MEDAN- Puluhan pedagang Warung Kopi (warkop) Samanhudi mengaku resah dengan rencana pembangunan Harapan Square. Pasalnya, mereka khawatir usaha mereka akan tutup dengan dibukanya Harapan Square tersebut. Karenanya, mereka mendatangi gedung DPRD Kota Medan meminta agar dewan mendesak Wali Kota Medan membatalkan rencana pembangunan Harapan Square tersebut.

Selain itu, para pedagang warkop juga meminta agar Camat Medan Maimun Said Reza segera dicopot dari jabatannya karena dinilai melakukan konspirasi untuk keuntungan pribadi.

“Camat Medan Maimun Said Reza SSTP dinilai mengambil keputusan sendiri atas pembangunan Harapan Square demi menguntungkan dirinya sendiri. Jelas-jelas ini sangat merugikan para pedagang warkop yang sudah lama mendiami tempat itu. Mau dibawa kemana nasib pedagang warkop yang sekarang ini?” kata Boas Simanjuntak, seorang pedagang war kop yang ikut dalam aksi itu.

Dalam orasinya, para pedangagn juga meminta agar kasus ini ditangani dengan serius karena menyangkut hidup orang banyak.

“Kami meminta kepada DPRD Kota Medan segera memanggil Wa li Kota Medan terkait rencana pembangunan Harapan Square di Jalan Samanhudi ini,” katanya.

Ditambahkan Boas, mereka juga tidak terima dengan penggusuran jika pembangunan Harapan Square tetap dilanjutkan.

“Periksa dan tangkap oknum-oknum yang terlibat dalam pembangunan Harapan Square di Jalan Samanhudi Medan. Kami para pedagang Warkop Samanhudi yang telah berjualan dan yang akan digusur akan tetap melakukan perlawanan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Medan H Jumadi mengatakan, DPRD Kota Medan akan secepatnya memanggil Camat Medan Maimun dan mempertanyakan soal pembangunan Harapan Square ini.
“Akan kita panggil dan dudukkan pedagang dan Camat Medan Maimun. Kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut,” pungkasnya. (jon)

Plt Gubsu Dianggap Terlalu Sibuk dengan Kegiatan Seremonial

MEDAN-Tingkah laku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terus menjadi perhatian sembilan dari sebelas partai pengusung Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (Syampurno). Bahkan, mereka menegaskan agar Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho jangan cuma ‘Omdo’ alias ‘Omong Doank’ tanpa aksi nyata.

Setidaknya hal ini diungkapkan Sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sumut, Suaidi Pulungan, didampingi Sekretaris Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Sumut Sukirman. Menurut mereka, individu yang saat ini berpredikat orang nomor satu di Sumut ini sebaiknya memperlihatkan kinerja terbaiknya dan jangan hanya ‘Omdo.’
“Selama ini, koalisi Sampurno selalu sejalan dengan program-program yang diusung Gubsu. Dalam artian sejalan untuk mendukung program yang berorientasi terhadap kemakmuran masyarakat Sumut. Tentunya sesuai dengan visi-misi Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Bodoh, Rakyat Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan,” ungkap Suaidi di sekreariat koalisi Syampurno Jalan Pelopor No 1 Medan, Minggu (13/11).

Ia mengatakan, secara moral dan politik hal tersebut juga menjadi tanggung jawab koalisi politik yang merupakan konstituen pemerintahan. “Dalam hal ini koalisi merupakan pihak yang memonitor dan mengarahkan agar semua target bisa dijalankan dengan tepat. Nah, untuk mencapai hal ini harus dibangun komunikasi dan koordinasi antar pejabat dan koalisi,” ujar Suaidi.

Menurut Suaidi, kepala daerah sudah seharusnya melakukan ‘take and give’ masukan dari berbagai pihak dalam mebangun Sumut ke depan. “Tapi tidak dengan Gatot. Ia kerap mencuatkan pemerintahan saat ini fokus membangun Sumut. Tapi nyatanya? Apa sih yang sudah dilakukan Gatot hingga saat ini?” tegasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, jika diurut dan dirunut, menurut Suaidi, tak ada proyek yang diusung Plt Gubsu menuju pembangunan Sumut. “Dia (Plt Gubsu, Red) hanya dan terus saja menghadiri acara-acara seremonial yang notabene semua masyarakat tahu hal tersebut tak begitu bermanfaat atau sama sekali tak ada kepentingannya terhadap kemaslahatan masyarakat,” katanya dengan nada tinggi.

Suaidi juga menuturkan, hal tersebut bukan asal tuduh tanpa alasan dan data-data kongkret. Buktinya pada APBD 2010 Sumut memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) mencapai Rp400 miliar lebih. “Sedangkan PAPBD 2011 juga dalam masalah. Karena baru diajukan pada bulan ini (November, Red) dan mayoritas isinya hanya belanja aparatur pemerintahan. Yang artinya tak ada anggaran yang mengakomodir kepentingan masyarakat melalui pembangunan,” paparnya.

Parahnya lagi, sambung Suaidi, RAPBD 2012 hingga saat ini belum diajukan ke DPR dan dapat dipastikan pembangunan di Sumut akan semakin terlambat. Sehingga mengakibatkan program yang diajukan nanti realisasinya semakin minim. “Jadi, andai RAPBD diajukan pertengahan November ini dan diketok atau disetujui DPR pada Desember mendatang, maka kita akan pertanyakan ke DPR. Karena pembahasan RAPBD bukan merupakan satu hal yang mudah untuk dibicarakan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya lagi.

Sukirman menambahkan, koalisi bukan tendensius terhadap Plt Gubsu. Hanya sekedar mengingatkan untuk tetap berada di jalur yang benar dan lurus. “Kalau yang selama ini digembar-gemborkan Gatot tentang pemerintahan Sumut fokus terhadap pembangunan dapat dijalankan dengan benar, kami pasti mendukung bukan hanya 100 persen tapi hingga 1000 persen,” jelasnya.

Selama ini yang diketahui pihak koalisi, Plt Gubsu menciptakan suasana eksklusif di Pemprovsu. Ini ditandai dengan adanya para ‘punggawa’ yang menghalang-halangi untuk menemuinya. “Banyak SKPD mengeluh dan mengadu kepada kami (koalisi, Red) tentang sulitnya bertemu langsung dengan Gatot. Bagaimana bisa menyukseskan program pembangunan Sumut 2012 mendatang jika konsultasi dan komunikasi saja tak bisa?” kata Sukirman.

Sukirman malah membalikkan, dengan mengatakan untuk berkomunikasi dengan koalisi bisa dilakukan lain waktu. “Tapi berkomunikasi dengan SKPD itu sangat penting. Jadi jangan ditutup pintu koordinasinya. Gatot sebaiknya jangan membuat manajemen yang mengada-ada,” ujarnya.

Parameter adanya peningkatan pembangunan di satu daerah dapat diindikasikan dengan jumlah silpa yang tak mencolok. “Silpa menjadi parameter peningkatan pembangunan di daerah. Jadi kenapa masih tinggi (Silpa Sumut, Red)?” tegas Sukirman.

Pihak koalisi hanya meminta agar Plt Gubsu bekerja jujur. “Ibarat supir ALS, apabila supir pertama istriahat, maka supir kedua harus banyak tanya kepada supir pertama atau senior. Ini dimaksudkan agar tak terjadi seperti kasus di ‘Aek La Masuk Jur’ (Aek Latong Masuk Jurang, Red),” ujar Sukirman.

Hal tersebut terjadi akibat efek kurangnya komunikasi yang baik antar keduanya. “Nah, kita juga khawatir pemerintahan di Sumut itu layaknya kasus Aek Latong tadi. Dan pemerintahan di Sumut akhirnya jalan sendiri-sendiri antara pemimpin dan SKPD. Ini juga menunjukkan tak adanya kemampuan manajerial Gatot. Kemampuan manajerialnya diragukan karena sangat sulit berkoordinasi dengannya,” pungkas Sukirman. (saz)