27.8 C
Medan
Monday, January 19, 2026
Home Blog Page 14057

Traffic Light Rusak Dicueki

Anggaran Rp741 Juta Terkesan Sia-sia

MEDAN- Dinas Perhubungan Kota Medan terkesan membiarkan kerusakan traffic light di Kota Medan. Pasalnya, kerusakan selama seminggu tak juga diperbaiki, anehnya Dishub malah menutup jalan dengan water blok (blok air), Senin (2/1).

Seperti di Jalan Setia Budi persimpangan Jalan Ringroad, di jalan tersebut sejak seminggu lalu traffic light sudah mati. Anehnya, pada 30 Desember 2011 lalu pihak Dinas Perhubungan Medan memasang water blok untuk menutup jalan dari arah Jalan Setia Budi menuju simpang Pemda dan sebaliknya.

Akibat penutupan jalan tersebut, tak jarang para pengendara nyaris bertabrakan karena pengendara enggan memutar. Bukan itu saja, jalanan tersebut berakibat kepada keluhan banyak pengendara.

Di lokasi lainnya, di persimpangan Jalan T Amir Hamzah, simpang Pattimura, dan Jalan Mongonsidi terlihat macet akibat traffic light mati. Sedangkan personel polisi harus mondar-mandir mengatur arus lalulintas tersebut.

Ardiansyah (29), pengendara sepeda motor yang sedang melintasi Jalan Mongonsidi  mengakui, tak adanya traffic light di kawasan ini sangat mengganggu rutinitas para pengguna jalan di mana kawasan ini biasa lancar.

“Apalagi waktu jam kantor dan pulang kantor, Jalan Mongonsidi mengalami kemacetan dari sore hingga malam hari. Hal itu diakibat traffic light tak berfungsi dan kemacetan semakin panjang,” sebutnya.

Berdasarkan data di buku APBD 2011, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota sudah membuat anggaran untuk pemeliharaan traffic light sebesar Rp741.728.500 untuk 153 lokasi. Tapi, pada kondisinya masih banyak ditemukan kerusakan traffic light.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yang dikonfirmasi wartawan koran ini enggan berkomentar walau sudah berkali-kali di telepon dan di SMS. Sedangkan Sekretaris Dishub Medan Azwanto yang dikonfirmasi menjelaskan, Dishub sudah menganggarkannya pada 2011 lalu dengan melakukan perawatan dan penggantian perangkat traffic light yang sudah rusak.

“Kalau untuk anggarannya sudah ada di 2011, dan sudah dilakukan perawatan. Kalau untuk jumlahnya saya tidak tahu, datang saja ke kantor,” ucap Azwanto. (adl)

Direksi BUMD Segera Dilantik

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap berjanji segera melantik Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pekan ini. Sebelumnya, Rahudman juga pernah bernjanji akan melantik Direksi BUMD tersebut pada Desember 2011 lalu.

“Nanti lah awal Januari kita lantik. Kalau Desember kan tanggung,” kata Rahudman Harahap saat ditemui usai melaksanakan zikir di Taman Sri Deli, Medan, Sabtu (31/12) lalu.

Diketahui, belum dilantiknya seluruh Direksi BUMD tersebut menghambat proses penyerahan modal untuk 2012 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan. Pasalnya, dewan khawatir dana yang akan diberikan tidak bisa dikelola dengan baik oleh BUMD.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal DPRD Medan Dianto MS mengatakan, pihaknya masih harus melakukan penyeleksian lebih ketat terhadap BUMD yang akan menerima modal karena khawatir dana tersebut tidak bisa dikelola sehingga tidak memberikan timbal balik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan.
“Memang tidak harus memberikan PAD dalam bentuk nominal kepada Pemko, karena bisa saja sifatnya sosial, dalam artian menambah jumlah tenaga kerja atau memberikan kenyamanan kepada masyarakat seperti pada PD Pasar,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, Pemko Medan harus segera melantik direksi BUMD terlebih dahulu agar dana yang diberikan bisa dikelola dengan baik. “Kalau ada pimpinan pada masing-masing BUMD maka dana itu bisa dikelola dengan baik. Pertanggungjawabnya pun juga akan lebih jelas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap menegaskan, pelantikan Direksi BUMD di lingkungan Pemko Medan akan dilakukan sebelum pengesahan APBD 2012. “Kita masih menunggu waktu yang pas, karena masih sibuk kali kita saat ini. Tapi yang jelas, sebelum pengesahan APBD 2012 sudah dilakukan pelantikannya,” ujarnya, kemarin.
Ditegaskannya, pelantikan jajaran direksi BUMD di lingkungan Pemko Medan tinggal menunggu waktu yang tepat. Orang nomor satu di Pemko Medan itu mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan dilantik.

“Belum ada waktu untuk melantiknya, tinggal menunggu waktuku sajanya itu. Semuanya sudah selesai, orang-orangnya pun sudah ada, secepatnya akan diselesaikan itu,” kata Rahudman.

Lambatnya penetapan Direksi BUMD di lingkungan Pemko Medan dinilai dapat menghambat kinerja perusahaan daerah (PD), seperti PD RPH yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sebelumnya, Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga menegatakan, calon Direksi BUMD Kota Medan masih membutuhkan sejumlah pelatihan.
Sebab, rata-rata calon ini belum memiliki kapasitas untuk membaca laporan keuangan. Untuk itu, Pemko diharapkan benar-benar selektif, sehingga pemilihan itu berdampak baik terhadap kinerja BUMD.

Dari hasil latihan kepemimpinan yang digelar FE USU terhadap 40 calon Direksi BUMD Medan, diketahui bahwa masih banyak di antara mereka yang belum mampu membaca laporan keuangan. Jhon mengatakan, FE USU ingin mendukung Pemko Medan untuk membenahi BUMD yang ada. “Bahkan jika disetujui, kami akan mendampingi melalui perubahan,” usulnya.(adl)

Telkom Bangun Bandung Digital Valley

MEDAN- Di tengah-tengah persaingan bisnis di dalam industri telekomunikasi dan informasi yang sangat ketat, information and communication technology (ICT) berkembang semakin pesat. Pesatnya perkembangan ICT tersebut menyebabkan industri kreatif digital tumbuh dengan sangat cepat dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), mempunyai kepentingan untuk mendukung agar industri kreatif digital maju dengan pesat. Salah satu upaya dilakukan Telkom dengan cara selalu mendorong agar lahir inovasi baru melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi.

Demikian disampaikan Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah, saat peresmian fasilitas Bandung Digital Valley (BDV), di Telkom Research & Development Center (RDC), Bandung, baru-baru ini.

Kata Rinaldi Firmansyah, BDV merupakan inisiatif Telkom dalam mengembangkan ekosistem yang diharapkan menjadi titik awal untuk mendukung percepatan penetrasi ICT di Indonesia. “Ekosistem yang dimaksud adalah industri-industri lokal seperti pengembang aplikasi, penyedia konten hingga industri perangkat telekomunikasi,” tandas Rinaldi.

Rinaldi menjelaskan, pemanfaatan optical fiber broadband sebagai tulang punggung infrastruktur ICT perlu dioptimalkan dengan cara mengembangkan berbagai ragam aplikasi dan konten yang bermanfaat untuk industrinya itu sendiri maupun masyarakat, itulah sebabnya Telkom concerned untuk mendorong industri ini melalui pembangunan ekosistem ICT di Indonesia.

Secara harfiah, makna “ekosistem” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Menurut Rinaldi, BDV akan membawa para teknopreneur dan teknoventura ke dalam sebuah platform kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama ini merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi kelangsungan bisnis ICT di Indonesia yang diharapkan akan menjadi sentra-sentra bisnis besar di masa depan.

“Telkom sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar selama tiga tahun ke depan sebagai bukti keseriusan kami dalam mengembangkan program ini,” jelas Rinaldi.

Pembangunan BDV dipusatkan di Telkom RDC, Bandung. Fasilitas BDV yang disediakan di Gedung Menara RDC Lantai 4 tersebut memiliki luas 1200 m² dan dapat dihuni oleh 100 orang pengembang. Berbagai fasilitas yang disediakan, antara lain demo room/gadget room (ruangan untuk aplikasi atau perangkat yang siap komersialisasi), creative corner (ruangan untuk bekerja dan pengembangan aplikasi), dan meeting room (ruangan untuk rapat dan berdiskusi).(rel/ndi)

RS Haji Medan Resmi Dikelola Pemprovsu

Lebih Transparan dan Profesional

Yayasan RS Haji Medan kini resmi dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah dilakukan prosesi Pengalihan Pengelolaan Yayasan yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama oleh Plt Gubsu H Gatot Pudjo Nugroho ST, di pelataran RS Haji Medan.

Setelah resmi dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Plt  Gubsu H Gatot Pudjonugroho  ST, menghunjuk dr Siti Hartati  Suryantini MKes menjadi Plt Dirut, menggantikan MP Siregar yang telah menjabat Dirut selama 13 tahun.
Plt Gubsu dalam sambutannya meminta pengelolaan RSU Haji Medan ke depannya harus lebih baik dan profesional. Terutama dalam melayani kaum duafa. Menurut Gatot, dibangunnya RS Haji baik yang ada di  Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar  merupakan dedikasi pemerintah Arab Saudi ketika tahun 90 terjadi teragedi terowongan Mina untuk melayani orang yang tidak mampu/kaum duafa. “Jadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya mengacu pada history RS Haji,”ujar Gatot.

Ditambahkan Gatot, kemampuan para dokter di Sumut sebenarnya tidak kalah dengan kualifikasi dokter di Singapura atau Malaysia, demikian pula fasilitas dan peralatan. Namun masih banyak warga kita yang memilih berobat ke negara jiran, karena pelayanan rumah sakit di sana lebih baik. Untuk itu, Gatot menghimbau agar RS Haji Medan dapat memperbaiki pelayanan sehingga dapat menjadi pilihan warga Sumatera Utara.

Pengalihan pengelolaan Yayasan RS Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat Sumatera Utara. “Untuk itu, saya meminta Bapak MP Siregar agar dapat terus membimbing, dan pejabat yang baru agar terus menjalin komunikasi dan dialog. Saya berharap pengelolaan rumah sakit ini bisa lebih transparan dan profesional,” imbuh Gubsu

Plt Gubsu juga mengucapkan apresiasi kepada Anggota DPD RI asal Sumut yang mau mendukung baik pendanaan, SDM, dan peralatan kesehatan untuk  memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Pada kesempatan tersebut Gatot melakukan peninjauan kondisi RSU Haji Medan, dan menjenguk  pasien  sekaligus memberikan Jamkesmas kepada puluhan pasien RS Haji Medan.

Hadir dalam acara tersebut anggota DPD asal Sumut DR Rahmadsyah dan Prof Damayanti P. Lubis, Kadis Kominfo Provsu DR H Asren Nasution MA, Kadis Kesehatan Provsu dr Chandra Syafei SpoG, Asisten Administrasi Setda Provsu Drs Asrin Naim MM, Karo Binsos Drs Shakira Zandi Msi, Karo Perlengkapan Syafaruddin SH, Karo Keuangan Drs Mahmud Sagala, Karo Orta Abdul Jalil SH, Pengurus MUI Provinsi Sumut Richard M Lingga mewakili DPRD Sumut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provsu, para dokter, dan karyawan RS Haji Medan. (*)

Penduduk Miskin Sumut Berkurang 59 Ribu

MEDAN- Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 1.421.400 orang, atau sekitar 10,83 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara yang berjumlah 12.985.075 jiwa. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan Maret 2011 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.481.300 orang.

Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan September 2011 lalu, ada pengurangan 59.900 orang miskin, serta penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,50 poin.

“Data ini kita dapat dari hasil survei sosial ekonomi nasional, kita besyukur, setidaknya ada pengurangan orang miskin,” ucap Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS SU) Suharno.

Dari data survei tersebut, juga diketahui, penduduk miskin yang paling banyak berada di daerah pedesaan, dengan jumlah 769.300 orang (11,53 persen) dan di daerah perkotaan sebanyak 652.100 orang (10,10 persen). Data yang didapat ini menggunakan garis kemiskinan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.
Pada September 2011, garis kemiskinan Sumut sebesar 263.209 perkapita perbulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp288.023 perkapita perbulan, dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp239.208 perkapita perbulan. “Dibandingkan Maret 2011, garis kemiskinan Sumut naik sebesar 6,75 persen, dengan daerah perkotaan naik 6 persen dan pedesaan naik 7,64 persen,” ungkap Suharno.

Dari data survei ini, bukan hanya angka penduduk miskin yang berkurang, tetapi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan. Di mana, indeks keparahan kemiskinan turun dari 1,84 pada Maret 2011, menjadi 1,80 pada September 2011. Dan indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,51 menjadi 0,47 pada periode yang sama.

“Dengan penurunan nilai indeks ini, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga menyempit,” tambah Suharno.

Sementara itu, Dosen Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Parulian Simanjuntak, mengatakan, masih ada ketimpangan dalam data survei ini. Karena pada kenyataannya,masih banyak dan belum adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat. “Saya ragu bila dikatakan jumlah orang miskin berkurang, karena pada kenyataanya, tidak seperti yang saya lihat, apalagi dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi,” ungkap Parulian.

Menurutnya, walau pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai 6,75 persen, tetapi bukan berarti perekonomian masyarakat juga tumbuh. Karena pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan Konsumtif. “Pertumbuhan ekonomi kita kan naik karena konsumsi, bukan investasi. Nah, kalau investasi yang naik, ada kemungkinan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat juga naik,” tambah Parulian.

Diakuinya, tidak ada investasi di Sumut. Seperti perkebunan yang baru, atau pabrik yang baru. Padahal, investasi merupakan salah satu pembuka lapangan kerja yang paling penting. “Lihat saja, tidak ada pabrik, perkebunan, atau lapangan kerja yang baru, jadi bagaimana mungkin bila jumlah orang miskin berkurang?,” tambahnya.
Selain itu, menurutnya program pemerintah dalam penanggulang kemiskinan juga tidak ada yang berhasil. (ram)
“Yang naik itu belanja pemerintah tiap tahun, dan itu pasti. Adapun kenaikan investasi tapi dalam obligasi,” kritis Parulian.

Karena itu, menurutnya, bila dalam survei masih menggunakan pendapatan rata-rata, maka akan sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. “Logikanya begini, kalau penghasilan saya 100, teman saya 50, dijumlahkan jadi 150, dibagi 2, jadi 75, nah siapa yang naik?, tidak tahukan?,” tegasnya. (ram)

Papan Reklame tak Punya Izin Dibongkar

MEDAN- Dinas Pertamanan Kota Medan bersama Camat Medan Maimun membongkar papan reklame tanpa izin di Jalan Mayjen Suprapto simpang Jalan Ade Irma Suryani tepatnya di samping kantor SBD, Sabtu (31/12). Selain tanpa izin, papan reklame tersebut juga berdiri di atas trotoar.

Menurut Camat Medan Maimun Said Reza, dia yang melaporkan ke Dinas Pertamanan kalau ada papan reklame yang berdiri di atas trotoar di Jalan Mayjen Suprapto, Sabtu (31/12) pagi pukul 08.00 WIB. “Karena mereka tidak bisa menunjukkan izinnya dan yang saya tahu, tidak ada lagi izin yang dikeluarkan Dinas Pertamanan untuk mendirikan papan reklame di atas trotoar, makanya saya melaporkannya langsung ke Kadis Pertamanan yang kebetulan ikut zikir di Taman Sri Deli,” kata Said Reza.

Bersama petugas Satpol PP didampingi unsur pihak kecamatan, Kadis Pertamanan langsung memimpin pembongkaran tersebut. “Saya tidak tahu siapa pemiliknya. Yang jelas, itu tidak ada izin dan langsung saya perintahkan untuk membongkarnya,” kata Kadis Pertamanan Erwin Lubis.(adl)

Tertibkan Spanduk di Mandala By Pass

081360563xxx

As Ww, yang terhotmat Bpk Wali Kota Medan, Bpk Kadis Pertamanan, Bpk Camat Medan Denai, dan Lurah Ts Mandala Satu, mohon kerendahan hatinya untuk menertibkan spanduk-spanduk yang terpampang di depan Mesjid Raya Mandala By Pass Medan, karena mungkin saja tanpa izin dari Dinas Pertamanan yang berarti tidak ada kontribusinya ke Pemko Medan dan menutupi keberadaan Mesjid Raya Mandala, juga  merusak estetika dari arsitektur mesjid tersebut. Mohon dibuatkan panggung spanduk resmi di simpang empat Mandala By Pass Medan, agar tidak mengganggu keberadaan Mesjid Raya Mandala. Terimakasih Sumut Pos, selamat malam.

Jangan Rusak Estetika

Terimakasih atas informasinya. Ada tempat yang diberikan untuk memberikan informasi atau ucapan. Saya akan meminta Kadis Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis segera melakukan penertiban. Segera turunkan spanduk-spanduk tersebut. Jangan buat semak apalagi merusak estetika keindahan.

Syaiful Bahri
Sekda Kota Medan

Jangan Tebang Pilih

Dinas Pertamanan Kota Medan dalam melakukan penertiban baliho, billboard, umbul-umbul ataupun spanduk, yang melanggar izin, tata letak, atau mengabaikan nilai-nilai estetika sebaiknya jangan tebang pilih. Jangan karena spanduknya atau balihonya tersebut bergambar wali kota atau pejabat-pejabat pemerintah, lantas dibiarkan begitu saja. Seharusnya hal itu tidak boleh dibiarkan.

Muslim Maksum
Sekretaris Komisi D DPRD Medan

Apa Syarat Mendapat Laziswa

085361311xxx

Kepada pimpinan redaksi Sumut Pos. Saya mohon informasi tentang penerima LAZISWA atau zakat siswa yang sering muncul di Sumut Pos. Saya adalah keluarga pra-sejahtera bahkan memiliki kelemahan fisik. Saya punya tanggungan anak sekolah dua orang. Ketidakberdayaan saya membuat saya kawatir anak saya putus sekolah. Lantas apakah syaratnya agar saya bisa dapat bantuan zakat siswa untuk kedua anak saya? Mohon dijawab ya Sumut Pos dan tolong diterbitkan juga, trimakasih.

Sertakan Keterangan Prestasi Anak

Terimakasih atas pertanyaannya. Untuk mendapatkan Lazizwa pemohon melampirkan surat miskin dari kelurahan dengan surat keterangan prestasi anak di sekolah harus bagus. Surat keterangan ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan. Permohonan diserahkan langsung ke Badan Laziswa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

H Ottoman
Wakil Ketua Laziswa Muhammadiyah.

Menatap Inalum Cup, Tim PON Sumut Sukses di Malaysia dan Thailand

MEDAN-Tim sepak bola Sumatera Utara yang sedang dipersiapkan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII mendatang, memperoleh hasil impresif saat melakukan try out ke Malaysia dan Thailand.
Pada laga pertama yang berlangsung Rabu (28/12) menghadapi USM FC Pulang Penang, Malaysia, anak asuh Rudi Saari meraih kemenangan 2-1. Dua gol bagi Tim PON Sumut dilesakkan oleh Zulkifli pada menit ke-26 dan Safri Koto pada menit ke-74.

Hasil impresif berlanjut saat Zulkifli dkk melakukan lawatan ke Songkhla, Thailand. Menghadapi klub yang musim lalu menempati peringkat kedua Divisi I Liga Thailand itu, Zulkifli dkk meraih kemenangan telak dengan skor 6-0   di Tinsulanon Stadium, Thailand Selatan, Jumat (30/12) .

Saat  menghadapi Songkhla FC,  winger tim PON Sumut  M Irfan melakukan hat-trick pada menit ke-42’, 45’ dan 57’.
Sementara tiga gol lainnya dicetak Zulkifli pada menit ke-68’, Solih menit ke-74’ dan Deni menit ke-87’.
Hasil ini disambut sukacita oleh seluruh perangkat tim. Setiba di Medan, Minggu (1/1) lalu, Ir H Kamaluddin Harahap MSi, manejer  tim yang oleh 23 Pengcab/Klub didaulat sebagai Ketua Pengprov PSSI Sumut mengaku bersyukur atas hasil yang diperoleh anak asuhnya.

Namun begitu, Kamaluddin berharap agar anak asuhnya tidak larut dalam kegembiraan. “Pertandingan ini merupakan partai uji coba. Pertandingan sesungguhnya adalah PON XVIII Riau 2012 mendatang. Kita tetap akan serius, karena target kita di sana (PON XVIII) nanti adalah memperoleh medali emas,” tukas Kamaludin Harahap yang didampingi manejer tim lainnya Dr H M Nur Rasyid Lubis serta Sekretaris Tim Alwi Lubis, .

Sementara itu head coach tim PON Sumut Rudi Saari mengaku memperoleh banyak pelajaran selama melakukan try out ke Malaysia dan Thailand. “Setidaknya lewat lawatan ini kita bisa melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana mental bertanding anak-anak menghadapi tim profesional,” bilangnya.

“Kepada anak-anak  saya telah tekankan untuk tetap serius berlatih, apalagi setelah ini tim PON Sumut akan berlaga di ajang Inalum Cup. Di ajang ini kita adalah juara bertahan, dan kita ingin mempertahankan prestasi yang kita raih tahun lalu,” tuntas Rudi.

Dengan hasil ini, secara keseluruhan tim PON Sumut yang  sejak terbentuk pada 25 Juli 2010 lalu, telah melakoni 38 pertandingan, baik yang bersifat ujicoba maupun turnamen. Mencetak 95 gol dan kebobolan 34 gol. Dari seluruh pertandingan itu Tim PON Sumut menjadi yang terbaik di ajang Piala Inalum 2011, selanjutnya menjadi juara di turnamen Sepak Bola Bank Sumut, serta memastikan lolos pada PON XVIII, Riau 2012 nanti. (jun)

Jumlah Penderita Sakit Jiwa Meningkat

MEDAN-Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2009 hingga 2011, jumlah penderita gangguan jiwa terus mengalami kenaikan. Mencengangkan, 85 persen dari jumlah 500-an penderita gangguan jiwa yang dirawat di RS Jiwa Sumut, ternyata diidap usia produktif.

Fakta ini didapat dari RS Jiwa Sumut melalui Direktur RS Jiwa Provinsi Sumut, Dapot P Gultom. Menurut Dapot, masalah pengangguran serta minimnya lapangan pekerjaan menjadi pemicu meningkatnya penderita gangguan jiwa.  “Sebagian besar pasien kita adalah pengangguran. Lama menganggur lalu menjadi depresi, malu, putus asa, dan semakin putus asa karena minimnya lapangan pekerjaan. Ya itulah, dari 500 lebih jumlah pasien yang menjalani rawat inap kita, sekitar 85 persennya adalah kalangan pengangguran,” ujarnya, Kamis (29/12).

Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan hidup membuat kejiwaan seseorang menjadi mudah terganggu. “Jika masalah pengangguran ini tidak segera diatasi, jumlah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan akan semakin bertambah,” ujarnya mengingatkan.

Selain pengangguran, sekitar 10 persen dari pasien rumah sakit jiwa berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kalangan ini mengalahkan pecandu obat-obatan terlarang (narkoba). “Sebagian besar mereka yang mau berobat setelah mengalami gangguan kejiwaan yang berat. Masih ada stigma buruk yang dialami pasien yang akan berobat ke RS Jiwa ini,” urainya.

Dapot memaparkan, meningkatnya jumlah pasien menjalani rawat inap di RS Jiwa Provinsi Sumut setiap tahunnya hingga mengalami over kapasitas. Pada 2011 ini, sekitar 500 lebih pasien rawat inap harus saling berbagi tempat tidur dari 450 unit tempat tidur yang tersedia.

“Memang pasien kita mengalami peningkatan setiap tahun. Ini sudah terjadi dari 2000 lalu sampai sekarang. Jadi para pasien harus saling berbagi tempat tidur. Jelas saja ini sangat mengganggu kenyamanan pasien dan tenaga perawat,” paparnya.

Menurut Dapot, jumlah pasien yang mengalami gangguan jiwa dan menjalani rawat inap di  rumah sakit tersebut pada 2009 sebanyak 260 pasien. Namun pada 2010, jumlah penderita yang mengalami gangguan jiwa meningkat hingga  460pasien.

“Memang mereka mengalami gangguan jiwa tapi bukan berarti mereka tidak butuh kenyamanan. Bayangkan saja, untuk tidur, pasien yang mengalami gangguan jiwa ini harus berbagi. Kita butuh sekitar 350 unit tempat tidur lagi,” jelasnya.

Dapot juga mengurai 7 gejala gangguan jiwa. Contohnya menarik diri dari interaksi sosial dan memiliki labilitas emosional (lengkapnya lihat grafis).  “Gangguan kejiwaan pada seseorang tidak langsung kelihatan. Minimal memakan waktu sampai 7 bulan. Tapi tergantung kepribadian, kondisi fisik, atau pengetahuan orang tersebut. Di sinilah peran keluarga untuk membimbingnya dan memberikan dukungan. Bukan malah mengucilkan penderitanya,” ungkapnya.

Jika 7 ciri seseorang mengidap gangguan jiwa dapat dikenali dengan baik, gangguan akan terdeteksi dengan cepat, dan penyembuhannya bisa lebih cepat . “Libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang positif atau aktivitas lainnya. Terapi keagamaan juga sangat penting dilakukan. Karena jika tidak, para penderita gangguan kejiwaan ini akan kembali ke dunianya,” bebernya.

Banyak Tidur Juga Berbahaya

Psikolog, Irna Minauli, setuju kalau status pengangguran dapat mengakibatkan depresi dan merasa tidak berharga lalu pada akhirnya menarik diri dari lingkungannya serta berhalusinasi.

“Bukan hanya pengangguran saja, masalah ekonomi, ketergantungan obat-obatan terlarang, kegagalan dalam pernikahan juga penyumbang banyaknya masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Mereka ini, lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri, berhalusinasi lalu ada pikiran tertentu,” ujarnya.

Dijelaskannya, gejala seseorang mulai mengalami gangguan jiwa yaitu seperti mulai kehilangan selera humor, banyak melamun, insomnia dan lainnya. “Gejalanya seperti itu, seseorang yang terlalu banyak tidur dari biasanya juga dapat dikatakan mempunyai gejala gangguan kejiwaan,” katanya.

Sedangkan menurut Dosen Sosiolog Unimed, Muhammad Iqbal, tingginya angka penderita sakit jiwa akibat pengangguran merupakan sebuah bentuk stres sosial. “Tekanan ekonomi dan politik juga ikut melatarbelakangi tingginya angka penderita sakit jiwa. Diantaranya, seorang caleg yang gagal setelah menghabiskan uang banyak, seorang yang tidak bisa bersosialisasi di lingkungan, dan ketidakadilan yang didapat, serta apatis terhadap hukum, dan sebagainya,” ungkapnya.

Beberapa tekanan yang melatarbelakangi hal itu tidak hanya menyebabkan stres personal, juga ke arah stres massal yang mengakibatkan tingginya angka penderita kelainan jiwa.Melihat kondisi ini Iqbal mengaku perlu dilakukan kajian lebih mendalam, untuk mendapatkan sebuah  kepastian penyebab dan solusi yang harus disikapi.

“Berbicara keadilan sosial, harus ada solusi dan kebijakan yang diambil. Berbicara tentang gangguan kejiwaan banyak hal yang melatarbekakangi atau sebuah kasus yang kompleks sehingga butuh kajian untuk bisa menjawabnya,” sebut Iqbal. (mag-11/uma)

Pasien di RS Jiwa Provinsi Sumut

  • Tahun 2009, 260 Pasien
  • Tahun 2010, 460 Pasien
  • Tahun 2011,  500-an Pasien

7 Gejala Gangguan Jiwa

  1. Menarik diri dari interaksi sosial
    Seseorang mulai keinginan menyendiri, imajinatif yang sangat tinggi dan menikmati suasana kesendirian lalu muncul fantasi semu.
  2. Mengalami kesulitan mengorientasikan waktu, orang dan tempat -Seseorang mengalami ketidakmampuan untuk mengingat dimana dia berada dan jam berapa, memorinya hanya berputar pada masalah-masalah yang dia pikirkan.
  3. Mengalami penurunan daya ingat dan daya kognitif parah
    Seseorang ketika diminta untuk melakukan perhitungan sederhana maka dia tidak mampu melakukan dengan mudah, perhitungan yang mudah tersebut menjadi sebuah tugas sulit untuk mereka.
  4. Mengabaikan penampilan dan kebersihan diri
    Seseorang mulai mengabaikan penampilan dan kebersihan diri, gambaran dirinya negatif sehingga mereka menganggap penampilan tersebut tidak penting, bahkan beberapa penderita gangguan jiwa parah telanjang dan tidak mengenakan busana berkeliaran kemana-mana.
  5. Memiliki labilitas emosional
    Seseorang bisa mengalamai perubahan mood yang sangat cepat, perubahan yang fluktuatif ini membuat penderita gangguan jiwa menjadi susah terkontrol, stimulus yang sangat ringan bisa membuat mereka menjadi marah secara berlebih atau justru sedih secara berlebih.
  6. Memiliki perilaku yang aneh
    Seseorang yang mengurung diri di kamar, berbicara sendiri, tertawa sendiri, marah berlebihan dengan stimulus ringan, tiba-tiba menangis, berjalan mondar-mandir, berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.
  7. Memiliki keengganan melakukan segala hal
    Sesorang berusaha untuk tidak melakukan apa-apa bahkan marah jika diminta untuk melakukan apa-apa.

Sumber: Direktur RS Jiwa Provinsi Sumut, Dapot P Gultom