Butuh 360.000 Dukungan untuk Pilgubsu 2013

MEDAN- Pada perhelatan Pilgubsu 2013 mendatang terbuka peluang calon independen untuk maju. Syaratnya, calon harus mampu mengumpulkan dukungan dari masyarakat sebesar 30 persen dari masyarakat Sumut. Berdasarkan pemaparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, dibutuhkan sekitar 360.000 dukungan.

Dengan syarat itu, mungkinkah  muncul calon independen? “Saya pikir tidaklah. Belum ada calon independen yang akan maju,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Kamis (19/1).

Begitu pula yang dikemukan analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ridwan Rangkuti. Dikatakannya, untuk Pilgubsu 2013 sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda calon independen yang akan maju. Menurutnya, tidak ada sosok di level provinsi Sumut yang memiliki jaringan yang luas dan berakar, hingga ke pelosok dusun.

”Belum ada. Kalau pun ada, itu di Batubara saat OK Arya Zulkarnaen menjadi calon independen yang kemudian menang. OK Arya didukung oleh Ormas Gemkara yang telah berdiri saat reformasi. Dan ini berakar, sampai ke dusun-dusun. Begitu pula saat Pilgub Aceh, Irwandy Yusuf didukung oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM ini adalah Ormas yang sudah berakar di Aceh. Kalau di Sumut ada yang seperti ini, bisa memiliki peluang menang. Namun, kembali lagi saya pikir tidak ada yang mengakar seperti itu,” urainya.

Bila ada sosok yang memiliki jaringan yang luas dan berakar, seperti OK Arya dan Irwandy Yusuf di Aceh, maka ini akan membuat calon-calon berasal dari partai akan berpikir dua kali. “Hitung-hitungannya, karena sudah berakar seperti itu tidak begitu membutuhkan uangn
untuk mengumpulkan dukungan suara. Kalau ada sosok yang seperti itu, calon-calon partai bisa berpikir dua kali. Tapi, ya saya pikir belum ada,” katanya.

Bagaimana tanggapan KPU Sumut? Rajin Sitepu, salah seorang komisioner KPU Sumut kepada Sumut Pos menyatakan, pada Pilgubsu 2013 mendatang, jika memang ada sosok dari independen yang maju maka itu akan menjadi sejarah pada Pilgubsu 2013 mendatang. Karena selama ini, pada Pilgubsu belum ada satu pun calon independen yang maju, kecuali pada Pilkada di daerah-daerah seperti di Batubara.
“Pilgubsu 2013 adalah kali pertama, jika nantinya ada calon dari independen,” cetusnya.

Mau Maju saja, Syampurno Habiskan Rp115 Miliar

Sementara itu, dana yang dibutuhkan untuk maju Pilgubsu memang tidak sedikit. Buktinya, berdasarkan perbincangan dari salah seorang tim sukses salah satu pasangan calon Gubsu dan Wagubsu 2008 lalu, yang enggan disebutkan namanya menyatakan, untuk pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno), saat hendak maju pada Pilgubsu 2008 saja sudah mengeluarkan dana sebesar Rp115 miliar.

“Saat hendak maju, Syamsul Arifin pernah mengemukakan di hadapan saya dan teman-teman, kalau dirinya telah mengeluarkan dana sebesar Rp115 miliar. Itu masih akan maju. Jadi, kalau sampai prosesi Pilgubsu 2008 lalu, pasti lebih besar yang dikeluarkan. Angka riil terakhirnya saya lupa,” ungkapnya.

Ada hal yang berbanding terbalik mengenai dana pasangan calon, untuk maju pada putaran Pilkada di lapangan dan yang dilaporkan ke KPU Sumut. Dan itu diakui oleh KPU Sumut.

Mengenai tingginya angka rupiah yang digelontorkan, serta tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke KPU Sumut, apakah akan menjadi pertimbangan bagi KPU untuk membuat sebuah aturan atau regulasi yang menekankan agar pasangan calon yang akan maju, melaporkan anggaran yang riil?
Terkait hal itu,  Komisioner KPU Sumut Rajin Sitepu kepada Sumut Pos menyatakan, untuk persoalan regulasi adalah wewenang dari KPU Pusat. Sedangkan KPU Sumut sebagai pelaksana di daerah.

“Untuk regulasi, mengenai transparansi anggaran, akuntabilitas, sanksi, atau KPU membuat aturan melakukan audit dan sebagainya adalah yang membuat regulasinya KPU Sumut. Dan itu bisa jadi masukkan, bila nantinya ada bimbingan teknis itu bisa disampaikan,” ungkapnya.(ari)

MEDAN-Laki-laki yang selama ini diakui lebih kuat dibanding perempuan ternyata lebih rentan mengalami gangguan jiwa. Di Sumatera Utara, perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang terganggu jiwanya mencapai 3 banding 1.

Setidaknya hal ini terungkap dari jumlah pasien  Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Bahkan, jumlah laki-laki yang mengalami kelainan jiwa diprediksi masih akan bertambah.

Hal ini diungkapkan Direktur RSJD Provsu, Dapot P Gultom melalui Kabag TU RSJD Provsu, Sunarno, Kamis (19/1) di ruangannya
Berdasarkan data yang diperoleh dari Medical Record RSJD Provsu, sepanjang tahun 2011 ada 2.055 pasien rawat inap yang terdata. 1.544 orang di antaranya pasien laki-laki dan perempuan 511 orang. Sedangkan pada 2010, sebanyak 1.949 pasien yang menjalani rawat inap di RSJD Provsu di antaranya, 1.445 orang laki-laki dan 504 perempuan.

“Jumlahnya memang meningkat secara signifikan. Memang dari jumlah tersebut, laki-laki lebih banyak penderitanya daripada perempuan. Penyebabnya dikarenakan laki-laki lebih sering mengalami tekanan biologis maupun sosial. Penyakit jiwa ini, bisa juga karena pasien pernah mengalami benturan di kepala, keracunan, dan yang berkaitan dengan organ tubuh lainnya,” katanya.

Namun, katanya, penderita gangguan jiwa lebih cenderung dikarenakan faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Berdasarkan umur, pada tahun 2011 usia 30-34 tahun lebih banyak mengalami gangguan jiwa mencapai 413 orang dan pada usia remaja 46 orang. Sedangkan pada tahun 2010 usia 30-34 tahun sebanyak 400 orang. Pada remaja usia 15-19 tahun ada 56 orang.

“Di RS Jiwa, pada usia tersebut lebih banyak menjalani menderita gangguan jiwa. Karena pada saat itu, si laki-laki memiliki tanggung jawab yang tinggi seperti untuk mencukupi keluarganya, dia harus memikirkan ke mana mencari lapangan kerja. Orang bisa menjadi depresi, malu dan putus asa karena minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan hidup membuat mudahnya kejiwaan seseorang menjadi terganggu,” jelasnya.

Selanjutnya untuk jumlah rawat jalan, pada 2011 mencapai 15.966 pasien di antaranya laki-laki 10.410 orang dan perempuan sebanyak 5.556 orang. Sedangkan pada 2010, jumlah pasien rawat jalan sebanyak 15.720 pasien: laki-laki 9.183 orang dan perempuan mencapai 6.537 orang.
“Untuk pasien gangguan jiwa ini, kita tidak bisa menjamin apakah mereka benar-benar sembuh total. Biasanya pasien yang berobat di sini kebanyakan pasien berulang. Untuk menentukan mereka sudah sembuh harus berdasarkan pemeriksaan mental, fisik, dan sosialnya. Bisa berhubungan dengan orang lain dan harus ada keluarga yang menanggungjawabi,” ungkapnya.

Ditambahkannya, mayoritas pasien yang dibawa sudah parah sehingga dalam pengobatannya semakin sulit. Pasien yang menjalani perawatan atas pengawasan dokter. Pengobatan sendiri dapat dilakukan dengan terapi seperti strum listrik, rehabilitasi hingga mengajarkan mereka sebuah keterampilan yang nantinya dapat digunakan saat kembali ke masyarakat.

“Tingkat kesembuhan juga menjadi penentu. Apakah keluarganya dan masyarakat menerima dia atau malah menjauhi dia. Namun, penyakit jiwa ini dapat juga karena faktor keturunan atau genetik. Tergantung pola asuh keluarganya juga. Tapi tidak semua kasus, karena orangtuanya mengalami gangguan jiwa, lantas anaknya juga sakit jiwa,” terangnya.

Mengenai penggunaan kartu merah bagi pasien gangguan jiwa, sebenarnya, kata Sunarno untuk memudahkan pasien dalam menjalani pengobatan. Kartu merah tersebut berisi nomor atau kode medical record yang digunakan untuk mencari catatan medis bila pasien berobat lagi nantinya.

“Banyak yang beranggapan, pasien gangguan jiwa memanfaatkan kartu merah untuk bertindak kriminal. Sebenarnya itu salah, karena pasien ini juga harus terus check up ke dokter, jadi kartu merah itu digunakan supaya pasien mudah berobat karena sebelumnya ada catatan medis di RS Jiwa. Sekarang kita nggak pakai kartu warna merah lagi, tapi berwarna kuning. Karena itu tadi, banyaknya stigma buruk dari masyarakat,” ucapnya.

Terkait banyaknya penderita gangguan jiwa di jalanan, menurutnya bukan tanggung jawab dari pihaknya. “Ini tanggung jawab dari Dinas Sosial. Karena yang dibawa ke RSJD Provsu harus ada yang menanggungjawabi. Jika gelandangan tadi mengalami gangguan jiwa, mereka dapat membawanya ke rumah sakit jiwa dan menanggungjawabinya. Tentunya ini membutuhkan kerja sama lintas sektor,” urainya.

Sementara itu, saat Sumut Pos berkunjung ke RS Jiwa dan Ketergantungan Obat Sembada Jalan sembada XII Pdang Bulan Medan, Direktur maupun Humas sedang tidak berada ditempat. Begitupun, Deni, perawat di rumah sakit swasta tersebut mengatakan pasien yang menjalani perawatan tidak begitu banyak hanya berkisar 15 orang. “Dirut sama Humasnya lagi diluar, Kak. Pasiennya nggak begitu banyak. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan jiwa biasa, bukan karena pengaruh obat-obatan,” tukasnya. (mag-11)

Jangan Malu untuk Menangis

Direktur Biro Psikologi PERSONA, Irna Minauli mengungkapkan seseorang yang mengalami gangguan jiwa dapat disebabkan beberapa faktorn
Pertama, faktor psikogenik seperti kemiskinan, perceraian dan kegagalan dalam rumah tangga. Dan, kedua faktor organik mencakup gangguan diotak, bisa saja disebabkan mengkonsumsi obat-obatan, penyakit syphilis dan lainnya.

“Memang aspek ekonomi sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Seperti minimnya lapangan pekerjaan, kebangkrutan atau PHK yang otomatis menjadikan seseorang pengangguran. Mereka yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, tidak sanggup mendapat tudingan yang tidak baik dari masyarakat,” ujarnya.

Katanya, secara umum, penderita gangguan jiwa memang lebih banyak diderita kaum laki-laki. Secara psikologis laki-laki lebih rentan karena mengalami banyak tekanan secara biologis maupun sosial. Para pria terbiasa untuk memendam masalahnya sendiri. Mereka jarang berbagi dan kurang mampu menyalurkan emosi dengan baik.

“Berbeda dengan perempuan. Biasanya perempuan hanya mengalami depresi, selebihnya didominasi oleh laki-laki. Pria tidak bisa menyalurkan kesedihannya dengan menangis karena faktor sosial. Padahal, dengan menangis sebenarnya kita sudah menyalurkan sebagian emosi-emosi negatif. Pada saat menangis, racun-racun dalam tubuh juga ikut terbuang,” urainya.

Laki-laki, lanjutnya, malah lebih banyak menyalurkan emosinya dengan cara-cara yang bahkan dapat membahayakan diri mereka sendiri, misalnya menjadi agresif atau melarikan diri pada alkohol dan obat-obatan terlarang. Hal inilah yang memperparah masalahnya hingga mengakibatkan gangguan kejiwaan. Mereka juga jarang berusaha mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya.

“Berbeda dengan perempuan, yang kalau ada masalah mereka justru curhat dan mencari bantuan dan dukungan dari lingkungannya. Hal itu membuat mereka mampu melakukan katarsis (penyaluran emosi-emosi negatif) dengan baik. Secara organis pun, pria memiliki kecendrungan penyimpangan yang jauh lebih besar. Perempuan biasanya lebih bersifat resesif (pembawa) saja,” tegasnya.

Dari segi usia yang matang, diharapkan seseorang mendapatkan pekerjaan yang baik, pernikahan dan memiliki hubungan sosial yang baik. Jika seseorang belum mendapat penghasilan sendiri, otomatis masyarakat maupun dirinya sendiri akan menghukum dirinya. Itu adalah usia produktif sehingga ketika seseorang tidak mencapai perilaku yang optimal pada masa itu, mereka akan kehilangan harga diri.

“Menurunkan harga diri, membuat mereka merasa tidak berdaya dan akhirnya mengarah pada depresi dan sebagainya. Persoalan hidup serta penyesuaian diri yang harus dilakukan juga cukp banyak sehingga berpeluang menimbulkan stress. Misalnya masalah dalam pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, mertua, ipar, dan lainnya,” jelas Irna.

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, M Iqbal pengamat sosilog Unimed menambahkan seseorang yang mengalami gangguan jiwa banyak faktor penyebabnya. Namun faktor ekonomi dan lingkungan sangat berpengaruh. Seorang laki-laki lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan karena tuntutan hidup yang harus dipikulnya.

“Misalnya dalam keluarga, otomatis laki-laki mengalami tuntutan psikologi yang tinggi untuk mencukupi nafakah keluarganya. Apalagi kompetensi dalam karir, menyebabkan mereka gampang marah, stress dan akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Dalam keluarga peranan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sebagai kepala keluarga, mereka harus bisa survive. Kegagalan yang dialaminya membuatnya tidak bisa menerima realitas yang terjadi,” jelasnya.

Untuk itu, mereka harus beradaptasi dan menerima kenyataan yang jauh dari harapan. Peran keluarga sangat penting dalam hal ini. Seseorang, terutama laki-laki, bisa berbagi dan mencurahkan semua keluh kesahnya untuk meringankan masalah yang dihadapi. Terpenting tingkatkan religius dan keimanan kepada Tuhan. (mag-11)

Soal Tanah Register 40 Eks PT Torganda

MEDAN-Suasana kurang kondusif terjadi di Kabupaten Padang Lawas (Palas) terkait tanah register 40. Dua kelompok warga di kawasan itu memiliki pandangan yang berbeda, satu menolak eksekusi dan satunya lagi mendukung.

Tak pelak, kondisi ini rawan konflik terbuka antarwarga. Menyikapi itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Isma Fadly Arya Pulungan mengatakan, kini kondisinya sudah mulai aneh. Pasalnya, mafia tanah cenderung melakukan pembenturan antara masyarakat dengan masyarakat.
“Hal itu sudah sangat sering terjadi di Sumut, akibatnya ada korban jiwa dan tanah tidak berubah,” sebut politisi Partai Golkar.

Dia mengatakan, bukan tidak mungkin strategi itu mengarah ke Palas, yang dilakukan mafia tanah dan mafia setempat agar bisa dialihkan isunyan
dan tanah tetap menjadi satu penguasa.

Dia menyarankan, sebaiknya masyarakat sadar dan jangan mau diadu domba, persoalan yang ada bisa dicairkan jika kesemua pihak mengetahui haknya, bukan sebaliknya hanya menginginkan sesuai. “Jadi jangan mau diadu domba, kemudian pemerintah setempat harus memanggil kedua kubu warga tersebut,” sarannya.

Dari Palas, tokoh masyarakat dari 20 Desa di wilayah Kecamatan Huristak Palas menolak dilakukan eksekusi fisik terhadap register 40. Alasannya, banyak warga Huristak yang hidup dari lahan register 40 tersebut akan kehilangan mata pencarian.
“Karena kamilah masyarakat luat Huristak yang memiliki kerja sama dengan Koperasi Bukit Harapan PT Torganda dengan pola PIR, bukan kelompok-kelompok dari luar Huristak,” ujar tokoh masyarakat luat Huristak, Tongku Halik Hasibuan kepada Metro Tabagsel, Kamis (19/1) di Huristak.
Kemudian mereka juga meminta MA untuk meninjau ulang putusannya, mengingat 30 ribu masyarakat Palas hidup dari eksekusi register 40 Palas tersebut.

“Saat ini ada sejumlah koperasi di luar Kecamatan Huristak yang meminta segera dilakukan eksekusi fisik, padahal mereka tidak ada urusan dengan masyarakat Huristak dan register 40 Palas,” kata Tongku Halik Hasibuan.

Bahkan, Tongku Halik Hasibuan yang juga Kepala Desa Pasar Huristak siap melawan siapa saja yang mencoba menghadang. “Kami siap berhadapan dengan siapapun jika ada orang yang mencoba-coba mengganggu warga Huristak dan mengatasnamakan Huristak untuk eksekusi fisik register 40 Palas,” tegasnya yang diamini warga.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus koperasi dari lima kecamatan yang memiliki hubungan historis dengan areal register 40 tersebut di Sibuhuan, Selasa (17/1) termasuk Kecamatan Huristak, Barumun Tengah, Aeknabara Barumun, dan Sosa mengungkap hal yang berlawanan.
Mereka mendesak agar pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, baik Poldasu maupun Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara agar segera merealisasikan pelaksanaan eksekusi fisik lahan perkebunan milik DL Sitorus dan Koperasi Parsub di register 40.

Hal itu sesuai keputusan MA RI Nomor: 2642/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2006 antara lain penyitaan semua barang bukti berupa aset perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 47.000 hektar yang terletak di kawasan hutan register 40, dan 23.000 hektar berada di wilayah Padang lawas.
“Masyarakat sangat menyesalkan ketidaktegasan aparat penegak hukum dan pemerintah yang sampai saat ini tidak mau melaksanakan eksekusi fisik di lapangan,” kata Syahrul Hasibuan, Ketua Koperasi Bumi Daya Tani, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Polres Tapsel Tetapkan 41 Tersangka Pengerusakan PT Tanjung Siram

Sementara itu, Polres Tapanulis Selatan (Tapsel) menetapkan 41 tersangka kasus pembakaran dan pengerusakan 17 rumah dan kantor PT Tanjung Siram dan 3 unit kendaraan yang dilakukan oleh warga Desa Aek Kanan dan Desa Padangmatinggi, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Paluta, Selasa (17/1) sekitar pukul 10.30 WIB lalu.

Kapolres Tapsel, AKBP Subandriya SH MH melalui Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar mengatakan 8 di antaranya ditahan di Mapolres Tapsel sedangkan 33 lagi tidak ditahan namun berkas kasusnya tetap dilanjutkan.

“Dari 129 warga yang kita periksa, kita perkirakan tersangkanya masih akan bertambah sebanyak 18 orang lagi yang saat ini menjalani penyidikan yang mendalam,” ujarnya.

Ketika ditanyakan bagaimana kondisi di lokasi kejadian saat ini, Kasat mengatakan kondisinya sudah relatif aman. Masih ada sekitar 15 warga dari dua desa tersebut yang berada di camp milik PT Tanjung Siram.

“Di lokasi kita tempatkan 8 personel dari Polsek Dolok untuk melakukan pengamanan,” sebutnya.

Aksi ini sendiri kata Kasat Reskrim adalah penolakan dari warga dua desa yang menentang keberadaan PT Tanjung Siram di wilayah mereka. Warga meminta agar lahan atau tanah ulayat seluas sekitar 450 hektar dikembalikan. Warga mengklaim bahwa HGU perusahaan yang sudah habis selama 30 tahun pada 31 Desember 2010 lalu. Namun pihak PT Tanjung Siram mengkalim sudah memperpanjang HGU mereka sejak tahun 2008 lalu atau 2 tahun sebelum masa HGU habis, namun prosesnya belum selesai.

Dari Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Rahmat Shah, menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumut tidak mampu bekerja secara baik, sehingga kasus-kasus sengketa lahan tak kunjung terselesaikan.

Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sama saja. Gatot telah membentuk tim khusus penanganan areal lahan eks HGU PTPN II, yang dipayungi SK Gubsu tertanggal 23 September 2011. Tugas tim ini, kata Rahmat, melakukan pengukuran dan pemetaan lahan. “Namun tim khusus ini tidak dapat menyelesaikan tugasnya sehingga diperpanjang hingga bulan Mei 2012,” katanya, kemarin.

Rahmat Shah menyimpulkan, persoalan tanah di Sumut terjadi akibat tidak tegasnya BPN dalam menjalankan tugasnya. “Oknum BPN disinyalir banyak yang bekerjasama dengan para mafia tanah sehingga tanah-tanah yang selama ini telah dikuasasi oleh masyarakat, seenaknya saja dirampok dan dijarah, serta mendapatkan dukungan dari oknum petugas keamanan,” kata Rahmat.

Rahmat tidak membantah, potensi konflik lahan bisa pecah lebih besar lagi. Menurutnya, warga sudah turun-temurun tinggal di lahan itu, sebagai sumber penghidupan, termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. “Kalau mau diambil, mereka pasti siap nyawa melayang,” pungkasnya. (amr/phn/smg/ril/sam)