan BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). “Sebagai contoh, ketika pemerintah memberlakukan konversi minyak tanah ke gas, berapa banyak kerugian yang dialami masyarakat dan pemerintah, baik itu kerugian materi dan korban jiwa. Inilah salah satu contoh kalau masyarakat belum siap untuk konversi,” kata Irsal.

Irsal Fikri juga mengharapkan kepada lembaga DPR RI yang membidangi masalah Migas, untuk bersepakat terlebih dahulu menyikapi permasalahan ini, dan selanjutnya mengundang pemerintah serta instansi terkait untuk membahas masalah ini.

“DPR jangan dulu memfokuskan persoalan banggar, sehingga melupakan persoalan pembatasan BBM bersubsidi yang dinilai bersentuhan langsung kepada masyarakat,” ujar Irsal.(rud)