Pasar Induk Marelan Akan Dibangun

MEDAN- PD Pasar mulai menertibkan pedagang informal yang berjualan di sepanjang halaman dan trotoar. Penertiban dimulai dari Pasar Petisah. Penertiban dilakukan pukul 09.00 WIB tanpa ada perlawanan dari pedagang karena sudah ada pemberitahuan.  Untuk tahap awal ini, PD Pasar hanya melakukan pembongkaran lapak-lapak yang tidak dibongkar sendiri oleh pedagang.

“Kalau tidak ada orangnya (pedagang) tertibkan saja, jangan sampai muncul lagi,” kata Direktur Utama PD Pasar, Benny Sihotang disela-sela penertiban di Pasar Petisah, Kamis (12/1).

Dikatakan Benny, penertiban merupakan bagian dari menjaga wilayah agar tidak dibuat menjadi tempat berdagang lagin

“Sebagai bentuk antisipasi kami, bagian penertiban diminta untuk mengawasi setiap hari agar pedagang tidak kembali lagi berjualan. Kalau ternyata ada yang kembali, jabatannya akan saya evaluasi,” tegasnya.

Penertiban pedagang, lanjut Benny, menjadi barometer kepemimpinan seluruh Direksi PD Pasar. Karenanya apabila kepala bagian tidak mampu melaksanakan tugas, posisi jabatannya akan dievaluasi.

“Pasar ini akan jadi pasar percontohan. Jadi semua kepala bagian di PD Pasar ini harus bertindak tegas,” ujarnya.

Selain bagian penertiban, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk membantu pengawasan termasuk juga Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU). “Asosiasi pedagang juga kami ajak kerjasama karena ini juga bagian dari pedagang,” ucapnya.

Sedikitnya, ada 170 pedagang informal yang beroperasi di halaman dan trotoar Pasar Petisah tanpa dipungut biaya kebersihan dan keamanan. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari pedagang yang berada di dalam yang sudah membayar retribusi setiap harinya. Sementara pedagang formal berjumlah 3.700 orang.

Ketua Umum P3TSU, Harmon Habib mendukung penertiban karena selama ini pedagang yang ada di lantai dua tidak laku jualannya, karena ada pedagang di halaman dan trotoar pasar. Dijelaskannya, pedagang tidak bersedia berjualan di lantai dua karena dianggap tidak representatif sehingga penjualan menurun.

“Padahal banyak pedagang lain yang bertahan di atas. Ada yang seminggu tidak buka dasar tapi tetap bertahan jadi kenapa ke bawah lagi. Pasti karena ada kesempatan untuk turun berjualan ke bawah,” cetusnya.

Menurutnya, penyebab pedagang enggan berjualan di atas karena tidak adanya sarana dan prasarana menuju ke atas seperti eskalator dan lift. Total ada tujuh eskavator di bangun tapi hanya dua yang aktif sedangkan lift tidak pernah hidup.

Diharapkan, PD Pasar bisa membenahi pasar agar konsumen tidak lari apalagi semakin banyaknya pasar modern.
“Pasar tradisional adalah jantung ekonomi karena tempat home industri memasarkan barangnya. Pedagang ekonomi kecil ini hendaknya ditingkatkan untuk mengangkat harkat pedagang menjadi kelas menengah,” katanya.

Sementara itu, Pemko Medan akan membangun pasar tradisional induk di Kecamatan Medan Marelan tahun anggaran 2012. Pembangunannya sudah memasuki tahap penentuan lahan lokasi pasar yang akan dibangun dengan anggaran Rp15 miliar.

“Pembangunannya sedang diproses, saat ini sudah melewati tahap kelayakan (DED) bangunan dan lokasi. Itu sudah selesai dikerjakan, lalu masuk tahap persiapan penentuan lahan lokasi bangunannya. Ada empat alternatif lahan, namun akan ditentukan satu lahan saja yang akan digunakan,” kata Sekda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri Lubis disela-sela acara perencanaan program 2012 Kota Medan oleh Bappeda Kota Medan di Grand Aston, Kamis (12/1).
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Zulkarnain menjelaskan dari perencanaan tersebut satu dari empat lahan itu akan dilakukan oleh Dinas Perkim Kota Medan dengan anggaran Rp10 miliar.

“Kalau pembangunannya Rp10 miliar. Tapi kalau untuk pembebasan lahannya Rp5 miliar, itu untuk lahannya. Saya lupa lokasinya dimana, tapi dari empat lahan itu sudah ada satu lahan yang disetujui dan dinilai layak sesuai kajian kelayakan (DED). Pembangunannya akan dimulai tahun ini juga melalui proses tender,” ujarnya.

Dijelaskannya, pembangunan pasar induk sendiri akan diperuntukkan bagi pedagang kaki lima (PKL) sayur mayur yang sering berdagang di Jalan Kapten Rahmad Buddin, tepatnya didepan Lapangan Rengas Pulau Marelan. Selama ini, keberadaan pedagang sayur itu mengganggu arus lalulintas di jalan lintas masuk dari Simpang Pasar 5 Marelan.

“Pedagang sayur mayur di Marelan yang biasanya tumpah di pinggir jalan akan direlokasi ke pasar induk ini. Sekaligus, Pasar Tradisional Marelan di simpang Pasar 5 Marelan juga akan direlokasi ke pasar induk. Jadi, pasar induk akan diperuntukan bagi petani sayur yang mau menjualkan hasil pertaniannya dan pasar tradisional,” ungkapnya.

Ditegaskannya, jika pedagang sayur dan pasar tradisional sudah direlokasi ke lokasi lahan yang baru. Maka diharapkan tingkat kemacetan yang cukup parah di persimpangan Pasar 5 Jalan Marelan Raya Medan Marelan dapat diatasi.

Camat Medan Marelan Pulungan Harahap mengaku untuk penetapan lahan lokasi pembangunan pasar induk dan tradisional terpadu masih dibahas. Penetapannya masih belum keluar dan surat keputusan (SK) lahan yang dimaksud juga belum ditandatangani.
“Memang sudah final. Tapi sedang proses penetapan lahan mana yang digunakan dari empat lahan alternatif yang diusulkan tersebut. SK belum keluar, sedang ditetapkan,” tegasnya.
Dijelaskan Pulungan, dari empat lokasi lahan alternatif yang akan dibangun  yakni Jalan Marelan Raya Pasar V, lahan kosong dekat Rumah Sakit Wulan Windi. Selanjutnya, lahan kosong di belakang SPBU Pasar IV Jalan Marelan Raya dan lahan kosong dekat pergudangan BGR Paya Pasir Jalan Titi Pahlawan Pasar 5 Marelan.(adl)

Kisruh Pembongkaran Masjid Al- Ikhlas Berlanjut

MEDAN- Tuntutan 35 ormas Islam menuntut agar tembok yang dibangun di lahan Masjid Al-Ikhlas, Jalan Timor Medan dipenuhi. Pemko Medan sudah menyurati pengembang agar membongkar sendiri tembok yang sudah dibangun.

“Kita sudah minta agar pengembang membongkarnya sendiri. Sudah kita tegur pengembangnya. Tapi semua kan ada aturan mainnya,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap.

Dijelaskan Rahudman, Pemko Medan sudah menyurati dan menegur pengembang untuk membongkarn
sendiri tembok yang sudah dibangun di atas lahan Masjid Al Ikhlas.

Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri juga berjanji akan segera membongkar tembok Masjid Al Ikhlas karena memang terbukti tidak memiliki izin.
“Pembangunan pagar sudah dicek oleh Dinas TRTB sepanjang 100 meter dan tinggi 2 meter. Memang tidak ada izinnya kita akan menyurati pengembang untuk meminta pembokaran. Kalau tidak ada respon maka Pemko yang akan membongkar,” kata Syaiful Bahri.
Sekadar mengingatkan, massa menuntut pembangunan ulang Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor dikembalikan di lokasi awal, yakni lahan yang saat ini sudah dikuasai pihak ketiga.

“Masjid yang dirobohkan harus dibangun kembali ke tempat semula. Kami juga meminta Wali Kota Medan Rahudman Harahap untuk membongkar tembok yang berdiri di masjid kami,” ujar Kordinator Aksi Aliansi Ormas Islam, Hendra Hidayat.

Sekretaris Presedium Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Al Ikhlas, Syahbana juga menyatakan, pihaknya akan menagih janji Pemko untuk membongkar tembok yang sudah dibangun developer, serta meminta agar Masjid Al-Ikhlas tetap harus dibangun kembali di tempat asal.
Pantauan wartawan hingga saat ini tembok di areal Masjid Al Ikhlas di Jalan Timor Medan masih berdiri. Tembok berwarna hijau itu masih terlihat mengelilingi areal lahan Masjid Al Ikhlas yang telah dirobohkan.

Gang Ditembok

Sementara itu, Suri Lestari (46), warga Jalan Jati, Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur mengadu ke polisi, karena dianiaya oleh pekerja penembokan Gang Prima di Jalan Jati, Rabu (11/1). Suri mengaku dianiaya saat melakukan protes bersama warga terhadap penembokan gang. Suri mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan dan di bagian bibir.

Sesui dengan laporan ke Mapolresta Medan dengan no Pol :LP/78/I/2012/SU/Resta Medan, saat itu Suri baru tiba di depan gang dengan menggunakan mobil pick up. Melihat para pekerja melakukan penembokkan terhadap gang yang menjadi akses warga, Suri turun dari mobilnya dan melakukan protes kepada para pekerja.

Tapi, pekerja itu melawan dan terjadi adu mulut dan berbuntut pemukulan.
“Aku diseret dan dipukul oleh 10 orang. Mereka marah karena aku  meamrkirkan mobil pick up ku di jalan,” kata Suri.
Menurutnya, penembokan tersebut tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas TRTB. (gus/adl)

Dugaan Korupsi Hasil Penjualan Obat di RSU dr Pirngadi Medan

MEDAN-Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu masih menunggu hasil investigasi BPKP terhadap dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

“Kita masih menunggu hasil laporan investigasi BPKP. Karena mereka yang melakukan audit itu. Memang audit investigasi memakan waktu lama. Kita tidak tahu kapan pastinya selesai,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus, Jufri Nasution SH, Kamis (12/1).
Menurut Jufri, masalah obat melibatkan ribuan orang yang berobat ke Rumah Sakit dr Pirngadi.

“Indikasi penyelewengan dari hasil penjualan obat itu yang dilakukan pihak farmasi tidak disetorkan ke rumah sakit. Dana itu mereka kelola sendiri, ini kan tidak boleh karena ini bagian operasional rumah sakit yang dananya dari APBD Kota Medan,” tegas Jufri. Akibatnya, katanya, anggaran tidak bisa dipakai secara umum di rumah sakit.

Menurut Jufri, sejauh ini piahknya belum bisa mengatakan apakah ada kerugian negara atau tidak, karena hasil investigas belum juga selesai. Pihaknya juga harus mencocokkan bon yang dikeluarkan Askes, sama dengan obat yang dipakai dan dikeluarkan oleh pihak Farmasi.

“Jadi dalam penelusuran memakan waktu yang panjang. Karena kasus ini rentetan mulai obat sampai dengan penggunaannya,” ucapnya. (rud)

Rencana Undang-undang Perguruan Tinggi

MEDAN-Universitas Sumatera Utara (USU) menilai jika rencana pembentukan Rencana Undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT), yang  saat ini sedang digodok oleh DPR adalah sebuah peraturan yang diberlakukan untuk diikuti semua perguruan tinggi. Karena bagi kampus tertua di Sumatera Utara itu, terbentuknya Undang-undang PT diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Sumatera Utara.

“Kita mengikuti apa saja peraturan yang sudah diberlakukan nantinya. Undang-undang tersebut juga masih dibahas oleh anggota dewan. Bagi USU yang terpenting terbentuknya undag-undang itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Kabag Humas USU, Bisru saat dikonfirmasi, Kamis (12/1).
Bisru mengaku, dalam pembahasan rancangan UU PT tersebut, USU tetap menyuarakan masalah anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pasalnya, masih banyak kebutuhan di bidang pendidikan semisal soal gaji guru, dosen, sertifikasi dan penelitian yang menyangkut persoalan pendidikan.
Sementara itu, Fajri Nursyamsi, dari lembaga peneliti hukum dan kebijakan Indonesia mengatakan RUU PT memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan wajah pendidikan tinggi Indonesia di masa depan, terutama dalam hal pengelolaan perguruan tinggi.

Pemimpin Umum Suara USU, Wan Ulfa Nur Zuhra, malah menilai beberapa pasal dalam RUU PT membuka lebar pintu untuk komersialisasi dan kapitalisasi dalam dunia pendidikan, seperti pasal yang mengklasifikasikan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia.

“Hal ini menyebabkan kastanisasi dalam dunia pendidikan. RUU PT juga membuka kesempatan bagi perguruan tinggi asing untuk membuka cabang di Indonesia yang mengakibatkan universitas lokal akan tutup dan kalah bersaing,”ujar Wan Ulfa, di sela-sela acara seminar.
Sehingga seharusnya USU bisa mengambil sikap dalam perencanaan RUU PT. Namun, bilangnya, USU seakan tidak peduli untuk membahasa hal tersebut. (uma)