MEDAN- Mantan Kapolda Sumut Komjen Pol H Oegroseno menyatakan kesiapannya memimpin Pujakesuma jika warga paguyuban ini memang menginginkan keberadaannya untuk bersama-sama lebih membesarkan paguyuban warga Jawa paling tua di Sumatera Utara ini.

“Kalau Pujakesuma menghendaki, saya siap!” ujar Oegroseno, kepada wartawan di kantornya, kemarin. Jenderal Polisi bintang tiga yang kini menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Markas Besar Polri (Kalemdiklat Polri) itu, ditanyai kesiapannya mengingat kedekatannya dengan warga Pujakesuma selama menjabat Kapolda Sumut sejak Februari 2010 hingga Maret 2011. DPP Pujakesuma sendiri akan melaksanakan Mubes III/Musywil III Pujakesuma Sumut pada 19-20 November 2011 di Hotel Candi Jalan Darussalam Medan.

Nama Oegroseno muncul menjelang Mubes III Pujakesuma setelah DPW Pujakesuma Jakarta, Kepri dan Lampung memasukan namanya sebagai calon Ketua Umum DPP kepada Panitia Mubes, kemarin, untuk menggantikan Drs H Kasim Siyo MSi yang tidak bersedia lagi dicalonkan.

Lebih lanjut Oegroseno mengakui, selama bertugas di Sumatera Utara dirinya banyak bergaul dengan warga Pujakesuma dan mengenal lebih dekat Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma sebagai organisasi masyarakat Jawa tertua dan terbesar di Sumatera.

“Banyak nilai-nilai luhur di Pujakesuma yang harus dipertahankan, untuk menjadi benteng moral harkat dan martabat bangsa,” kata Oegroseno, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah itu.

Pati Polri yang dikenal dengan slogan ‘Jangan Ada Lagi Darah dan Air Mata di Kantor Polisi’ itu mencontohkan seperti nilai guyub maupun semangat rukun, reket, regeng dan rumekso yang menjadi roh-nya Pujakesuma. “Saya kagumi warga Pujakesuma, karena dengan mengaplikasikan nilai dan semangat tersebut mereka mampu luwes dalam pergaulan lintas etnis dimanapun berada,” ujarnya.

Sebelum bertugas di Polda Sumut, pria kelahiran 17 Pebruari 1956 ini, pernah menjabat sebagai Waka Polda Kepulauan Bangka Belitung, menjadi Direktur Samapta Polda Sulawesi Tenggara, Dir Pam Obvit Polda Metro Jaya, Karo Ops Polda Metro Jaya, Kadiv Propam Mabes Polri dan beberapa jabatan lainnya.

Secara terpisah, Ketua DPW Pujakesuma Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), DR Ir Joko Endang Gunawan MSc mengatakan, pihaknya mencalonkan Oegroseno sebagai calon Ketua Umum DPP Pujakesuma priode 2011-2016 karena menilai figurnya mampu memenej warga Jawa Sumatera untuk dapat berperan lebih besar dalam pembangunan bangsa.
“Kami menilai, Pak Oegroseno figur yang tepat saat ini untuk membesarkan dan memenej potensi warga Pujakesuma,” ujar Joko.

Secara terpisah Ketua Umum DPP Pujakesuma Drs H Kasim Siyo MSi menyambut baik kesiapan Oegroseno menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Pujakesuma.
“Saya ya tidak punya titipan ‘putra mahkota’. Yang penting, pengganti saya harus lebih muda, mempunyai loyalitas dan integritas tinggi, berpengaruh luas serta bertekad membangun Pujakesuma menjadi lebih baik lagi,” ujar Kasim Siyo.

Sampai saat ini, kata Kasim Siyo, Pujakesuma sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan nilai-nilai guyub yang dibentuk di Sumatera Utara 31 tahun lalu, telah tumbuh dan berkembang di sembilan provinsi. Yakni di Aceh, Riau, Kepri, Sumbar, Sumsel, Jambi, Lampung dan Jabotabek. “Pujakesuma terbentuk atas inisiatif warga Pujakesuma di daerah tersebut,” ujarnya.

Menyangkut Mubes III Pujakesuma/Musywil III DPW Pujakesuma Sumut, Kasim menegaskan mubes/musywil mengambil tema “Meneguhkan Nilai Guyub Sebagai Moral Berorganisasi dalam Era Reformasi”. Masalah guyub, katanya, menjadi konsentrasi utama dalam mubes tahun ini, karena ada indikasi nilai guyub telah mulai ditinggalkan warga Pujakesuma di dalam mengelola organisasi Pujakesuma.

Mubes/Musywil Pujakesuma selama dua hari itu akan memilih kepengurusan baru DPP, DPW Pujakesuma Sumut, DPW Wanita Pujakesuma Sumut dan DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumut. Ketua Panitia Mubes/Musywil, Drs H Joko Susilo menyatakan kesiapan panitia untuk penyelenggaraan acara ini.(ade)

Senin, Polresta dan Dishub Medan Gelar Razia

MEDAN- Polresta Medan dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan akan melakukan penindakan terhadap 82 pool angkutan yang menyalahi SK Wali Kota No.551.21/059/2008 atau sering disebut sebagai terminal liar. Penindakan dalam rangka penertiban lalulintas ini dilakukan mulai Senin (21/11) depan hingga 20 hari ke depan.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Armansyah, dalam SK Wali Kotan
No.551.21/059/2008 tersebut, pool angkutan hanya diperbolehkan menjual tiket, bukan menurunkan atau menaikkan penumpang apalagi meletakkan kendaraannya di terminal tersebut.

“Jadi kalau perusahaan tersebut menaikkan atau menurunkan penumpang juga, akan langsung ditindak. Karena kendaraan yang diletakkan di terminal tersebut menyebabkan kemacetan,” kata Armansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Medan, Jumat (18/11).

Dijelaskan Armansyah, berdasarkan data Dishub Medan untuk lokasi terminal liar di Medan terdapat di sekitar Jalan Jamin Ginting ada 14 jasa angkutan, Jalan Sisingamangaraja ada 49 jasa angkutan, Jalan Asia ada 10 jasa angkutan dan Jalan Laksana ada 13 jasa angkutan. “Jenis kendaraannya berupa L-300. Taksi dan mini bus dan bus,” cetusnya.

Sedangkan ntuk penindakan, lanjut Arman, akan dilakukan dengan preventif. Dimana, Dishub berharap kepada Keluarga Besar Pengemudi dan Pemilik Kendaraan (Kesper) Medan bisa bekerjasama dengan mengingatkan seluruh perusahaan angkutan mengenai peraturan dari wali kota tersebut.

“Kami juga minta data perusahaan yang menyalahi aturan dari Kesper sehingga penindakan tepat sasaran. Kesper juga diharapkan bisa membantu sosialisasi aturan kepada seluruh perusahaan pengangkutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan, penertiban dilakukan hanya dalam waktu 20 hari karena fokus untuk persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak 13 Agustus hingga 24 September 2011.

“Sosialisasi sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Kami sudah mengimbau para angkutan untuk tidak mengangkut penumpang di lokasi larangan masuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) serta angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Begitu juga kepada penjual tiket untuk tidak mengangkut penumpang di area lokasi penjualan tiket,” jelasnya.

Dikatakan Tagam, pihaknya langsung melakukan penindakan setelah melakukan sosialisasi. Hasilnya, 65 barang bukti berhasil diamankan yang terdiri dari 55 unit kendaraan dan 10 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). “Ke depan diharapkan penindakan bisa maksimal. Rencana ini juga sudah disampaikan saat sosialisasi kembali yang kami lakukan,” pintanya.

Selain pool angkutan yang tidak sesuai aturan, tambah Tagam, pihaknya juga akan menertibkan terhadap pengendara kendaraan roda dua yang tidak menghidupkan lampu pada siang hari dan tidak mengenakan helm Standart Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, angkutan kota (angkot) dan becak yang memakai plat hitam juga akan ditindak.

Kasatlantas Polresta Medan Kompol Made Ary Pradana menambahkan tiga tim telah disiapkan untuk memaksimalkan penindakan. Pada hari pertama akan dilakukan secara gabungan untuk perusahaan angkutan yang menyalahi aturan. Selanjutnya pada hari kedua akan difokuskan ke kendaraan roda dua begitu seterusnya hingga angkot dan becak.

“Untuk tiga hari pertama, kami akan melakukan penertiban secara serentak. Hari pertama semua jenis kendaraan, kemudian hari kedua khusus roda dua dan terakhir angkot serta becak. Selebihnya akan dilakukan penertiban secara acak agar target penindakan tercapai,” paparnya.

Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong mengatakan mendukung penindakan ini dalam rangka menertibkan lalu lintas. Diharapkan program ini bisa tepat sasaran sehingga selanjutnya perusahaan angkutan dan masyarakat lebih disiplin dalam berlalulintas. “Kedisiplinan itu yang perlu ditumbuhkan. Penindakan itu bisa menjadi langkah awal untuk mendisplinkan pengguna jalan raya,” beber Parlaungan.(adl)