Perampok Warga Amerika Ketakutan

MEDAN-Perampokan disertai penikaman warga negara Amerika Serikat keturunan Korea, Lee Samauel Hyein (28), yang dilakukan A alias I (30) warga Jalan Starban Medan Polonia dan MTH (29) di Warga Jalan BungaLow Medan Tuntungan, dirancang di kedai tuak, Rabu (19/10). Skenario perampokan juga melibatkan pengendera becak motor, Frans Darnafia Pasaribu.

Pengakuan A alias I di Mapolresta Medan, Rabu (2/11) malam pukul 19.45 WIB, sebelum merampok Samuel, keduanya menjambret di Jalan S Parman lalu minum tuak di kawasan Jalan Starban Medan untuk merencanakan aksi malam harinya.

A sebagai joki bertugas memacu sepeda motor bersama MTH, kemudian A memakirkan sepeda motornya di SPBU Petronas, persis pintu keluar bandara. Selanjutnya MTH berjalan menuju menemui Frans, abang becak yang mangkal di sana malam itu. “Aku mau main malam ini,” ujar A menirukan perkataan MTH kepada Frans.

Selang beberapa menit keluarlah korban dari Bandara Polonia Medan menumpangi bentor yang dikendari Frans.
Tidak jauh dari pintu keluar Bandara Polonia Medan, sekitar 20 meter, pelaku mengikuti korban kemudian pelaku menyuruh Frans menghentikan bentornya dengan mengakui petugas kepolisian yang sedang melakukan razia.

Bentor berhenti dan terpakir di pinggir Jalan Mustang, sedangkan MTH langsung menodongkan pisau kearah korban dan meminta tas yang dipegang korban. Namun korban melawan. Saat itulah MTH langsung menghunuskan pisau dan menikam paha kiri korban sampai dua liang. Korban yang terluka ditikam pisau, langsung berlari menjauh pelaku.

Melihat korban sudah berlumaran darah dan tas milik korban tidak ada barang berharga, tersangka langsung melarikan diri dari Jalan Mustang Medan Menuju Jalan Mongonsidi Medan. Kemudian pelaku berpisah untuk menghilangi jejak. “Kami sudah merencanakan penjambretan itu Bang,” ungkap A.

Setelah melakukan aksi A tidak pernah lagi bertemu dengan MTH dan tidak mengetahui keberadaanya. “Setelah kejadian itu saya di rumah saja, tak pernah jumpa lagi sama MTH,” beber A.

Saat disinggung terhadap korban WN Amerika dirinya mengetahui dari media massa. “Saya tahu dari koran bahwa korbannya orang Amerika,” ujarnya.

Kemudian dirinya merasa takut keluar rumah. “Paling keluar tidak jauh dari rumah,” akunya.

Kasat Rekrim Polresta Medan AKP Moch Yoris Marzuki mengatakan, pihak masih melakukan pendalam terhadap pelaku lainnya. “Masih kita dalami, mungkin pendalaman kita akan menungkap dua orang lagi,” kata Yoris.

Saat ditanyai keterlibatan pengendari betor, Yoris mengatakan hal itu masih dalam penyeledikkan. “Kita akan lidik lagi apakah terlibat atau tidak,” tegas Yoris. Sebelumnya, tersangka berinisial A ditangkap petugas di kawasan Jalan Starban Medan, Senin (31/10) sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka MTH, Selasa (1/11) sore Pukul 16.00 WIB,  di sebuah kedai Tuak di kawasan Deli Tua.
Dari tangan tersangka petugas mengamankan satu unit sepeda motor Honda Supra, helm, pisau dan baju tersangka saat melakukan perampokkan. (mag-7)

MEDAN-Perkara dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut, yang melibatkan Marapinta Harahap saat ini sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Umum Poldasu.
Pernyataan tersebut dikatakan Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejatisu Jufri Nasution SH, pada wartawan Rabu (26/10) lalu di Jalan AH Nasution Medan.
“Kita sudah tidak menangani perkara itu lagi. Karena perkara tersebut (Bina Marga Sumut) sudah ditangani pihak Poldasu,” tegas Jufri.

Jufri juga menegaskan bahwa dihentikannya penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat berat dan pembangunan jalan di beberapa daerah di Sumut itu karena pihak Poldasu sedang melakukan penyidikan. “Kasus itu kan sudah ditangani Poldasu. Bahkan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun sudah ada yang ditahan,” tegas Jufri.

Jufri Nasution juga mengaku kalau mereka, sudah didahului oleh Poldasu. Untuk itu Kejatisu tidak akan menangani perkara di Dinas Bina Marga Sumut. “Kita didahului (Poldasu) makanya kita tidak akan melakukan penyelidikan dalam perkara itu. Untuk itu kita tutup perkara tersebut karena sudah ditangani Poldasu,” tegas Jufri menutup pembicaraan.
Sebelumnya Kejatisu sudah memanggil Marapinta Harahap dan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junaidi untuk diklarifikasi soal proyek tersebut. Klarifikasi yang dilakukan kejaksaan berupa pemanggilan n
Marapinta Harahap dan Umar Zunaidi yang saat ini Wali Kota Tebing Tinggi.

Marapinta Harahap pada saat menduduki Kadis PU Cipta Karya Pemkab Deli Serdang terbelit kasus dugaan korupsi proyek Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) sebesar Rp10 miliar.  Marapinta juga diduga terlibat dugaan korupsi peningkatan jalan provinsi jurusan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp4.981.228.073,70.
Proyek peningkatan jalan provinsi jurusan jembatan Merah-Muara dan Soma-Simpang Gambir juga tidak sesuai spesifikasi kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.072.998.002,04.
Bukan itu saja proyek  peningkatan jalan provinsi jurusan Dolok Sanggul-Batas Tapanuli Tengah tidak sesuai spesifikasi kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.218.346.173,17. Begitu juga dengan beberapa pelaksanaan paket pengerjaan peningkatan jalan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp893.995.404,72.(Rud)

Plt Gubsu di Antara 9 Parpol Pengusung dan Sekjen Kemendagri

MEDAN-Tuntutan pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, mulai disuarakan langsung oleh masyarakat Sumut. Sebelumnya, sembilan partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) telah terlebih dahulu menyuarakan hal yang sama dengan berkunjung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Adalah puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar), menggelar aksi dengan memajang foto Gatot di halaman depan Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (2/11). Tuntutan pencopotan terhadap Gatot, menurut massa Lempar bukan tanpa alasan. Ketua LSM Lempar Ficky Padli dalam orasinya, sebagai Plt Gubsu, Gatot dinilai telah mengeluarkan kebijakan demi kepentingan pribadi yakni, pemutasian 110 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Kebijakan tersebut, sambung Ficky, pada akhirnya menyebabkan ketidakkondusivitasan di Sumut. Dari persoalan itu, kemudian muncul ajuan Hak Interpelasi. Namun, sayangnya, Hak Interpelasi tersebut sebatas gertak sambal.
Bukti lain kebijakan Plt Gubsu yang memicu konflik politik di Sumut adalah keluarnya Surat Teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Massa Lempar juga mempersoalkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprovsu yang diduga terlibat atas kasus-kasus korupsi yang ada. Dari beberapa contoh itu, menurut massa Lempar, sudah menunjukkan bahwa Gatot tidak mampu memimpin Sumatera Utara dan tidak mampu menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kami meminta Plt Gubsu dengan profesional untuk meletakkan jabatannya karena dinilai sangat menggangu kekondusivitasan pemerintahan di Sumut,” tegas Ficky dalam orasinya.

Sementara itu, seorang fungsionaris partai pengusung pasangan Syampurno, Risman yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Patriot Sumut kepada Sumut Pos menuturkan, sejak menjadi Plt Gubsu Gatot tidak mampu membangun komunikasi dengan partai pengusungnya. Apa yang dilakukan partai pengusung, dikatakannya, tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mengingatkan Gatot.

“Kita tidak minta proyek, kita tidak minta apa-apa dan tidak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya sekedar mengingatkan. Dulu zaman Bang Syamsul, hubungan komunikasi berjalan baik. Tapi sekarang, mau jumpa saja susah. Macam betol aja dia (Gatot, Red). Dia Plt, kenapa seperti itu. Komunikasinya tidak luwes,” tegasnya.

Mengenai tuntutan pencopotan jabatan Plt Gubsu, Ridwan menjelaskan, tidak ada aturan yang bisa mencopot jabatan Plt Gubsu. Namun, bila apa yang dilakukan oleh partai pengusung tidak digubris, maka akan ada tekanan-tekanan lain yang akan dilakukan.

“Kita tahu aturan. Tidak ada aturan mencopot Plt Gubsu. Tapi, kalau upaya untuk mengingatkan itu, tidak juga digubris, kita punya tekanan-tekanan lainnya. Ini semua untuk kekondusifitasan di Sumut. Kalau Sumut kondusif, pasti tidak ada ajuan interpelasi, tidak ada mutasi. Masyarakat ingin nyaman, pejabat ingin nyaman, PNS ingin nyaman. Tidak ditakut-takuti dengan mutasi,” tegasnya.

Risman yang mengaku tengah di Jakarta mengatakan, berdasarkan kabar yang didengarnya, surat jawaban sebagai dasar pemutasian pejabat eselon III yang diajukan Plt Gubsu ke Mendagri, sampai saat ini belum diterima Mendagri. Kabar lainnya yang berhembus, sambungnya, saat ini sudah tersiar kabar akan ada rencana pemutasian terhadap pejabat eselon II. “Saya lagi di Jakarta. Nanti saya pulang, akan kita gelar konfrensi pers lagi. Banyak yang akan diungkapkan,” akunya.
Soal mutasi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengungkapkan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Dan perlu proses sebagai wahana pertimbangan, terutama di Sumut yang dijabat oleh seorang Plt. Maka dari itu, PNS di Sumut, tidak perlu risau dan khawatir atas isu atau informasi mutasi. “Menyangkut mutasi PNS di Sumut, itu akan dibahas secara internal dengan Plt Gubernur Sumut. Dan nantinya, bertujuan untuk perbaikan dan pembenahan,” kata Diah Anggraini usai membuka acara Musyawarah Provinsi Sumatera Utara (Musyprovsu) Korp Pegawai Negeri (Korpri) ke III, di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (2/11).

Dijelaskannya, pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Saat ditanya mengenai pemutasian yang telah dilakukan oleh Plt Gubsu, apakah pejabat-pejabat lama bisa ditempatkan kembali di jabatan semula? Mengenai pertanyaan itu, Diah mengatakan, tidak boleh ada saling salah menyalahkan. “Saya tidak bilang ada sistem menganulir atau mengangkat pejabat yang lama dan sebagainya. PNS tidak usah khawatir, saya adalah pembina kepercayaan tingkat nasional. Tidak boleh saling menyalahkan, kita harus ada kebersamaan. Soal penempatan dan sebagainya, ini kan masalah internal kami. Pokoknya kalau ini sudah selesai, nanti kita akan jumpa pers,” bebernya.
Diah Angraeni pada kesempatan itu pula menyatakan, PNS harus mempertahankan netralitas dan bukan untuk kepentingan politik. “PNS itu adalah mitra, tidak untuk diperalat oleh parpol apa pun. Jadi, bila ada PNS yang masih merasa bagian dari anggota parpol atau bertindak sebagai alat kepentingan parpol, mau tidak mau, senang atau tidak senang, silahkan mundur (dari PNS) jika keberatan,” tegasnya.

Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya mengatakan posisi Korpri sangat strategis jika dimanfaatkan dengan baik. Terutama dalam menstimulus gairah pertumbuhan perekonomian di daerah dan Sumut. “Inilah yang seharusnya menjadi fokus peran dan fungsi Korpri dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi,” ujar Gatot.(ari)