28 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Home Blog Page 14354

Toke Ayam Nyaris Dimassa

KUTALIMBARU- Seratusan warga masyarakat Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, berduyun-duyun mendatangi pengusaha ternak ayam bermarga Sihombing dan nyaris menghajar pengusaha tersebut, Selasa (1/11) malam sekira pukul 22.00 Wib.

Alasannya, karena selama ini pengusaha tersebut hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan keluhan masyarakat. Untung saja sebelum massa bertindak, tiba-tiba Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru Aiptu Manis Sembiring mun cul di kerumunan massa di Simpang Lau Semangen, Dusun I, Desa Sukarende malam itu. Tak lama berselang, beberapa anggota Polsek Kutalimbaru lainnya segera datang.

Akhirnya kemarahan massa berhasil diredakan serta kepada pengusaha ditekankan untuk bertindak arif dan bijaksana mengatasi keluhan warga.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, Sebelum peristiwa yang nyaris membakar emosi massa berawal ketika satu unit mobil truk colt diesel bermuatan ayam potong dicegat warga saat berada di Simpang Lau Semangen. Ketika itu, truk tersebut baru keluar dari kandang ayam yang berada di pasar Kogem, Jalan Lau Semangen, Desa Sukarende.

Truk tersebut tidak diperkenankan warga keluar melanjutkan perjalanannya sebagai aksi protes warga tehadap banyaknya lalat dan ayam yang mati mengakibatkan bau menyengat di lingkungan tersebut.

Kepala Desa Sukarende Manggil T, saat dikonfirmasi mengatakan, pengusaha itu kita beri waktu seminggu, dan bila tidak menepati janjinya akan kita berikan tindakan keras, seperti penutupan ternak ayam, karena warga disini sudah sangat resah dengan lalat yang masuk ke rumah warga. (roy/smg)

Jembatan Putus, PT KAI Rugi Miliaran

MEDAN- Jembatan di KM 98+885, jalur yang dilewati Kereta Api Sri Bilah tujuan Medan-Rantauprapat ambruk diterpa banjir sejak Selasa (1/11) lalu. Akibatnya, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sumut mengalami kerugian miliaran rupiah.

Kerusakan terjadi pada pangkal pilar jembatan di perbatasan Merbau-Rantauprapat itu. “Ya, PT KAI Sumut harus rugi miliaran rupiah selama sebulan,” kata Humas PT KAI Sumut, Hasri, Rabu (2/11) siang.

Terputusnya jalur tersebut membuat distribusi CPO dari Kebun Aek Nabara tujuan Aek Nabara-Belawan tersendat. “Di sini saja kita sudah kehilangan sekitar Rp600 juta lebih karena jembatan tidak bisa dilewati. Belum lagi dari kerugian penjualan tiket yang menurun dan kereta barang yang mengangkut barang di luar CPO seperti pengiriman barang oleh penumpang lain ke Rantauprapat,” ujar Hasri.

Karena itu, pengangkutan CPO dari Kebun Aek Nabara terpaksa menggunakan jalur darat. Untuk penumpang, Hasri mengaku, pihaknya sudah melakukan pemberitahuan. “Penumpang sudah kita beritahukan bahwa Kereta Api Sri Bilah hanya sampai Stasiun Mambang Muda (Stasiun Aek Kanopan, Red),” tuturnya.

Mengenai jembatan yang ambruk tersebut, Hasri menjelaskan, menurut UU bahwa PT KAI hanya sebagai operator dan pemerintah sebagai regulator. “Jadi  tergantung pemerintah, itu semua ditangan pemerintah,” sebutnya.
Hasri menegaskan, jembatan yang ambruk itu panjangnya 20 meter dan informasi yang diperoleh di lokasi masih banjir. “Informasi terakhir di lokasi masih banjir namun persiapan pasang peranca sudah dilakukan dan hari ini (kemarin) juga rencananya alat berat akan tiba di lokasi,” urainya.

Ke depan, PT KAI akan memeriksa dan akan meningkatkan keselamatan. “Ini menjadi hikmah buat PT KAI Sumut untuk melakukan pemeriksaan jembatan dan jalur kereta api. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada 2001, yakni jembatan di Stasiun Bah Bolon, Pematangsiantar amblas karena banjir bandang. Jembatan rusak karena peristiwa alam,” tambah Hasri.(jon)

BNN Terapkan Sinergi Lawan Narkoba

LANGKAT- Pembentukan dan kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia guna membangun kebersamaan sekaligus pernyataan tegas melawan kejahatan narkoba.
”Melalui pelantikan ini diharapkan masyarakat Langkat lebih berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” kata Kepala BNN Propsu, Aguswan, saat melantik 3 pejabat Eselon IV di jajaran BNN Kabupaten Langkat, Kamis (3/11). Aguswan berharap, pengurus BNN Kabupaten Langkat dapat menjalin kerjasama sinergi dan koordinasi sebaik mungkin sebagai kekuatan memerangi kejahatan narkoba. Apalagi, hingga kini tercatat sudah dibentuk 75 BNN Kabupaten/Kota (BNNK) dan 33 BNN Propinsi (BNNP) yang keberadaannya merupakan instansi vertikal dengan bertanggung jawab kepada Kepala BNN-RI.

Diantara eselon IV-a BNNK Langkat yang dilantik, Bastian Kasubbag Tata Usaha, Wildani Kasi Pencegahan dan Dina Fitriana Kasi Pemberdayaan Masyarakat. (mag-4)

Marapinta Harus Sampai ke Peradilan

Dugaan Korupsi di Dinas Bina Marga Sumut

MEDAN-Kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut, yang melibatkan Marapinta Harahap, belum juga tuntas. Kejaksaan Tinggu Sumatera Utara (Kejatisu) pun dianggap kurang ‘bergigi’. Menariknya, di saat bersamaan, pihak kejatisu malah menyatakan kasus tersebut telah diambil Poldasu.

Anggota DPRD Sumut Syamsul Hilal kepada Sumut Pos, Kamis (3/11), mengutarakan, baik institusi kepolisian maupun kejaksaan harus lebih bijak. Masing-masing memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Jika di dua institusi itu ada kasus dugaan korupsi terhadap satu orang yang sama dalam kasus yang berbeda, maka dua institusi penegak hukum itu harus memproses kasus tersebut hingga tuntas.

“Untuk Kejatisu, kita sudah pernah RDP dan dalam jangka waktu dekat kalau tidak salah tanggal 14 atau 15 November ini akan RDP lagi. Kita telah menitipkan kasus-kasus korupsi, terutama kasus-kasus korupsi kepala daerah dan termasuk Marapinta.

Nanti akan kita pertanyakan sudah sejauh mana perkembangannya,” tegasnya.
Marapinta Harahap yang dikonfirmasi Sumut Pos terkait kasus yang ditangani oleh Kejatisu dan Poldasu menyatakan, dirinya telah memberikan bukti-bukti yang diminta oleh Kejatisu. “Sudah, kita diminta menyerahkan bukti sudah kita kasihkan. Semuanya sudah kita kerjakan, ada anggarannya ada sarana dan prasarana yang dikerjakan. Jadi, tidak ada penyelewengan,” kilah Kadis Bina Marga Sumut itu.

Saat ditanya, apakah dirinya siap bila kasus yang diduga dilakukannya diproses hingga tuntas? Mengenai pertanyaan ini, berulang kali Marapinta mengatakan, dirinya tidak tahu menahu soal itu. “Saya tidak tahu menahu sampai ke situ,” jawab Marapinta berulang-ulang terhadap pertanyaan itu.

Menanggapi pernyataan, Jufri Nasution, Kasi Penyidikan Tindak Pidana Umum Khusus Kejatisu (baca Sumut Pos edisi Rabu 2/11), Direktorat Reserse Kriminal Khusus Poldasu (sebelumnya ditulis Direktorat Reserse Umum, Red) buka suara.

Direskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho yang dikonfirmasi mengatakan adalah tidak mungkin mereka menangani kasus yang sudah ditangani Kejatisu. Namun, Sadono mengakui kalau penyidiknya ada menangani kasus dugaan korupsi Pengadaan Alat Berat di Dinas Bina Marga Medan senilai Rp2 miliar yang terjadi pada 2009. “Yang kita tangani kasus korupsi di Dinas Bina Marga Medan. Gak mungkin kita menangani kasus yang sudah ditangani pihak kejatisu, dan lagi, ini kan kasus di Dinas Bina Marga Medan, bukan di Dinas Bina Marga Sumut,” jelas Sadono.
Saat disinggung pernyataan Jufri Nasution yang mengatakan dalam kasus tersebut Poldasu bahkan sudah menetapkan tersangka ataupun sudah ada yang ditahan, Sadono langsung membantah. “Tidak ada saya menangani kasus tersebut, apalagi sampai menetap tersangka dan bahkan menahannya,” tegas Sadono.

Sadono menerangkan, kasus yang ditangani pihaknya adalah dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Medan antara lain, dugaan korupsi pengadaan alat berat senilai Rp2 miliar pada 2009, pengadaan aspal senilai Rp3,5 miliar dan dugaan korupsi proyek drainase senilai Rp38,8 miliar. Dalam penanganan kasus korupsi pengadaan alat berat, Sadono mengaku sudah menetapkan 5 tersangka dan menahan kelima tersangka tersebut,  namun salah satu yang telah ditetapkan tersangka atas kasus korupsi pengadaan alat berat tersebut, Gindo Marganti Hasibuan meninggal dunia saat menjalani proses hukum.

Lebih lanjut Sadono menjelaskan 4 tersangka lain yang ditahan di sel Polda Sumut adalah Ir Sudirman (Kuasa Pengguna Anggaran), Edy Zalman Syahputra ST MT (Ketua Panitia Lelang), Sangkot Siregar (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Yursin Helmi Nasution (Sekretaris Panitia Lelang).

Terlepas dari itu, soal penyelesaian kasus Marapinta juga menjadi perhatian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Mereka juga mendesak Kejatisu untuk mengungkap dugaan korupsi penyelewengan proyek Rp18 miliar yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Sumut. “Kita minta Kejatisu segera melakukan penyelidikan serius terhadap adanya penyimpangan anggaran yang terjadi di Dinas Bina Marga provinsi (Sumut). Karena ini menyangkut penyelamatan uang negara, terhadap oknum-oknum di dinas tersebut yang mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penyelewengan anggaran,” tegas Direktur LBH Medan Nuriyono SH MHum.

“Dalam perkara ini, kita berharap agar Kejatisu segera mengungkap kasus ini. Karena penyelewengan anggaran di Dinas Bina Marga Sumut, kerap terjadi namun tidak satu pun kasus itu sampai ke peradilan,” sambung Nuriyono.

Lebih lanjut dikatakan Nuriyono banyak terjadi penyimpangan di Dinas Bina Marga Sumut ini, sudah tidak menjadi rahasia umum. Bahkan banyaknya terjadi penyimpangan anggaran sebelum Marapinta Harahap memimpin Dinas Bina Marga Sumut. “Memang kerap terjadi (di Dinas Bina Marga Sumut). Namun tidak satu pun kasus penyimpangan anggaran ini di Dinas Bina Marga Sumut ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Kita heran tidak satu pun kasus yang terjadi di Dinas Bina Marga Sumut ini, selesai di meja peradilan,” tegas Nuriyono.

Sebelumnya Kejatisu sudah memanggil Marapinta Harahap dan Umar Junaidi untuk di klarifikasi soal proyek tersebut. Klarifikasi yang dilakukan kejaksaan berupa pemanggilan Marapinta Harahap dan Umar Zunaidi yang saat ini Wali Kota Tebing Tinggi. Marapinta Harahap pada saat menduduki Kadis PU Cipta Karya Pemkab Deli Serdang terbelit kasus dugaan korupsi proyek Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) sebesar Rp10 miliar.

Marapinta juga diduga terlibat dugaan korupsi peningkatan jalan provinsi jurusan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp4.981.228.073,70. Proyek peningkatan jalan provinsi jurusan jembatan Merah-Muara dan Soma-Simpang Gambir juga tidak sesuai spesifikasi kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.072.998.002,04.

Bukan itu saja proyek  peningkatan jalan provinsi jurusan Dolok Sanggul-Batas Tapanuli Tengah tidak sesuai spesifikasi kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.218.346.173,17. Begitu juga dengan beberapa pelaksanaan paket pengerjaan peningkatan jalan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp893.995.404,72. (ari/mag-5/rud)

Dugaan Korupsi Marapinta Harahap

  • Dugaan korupsi Rp10 miliar Gerakan Deliserdang Membangun (GDSM) saat menduduki Kadis PU Cipta Karya Pemkab Deliserdang.
  • Dugaan korupsi peningkatan jalan jurusan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan sekitar Rp4.981.228.073,70.
  • Dugaan korupsi peningkatan jalan jurusan Jembatan Merah-Muara dan Soma-Simpang Gambir, merugikan keuangan daerah Rp3.072.998.002,04.
  • Dugaan korupsi peningkatan jalan provinsi jurusan Dolok Sanggul-Batas Tapanuli Tengah merugikan keuangan daerah Rp1.218.346.173,17.
  • Beberapa pelaksanaan paket pengerjaan peningkatan jalan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp893.995.404,72.

 

Miniatur Manasik Haji Ajang Bisnis

LANGKAT- Bangunan miniatur manasik haji di halaman kantor Kementrian Agama (Kemenag), Kabupaten Langkat menjadi ajang bisnis pengelola. Pasalnya, ratusan anak TKA dan MDA hendak praktik manasik haji dimintai Rp5 ribu per orang.

”Idealnya memang, anak-anak ini praktik atau pengenalan manasik haji di bangunan miniatur yang sudah ada di halaman kantor Kemenag, karena sangat representatif sarananya. Entah kenapa tidak jadi disana, namun informasinya setiap anak dikutip lima ribu per kepala dan mungkin saja guru-guru kurang sependapat,” kata Junaidi satu diantara orang tua siswa, Kamis (3/11).

Dugaan pengutipan berdalih biaya kebersihan dilakukan oknum pengelola, ungkap dia, sangat disayangkan. Pasalnya, pembangunan miniatur manasik haji tidak sepenuhnya berdasarkan ataupun menggunakan anggaran Kemenag Kabupaten Langkat namun banyak diantaranya bantuan para donatur.

Junaidi pun menuturkan, persoalan kutipan Rp5 ribu tercatat menjadi item kedua persoalan mengemuka di Kemenag. Sebelumnya, saat pengurusan paspor para calon jemaah haji (Calhaj) yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji juga dikenakan biaya tambahan Rp25 ribu dengan dalih administrasi atau uang minum petugas yang mengurusi atau mengerjakannya.

H M Samin selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Dinul Hasanah (YPI-DH) Stabat, disela-sela kegiatan menguraikan, momen dimaksud guna pembelajaran santri mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan haji sesungguhnya seperti berziarah di makam Rasul dan para sahabat serta Taman Raudhah dan sholat fardhu 40 waktu atau arbain di Masjid Nabawi.

Kepala Kemenag, Iwan Zulhami, ketika dihubungi ke selulernya mengaku, sedang berada di Medan mengikuti suatu kegiatan dan tidak dapat dikonfirmasi lebih lanjut. (mag-4)

Gatot Dianggap tak Komunikatif

MEDAN-Heboh penarikan dukungan 9 dari 11 partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) sempat disangsikan beberapa kalangan. Bahkan, aspirasi sembilan partai tadi dianggap mengada-ada.
Menjawab keraguan itu, Ketua Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PPDI), BMR Simorangkir kepada Sumut Pos menyatakan adalah benar mereka menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Dan, desakan pencopotan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, adalah satu diantara tuntutan mereka.

“Iya, pada saat menemui Mendagri waktu itu salah satu tuntutannya itu. Tapi itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat,” akunya, Kamis (3/11).

Dikatakannya, sejauh ini memang suasana di Sumut memang tidak kondusif. Bukti ketidakkondusifan tersebut sangat tersirat dari kebijakan pemutasian pejabat di lingkungan Pemprovsu beberapa waktu lalu, sehingga mencuatkan ajuan Hak Interpelasi.

“Soal harmonisasi komunikasi, sebenarnya sangat terlihat dengan komunikasi antara pemerintah dengan legislatif, dari mutasi hingga interpelasi. Kita berharap, Plt Gubsu bisa bijaksana dalam memimpin Sumatera Utara,” tegasnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonizar Moenek yang dikonfirmasi langsung oleh Sumut Pos melalui seluler dari Medan pun membenarkan adanya kunjungan perwakilan sembilan partai pengusung Syampurno. “Ada perwakilan sembilan partai pengusung pasangan Syampurno menemui Mendagri. Tapi, untuk pencopotan terhadap jabatan Plt Gubsu tidak bisa begitu. Mesti ikuti aturan yang ada. Dan tetap sah karena terpilih pada Pilkada,” terangnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) No 12/2005 dan PP No 6/2005 tentang pengesahan, pengangkatan jabatan kepala daerah, ada tiga hal yang bisa membuat kepala daerah diberhentikan. Tiga hal itu yakni, karena meninggal dunia, karena mengundurkan diri dan karena tersangkut masalah hukum. Jadi, bila salah satu dari itu terjadi maka bisa diberhentikan dan diganti dengan yang lainnya.

“Gatot tetap sah dan kalau diganti berdasarkan tiga hal. Namun memang, selama ini dari kondisi yang ada terlihat komunikasi yang ada tidak mampu dibangun Plt Gubsu. Dengan ketidakmampuan menjalin komunikasi itu, sehingga menjadi persoalan. Jadi, bertemunya perwakilan sembilan partai tersebut lebih bermakna harapan. Maka dari itu, dibutuhkan kearifan dari Plt Gubsu,” bebernya.

Saat ditanya mengenai pemutasian, terutama mengenai surat yang menjadi alasan atau landasan Plt Gubsu memutasi 110 pejabat eselon III di lingkungan Pemprovsu, apakah sudah diterima Mendagri, pria yang akrab disapa Donny ini enggan menjawabnya. “Nanti akan saya jelaskan, pada kesempatan selanjutnya,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Sumut saat memberikan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dibacakan juru bicara Fraksi Golkar Richard Eddy M Lingga, Kamis (3/11) menyoroti persoalan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprovsu.

Bagaimana dengan rekomendasi sejumlah anggota DPRD Sumut, agar Plt Gubsu mengevaluasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait realisasi serapan anggaran pada APBD 2011 yang rendah, dimana ada kesan Plt Gubsu tidak “mematuhi” rekomendasi itu, dengan dugaan ketidakberanian Plt Gubsu untuk melakukan evaluasi karena atas dasar kepentingan politik parpol di Sumut.

Terkait hal itu, dengan tegas Donny menuturkan, dalam dimensi Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) soal mutasi atau evaluasi jabatan, sangat tidak berdasar bila dilandasi kepentingan atau tekanan politik. “Karena ini murni jabatan karier, berdasarkan profesionalitas, akuntabilitas, kompetensi, jenjang kepangkatan dan jabatan. Jadi jangan berdasarkan kepentingan politis dan sebagainya. Kalau memang tidak profesional, akuntabel dan sebagainya bisa dievaluasi sesuai dengan rekomendasi atau izin dari Mendagri,” jawabnya.

Ditambahkannya, rekomendasi anggota dewan itu, pada prinsipnya merupakan fungsi kontrol dari legislatif. Namun, tidak serta merta serapan yang rendah menjadi kesalahan SKPD, tapi juga merupakan kesalahan legislatif (DPRD Sumut) dan pemerintah (Pemprovsu). ‘Bisa saja daya serap karena kesan kurang koordinasi. Rendahnya serapan anggaran, tidak bisa langsung disorot kesalahan SKPD. Ini ada kaitannya dalam pembahasan KUA dan PPAS. Rendahnya serapan anggaran itu nantinya bisa dilihat dari terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Ada hal lain juga, mungkin SKPD bersangkutan takut tersandung masalah hukum. Tapi intinya, penempatan pejabat harus yang benar-benar kompeten dan memiliki kemampuan,” ulasnya.

Dalam beberapa hari ini, telah terdengar kabar bahwa akan ada mutasi yang dilakukan terhadap sejumlah SKPD di Pemprovsu. Namun, isu tersebut langsung dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu Suherman yang ditemui Sumut Pos di gedung dewan. “Belum ada pengajuan. Tapi, sampai saat ini, tidak ada,” katanya.

Tak Ada Pengangkatan Honorer

Soal batalnya tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kembali dipertegas oleh Reydonizar Moenek. “Sejatinya berdasarkan PP No 48/2005 serta turunannya, yang menyangkut pedoman penyusunan APBD, untuk tidak membebani anggaran. Jadi, Pemda dilarang untuk merekrut tenaga honorer,” tegasnya.
Dijelaskannya, ada kebijakan yang keliru jika dilihat tenaga honorer dari sisi belanja  pegawai. “Mendagri menginstruksikan tenaga honorer tidak boleh dari Belanja Tidak Langsung. Tapi boleh dimasukkan ke Belanja Langsung seperti pada program proyek dan sebagainya. Jadi, jika tidak sejalan dengan PP tersebut maka tidak mungkin lagi ada pengangkatan tenaga honorer,” terangnya lagi.

Hal itu juga dibenarkan oleh Suherman. “Iya, tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Untuk rekrutmen CPNS, juga tidak ada. Sudah kita buat Surat Edaran, nanti akan diserahkan ke kabupaten/kota,” tuturnya. (ari)

Bangun Pos Polisi dan Jalan Senilai Rp168 Miliar

PORSEA- PT PLN (Terbuka) me lalui Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera Bagian Utara (UIP Ring Sumbagut) membangun Kantor Pos Polisi di Kampung Batumamak, Desa Meranti Utara, Kabupaten Toba Samosir. Peresmian Pencanangan Pembangunan pos polisi itu dilakukan oleh Kapolres Tobasa AKBP Musa Tampubolon, kemarin.
Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Porsea AKP Manson Nainggolan SH merinci, Pos Polisi yang akan dibangun PLN UIP Ring Sumbagut Proyek PLTA Asahan III seluas 6,5 x 12,5 meter di atas lahan seluas 30 x 60 meter.

“Bisa dibilang, yang dibangun PLN untuk kami ini kualitasnya setaraf dengan kantor Polsek. Kami terharu dan berterimakasih,” ujar AKP Manson Nainggolan.

Pos polisi itu akan dilengkapi dengan rumah tahanan, toilet umum dan privat, serta sejumlah fasilitas lainnya. Pihaknya juga berterimakasih atas sikap baik PLN dan menyatakan salut kepada tokoh masyarakat Kampung Batumamak, Edison Purba Siagian, yang telah menyumbangkan tanah untuk lahan pos polisi itu.

“Pos polisi ini berguna untuk tempat polisi mengawal setiap detil pembangunan proyek PLTA Asahan III, sekaligus menjaga lahan sawit dan karet masyarakat dari aksi pencurian. Semua tanah dan bangunan pos polisi ini dihibahkan ke kami,” ujarnya.

Sementara itu Manager Proyek PLTA Asahan III Robert Aprianto Purba mengatakan, tidak hanya pos polisi yang mereka bangun dan hibahkan ke polisi dan masyarakat, tapi juga fasilitas infrastruktur lainnya.
“Saat ini PT Widjaja Karya sedang membangun proyek jalan seluas 15 kilometer senilai Rp168 miliar di sekitar kampung ini. Kami berharap Desember 2012 nanti jalan ini selesai,” ujarnya.

Kata dia, jalan itu diharap bisa membuka akses dari satu kampung ke kampung lainnya di sekitar lokasi proyek. Pihaknya juga akan mem bangun terowongan pada tahun kerja 2013-2015, dua unit halte bus gratis di sekitar lokasi proyek dan 12 halte yang sama di lokasi pemukiman masyarakat dan sekolah. (ila)

Terganggu Proyek Tanah Timbunan di Helvetia

08126396xxx
Pak Wali Kota tolong kasih tahu Camat Halvetia dan Lurah Dwikora di Jalan Amal Luhur ada penimbunan tanah proyek, dimana jalan tersebut penuh lumpur dan sangat becek bila hujan. Mohon dibersihkan agar jalan tidak cepat rusak, trima kasih.

Sayak Cek Dulu
Terimakasih untuk laporannya. Saya akan cek terlebih dahulu ke lapangan mengenai penimbunan tanah proyek ini.

M Reza Hanafi SSTP MSP
Camat Medan Helvetia

Pengembang Harus Taat Peraturan

Pengembang ini memang banyak yang bandel.  Mengangkat tanah timbun ini kan ada aturannya. Misalnya muatan truk tidak boleh berjatuhan di jalan karena  itu tadi, bisa mengganggu pengguna jalan. Untuk itu harus ada kebijakan tegas dari Dinas Bina Marga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam mengawasi jumlah muatan truk pengangkut materi bangunan itu. Kenapa proyek di Lapangan Benteng bisa tertib walaupun tidak ada pagar. Untuk masalah timbunan tanah proyek ini masyarakat bisa melaporkannya ke Komisi D DPRD Medan, kebetulan ada kita jadwal untuk pengaduan masyarakat mengenai penimbunan ini. Pengaduan akan kita tindaklanjuti dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Binamarga, PU, dan pengembang yang bersangkutan.

Parlaungan Simangunsong
Ketua Komisi D DPRD Medan

Rekrut dari SPG Mobil, Inspirasi dari Australia

Mengunjungi Hotel Sapi, Penjualan Ternak dengan Sistem SPG Cowgirls

Cara H Romdoni dalam memasarkan hewan ternak miliknya cukup unik. Dia memilih tempat ber-AC sebagai outlet penjualan. Untuk tenaga penjual, dia memakai jasa SPG (sales promotion girls) cantik untuk menjajakkan sapi dan kerbaunya. Darimana ide diperoleh Romdoni?

Deny Iskandar, Depok

TIDAK sulit menemukan lokasi usaha milik H Doni panggilan akrab Romdoni. Lokasinya tepat berada di samping Marko Brimob Kelapa Dua, Depok, di pinggir jalan akses kelapa dua yakni Jalan Akses UI No 89 A Cimanggis. Usaha bursa sapi miliknya ditempatkan di dua tempat yang berbeda. Satu lahan berdiri di atas lahan 3000 meter persegi, dan satu lagi di atas lahan 500 meter persegi.

Di lokasi usaha milik H Doni tersebut, para pengunjung dapat melihat langsung ribuan sapi dan kerbau yang siap dibeli. Menjelang Hari Raya Kurban ini, jumlah pembeli di outlet milik Doni kian ramai.

INDOPOS (Grup Sumut Pos) yang mendatangi salah satru outletnya tidak bisa langsung bertemu dengan sang pemilik. Setelah ditanyakan ke sejumlah karyawannya, ternyata H Doni sedang melakukan  adegan syuting dengan sebuah stasiun televisi di lokasi usaha satunya. Jaraknya tidak jauh, cukup berjalan kaki beberapa menit sudah sampai. Tidak lama menunggu, pria asli Depok itu akhirnya bisa ditemui.

Doni, pria kelahiran Depok 22 Januari 1965 ini belakangan memang memiliki banyak kesibukan. Selain berjualan sapi, aktifitasnya juga banyak diluangkan untuk menerima tamu dari sejumlah pewarta baik lokal maupun mancanegara khusus penjualan sapi kurban. Mau tidak mau jadwal pertemuannya pun harus di skedul ulang jika ingin bertemu dadakan.

Akhirnya setelah menunggu kurang lebih dua jam, pria berbadan tegap itu selesai syuting dan bisa berbincang-bincang dengan INDOPOS. “Iya nih Mas, sedang syuting nih, kesibukan baru,” katanya memulai perbincangan.

Diceritakan Doni, ide menjual ternak sapi kurban menggunakan Ladies Cowboy (SPG penjual sapi) itu berawal dari pengalamannya menjadi importir ternak Indonesia-Australia sejak 2000 lalu. Dia melihat bahwa tempat penjualan sapi di Australia tidak kumuh dan kotor seperti umumnya tempat-tempat penjualan terbak di Indonesia.

Akhirnya, muncullah ide untuk membuka outlet penjualan sapi berkonsep bersih. Kepalang tanggung, setiap outlet milik Doni dikonsep layaknya seperti hotel berbintang. Semua hewan potong tersebut dirawat dengan apik. Setiap sudut ruangan outlet usaha sapi kurban itu diberikan AC. Bahkan, atapnya pun diberikan peneduh agar terhindar sinar matahari ketika waktu siang.

“Saya namankan tempat usaha saya ini hotel sapi. Karena mereka harus saya jadikan sehat semua. Untuk outlet di Kelapa Dua saya kasih tiga AC,” bebernya.

Demikian juga dengan pembeli. Dia menyediakan ruang tunggu bersih dan ber-AC bagi pembeli yang hendak memilih sapi atau kerabat pembeli yang tidak mau dekat-dekat dengan sapi.

Putera kedua dari enam bersaudara buah pernikahan Alm H Husein dan Alm H Zubaidah, dikenal sosok pekerja keras. Kiprahnya menjadi pengusaha hewan ternak ini sejak dirinya berusia 28 tahun.

Kala itu, dia hanya sebagai tukang daging di kawasan Jagal Cibinong, Jawa Barat. Lambat laun, dia pun memiliki banyak pelanggan yang hingga akhirnya mendapat orderan pesan sapi.

Karena saat itu tidak memiliki modal, Doni muda memberanikan diri meminjam uang kepada seorang rekannya. Alhasil, dia pun langsung membeli pesanan daging itu ke importir ternak Australia. Lama kelamaan dia pun berkecimpung di dunia importir. Dari situ dia pun meniatkan dirinya terbang langsung ke kota-kota di Australia yang memasuk sapi ke Indonesia. Disitulah Doni mulai banyak kenal cowboy di negeri Kanguru.

Tahun 2009 adalah awal dirinya memakai jasa Ladies Cowboy untuk membantu menjual sapi kurban. Hampir kebanyakan wanita seksi dan cantik itu diambil dari karyawan Doni di usaha yang berbeda yakni showroom mobil. Mereka di jadikan marketing penjualan hewan kurban untuk membantu menjelaskan jenis sapi yang dijual H Doni.
“Sebenarnya tidak ada efek langsung untuk mendongkrak omset, tetapi mereka diharapkan bisa membantu menjelaskan kepada konsumen yang datang,” imbuhnya.

Ayah empat anak hasil pernikahannya dengan Dian Sawita ini mengaku, penjualan sapi kurbannya sejak 20 hari sebelum Idul Adha sudah mencapai 4.700 ekor. Pencapaian itu tentu melebihi target dari tahun 2010 lalu yang hanya terjual 2.200 ekor dalam 30 hari. “Sehari rata-rata 50 ekor sapi dan kerbau yang terjual ke pembeli,” ujarnya.
Jenis sapi dan kerbau yang selalu dijual oleh Doni kebanyakan dari daerah Pati, Bali, Kupang, dan Australia.

Lantas, bagaimana para Ladies Cowboy itu harus bekerja di antara bau kotoran ternak dan berpanas panasan? INDOPOS bertemu dengan empat mahasiswi yang mengaku sudah semester akhir. Dia adalah Lidia Permatasari (21), Titis (21), Via (20) dan Reka (21). Melihat penampilan mereka, rasanya sangat aneh jika menyebut mereka sebagai penjual sapi.

Kulit putih mulus dan wajah cantik membuat banyak pengunjung bertanya-tanya. Kenapa mau menjual sapi? “Pekerjaan ini halal kok, dan saya senang melakukannya meski harus berhadapan dengan kotoran,” kata Lidia, satu di antara empat Ladies Cowboy.

Soal malu terhadap pengunjung karena gengsi, keempat gadis cantik itu tak merasakannya. Pasalnya, pekerjaan itu sudah rutin dilakukan setiap menyambut perayaan kurban. “Ini tahun kedua saya menjadi SPG sapi kurban,” ujarnya.
Sebelum menjadi tenaga pemasaran sapi kurban, keempatnya adalah staf showroom mobil milik H Doni. Namun, setiap berhasil menjual sapi atau kerbau dirinya selalu mendapat bagian komisi. Makanya, dalam 20 hari belakangan ini, kata Lidia, dia bersama tiga orang temannya belum ingin libur. “Saya kerja menjadi SPG, dari pukul 09.00 pagi sampai 17.00,” papar Lidia lagi.

Kini, keempat gadis yang berpakaian ala cowboy itu sudah terbiasa mencium bau kotoran sapi atau kerbau dan melayani konsumen yang datang. Hal itu mereka anggap sebagai bagian dari pekerjaan menjadi SPG hewan kurban. “Kalau awal saya bekerja memeng jijik, tetapi kalau sekarang sudah terbiasa,” tandas Titis. (*)

Dana PBB Distop, Ban Ki-moon Resah

Palestina Diterima UNESCO

CANNES – Dihentikannya pendanaan terhadap UNESCO oleh sejumlah negara, akibat diterimanya Palestina sebagai anggota ke-194, membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon resah. Tokoh asal Korea Selatan itu meminta negara rival Israel tersebut mengurungkan niatnya untuk terus mengajukan status keanggotaan penuh ke badan PBB lainnya.

Menurut Ban, penghentian pendanaan terhadap badan-badan PBB tak akan membawa keuntungan bagi Palestina dan semua negara. “Jutaan orang akan terpengaruh jika badan-badan PBB kehilangan sumber pendanaan karena pengajuan Palestina sebagai anggota,” ujarnya saat diwawancara AP di sela pertemuan G 20 di Cannes, Prancis.

Amerika Serikat dan Kanada memutuskan untuk menghentikan pendanannya kepada UNESCO, setelah badan PBB urusan pendidikan dan kebudayaan itu menyetujui usulan Palestina sebagai anggota. Kontribusi kedua negara dalam pendanaan UNESCO mencapai seperempat dari total.

Sebelumnya kementerian luar negeri Palestina telah meyatakan akan meneruskan langkahnya untuk mengajukan status keanggotaan 16 badan PBB lainnya. Diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO dianggap menjadi pondasi kuat untuk pengajuan keanggotaan badan PBB lainnya.

Saat ini Palestina tengah menunggu pembahasan pengajuan status keanggotaan penuh PBB oleh Dewan Keamanan pada 11 November. Amerika Serikat dan Israel terus mengecam agar pengajuan status keanggotaan Palestina dibatalkan. Mereka menganggap negara Palestina hanya bisa berdiri melalui negosiasi langsung dengan Israel.
Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina menyatakan pemerintahannya siap menghadapi proses perdamaian yang akan mengubah wajah wilayah regional Timur Tengah.

“Beberapa pekan dan bulan ke depan akan menjadi saat-saat krusial (bagi Palestina) dan menciptakan “persimpangan penting” menuju perdamaian wilayah regional,” terang Rudeina kepada Agence France-Presse. “Kepemimpinan Palestina akan menghadapi ujian besar termasuk mengambil keputusan penting yang akan mengubah wajah Timur Tengah,” tambahnya.

Pekan lalu, Abbas melontarkan isu bahwa masa depan Otoritas Palestina (PA) tengah menghadapi jalan buntu dalam negosiasi damai. Dibentuk pada 1994 setelah penandatanganan perjanjian Oslo, Otoritas Palestina dipersiapkan untuk munculnya negara baru setelah kesepakatan damai dengan Israel tercapai.

Abbas menegaskan, jika negosiasi damai tetap jalan di tempat, rakyat Palestina akan membubarkan PA sepenuhnya. Meski, hingga saat ini, belum ada langkah serius menuju pembubaran tersebut.
Palestina menyatakan tidak akan kembali bernegosiasi jika Israel terus membangun pemukiman Yahudi di tanah mereka. Sementara Israel juga menolak duduk kembali ke meja perundingan jika tidak ada pra kondisiyang disepakati kedua pihak.

Perdamaian antara keduanya semakin jauh beberapa hari terakhir, setelah diakuinya Palestina sebagai anggota penuh UNESCO. Keputusan tersebut membuat Israel naik pitam. Untuk meresponsnya negara Yahudi tersebut menyatakan akan mempercepat pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan menghentikan pembayaran pajak kepada Otoritas Palestina.

Sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, menyayangkan keputusan Tel Aviv untuk mempercepat pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan. Washington mengatakan dunia internasional mendesak Israel untuk membatalkan rencananya tersebut.

“Kami sangat kecewa dengan pernyataan (Israel) tentang percepatan pembangunan pemukinan di Yerusalem dan Tepi Barat,” terang Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney.

Ban Ki Moon juga meminta kedua pihak menahan diri untuk tidak melakukan provokasi. “Sekjen (PBB) menyerukan kepada Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan tidak menghentikan pembayaran pajak kepada Palestina. Karena itu adalah kewajiban pemerintah Israel,” ujar Juru Bicara Sekjen PBB, Martin Nesirky mengutip Ban. (cak/ami/jpnn)