28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14349

Menyongsong BPD Regional Champion 2014

HUT Emas Bank Sumut

MEDAN- Usia separuh abad, menjadi fakta penting tentang arti eksistensi dan kemampuan perusahaan perbankan daerah untuk tetap berlayar dalam samudera waktu yang sarat dengan gelombang dan badai yang dahsyat. Hal tersebut yang diungkapkan Dirut Bank Sumut Gus Irawan pertama kali di sela-sela amanatnya pada upacara peringatan ulang tahun ke-50 Bank Sumut di pelataran parkir Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (4/11).
Menurutnya, hari itu (Ultah Bank Sumut, Red) merupakan hari keberuntungan bagi pihaknya. Karena dapat merasakan atmosfer usia emas Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut. “Hari ini, kita merupakan pelaku dan saksi sejarah momentum setengah abad usia Bank Sumut,” ungkap Gus Irawan.

Ia juga menuturkan, karena rida Allah SWT serta kerja keras dan dedikasi para pegawai bisa membangun jembatan emas berlandaskan tiga pondasi kokoh yang disebut ‘Pondasi Tiga Masa’ pasca krisis moneter.

Adapun ketiga masa atau periode tersebut yakni periode pertama ‘Periode Survive’ pada rentang waktu 2000-2004 yang saat itu Bank Sumut mampu mengatasi kredit macet.

“Sehingga 2002 lalu, Bank Sumut akhirnya dinyatakan BI sebagai BPD ‘Sehat’ di Sumut,” ungkap Gus Irawann
Periode kedua, yakni ‘Periode Pertumbuhan’ dengan rentang waktu 2004-2008. Menurut Gus Irawan, pada masa itu sudah menjabat sebagai Dirut, ia mengaku bangga memiliki pegawai yang bisa mempertahankan predikat Bank Sumut sebagai BPD ‘Sehat.’

Selanjutnya periode ketiga, yakni ‘Periode Berkesinambungan’ yang memiliki rentang waktu 2008-2012. Menurut Gus Irawan, pada masa ini saatnya untuk berpacu mengejar target perluasan unit jaringan ke seluruh wilayah kecamatan di Sumut. “Sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok daerah. Pada masa ini juga, kita bersama merajut impian menjadikan Bank Sumut jadi bank devisa pada 2011 ini. Kita juga telah bersama-sama bekerja cerdas ikut menyusun road map menuju BPD Regional Champion 2014 mendatang agar menjadi leader perbankan di Sumut,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, pekerjaan rumah lainnya yang telah menuntut perencanaan dan pengelolaan serius adalah rencana penambahan modal melalui penawaran saham perdana di bursa atau IPO. Yang diharapkan terealisasi pada 2012 mendatang. “Di periode ini pula kita bersama mampu secara konsisten mempertahankan predikat sangat bagus dari Majalah Info Bank sehingga berhasil meraih golden thropy,” ujar Gus Irawan.

Gus Irawan menegaskan, saat ini pihaknya telah bisa menegakkan kepala dengan jejak rekam yang sudah dimiliki saat ini. Sementara pada 50 tahun lalu, Bank Sumut hanya sebuah bank kecil yang dipandang sebelah mata. “Kini Bank Sumut telah memiliki 177 unit kantor yang seluruhnya terkoneksi online-realtime. Sekadar menyebut contoh, total aset pada tahun buku 2010 mengalami pertumbuhan cukup baik yakni Rp12,76 triliun atau tumbuh sebesar 18,63 persen dibanding 2009. Dan hingga September 2011 aset meningkat hingga Rp20,48 triliun. pada 2010 laba bersih yang dibukukan mencapai Rp404,29 miliar atau naik 22,15 persen dibanding 2009,” paparnya.

Atas dedikasi para pegawai, Gus Irawan dengan rendah hati meminta izin untuk mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada mereka (Pegawai, Red). “Juga sepatutnya kita menyampaikan terimakasih kepada pendiri Bank Sumut dan generasi pendahulu. Serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mantan direksi dan para pegawai yang telah menjalani Purnabakti atas dedikasinya mempertahankan keberadaan Bank Sumut dan membawa melangkah menuju BPD Regional Champion,” katanya.

Ia juga menuturkan, kepada pegawai yang pada hari ini (4/11), menerima satya lencana masa kerja 15, 20 dan 25 tahun tak lupa ia mengucapkan selamat dan diharapkan prestasi yang telah diraih selama ini dapat ditingkatkan untuk pencapaian target perusahaan.

Gus Irawan juga berpesan, dengan semangat melakukan perubahan dan perencanaan bisnis yang cerdas dalam rangka membangun impian menjadikan Bank Sumut sebagai BPD Regional Champion di Sumut, pada 2011 ini pihaknya mengangkat tema ’50 Tahun Membangun Sumatera Utara,’ dengan sub tema ‘Golden Age, Menjadi Bank Devisa Menuju IPO untuk Regional Champion.’

“Sesuai dengan semangat tema 2011 ini, tugas dan tanggung jawab saudara (Pegawai, Red) ke depan adalah segera merealisasikan rencana bisnis Bank Sumut menjadi bank devisa sekaligus mewujudkan program ‘to be the best’ untuk mencapai BPD Regional Champion pada 2014 yakni the best of service, the best of product dan the best of financial performance,” tuturnya lagi.

Karena it, ia juga berharap segenap pegawai untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam peningkatan aspek skill, kemampuan manajemen, kualitas pelayanan dan produktivitas. “Tanpa keempat aspek itu, sulit bagi kita untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan dan dalam menghadapi ketatnya persaingan di bisnis perbankan,” kata Gus Irawan. (saz)

Dicopot Usai Pesta Anaknya

Soal Pencopotan Hasan Basri, Komisi B Mulai Bungkam

MEDAN- Mutasi pejabat eselon II termasuk Kadis Pendidikan Kota Medan Hasan Basri yang rencananya dilakukan Jumat (4/10) siang, batal digelar. Belum diketahui secara pasti apa penyebab batalnya mutasi tersebut. Namun, sejumlah kadis sudah terlihat berdatangan ke Balai Kota.

Menurut sumber terpercaya di Balai Kota Medan, pelantikan diundur hingga pertengahan November. “Pencopotan Kadisdik Medan, rencananya akan dilakukan usai pesta pernikahan anak Hasan Basri, Senin (14/11) di Balai Raya Tiara Convention Centre,” kata sumber tersebut.

Menurutnya, penundaan pencopotan tersebut karena Wali Kota Medan Rahudman Harahap masih memberikan kesempatan Hasan Basri untuk menggelar pesta anaknya. “Dengan begitu, Pak Wali masih memberikan waktu kepada Hasan Basri menjabat sebagai Kadisdik Medan sebelum melaksanakan pesta pernikahan anaknya,” cetus sumber tadi.
Sumber yang merupakan pejabat eselon III di BKD Medan ini juga menjelaskan, mutasi terhadap pejabat di jajaran Pemko Medan akan dilakukan secara bertahap. “Sebab, ada beberapa pejabat eselon II yang SK nya belum selesai.

Namun, seperti Asisten Ekbang Arif Tri Nugroho yang akan dimutasi menjadi Kadisdik Kota Medan menggantikan Hasan Basri. Hasan Basri sendiri juga akan dimutasi menjadi Asisten Ekbang baru bisa dilantik pada Rabu (16/11) mendatang,” ujarnya.

Sumber juga menjelaskan, tahap pertama akan dilakukan mutasi terhadap empat pejabat eselon II, sedangkan sisanya dilantik pada Rabu (16/11).

Sementara, Kepala BKD Kota Medan Parluhutan Hasibuan yang dikonfirmasi wartawan enggan memberikan komentar. Bahkan, saat ditanya mengenai rencana mutasi akan dilakukan pekan depan, Luhut hanya tersenyum dan membantah kabar mutasi itu.

“Belum ada itu. Tidak ada, nantikan dikasi tau juga. Saya saja belum tau siapa yang diganti dan kapan diganti. Belum ada arahan, ada-ada saja kalian,” katanya. Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis yang ditemui juga enggan berkomentar terkait rencana mutasi itu. Dengan mimik serius dia meminta wartawan menghargainya untuk menjaga rahasia itu sesuai perintah wali kota.

“Sekarang begini, tolong hargai saya. Kan ada aturan yang mengatur kerahasiaan pegawai. Jika diminta atasan rahasia, maka bawahan wajib merahasiakannya dari apapun. Jadi, tolong juga saya ya. Nanti kan kalau ada, tahu juga,” tegas Syaiful.

Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simaremare yang sebelumnya sangat gencar ingin segera mencopot Kadisdik Medan terkait ‘kelas siluman’ melalui rekomendasi komisi B juga enggan berkomentar lagi. “Tanya saja langsung ke Ketua DPRD Medan, Amiruddin. Saya tidak mau lagi berkomentar,” bebernya saat berada di balai kota.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang membenarkan adanya mutasi pejabat eselon II setingkat kadis dan kaban yang saat ini masih menunggu rekomendasi dari gubernur. “Ya, coba tanya ke BKD. Apa sudah masuk rekomendasi itu,” katanya.

Ketika disinggung dengan adanya pencopotan Kadisdik Medan atas rekoemdasi dari dewan, Rahudman membantahnya. “Tak ada hubungannya dengan dewan. Itu pergantian pejabat,” bebernya.(adl)

Ganti Rugi Lahan Masih Stagnan

MEDAN- Pendekatan yang dilakukan Tim Apresial pembebasan lahan Fly Over Simpang Pos tampaknya mulai menemui jalan buntu. Pasalnya, dari 21 persil lahan warga, hingga kini belum ada lagi warga yang mau menerima ganti rugi.
“Sampai saat ini, masih belum ada perkembangan dari masyarakat yang lahannya terkena pembebasan ganti rugi Fly Over Simpang Pos. Belum ada yang bertambah, masih 21 persil lagi,” kata Sekda Kota Medan Syaiful Bahri di ruangannya, Jumat (4/11) siang.

Meski begitu, kata Syaiful, Tim Apresial terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima ganti rugi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Dia kembali mengimbau kepada masyarakat agar mau menerima ganti rugi yang dilakukan tim apresial. “Masyarakat harus bisa menerimanya, karena ini kan untuk kepentingan umum. Jadi dengan adanya anggaran yang sudah dibantu dari pusat. Pemko harus bisa menggunakannya,” cetusnya.

Menurutnya, jika ada sisa anggaran dari ganti rugi pembebasan lahan Fly Over Simpang Pos, dananya akan dialokasikan untuk pelebaran Jalan Karya Wisata,  Medan Johor. “Kan lumayan sisa dana itu, kita bisa mengganti rugi lahan milik warga yang terkena pelebaran di kawasan Jalan Karya Wisata,” katanya.

Sementara, Ketua Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos Thomas Sinuhaji yang dikonfirmasi terkait perkembangan warga yang menerima ganti rugi enggan berkomentar. Dia menyarankan agar langsung ke Sekda Kota Medan. “Langsung saja ke Sekda. Saya tidak bisa memberi komentar lagi,” bebernya.

Sedangkan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan Ahmad mengatakan, fly over tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. Bila ada warga yang tidak mau menerima ganti rugi, berarti tidak mendukung pembangunan Kota Medan. Untuk itu, lanjut Arief, Pemko Medan harus berani mengambil kebijakan tegas terhadap warga yang tidak mau menerima ganti rugi. “Bila pemko tidak mengambil tindakan tegas, akan terjadi seperti Fly Over Simpang Amplas yang akhirnya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.(adl)

Serapan Anggaran Pemko 70 Persen

MEDAN- Menjelang akhir tahun anggaran 2011, serapan anggaran Pemko Medan secara keseluruhan sudah mencapai 70 persen. Namun, realisasi keuangan baru berkisar 50 persen. Ditargetkan, sebelum 19 Desember mendatang, seluruh realiasi keuangan sudah tuntas.

“Surat Perintah Membayar (SPM) itu terakhir tanggal 19 Desember, sebab di situ nanti kita akan tutup buku,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Medan Irwan Ritonga kepada wartawan, Jumat (4/11).
Dijelaskannya, saat ini serapan anggaran masih berkisar 70 persen, begitu juga realiasi keuangan masih 50 persen. Namun, dalam bulan ini SPM yang diajukan sejumlah kontraktor sudah mulai padat, sehingga sebelum akhir tahun pasti realisasi keuangan sudah bisa dituntaskan keseluruhan.

“Sekarang ini volume SPM di masing-masing SKPD sudah cukup tinggi, lambatnya realiasi keuangan ini disebabkan dari kontraktornya sendiri,” ujar Irwan.

Irwan menampik kalau lambatnya realisasi keuangan bisa mempengaruhi terhadap kualitas pembangunan. Karena, hampir setiap tahun di daerah senantiasa terjadi konsep mengebut pembangunan, di mana proyek pembangunan baru dikebut menjelang tutup buku sehingga dikhawatirkan pembangunan yang dilakukan tidak berkualitas.

Dijelaskan Irwan, lambatnya realisasi dana yang terjadi karena kontraktorn yang tidak mau mengambil uang muka. “Seharusnya saat proyek pembangunan dimulai, kontraktor harus mengambil uang muka senilai 20 persen dari total nilai proyek. Namun, banyak kontraktor yang tidak mengambil uang muka tersebut dan baru akan diambil ketika semua proyek sudah selesai,” sebut Irwan.

Kondisi ini, lanjutnya, banyak terjadi untuk proyek jalan kecil juga pembuatan parit. Seorang kontraktor terkadang bisa mendapatkan lima proyek pengaspalan jalan dan parit nilainya juga hanya berkisar belasan juta. “Kalau kontraktornya banyak modal, biasanya mereka menyelesaikan dulu semua proyek baru mengajukan SPM. Sebab, kalau dia mengajukan uang muka, maka saat dia selesai mengerjakan dia akan kembali mengajukan SPM. Tentu ribet dan harus mengeluarkan biaya materai dua kali. Sehingga banyak kontraktor yang merasa akan lebih baik, jika dia menuntaskan semua proyek dulu dan paling jeda waktunya antara proyek satu dengan yang lainnya itu masih hitungan seminggu seperti membuat parit,” jelas Irwan.

Menurutnya, lambatnya realisasi keuangan yang sering menjadi masalah setiap tahun itu hanya disebabkan karena pihak ketiga yang lambat mengajukan SPM. “Kalau kita prinsipnya hanya menawarkan uang muka, kalau kontraktor tidak mau karena dia memiliki modal membangun tentu ini juga tidak kita permasalahkan,” jelasnya.
Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menyebutkan, realisasi anggaran fisik dan keuangan Pemko Medan saat ini diperkirakan sudah mencapai 70 persen. “Kalau untuk realisasi anggaran dari Pemko Medan memang belum dapat laporan dari SKPD, tapi kita perkirakan sudah adalah 70 persen,” kata Syaiful.

Dia mengatakan pihaknya sudah meminta kepada masing-masing SKPD untuk melaporkan realisasi anggaran fisik dan anggaran keuangan. Dan kita targetkan akhir tahun ini realisasi anggaran keseluruhan dapat tercapai,” katanya.
Sementara itu, pengamat anggaran di Sumut, Elfenda Ananda menyebutkan, seharusnya menjelang akhir tahun seperti ini, realisasi anggaran sudah mencapai 75 persen. Namun, kebiasaan daerah selama ini senantiasa mengebut pembangunan menjelang akhir tahun. Padahal, realisasi anggaran itu bisa terukur per triwulan. Lambatnya realisasi anggaran, kata Elfenda, tentunya akan berdampak politik bagi pemerintah.

“Ini akan menjadi citra buruk bagi pemerintah yang berkuasa. Masyarakat akan terus bertanya kapan realisasi pembangunan jalan dan lainnya. Kalau masyarakat terus bertanya tentu semakin lama akan mencuatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan,” tegas Elfenda.(adl)

Kadistanla Harus Dievaluasi

Penertiban terhadap ternak hewan kaki empat hingga kini belum tuntas juga. Komitmen Wali Kota Medan yang menyatakan, akan mampu menyelesaikan penertiban sebelum Ramadan lalu, tak terbukti. Dari kondisi itu, secara jelas Pemko Medan khususnya Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) tidak mampu menyelesaikan tugasnya.

Hal ini disampaikan Plt Wakil Ketua DPRD Kota Medan Muslim Maksum Lc kepada wartawan Sumut Pos Ari Sisworo, kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Apakah berlarut-larutnya penertiban ternak kaki empat pertanda ketidak mampun Pemko Medan?
Dari kenyataan yang ada, tidak dipungkiri lagi bila persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemko Medan. Komitmen Wali Kota Medan yang menyatakan, akan mampu menyelesaikan penertiban sebelum Ramadan lalu, tak terbukti. Dari kondisi itu, sudah secara jelas Pemko Medan dengan semua jajaran terkait atas persoalan ini telah gagal.

Jadi, apa yang harus dilakukan?
Tidak lain dan tidak bukan, menagih janji atau komitmen dari Pemko Medan. Harus digarisbawahi juga, ketidakmampuan Pemko Medan dalam mengatasi persoalan ini menunjukkan, Pemko Medan juga tidak selektif dalam penempatan SKPD yang mengurusi masalah itu. Kepala dinas terkait, dalam hal ini Kadistanla tidak mampu mengatasi masalah ini.

Perda sudah ada, anggaran juga disediakan. Sangat lucu kalau pemerintah bergeming, dan memang tidak sepatutnya. Kalau bergeming, berarti Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Kadistanla Kota Medan pengecut.

Perlukah dilakukan evaluasi?
Sangat perlu, terutama evaluasi terhadap kepala dinas yang bersangkutan. Artinya, Kadistanla Kota Medan harus segera dievaluasi. Begitu pun pada prinsipnya, masyarakat harus mengevaluasi Wali Kota Medan. Karena Wali Kota Medan dipilih oleh rakyat.

Dari beberapa titik populasi ternak kaki empat, wilayah Denai relatif berpeluang konflik, apa yang mesti dilakukan untuk menghindari konflik?
Tidak perlu sampai terjadi konflik, jika diatur dan dikerjakan dengan strategi yang tidak merugikan masyarakat. Artinya, masyarakat bisa menerima penertiban itu, jika Pemko Medan profesional.

Apa yang akan dilakukan dewan?
Tidak ada kata lain, anggota dewan selalu mendesak agar upaya penertiban ternak kaki empat ini bisa segera diselesaikan.(*)

Kualitas Pendidikan Jeblok

Hanya 5,8 Tahun Mengenyam Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meradang. Penyebabnya, kementerian berslogan Tut Wuri Handayani tidak terima jika sektor pendidikan dituding menjadi biang kerok, melorotnya ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Kemendikbud menyatakan jika IPM ini berkaitan erat dengan kualitas SDM.

Beberapa waktu lalu, United Nations Development Programme (UNDP) melansir data terbaru terkait IPM negara-negara di dunia. Data yang dilansir UNDP ini menyebutkan, posisi IPM Indonesia tahun ini melorot jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini, IPM Indonesia berada dirangking 124 diantara 187 negara. Sementara tahun lalu, IPM Indonesia berada diurutan ke 108 dari 169 negara.

Di tingkat ASEAN, Posisi Indonesia tahun ini kalah jauh jika dibandingkan dengan Malaysia yang duduk di posisi Singapura (26), Brunei Darussalam (33), atau Malaysia (61). Negara ASEAN yang rangking IPM-nya di bawah Indonesia adalah Vietnam (128), Timor Leste (147), dan Myanmar (149).

Staf ahli Mendikbud Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Taufik Hanafi menuturkan, anjloknya posisi IPM Indonesia ini disebabkan karena ada penambahan negara yang diteliti UNDP. Selain itu, Hanafi mengatakan ada sejumlah negara yang laju peningkatan IPM-nya lebih cepat dibanding Indonesia. Diantara negara berkembang yang menyalip Indonesia adalah Afrika Selatan, Kiribati (Oceania), dan Suriah.

Taufik menuturkan, jika dilihat dari urutan posisi IPM Indonesia memang menurun. Namu, jika dilihat dari nominalnya, IPM Indonesia tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. IPM Indonesia tahun ini tercatat 0,617. Sedangkan tahun lalu hanya 0,600. “Selisihnya memang sedikit. Tapi dengan penduduk Indonesia yang banyak, upaya menaikkan nol koma sekian cukup sulit,” papar Taufik.

Selanjutnya, Taufik mengelak jika dunia pendidikan menjadi faktor posisi IPM Indonesia melorot. Dia menyebutkan, penyumbang terbesar IPM adalah dunia kesehatan. Sedangkan penyumbang IPM paling kecil adalah pendapatan nasional bruto atau kotor.

Taufik menuturkan, dalam urusan pendidikan penelitian UNDP mengamati tingkat rata-rata lama penduduk mengenyam pendidikan (mean years of schooling). Data dari UNDP menyebutkan, tahun ini rata-rata penduduk Indonesia mengenyam pendidikan hanya 5,8 tahun. Itu artinya, versi UNDP banyak penduduk Indonesia yang tidak lulus SD. Sebab, lama belajar di tingkat SD adalah enam tahun.

Capaian peningkatan partisipasi belajar tadi, tidak jauh jika berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Catatan UNDP 2010 menyebutkan, tahun lalu rata-rata penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan dalam tempo 5,7 tahun. Dengan peningkatan anggaran APBN untuk pendidikan yang mencapai Rp36 triliun, capaian sektor pendidikan tadi patut dipertanyakan.

Lagi-lagi, pihak Kemendikbud menggunakan banyaknya jumlah penduduk Indonesia sebagai tameng. Taufik menuturkan, secara hitung-hitungan di atas kertas memang peningkatan IPM Indonesia tidak banyak. “Tapi sekali lagi saya tuturkan, penduduk Indonesia banyak. Pemerintah sudah berupaya keras,” kata dia.  Taufik menandaskan, yang perlu menjadi evaluasi adalah bagaimana caranya Indonesia meniru negara lain yang mampu menggenjot IPM dengan cepat.

Sebelumnya,Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, penurunan rangking IPM Indonesia bukan disebabkan upaya pemerintah kurang perhatian terhadap kualitas pendidikan, sehingga grafiknya peningkatannya landai. “Penurunan posisi Indonesia disebabkan karena ada tambahan 18 negara baru,” kilahnya. (wan/jpnn)
menteri asal Partai Golkar tersebut.

Agung berharap, upaya peningkatan kualitas pendidikan seperti pengucuran dana BOS, rehab sekolah rusah, hingga sertifikasi guru diharapkan bisa mempercepat laju kualitas pendidikan tanah air. Dia menuturkan, laporan IPM yang dilansir UNDP ini bakal dijadikan acuan untuk menajamkan program-program kesejahteraan rakyat selanjutnya. (wan/jpnn)

Asal Mutasi Guru Dikecam

PERILAKU pemimpin dan pejabat pemkab atau pemkot yang kerap asal mutasi guru dan kepala sekolah, menyita perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Himbauan berupa peraturan menteri masih tidak mempan. Kemendikbud berencana mengambil langkah instan dengan menarik status para guru ini menjadi pegawai pemerintah pusat.

Upaya Kemendikbud tadi dipaparkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Muti Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom. Dia menuturkan, persoalan pemerintah daerah asal memutasi guru atau kepala sekolah sudah meresahkan Kemendikbud. “Sebab, bisa mengganggu program peningkatan kualitas pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan,” katanya.

Persoalan dibalik mutasi yang paling memilukan adalah, mutasi dilakukan tanpa didasari tinjauan kinerja. “Tapi lebih cenderung sikap like and dislike pemimpin daerah,” kata dia. Biasanya, guru dan kepala sekolah kerap dijadikan corong politik calon atau pemimpin daerah. Jika tidak bisa mengamankan suara pemilih, seorang guru dan kepala sekolah tentan di mutasi.

Secara aturan, Gultom menuturkan jika perilaku asal mutasi tadi boleh dilakukan. “Sebab para guru itu adalah pegawai daerah. Mereka diangkat kepala daerah,” terangnya. Untuk itu, sudah menjadi hak kepala daerah juga untuk memecat dan menggeser atau memutasi. Namun, menurut Gultom, upaya tadi bisa mengganggu jalannya proses pendidikan yang sedang berjalan.

Contonya, ada kepala sekolah sedang menjalankan program peningkatan kemampuan berhitung siswa. Di tengah berjalannya program tadi, tiba-tiba kepala sekolah itu dipindah tanpa dasar evaluasi kinerja. Setelah diganti, kepala sekolah baru memiliki program prioritas lainnya. Seperti, meningkatkan kebersihan sekolah. “Peribahan program kerja kepala sekolah bisa membingunkan siswa,” jelas Gultom.

Di bagian lain, Plt Direktur Jendral Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto menuturkan upaya menarik status tenaga pendidik dari aparatur daerah menjadi aparatur pemerintah pusat, terus digodok. Dia menuturkan, semangat otonomi daerah dengan memberikan wewenang pemkab dan pemkot mengangkat guru ternyata kurang optimal.

Selain mampu mencegah politisasi tenaga pendidik atau guru, Suyanto mengatakan banyak manfaat ketika guru tadi ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat. Seperti, bisa menjadi solusi tidak meratanya guru di beberapa daerah.
Kata Suyanto , Kemendikbud mempercayai hingga saat ini terjadi penumpukan guru di pulau Jawa. Kemendikbud, tidak punya wewenang untuk mengatur distribusi guru tadi.

“Alasannya pasti mereka mengatakan kami ini pegawai daerah. Jadi tidak bisa dipindah ke daerah lain,” papar Suyanto.
Laporan kekurangan tenaga guru di beberapa pulau di luar Jawa cukup disayangkan pihak Kemendikbud. Sebab, dari catatan Kemendikbud, rasio jumlah guru dengan siswa di Indonesia mencapai 1:18. Artinya, satu guru mengajar 18 siswa. Rasio ini lebih bagus jika dibandingkan di Amerika yang hanya 1:20. Kemendikbud berharap, perubahan status guru dan kepala sekolah menjadi pegawai pemerintah pusat, bisa mengatasi persoalan politisasi dan penyebaran guru. (wan/jpnn)

Rangking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Melorot

2010

  • Posisi di urutan 108 dari 169 negara (Medium Human Development).
  • IPM Indonesia 0,6.
  • Rata-rata lama penduduk mengenyam pendidikan 5,7 tahun.
  • Harapan hidup 71,5 tahun.

2011

  • Posisi di urutan 124 dari 187 negara (Medium Human Development).
  • IPM Indonesia 0,617.
  • Rata-rata lama penduduk mengenyam pendidikan 5,8 tahun.
  • Harapan hidup 69,4 tahun.

Keterangan

  • Posisi Indonesia disalip diantaranya oleh : Afrika Selatan, Kiribati, Suriah.

Sumber: United Nations Development Programme (UNDP)

Dipergoki Mertua Saat Selingkuh

Pribahasa pagar makan makan tanaman, agaknya pantas ditujukan kepada Sawaluddin (34), warga Jalan Sidomulio, Gang Mabana, Dusun V, Desa Sei Rotan. Pasalnya, dia tega berselingkuh dengan Rina Anggrian (27) alias Ana yang merupakan istri temannya sendiri, Rahman Kurnia Harahap (27).

Hubungan terlarang antara Syawal dan Ana ini terbongkar setelah dipergoki mertua Ana, saat mereka tengah bermesraan di kamar.

Sang mertua lantas memanggil warga dan menggerebek rumah Ana yang hanya berjarak 10 meter dari rumah mertuanya. Setelah tertangkap basah, kedua pasangan mesum ini pun langsung digelandang ke Mapolsekta Percut Sei Tuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Ana, hubungan gelapnya dengan Syawal sudah berjalan selama 1,5 tahun. Syawal merupakan teman suaminya yang sama-sama bekerja sebagai supir angkutan. Selama ini, Rahman, suami Ana selalu keluar kota sehingga jarang di rumah. Karenanya, Ana merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Akhirnya dia mencari lelaki yang bisa memberi perhatian dan kasih sayang kepadanya.

Bak gayung bersambut, Syawal hadir mengisi hari-hari Ana. Saat Rahman tak di rumah, Syawal sering berkunjung ke rumah Ana. Selain itu, mereka juga sering bertemu di luar. Bahkan, dari perselingkuhan tersebut telah lahir seorang anak yang kini berusia 8 bulan.

Pada Rabu (2/11) malam lalu, Syawal berkunjung ke rumah Ana. Saat itu Rahman tak berada di rumah karena sedang bekerja. Ternyata, kedatangan Syawal ke rumah Ana mengundang kecurigaan dari ibu mertuanya. Lantas sang mertua melakukan pengintaian.

Dari balik jendela kamar, sang mertua menyaksikan menantunya dan teman anaknya sedang bercanda sembari membelai anak Ana. Geram melihat perbuatan menantunya yang mengizinkan pria lain masuk ke kamar saat suami sedang keluar kota, sang mertua lantas memanggil warga.

Warga yang juga melihat keberadaan Sawal di dalam kamar langsung meyuruh kedua pasangan selingkuh ini dari rumah. Lantas keduanya digelandang ke Mapolsekta Percut Sei Tuan malam itu juga.

Di Mapolsekta Percut Sei Tuan, Syawal mengakui perselingkuhannya dengan Ana. Dia berjanji bertanggung jawab dan menikahi Ana. “Iya, saya akan menikahinya. Kedatangan ku ke rumah itu untuk melihat anak kami dari perbuatan selama ini,” ucap Sawal.

Sementara Ana dengan meneteskan Air mata mengatakan, perselingkuhan ini terjdi karena suaminya sudah tidak sayang lagi kepadanya. Selain itu, suaminya juga sering memukulinya. “Saya ingin cerai dengan suami saya, apalagi dia sudah menikah lagi dengan janda anak 2,” ujar Ana.

Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Maringan Simanjuntak melalui Kanit reskrim AKP Faidir Chan mengatakan, Rahman suami Ana belum membuat laporan, jadi pihaknya belum bisa melakukan penahan terhadap keduanya.(mag-7)

Lingkungan Bersih Itu Nikmat

Wali Kota Hadiri Gotong Royong di Medan Perjuangan

Piala Adipura bukan menjadi target bagi Pemko Medan, melainkan bagaimana menciptakan lingkungan bersih dan bisa dinikmati masyarakat. Apalagi, kebersihan kebersihan harus menjadi kebutuhan hidup, karena lingkungan bersih akan lahir anak sehat dan tumbuh menjadi anak cerdas.

Hal itu dikatakan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Wakil Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin MSi  saat acara gotong royong masal di Pekuburan Islam dan Kristen serta pengorekan drainase, penanaman pohon  di Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Perjuangan, Jumat (4/11).

Gotong royong yang digelar itu diikuti masyarakat, forum komunikasi pekerja sosial masyarakat Sumut (FK PSM), unsur forum pimpinan kecamatan serta dibantuk personel TNI dari Bataliyo Tempur Zipur DD.
Rahudman mengatakan, areal pekuburan di Kelurahan Tanjung Rejo saling berdampingian antara pekuburan Islam dengan Kristen. Hal itu menunjukkan keharmonisasian umat beragama.

“Kita lihat areal pekuburan Muslim dan Kristen berdampingan, ini menunjukkan keharmonisasian Kota Medan yang beragam etnis dan agama menjadi modal pembangunan, bila keharmonisasian itu terwujud apapun bisa dilakukan,”ujarnya.

Menurut dia, Pemko Medan sudah memprogramkan areal pekuburan yang dijadikan ruang terbuka hijau. Untuk itu, areal pekuburan harus ditata menjadi indah dan nyaman, sehingga tidak ada lagi terkesan angker. Kemudian, areal pekuburan mendukung keindahan Kota Medan.

“Saya perintahkan Kepada Dinas Pertamanan harus memantau setiap areal pekuburan di Kota Medan, perkuburan harus ada penerangan,” tegasnya.

Dia memaparkan, selain masalah kebersihan di kuburan, sampah di sungai dan Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi perhatian.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan harus tanggap kepada para warga yang terjangkiti DBD. Kemudian, lakukan foging di mana lokasi warga yang terkena DBD. “2012 kita prioritaskan bagaimana membebaskan Kota Medan dari banjir, untuk itulah mari kita bangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, jangan komunikasi terputus, mari dibangun kebersamaan, karena kebersamaan ini adalah modal untuk membangun Kota Medan ke arah yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

Camat Medan Perjuangan Rahmat Syahputra Harahap mengatakan gotong royong ini adalah dalam rangka mendukung program Kota Medan, bebas sampah sekaligus mewujudkan Medan meraih Adipura dan sekaligus menyambut hari raya Idul Adha.  Tujuan sasaran gotong royong masal ini adalah pembersihan lahan pekuburan Islam dan Kristen, penggorekan drainase dan Sungai Seikera serta penanaman phon sebanyak 1000 batang. (adl)

Dihadang, Supir Angkot Dipukuli

MEDAN- Tanpa diketahui penyebabnya, Jonatan Sinuraya (24), warga Jalan Besar Delitua, Desa Namo Bintang, Deli Serdang, yang sehari-hari bekerja sebagai supir angkutan kota (Angkot) dihadang dan dipukuli pria paruh baya di Jalan Tritura, Jumat (4/11) siang. Tak senang diperlakukan seperti itu, Jonatan langsung mengadukan kejadian itu ke Polsekta Patumbak.

Menurut Jonatan, dia sudah merasa ada yang mengikutinya sejak melintas di kawasan Padangbulan, Medan Selayang. Namun dia tak begitu menghiraukannya, karena selama ini dia tak memiliki masalah dengan siapapun. Namun tiba-tiba, angkot yang dikemudikannya disalip oleh pelaku yang saat itu mengendarai mobil Eskudo dengan nomor polisi BK 1276 EC di Jalan AH Nasution. Seorang pria paruh baya turun dari mobil itu dan langsung memukulinya. Puas memukuli, si pelaku langsung kabur.

Tak senang, Jonatan langsung membuat pengaduan ke Polsekta Patumbak. Setelah menjalani pemeriksaan, Jonatan langsung ke Rumah Sakit Estomihi untuk melakukan visum.  “Sepengetahuan saya, saya tidak pernah berbuat salah kepada orang lain atau berselisih paham dengan orang tersebut,” jelas Jonatan. Disebutkannya, ciri-ciri pelaku yakni rambut pendek, postur tubuh agak gemuk, pendek, kulit sawo matang dan umur sekitar 30 tahun-an. (mag-10)

Pelantikan Direksi BUMDTunggu Perintah Wali Kota

MEDAN- Hingga kini, belum ada kepastian kapan para direksi BUMD Kota Medan bakal dilantik. Bahkan, nama-nama calon direksi yang bakal dilantik pun masih ditutup-tutupi.

Sekda Kota Medan Syaiful Bahri yang ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, hingga kini belum ada arahan dari Wali Kota Medan Rahudman Harahap soal pelantikan para direksi PD Pasar, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan tersebut. “Sampai saat ini belum ada arahan, kita menunggu perintah dari pimpinan (Wali Kota Medan),” kata Syaiful Bahri, Jumat (4/11) siang.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Hasyim mempertanyakan sikap Pemko Medan yang hingga kini belum juga melantik para direksi BUMD tersebut. “Ada apa rupanya ini? Sampai-sampai nama para direksi yang bakal dilantik pun tertutup semua. Inikan menjadi tanda tanya besar bagi kita,” sebutnya.

Hasyim juga mencurigai adanya unsur kesengajaan Pemko Medan maupun USU untuk memperlambat proses pengujian bagi para calon tersebut. “Semua tertutup, sudah itu seperti sengaja diperlambat, saya heran, sebenarnya penjaringan ini sudah terlambat. Kapan lagi terisi jabatan direksi BUMD? Inikan berpengaruh terhadap perkembanganya ke depan, yang berdampak pada pelayan masyarakat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya 59 nama mengikuti ujian fit and proper test direksi PD Kota Medan di USU. Sayangnya, nama-nama ini masih direhasikan Pansel. Adapun 59 calon yang bakal ikut fit and proper test itu yakni dibagi PD Pasar (34 0rang), PD Pembangunan (16 orang), PD Rumah Potong Hewan (9). Dari jumlah ini, akan dijaring sepuluh orang untuk mengisi PD Pasar (4), PD Rumah Potong Hewan (3) dan PD Pembangunan (3).(adl)