Senam Sehat Bersama Sumut Pos

MEDAN- Puluhan warga Marindal mengikuti senam minggu sehat bersama Sumut Pos yang bertempat di Lapangan Sepak Bola Pasar VII Marindal I Jalan Besar Marindal, Minggu (27/11). Sejak pagi, pukul 06.00 WIB, warga yang didominasi kaum hawa ini sudah berkumpul dan terlihat antusias mengikuti senam sehat tersebut.

Kegiatan dibuka dengan senam sehat yang dipandu beberapa instruktur yang tergabung dalam ASIAFI (Asosiasi Senam Instruktruktur Aerobik Fitnes Indonesia). Gerakan senam diawali dengan pemanasan,  inti, cooldown, dan dilanjutkan dengan streching (peregangan).

“Kegiatan senam ini akan terus kita gelar secara berkelanjutan. Selain memberikan pemberitaan yang terbaik buat warga Kota Medan terutama warga Marindal, kita juga mengadakan senam gratis dan ada door prizenya. Sebelumnya kita juga telah menggelar kegiatan serupa di beberapa tempat dan semakin hari, minat warga Kota Medan memang sangat tinggi untuk mengikuti senam sehat ini,” kata Panitia, Adnan C Nainggolan.

Kegiatan senam sehat ini dilanjutkan dengan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis yang bekerjasama dengan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Tampukasih Marindal.

Putri, selaku petugas medis mengatakan, senam aerobik dengan gerakan yang enerjik, kreatif, berirama cepat yang mendasarkan gerakannya pada tumpuan kaki, loncat dan gerakan tangan sangat baik untuk kesehatan terutama jika dilakukan secara rutin.

Selain itu, manfaat senam aerobik ini untuk meningkatkan kesehatan jantung dan menjaga stamina tubuh. Kegiatan ini baik dilakukan pada jam 6 pagi atau jam 5 sore hari. Karena kegiatan olahraga ini tidak memerlukan tempat khusus, bisa dilakukan di rumah maupun di lapangan. Maka senam sehat yang diadakan Sumut Pos ini sangat baik jika dilakukan secara berkelanjutan.

“Senam sehat ini cocok untuk segala umur. Bisa memperlancar peredaran darah. Saya harap, senam sehat ini terus diadakan setiap minggu di Marindal. Pemeriksaan yang kita lakukan seperti tensi darah. Rata-rata tensinya bagus ada yang 120/80 dan lainnya,” ucap Putri seraya mengatakan, per harinya ada sekitar 30 pasien yang memeriksakan diri ke Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Tampukasih Marindal tersebut. (mag-11)

Pemko Buat Posko

MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan segera melakukan kesiagaan dalam menghadapi bencana banjir dengan menyediakan posko. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi akibat tingginya curah hujan, dengan adanya banjir susulan dan genangan air di Kota Medan.

“Untuk mengantisipasi banjir memang sudah ada posko kita buat. Tapi yang terpenting hari Senin (28/11), kita (Pemko Medan) akan menggelar rapat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Air tergenang ini memang luar biasa, seperti hujan kemarin saja air sudah tergenang di mana-mana, inilah yang harus segera kita antisipasi,” kata Wali Kota Medan usai membuka pelepasan Medan Metropolitan Road Race 2011 di lapangan multi fungsi Provsu di Jalan Pancing, Minggu (27/11) siang.

Dikatakannya, banjir memang harus diantisipasi sejak dini, sebab tidak hanya sekedar menyangkut korban tetapi kalau sudah hujan dan air tergenang di mana-mana maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. “Untuk itulah, maka saya minta agar penggalian parit itu bisa lebih efektif dan lebih baik serta jangan dilakukan secara asal-asalan. Seperti Medan Perjuangan itu sudah kita lakukan penggalian parit untuk mengantisipasi tingginya curah hujan,” ucap Rahudman.

Lanjutnya, dengan pendekatan terhadap masyarakat untuk melakukan pembenahan terhadap drainase di sekitar tempat tinggalnya. “Pemko akan mencari solusi dengan melakukan pembenahan terhadap drainase dengan memberi pemahaman terhadap masyarakat,” jelasnya.

Anggota DPRD Kota Medan Budiman Panjaitan menyebutkan, pembangunan banjir di Medan seharusnya ditangani secara komprehensif, artinya Pemko Medan juga harus bergandengan dengan pemerintah Provinsi Sumut juga pemerintah pusat. Sebab, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan penghijauan di wilayah hulu sungai Deli serta harus segera melakukan normalisasi sungai deli, setidaknya sungai Deli harus terbebas dari sampah, sehingga aliran air menjadi lancar. Sungai deli merupakan kewenangan Pemprovsu juga pemerintah pusat. Oleh karenanya, penangangan banjir harus komprehensif.

“Banjir itu terjadi prinsipnya karena air di hulu yang bertambah dan tidak tertampung lagi, itu terjadi karena adanya penggundulan hutan, sehingga harus dilakukan reboisasi di daerah hulu,” jelas Budi.

Apalagi, lanjut Budiman, saat ini kondisi eksisting di hulu sungai deli dibutuhkan 7.000 hektar lagi penanaman pohon kembali. Sebab dalam UU tata ruang seharusnya hutan di suatu daerah itu harus 30 persen. Sedangkan saat ini hutan di hulu sungai Deli hanya berkisar 6 persen. “Yang terpenting itu sekarang adalah reboisasi lagi di hulu, paling tidak harus ada 7 ribu hektar lagi hutan di hulu sungai deli,” jelas Budi.

Menurutnnya, Sumut seharusnya bisa melihat Jepang. Di Jepang, hutan di negara tersebut sudah mencapai 70 persen, tentunya dengan banyaknya pohon tidak hanya membuat negara itu semakin terlihat indah melainkan juga untuk dapat menjadi resapan air sehingga dapat mengurangi debit air di kala curah hujan yang tinggi sewaktu-waktu.
Pemko Medan, diharapkannya dapat memberikan kontribusi untuk melakukan reboisasi. Apalagi 78 persen wilyah di Kota Medan berada di aliran sungai Deli.

“Kita sudah mengusulkan kepada Pemko Medan, solusi untuk menangani banjir ini. Kami juga sudah memaparkannya ke pemerintah sumut. Dan Medan melalui pak Wali Kota sudah sepakat untuk melakukan normalisasi sungai Deli juga bersedia untuk melakukan pembebasan rumah penduduk di wilayah pinggiran sungai,” jelas Budiman.

Namun, tambah Budi kewenangan untuk menormalisasikan sungai Deli itu berada di Badan Wilayah Sungai (BWS) dan tentunya dengan Departemen Kehutanan. “Kalau upaya ini tidak segera dilakukan, air di Sibolangit akan semakin berkurang, apalagi saat ini di pinggir jalan menuju Sibolangit dan Brastagi sudah dibangun rumah dan ruko dan ini sangat berdampak buruk terhadap Medan. Bisa dipastikan suatu saat Medan tenggelam, sekarang saja seperti di rumah saya di kawasan Sei Sikambing yang sudah pasti bukan berada di daerah pinggiran sungai, kalau  hujan air sudah masuk ke teras rumah, padahal dulu tidak pernah seperti itu,” tegas Budiman.

Diharapkannya, Pemerintah Kota Medan mendorong agar segera menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan. “Kalau berdasarkan UU tata ruang diperlukan 20 persen ruang terbuka hijau, namun eksistingnya saat ini baru 9-10 persen ruang terbuka hijau di Medan juga kita mendorong Pemko Medan untuk melakukan penangangan drainase yang lebih baik,” sebut Budi.(adl)

Nasib Karyawan Makin tak Jelas

MEDAN- Nasib karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) Unit Rumah Sakit Tembakau Deli seakan berada diujung tanduk. Pasalnya, sejak dua bulan lalu, isu akan ditutupnya rumah sakit tersebut mulai bergulir dan membuat resah para karyawan. Bagaimana tidak, informasi tentang eksistensi rumah sakit itu tidak dibarengi dengan bagaimana nasib ratusan karyawan.

“Kita semua merasa khawatir dengan wacana pihak managemen yang ingin menutup rumah sakit. Kami sudah beberapa kali rapat mengenai hal ini. Sebelumnya memang sudah diinformasikan kalau rumah sakit ini akan tutup. Tapi, tidak dijelaskan bagaimana nasib kami,” kata Ketua SPbun Unit RS Tembakau Deli Erma Prihatini, Minggu (27/11).

Menurut Erma, selama beroperasi, rumah sakit tersebut tidak memiliki masalah dan management pengelolaan juga dinilai bagus. Sebagai rumah sakit rujukan RS GL Tobing Tanjung Morawa, RS Bangkatan Binjai dan RS Tanjung Selat Langkat, tingkat kunjungan pasien rawat inap per bulannya mencapai 46 persen dan pasien rawat jalan mencapai 80 persen.

“RS Tembakau Deli juga menerima pasien Jamkesmas, umum dan pasien yang berasal dari karyawan serta memiliki langganan dari beberapa perusahaan diantaranya PTP 1, 3, 4, 5, 6 dan 11. Perusahaan BSP, Padasa, PLN dan PT SAN dan bekerjasama dengan beberapa universitas kedokteran untuk pendidikan dokter. Kita sudah mengirim surat ke direksi untuk mempertanyakannya, tapi hingga saat ini belum ada balasan,” jelas Erma Prihatini.

Terpisah, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, mengaku prihatin dengan nasib yang menimpa para karyawan. RS Tembakau Deli dinilai merupakan aset yang produktf, tidak sedikit karyawan yang menggantungkan hidupnya dirumah sakit tersebut. Jika memang harus marger dengan rumah sakit PTP lainnya, maka harus ada penjelasan yang transparan kepada seluruh karyawan, instansi terkait maupun seluruh perusahaan yang bekerjasama dengan rumah sakit tersebut.

“Memindahkan aset tidak mudah, harus ada sosialisasi tidak hanya pada seluruh pekerja, tapi juga berbagai instansi terkait dengan rumah sakit tersebut, dan juga harus mendapat persetujuan pemegang saham. Para karyawan harus tahu tentang nasib mereka selanjutnya, apakah dipekerjakan kembali, pensiun dini atau PHK. Masalah ini akan saya pertanyakan kepada Menteri BUMN Bapak Dahlan Iskan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Candra Syafei meminta kepada pihak Rumah Sakit Tembakau Deli untuk menyelesaikan gaji pegawai dan tidak menelantarkan pasien. “Jika berencana menutup operasional rumah sakit, harus dijelaskan aset sasaran prasana siapa yang mengambil alih,” tegasnya.

Namun begitu, pihaknya akan mempertanyakan terlebih dahulu mengenai rencana akan ditutupnya operasional rumah sakit itu. “Saya belum mendapat laporannya, harus ada laporan mengenai itu supaya kita mengetahui persoalan yang menyebabkan rumah sakit itu akan tutup. Nanti, kita pertanyakan dulu, tapi kita harap rumah sakit ini tidak ditutup,” bebernya.(mag-11)