MEDAN- Guna mengefisiensikan energi, lima perusahaan di Sumut berpeluang mendapatkan bantuan secara gratis dari Jerman melalui Grup Banking KFW (Kredit fuer Wiederaufbau) dan Development Bank Germany (DEG). Bersamaan itu, ada 10 perusahaan lainnya yang berasal dari Jakarta dan Surabaya.

Demikian disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi Indonesia-Jerman (FKIJ) Dipl.-Inform. Binaman Kasan, akhir pekan kemarin.  Menurut dia, untuk program di Indonesia proyek ini dilaksanakan oleh TUV Nord Indonesia selaku anak perusahaan TUV Nord AG German, yang dipercaya memberikan training dan mengadakan proses penye-leksian terhadap perusahaan yang diikut sertakan ke dalam program bantuan hibah ini.

Dia menyebutkan, bantuan tersebut khusus untuk perusahaan di Sumut yang bergerak di lima bidang yakni industri besi dan baja, perkebunan/industri kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik (Power Plant), tekstil dan semen.  Alasan ke lima bidang itu dipilih karena bidang tersebut terbanyak beraktifitas mencemari dan mengeluarkan emisi gas karbon.
Untuk memperjuangkan agar lima perusahaan di Sumut bisa mendapatkannya, Binaman menyampaikan baru-baru ini pihaknya mengadakan komunikasi kembali dengan Presdir TUV Nord Indonesia Robert Napitupulu dan Marketing Advisor Mrs  Eva Pitterling di Jakarta.

Lembaga itu merupakan satu badan Sertifikasi Internasional (a Member of TUV Nord Group German),  yang telah memiliki klien seperti Unilever, Carrefour, Danone, Diamond Cold Storage, dan sejumlah perusahan national/multinasional lainnya.  “Ternyata pendaftaran untuk pelatihan gratis itu awalnya berakhir pada November, kini sudah diperpanjang hingga 10 Desember 2011. Sehingga masih memberikan peluang besar bagi perusahaan yang ada di Sumut,” ucapnya.

Bagi perusahaan yang berminat, dia menyebutkan ada 5 perusahaan dari Sumut yang berpeluang diterima. Tapi, sistemnya perusahaan harus mendaftarkan dan mengirimkan berkas persyaratan ke TUV-Nord Indonesia email ellys@tuv-nord.com , binaman.kasan@yahoo.com atau kunjungi website tuv-nord.co.id.

Binaman menerangkan melalui bantuan hibah yang dikemas dalam bentuk pelatihan gratis dari Jerman, ada manfaat yang dapat perusahaan di Sumut yakni dalam hal efisiensi penggunaan energi , penghematan biaya pelatihan sumber daya manusia (SDM)  dan biaya memperoleh ISO 50001(Energy Management System). Selain itu, dapat memberi image positif kepada perusahaan terhadap perubahan iklim dan lingkungan hidup. “Dari sisi Business Development Strategy, pelaku usaha akan mudah bersaing di pasar internasional karena sudah memiliki Sertifikasi Standar Internasional,  Dia menyebutkan, pada 2011 ini Jerman lebih banyak menyediakan dana bantuan untuk Indonesiayang terkait dengan proyek isu pencemaran lingkungan, perubahan iklim, renewable energy (sektor energi terbarukan) dan infrastruktur serta kesehatan di STIKES Deli Husada, Deli Tua dan Medistra di Lubuk Pakam.

Lebih lanjut, dia merinci tentang bentuk infiesiensi yang paling nyata di negara ini adalah tingginya penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik. Padahal, dengan menggunakan bahan bakar gas, tenaga air -seperti PLTA Asahan/Inalum dari air terjun Sigura-gura- maupun dengan batubara bisa terjadi efisiensi yang sangat signifikan.  Hal penting yang perlu diingat kembali, saat terjadinya pemadaman listrik bergilir di Sumut.

“Syukurlah, dengan hadirnya pak Dahlan Iskan sebagai Dirut PLN saat itu dan sekarang menjabat Menteri BUMN, barulah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Beliaulah yang perlu diberi apresiasi atas komitmen dan terobosan baru yang ditempuhnya untuk daerah ini. Sehingga, genset dan solar tidak menjadi rebutan di mana-mana lagi,” sebutnya.  (ril)

Sikap arogansi juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam melakukan eksekusi lahan masyarakat di Jalan Jati Pulo Braya, Medan Timur, mendapat protes dan kutukan keras dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu). Pasalnya, eksekusi yang dilakukan atas perintah ketua PN Medan itu sangat tak berprikemanusiaan.

Sekretaris Eksekutif Bakumsu Benget Silitonga melalui siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Minggu (4/11), mengatakan, dalam pelaksanaan eksekusi tanah seluas 7,5 hektar itu ada sebuah keanehan. Pasalnya, eksekusi dilaksanakan atas putusan perkara  No 113/Pdt.G/2006/PN Medan antara Abdul Kiram dkk versus Ruslim Lugianto. Namun, di tempat yang sama di Jalan Jati, Pulo Brayan, Medan Timur ada sebanyak 52 sertifikat tanah di lahan seluas sekitar 7,5 hektar.

“Akibat eksekusi aneh tersebut, masyarakat jadi korban dan saat ini hidupnya terlunta serta tinggal tidak menentu. Mereka kehilangan hak kepemilikan, hak  atas hukum yang adil, hak atas kehidupan yang layak, dan hak atas kesehatan. Hak anak juga terampas karena ratusan anak sekolah kehilangan gedung sekolahnya yang digusur. Kini hidup masyarakat berada dalam ancaman dan ketidakpastian,” sebutnya.

Ironisnya, perkara sengketa tanah No 113/Pdt.G/2006/PN Medan tersebut ternyata sarat dengan misteri dan anomali hukum. Pertama, masyarakat yang digusur, bukanlah bagian atau tidak memiliki kaitan dengan dua pihak yang berperkara, baik itu Abdul Kiram dkk atau Ruslim Lugianto. Singkatnya, masyarakat korban tidak memiliki kasus hukum atas tanah yang mereka diami. Bahkan tidak mengenal keduanya.

“Aneh, kalau tanah yang dimiliki masyarakat menjadi objek eksekusi perkara Abdul Kiram dengan Ruslim Lugianto. Lebih aneh lagi, masyarakat yang sudah menghuni puluhan tahun dan telah memiliki SHM yang dikeluarkan dan diakui BPN Medan. Tambah aneh, masyarakat tidak pernah tahu siapa itu Abdul Kiram dan siapa itu Ruslim Lugianto,” paparnya.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam advokasi hak-hak masyarakat dan penguatan demokrasi berbasis penegakan hukum dan HAM, Bakumsu mengecam keras tindakan Ketua PN Medan, dengan perantaraan Juru Sita yang melakukan eksekusi atas tanah milik masyarakat dengan mengabaikan eksistensi hokum.

Sebagai perbandingan, dalam ekskusi putusan perkara KIM II, yang kasusnya mirip dengan kasus Jalan Jati, aparat Pengadilan Negeri (Lubuk Pakam) justru banci dan tidak melakukan eksekusi sampai sekarang. “Kami mendesak Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY menindak Ketua PN Medan, dan bahkan bila perlu mencopotnya,” pintanya.

Kemudian, Bakumsu mengutuk keras kebrutalan dan tindakan kejam dari polisi dalam dalam melakukan penggusuran terhadap lahan masyarakat. Di era reformasi, penegakan hukum kepolisian seharusnya  penegakan hukum berbasis HAM yang adil dan non diskriminatif, bukan penegakan hukum kaca mata kuda.  “Kami melihat polisi sudah melanggar Perkap No 8/2009. Untuk itu kami mendesak Kapolri segera memberi tindakan, kepada Kapoldasu dan Kapolresta Medan, karena bertindak diskriminatif dan arogan serta cenderung menutup akses masyarakat terhadap lembaga kepolisian,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mendesak Komnas HAM segera melakukan investigasi lapangan dan membuat rekomendasi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dalam eksekusi lahan di Jalan Jati Pulo Brayan. Selanjutnya, mendesak Pemprovsu dan Pemko Medan serta DPRD Sumut dan DPRD Medan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil  mengungkap dugaan keterlibatan mafia tanah di balik mistery kasus ini. “Kami akan bersama dengan masyarakat untuk memperjuangkan prihal ini,” tegasnya. (ril)

Kadisdik Medan Marah

MEDAN- Terkait pengutipan biaya intsalasi listrik sebesar 165 ribu yang dibebankan SMA Negeri 7 Medan terhadap siswa, seharusnya tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Dinas Pendidikan Kota Medan sudah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah milik Pemko Medan.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri saat dikonfirmasi, Minggu (4/12). Menurut Hasan, pihak sekolah bisa mengajukan anggaran tersebut ke komite sekolah ataupun ke Disdik Kota Medan.

“Mungkin mereka tidak sabar, jadi mereka punya inisiatif sendiri. Atau mereka belum mengajukan anggarannya. Kalau diajukan, sebenarnya ada anggarannya. Tak boleh itu dibebankan sama siswa. Saya benar-benar marah,” ungkapnya.
Hasan juga mengatakan, jika kutipan tersebut merupakan hasil musyawarah komite sekolah, harusnya siswa tidak mampu dibebaskan dari kutipan itu. Pihaknya juga akan mengecek soal kutipan tersebut.

Dia berharap, siswa yang tidak mampu itu diringankan dari biaya apapun. “Siswa yang tidak mampu jangan dibebankan lagi. Kalau ada orangtua yang merasa keberatan, langsung saja laporkan ke Disdik Kota Medan biar diproses,” ucapnya.
Seperti diketahui, Wali murid SMAN 7 Medan sesalkan pihak sekolah yang membebankan para siswa membayar biaya perbaikan  intalasi listrik di SMAN 7 Medan, tahun ajaran 2011/2012.

Setiap siswa harus membayar kewajiban yang dibebankan ke setiap siswa sebesar Rp165 ribu. Hal itu diungkapkan wali murid kelas 10 SMAN 7 Medan, Anwar saat dikonfirmasi, Jumat (2/12) lalu.

“Kewajiban ini seharusnya diselesaikan pihak sekolah, karena itu ada anggaran dari pemerintah untuk perawatan sarana dan prasarana sekolah berstatus negeri. Namun, kewajiban itu malah dibebankan kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Bahkan, jika siswa yang tidak mau membayar akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti ujian mid semester,” tarangnya.

Anwar mengakui, anggaran wajib tersebut sudah ditagih sejak pertengahan September lalu. Meskipun sempat ditolak sebahagian siswa, namun pihak sekolah tetap berdalih jika iuran ini harus dipenuhi siswa.
Pihak sekolah bilang, Anwar terus mendesak seluruh siswa kelas 10-12 segera melunasi perbaikan itu. “Akhirnya, seluruh siswa harus membayar iuran tersebut jika ingin mengikuti ujian nid smester. Tapi yang mengherankan hanya lampu kelas yang diperguna’an siswa saja yang terputus, sementara listrik kantor guru dan kepala sekolah terus menyala,” ujarnya.

Kepala SMAN 7 Medan, Muhammad Daud saat ditemui di ruang kerjanya sempat menolak dikonfirmasi dengan alasan akan melaksanakan shalat Jumat meskipun saat itu masih menunjukkan pukul 11.10 WIB.

Meskipun didesak berbagai pertanyaaan, ia enggan berkomentar soal kutipan Rp165 ribu yang digunakan untuk memperbaiki instalasi listrik. Daud hanya mengakui, memang ada kutipan Rp165 ribu untuk memperbaiki instalasi listrik. “Iya ada, tapi nanti saja saya mau sholat Jumat. Kalau mau tahu mengenai kutipan itu, tanya saja langsung sama komite,” sembari meninggalkan wartawan.

Sementara Ketua Komite Sekolah SMAN 7 Medan yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Syafri, mengakui bahwa memang ada iuran yang dibebankan kepada siswa untuk memperbaiki instalasi listrik.

Namun, Syaiful membantah kalau iuran tersebut diwajibkan kepada seluruh siswa, justru  bersifat tidak memaksa. “Ini hanya kita kutip bagi yang mau bayar, kalau yang tidak mau tidak usah. Dan Itu merupakan kesepakatakan musyarawah yang dihadiri 1.000 wali murid SMAN 7 Medan. Nggak usah kau dengar wali murid itu,” ungkapnya.
Menurut Syaiful, kutipan dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasaran karena di sekolah itu memang masih kurang. Selama ini, lanjutnya, sekolah dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana. “Untuk itulah diharapkan kerjasama orangtua, pemerintah, dan dunia usaha,” katanya.

Disinggung mengenai ancaman bagi siswa yang tidak membayar kutipan itu tidak dibolehkan mengikuti ujian mid smester, Syaiful membantahnya. Syaiful mengatakan jika kutipan itu bisa dibayar dengan cara mencicil suapaya tidak memberatkan orangtua siswa. “Tidak benar itu dan tidak wajib kutipan itu,” tegasnya.(uma)