Pemasangan Closed Circuit Television  (CCTV)  di sejumlah ruas jalan untuk mengawasi kemacetan, belum bisa dipastikan kapan bakal direalisasikan. Pasalnya, anggaran yang diberikan pemerintah pusat masih dalam proses yang sangat panjang.

“Kalau untuk kapan proses pemasangannya belum bisa dipastikan, karena masih tergantung proses anggaran di pusat. Untuk prosesnya saja panjang, mulai dari tender sampai pengerjaannya,” kata Kabid Tekhnik Sarana dan Prasarana Dishub Medan Iswar, Selasa (3/1) siang.

Dijelaskannya, rencana pemasangan CCTV di Kota Medan difokuskan di setiap titik jalan yang sering terjadi kemacetan. Dengan begitu, Dishub sudah menganggarkan ke pusat sebanyak 15 hingga 20 CCTV yang akan dipasangkan di Kota Medan.

“Paling utama akan kita pasang di Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman dan Jalan Raden Saleh yang merupakan titik macet terparah di Kota Medan. Sedangkan untuk jalan lain, akan kita lakukan pendataan dulu, mana yang akan dipasang,” jelas Iswar yang tidak bisa merinci berapa anggaran yang diajukan untuk CCTV itu.

Menurutnya, CCTV merupakan kontrol terhadap area traffic seperti membantu penerapan Trans Medan. Dengan penempatan CCTV di koridor tersebut akan membantu pengamanan penumpang yang sedang berada di koridor dan untuk mengawasi penumpang dari tindak kejahatan.

“Jadi CCTV akan menjadi kontrol yang dinamis bukan akan menjadi fungsi yang dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran,” ujarnya.

Dikatakannya, sebagai kota metropolitan memang sudah saatnya disetiap jalan di Kota Medan dipasang CCTV. Dimana, untuk mempermudah memantau kemacetan yang terjadi di Kota Medan.

CCTV di ruas jalan juga harus ada diikuti penempatan polisi disetiap persimpangan yang dipasang.
“Hal ini tentunya dapat membuat para pengendara sepeda motor dan mobil dapat mematuhi lalu lintas. Dengan adanya polisi, tentunya masyarakat takut untuk melanggar lalu lintas. Jadi CCTV juga harus diikuti penempatan polisi dipersimpangan,” ucapnya lagi.

Ketika disingung dengan Trans Medan yang nanti diterapkan, dengan tidak ada jalur khususnya dan dengan median jalan yang kecil di Medan, bukan berarti membuat Medan menjadi macet.”Untuk menghindari macet, Dishub bisa melakukan penerapan lalu lintas dengan cara stimulan seperti yang terjadi di Jakarta dan kota lainnya yang sudah menerapkan bus masal,” bebernya mengakhiri.(adl)

MEDAN- Penolakan terhadap pembangunan Harapan Square, terus berlanjut. Pada Selasa (3/1), para pedagang kaki lima bersama pengurus HMI Cabang Medan membuat pengaduan ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Medan agar memberikan perlindungan hukum dan meminta dukungan agar pembangunan proyek Pemko Medan itu dihentikan.
Pengurus HMI Cabang Medan, Hen dra, mewakili para pedagang yang membuat pengaduan ke LBH Medan menjelaskan bahwa pembangunan Harapan Square sangat bertentangan dengan tata ruang kota dan tidak mengindahkan kepentingan para pedagang serta pengguna jalan di kawasan tersebut.

“Inikan sudah bertentangan dengan tata ruang kota. Pemko Medan yang membuat aturan, tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Selain itu, izin IMB pembangunannya juga bermasalah. Banyak pihak yang dirugikan dalam pembangunan Harapan Square ini. Para pejabat jangan hanya mementingkan perut mereka sendiri,” ujar Hendran
Bukan itu saja, pembangunan Harapan Square juga sangat mengganggu kenyamanan sebagian besar warga yang bermukim di kawasan tersebut, karena akan beroperasi seharian penuh. Para pedagang beralasan, sentra kuliner itu akan menutup akses warga untuk masuk ke rumah.

Ditambahkannya, penggusuran terhadap para pedagang yang sebelumnya menempati kawasan harapan square sangat tidak adil. Selain itu, penggusuran para pedagang demi pembangunan proyek Pemko Medan ini tidak memberikan solusi yang baik. Bahkan setelah banyaknya penolakan terhadap pembangunan tersebut, pihak Pemko Medan tetap tutup mata.

“Memang para pedagang yang lama diberi izin untuk jualan di Harapan Square tapi harus membayar iuran sebesar Rp70 ribu per hari selama 5 tahun. Berarti status para pedagang inikan nggak jelas. Maka, kita meminta pembangunan ini dihentikan dan diproses secara hukum,” urainya.

Sementara itu, Rizal Munthe selaku Wakil Kepala Divisi LBH Medan telah menerima pengaduan para pedagang dan pengurus HMI Cabang Medan. Pihaknya sendiri, akan menindak lanjuti pengaduan para pedagang dan akan mempelajari kasus tersebut.

“Kita sudah terima pengaduan mereka. Nantinya kita lihat penataan pembangunan Harapan Square ini. Karena pembangunannya tidak sesuai tata ruang Kota Medan dan menggunakan badan jalan. Selain itu, izin IMB nya juga bermasalah,” ujarnya.

Pembangunan Harapan Square, katanya merupakan tindakan melawan hukum. “Ini sudah tindakan melawan hukum. Izin IMB nya nggak jelas, kita akan dalami kasus ini. Bila perlu kita akan ambil jalur hukum jika pihak Pemko Medan tetap menutup mata dengan jeritan warga,” bebernya. (mag-11)

MEDAN- Memasuki hari ketiga tahun 2012, suasana di Pengadilan Negeri (PN) Medan masih terlihat sepi. Hanya sebagian saja perkara yang disidangkan, meskipun sebagian hakim sudah masuk kerja. Hal itu dikatakan Humas PN Medan, Jonny Sitohang di ruangannya, Selasa (3/1).

Menurutnya, sebanyak 20 hakim yang cuti dari total keseluruhan hakim HAM, Perikanan, PHI dan ad hoc/tipikior yang berjumlah 60 orang, sudah hadir seperti biasanya. Pihaknya menolak, jika dinilai masih ada hakim yang belum bekerja.
“Sudah keseluruhan hakim masuk dan kembali bekerja. Kemarin memang ada 20 hakim yang cuti, jaksa dan terdakwa yang tidak hadir. Jadi terpaksa banyak sidang yang ditunda. Tapi sekarang tingkat kehadiran para pegawai kita sudah 100 persen,” kata Jonny Sitohang.

Ditambahkannya, mengenai minimnya jumlah perkara yang disidangkan dan tidak disiplinnya para hakim, mengakibatkan beberapa sidang sempat tertunda. “Memang masih banyak hakim yang kurang disiplin dalam jam kerja. Untuk jumlah sidang yang tertunda hari ini, kita nggak tahu berapa jumlahnya,” jelasnya.

Selain itu bagi pegawai yang belum masuk pada hari kerja, Jonny mengaku akan ada sanksi yang diberikan seperti surat peringatan maupun teguran. “Yang pasti ada teguran, karena dari tanggal 2 lalu, kita sudah instruksikan para pegawai wajib kerja seperti biasa. Memang hari ini sidang agak sunyi. Tapi para hakim sudah seratus persen hadir, dan diruangannya masing-masing,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Raja Nafrizal mengatakan, seperti biasa, para tahanan kembali disidangkan di PN Medan. “Memang kemarin, kita terpaksa tidak membawa para tahanan ke PN Medan, karena hakim yang akan menyidangkan perkara tidak lengkap. Tapi sekarang sudah berjalan seperti biasa, para tahanan dibawa ke PN Medan untuk disidangkan kasusnya,” bebernya. (mag-11)

MEDAN- Sewa Gedung sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan  ternyata sudah dianggarkan sebesar Rp2 miliar di APBD 2012. Sedangkan untuk biaya pindah, dianggarkan sebesar Rp50 juta.
Meski anggarannya telah dialokasikan dalam APBD 2012, namun hingga kini belum diketahui di mana wakil rakyat tersebut akan berkantor sementara. Pasalnya, pengelola mess P4TK di Jalan Setia Budi Medan Helvetia menolak permohonan pimpinan DPRD Medan untuk berkantor di sana. Alasannya, mess tersebut akan dijadikan asrama pendidikan.

Hal ini diakui Sekretaris Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum kepada wartawan, Selasa (3/1). “Kalau untuk sewa gedung, setahu saya sudah dianggarkan Rp2 miliar di Sekretariat Dewan. Soal gedung mana yang akan dijadikan kantor sementara DPRD Medan itu dipersilakan saja kepada sekretariat mencarinya. Kami siap berkantor di mana saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Medan H Amiruddin kepada wartawan mengatakan dalam waktu dekat ini Pimpinan DPRD Medan akan melakukan rapat guna membahas masalah gedung sementara menyusul penolakan pengelola Mess P4TK.(adl)

Sumatera Utara Menghadapi 2012

MEDAN-Mengawali tahun yang baru, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) langsung memberikan lima instruksi. Sayangnya, lima instruksi itu dianggap tidak langsung masuk ke pokok permasalahan.

Masalah ketegasan Gatot dalam memimpin Sumut masih menjadi catatan. Setidaknya hal ini dikoarkan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga. “Gatot harus bersih, bekerja keras, produktif dan mesti tegas. Di Sumut ini, bila tak ada ketegasan tidak akan dianggap,” paparnya beberapa saat sebelum instruksi Gatot disampaikan.

Sosok Gatot memang masih dibayangi Gubernur Sumut Nonaktif, Syamsul Arifin. “Kita berharap masalah hukum yang membelit gubsu kita cepat selesai.

Cepat selesai itu apa? Ya kita serahkan kepada proses hukum. Apa pun hasilnya, yang penting cepat. Ya kalau tidak bersalah, ya segera nyatakan tidak bersalah. Kalau memang bersalah, ngapain berlama-lama,” ungkapnya.

Keputusan hukum yang cepat itu, sambungnya, akan membuat kepemimpinan di Sumut menjadi lebih kuat. Sebab jika semakin berlama-lama, kepemimpinan di Sumut ini akan seterusnya terbentuk kepemimpinan yang serba tanggung.

“Dengan kondisi ini, menimbulkan kesan kepemimpinan yang serba tanggung. Di dewan juga nantinya selalu muncul syak wasangka, salah tafsir tentang kewenangan Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj) atau Gubernur Defintif,” bebernya.
Selain itu, Gatot juga harus mampu melakukan lompatan yang jauh dan tinggi. Dalam arti kata, Gatot harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang belum terpecahkan pada 2011 antara lain, masalah pengambilalihan Inalum, penasionalan sejumlah jalan-jalan provinsi, penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu serta harus mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya dari pajak kendaraan bermotor saja.

“Ini perlu diberitahukan, persoalan jalan belum teratasi. Banyak jalan-jalan yang seharusnya sudah baik, tapi nyatanya belum juga baik,” cetusnya.

Karena itu, lima instruksi yang diberikan Gatot masih dianggap normatif dan kurang masuk ke dalam pokok permasalahan yang disampaikan Chaidir Ritonga tadi. Misalnya, poin terakhir dari lima lima instruksi yang diedarkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprovsu melalui apel pagi awal tahun di masing-masing unit kerja, Senin (2/1).

Poin itu berbunyi: Kepada seluruh PNS Jajaran Pemprovsu dan Aparatur Pemprovsu harus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya, mematuhi segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dan tetap mengacu kepada kebijakan umum pembangunan sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Provsu. Seluruh aparatur Pemprovsu diminta cerdas dalam memahami dan menjabarkan instruksi ini sehingga pelayanan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud yang dukung sumber daya manusia dan profesionalisme yang tinggi

Pertanyaannya, bukankah poin itu sangat normatif? Buktinya, hari pertama kerja pada 2012 sekitar 143 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprovsu masih mangkir dari total PNS di Pemprovsu yang berjumlah 853 orang. Itu dikemukakan Kepala Bagian Humas Pimpinan (Humpim) dan Keprotokoleran Pemprovsu, Zakaria. “Sejauh ini sudah 85 persen PNS yang hadir pada hari ini,” dalihnya.

Dikatakannya, untuk sanksi yang akan diberikan kepada para PNS di Pemprovsu akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Sanksi akan dikenakan secara berjenjang berdasarkan PP yang ada, sesuai dengan tingkatannya,” ungkapnya.
Menariknya, tingkat ketidakhadiran di Pemprovsu mencapai 15 persen tersebut adalah yang tertinggi. Setidaknya, Pemko Medan hanya 2 persen PNS di Balai Kota yang tidak hadir. Deliserdang, ketidakhadiran PNS di Sekretariat Bupati mencapai lima persen. Sementara di Pakpak Bharat ketidakhadiran hanya 4 persen.

Sementara itu, pantauan Sumut Pos di gedung DPRD Sumut hingga pukul 13.00 WIB, terlihat hanya segelintir anggota dewan yang hadir (lihat grafis). Muhammad Nasir dari PKS mengatakan, untuk saat ini memang belum ada agenda sehingga membuat para anggota dewan belum masuk kantor. “Untuk Januari ini belum ada agenda. Agenda yang ada masih sebatas rapat intern fraksi,” jawabnya.

Terlepas dari itu, Gatot tampaknya menyadari kekurangannya. Atas dasar itulah, ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumut sebelum membagikan selebaran instruksi.

“Insya Allah, kita sama-sama berharap dan berusaha seoptimal mungkin agar pada 2012 ini,  semua dapat berjalan lancar dan lebih baik,” tegasnya pada acara Haflah Alquran di Rumah Dinasnya, Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih), Minggu (1/1) malam.

Acara itu dihadiri segenap tokoh Sumut ini antara lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahmat Shah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Abdullah Syah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Sumut (Kemenagsu) Abdul Rahim, mantan Wali Kota Medan Abdillah, Danlantamal Belawan Laksamana I Bambang Soesilo, Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis, serta para asisten dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprovsu. Gatot juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumut yang bisa menerima kekurangan tersebut, dan mampu menjaga kekondusifitasan di Sumut.

“Terimakasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumatera Utara, yang telah menjaga kondusifitasan sepanjang 2011. Terlebih pada perayaan Natal lalu, hingga perayaan Tahun Baru 2012 di Sumatera Utara,” kata Gatot.
Gatot pada kesempatan itu mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat Sumut untuk melakukan koreksi serta pembangunan Sumut ke depan. “Di awal  kerja pada tahun 2012 semoga memberi bermakna untuk mengawali  dengan cinta, mari kita bersama-sama membangun provinsi, kabupatan/kota hingga keluarga,” pungkasnya.(ari/adl/btr/mag-14)

Lima Instruksi Gatot

1. Evaluasi bersama kinerja pada 2011 dengan mendalami dan memetik pelajaran dari pengalaman sebagai acuan dalam menghadapi program dan tantangan pada tahun 2012.
2. Pertahankan keberhasilan yang dicapai pada 2011, dituntut untuk mampu meningkatkan dan mengembangkan secara lebih kreatif dan inovatif untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang lebih prima.
3. Tingkatkan kinerja dan mempertajam program agar rencana yang telah tertuang dalam program pembangunan daerah Provsu pada 2012 dapat terwujud dan tepat sasaran.
4. Menyadari bahwa seluruh PNS Pemprovsu tanpa terkecuali merupakan aparatur penyelenggara pemerintahan. Karena itu setiap individu mempunyai peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, serta keberhasilan program pembangunan Daerah Provsu sesuai kapasitas dan tupoksi masing-masing.
5. Kepada seluruh PNS jajaran Pemprovsu dan Aparatur Pemprovsu harus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya, mematuhi segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dan tetap mengacu kepada kebijakan umum pembangunan sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Provsu.

Sumber: Surat Edaran Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho