27 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Home Blog Page 14386

Benahi Terminal Amplas Dishub Ditenggat Sepekan

Polresta Medan Desak Pemko

MEDAN- Untuk menertibkan terminal liar, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mendesak Pemko Medan untuk segera memperbaiki fasilitas di Terminal Terpadu Amplas dan Pinang Baris. Pasalnya, fasilitas yang ada di terminal saat ini seperti plang rambu-rambu lalulintas, drenase, jalan di terminal yang rusak, lampu penerang dan plang jurusan trayek kondisinya cukup memperihatinkan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Polresta Medan dan Dishub Medan dengan 40 pengusaha angkutan umum yang digelar di Aula Bayangkari Polresta Medan, Jumat (11/11) pukul 09.00 WIBn
Dalam pertemuan itu, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengungkapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap pengemudi angkutan umum dan segera melakukan penertiban terminal liar yang masih beroperasi di sejumlah ruas jalan di Medan.

“Kami akan menindak pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal liar,” ungkap Tagam. Namun sebelum melakukan penindakkan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan umum tersebut, dia meminta agar seluruh fasilitas di Terminal Terpadu Amplas dan Pinang Baris segera dibenahi.

Pasalnya, minimnya fasilitas yang ada di kedua terminal tersebut membuat pengemudi angkutan umum dan penumpang enggan masuk terminal. “Keluhan pengusaha dan pengemudi kenderaan umum akan saya sampaikan kepada Wali Kota Medan. Kemudian, kepada Dinas Perhubungan untuk segera melakukan pembenaan sarana dan prasana terminal, pembenahan terminal diberi waktu selama satu minggu,” kata Tagam.

Untuk melihat realisasi pembenahan fasilitas terminal tersebut, Tagam mengaku akan melakukan peninjauan ke terminal Amplas pada Jumat (18/11) mendatang. “Saya akan melakukan peninjauan pembenaan fasilitas terminal Jumat pekan depan,” ungkapnya.

Jika fasilitas terminal sudah dibenahi, kata Tagam, tidak ada alasan lagi bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum untuk mencari sewa di terminal liar. “Setelah dilakukan pembenaan, saya akan langsung memimpin penindakkan tegas terhadap terminal liar, Senin (21/11) mendatang,” ungkapnya.

Tagam mengungkapkan, semua ini dilakukan karena melihat dan dengar keluhan masyarakat terhadap lalulintas yanng macet akibat terminal liar. “Hal ini kita lakukan demi kelancaran lalulintas di Kota Medan,” ujarnya.

Selain menertibkan terminal liar, Polresta Medan akan melakukan pemeriksaan terhadap izin trayek dari angkutan umum plat hitam. (mag-7)

Kecamatan Juga Dievaluasi

BPK RI Evaluasi Disdukcapil Selama Sebulan

MEDAN- Sejak Senin (7/11) lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan evaluasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Evaluasi ini dilakukan guna mencari permasalahan yang terjadi dalam pelayanan e-KTP di Kota Medan.

“Selama satu bulan BPK RI melakukan evaluasi soal pelayanan e-KTP di Disdukcapil Medan. Mereka mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelayanan e-KTP di seluruh kecamatan,” kata Inspektorat Pemko Medan Farid Wajedi, di Balai Kota, Jumat (11/11) siang.

Selain melakukan evaluasi di kantor Disdukdukcapil, tim BPK RI ini juga akan turun ke kecamatan-kecamatan guna melihat langsung seperti apa pelayanan e-KTP kepada masyarakat. “Selain di Medan, mereka juga turun ke seluruh daerah di Sumut,” jelasnya.

Sementara Kadisdukcapil Kota Medan Darusalam Pohan yang dikonfirmasi terkait evaluasi yang dilakukan BPK RI di kantornya, mengaku belum bisa memberikan jawaban. “Kalau apa saja yang dikerjakan BPK langsung saja tanya mereka, jangan tanya sama saya. BPK sampai saat ini masih melakukan evaluasi, mencari tahu apa saja yang menjadi kendala dengan kekurangan perangkat di kecamatan,” terangnya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Kota Medan Landen Marbun mngaku tak tahu pasti untuk apa tim BPK RI itu datang ke Disdukcapil. “Kita belum tahu apa maksud kedatangan BPK ke Disdukcapil. Nanti Komisi A akan mencari tahu,” kata Landen Marbun.

Sebelumnya, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menjelaskan, kedatangan tim BPK RI tersebut untuk mencari tahu kendala yang menjadi permasalahan dalam pelayanan e-KTP  “BPK pusat sedang melakukan evaluasi di Disdukcapil mengenai e-KTP. Mereka mencari permasalahan yang terjadi terhadap pelayanan e-KTP yang masih banyak ditemukan kendala dengan kurangnya pernagkat yang direncanakan oleh pusat,” ujarnya.

Dikatakannya, selain melakukan pemeriksaan terhadap data jumlah penduduk di Kota Medan, BPK juga melakukan pengecekan bagiamana keinerja Disdukcapil hingga sampai ke kecamatan dalam menerapkan pelayanan e-KTP, apakah sangat bagus atau tidak. “Kenapa BPK yang turun, karena mereka mau mengaudit dan mengecek dari data dan kinerja Disdukcapil Kota Medan, apakah bagus yang rencananya akan dimasukkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai bentuk laporan, apakah ditemukan kekurangan yang akan segera dibenahi karena anggrannya sangat besar untuk e-KTP ini,” jelasnya.

Camat Medan Denai Edi Mulya Matondang mengatakan, Selasa (8/11) lalu, perangkat yang selama ini belum bisa dioperasikan, kini sudah bisa digunakan. “Sudah bisa beroperasi. Kemarin, perangkat itu tidak terpakai karena sama sekali tidak bisa digunakan,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Edi, perangkat yang digunakan sudah dua unit dan sudah bisa mengantisipasi membeludaknya antrean warga wajib e-KTP. “Membeludaknya jumlah wajib e-KTP yang antre, terpaksa kita layani sampai malam, pukul 00.00 WIB dengan berkordinasi ke kelurahan dan kepling,” bebernya.(adl)

Rahudman Wujudkan Pemerintahan Berkualitas

Dari Ceramah Diklatpim III Hingga Peduli Lingkungan

Untuk mendapatkan jabatan eselon dua dan tiga yang benar-benar berkualitas serta  mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab, Pemko Medan memutuskan setiap calon pejabat harus melalui fit and proper test yang bekerjasama dengan  perguruan tinggi.

Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM saat memberikan kuliah umum kepada 28 peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) III Pemko Medan di Gedung P4TK Helvetia, Medan,  Rabu (9/11).

Dalam pemaparannya, dia menyebutkan untuk mendapatkan jabatan eselon harus dilalalui test yang ketat seperti fit and proper test. Langkah tersebut dilakukan agar pejabat yang ditempatkan benar-benar  memenuhi standar.  “Artinya, pejabat itu harus memenuhi standar kemampuan, loyalitas serta standar latar belakang pendidikan,” sebutnya dihadapan 28 peserta Diklatpim III Pemko Medan.
Selain fit and proper test,  sebutnya penetapan pejabat harus didukung pendidikan penjenjangan yang diperlukan untuk mendasari pemahaman calon pejabat. Seperti bersangkutan tentang manajemen pemerintahan yang lebih baik pada masa mendatang.

“Jadi kita ke depan harus lebih selektif dalam menetapkan pejabat. Artinya, penetapan pejabat tidak semata hanya mengandalkan pangkat dan golongan semata. Kami ingin mendapatkan pejabat berkualitas, profesional  dan mampu menjadi pemimpin yang baik di lingkungan tugasnya masing-masing,” katanya.

Dia menyatakan sangat mendukung penuh digelarnya Diklatpim III. Sebab, diklat itu termasuk bagian pendidikan penjenjangan. Dalam diklat tersebut, para peserta bisa memperluas wacana berpikir sehingga semakin tajam dalam menganalisa suatu masalah dan berani melakukan inovasi. Selain itu, harus bisa menjadi manajer yang baik dalam mengelola maupun mengambil kebijakan di lingkungan dinas atau sekretariat.

Rahudman berpesan seluruh peserta sebaiknya mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa disiplin. Serap semua materi yang disampaikan, sehingga menjadi bekal berharga untuk diterapkan ketika menjalankan tugas.

“Kepada Baperjakat untuk menjadikan para peserta yang mengikuti pendidikan penjenjangan ini sebagai acuan dalam penentuan jabatan,” ucapnya.

Sumut Pos dan Pemko Medan Peduli Lingkungan Terpisah, Jumat (11/11) pagi, surat kabar Harian Sumut Pos bersama Pemko Medan melaksanakan penanaman pohon Mahoni di areal perkuburan muslim Jalan Mukhtar Basri, Medan Timur.

Pada penanaman itu, Pemimpin Umum/Pimpinan redaksi Harian Sumut Pos Zulkifli Tanjung memulai penanaman pohon, yang dilanjutkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Pemko Medan, M Sofyan dan Camat Medan Timur, Parulian Pasaribu disaksikan 11 lurah dan Muspika.

“Acara ini konsisten dan tetap berlanjut setiap minggu membantu Pemko Medan menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan taman-taman lingkungan dan jalur hijau,” katanya.
Camat Medan Timur Parulian Pasaribu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sumut Pos yang ikut peduli kepada lingkungan. “Terimah kasih kepada Sumut Pos yang ikut peduli dengan penghijauan di Kota Medan dengan turun bersama pemerintah melakukan penanaman pohon,” ujarnya. (adl)

Percepat Penyaluran Beasiswa Miskin

Molornya penyaluran beasiswa bagi siswa miskin tingkat sekolah dasar, menunjukkan kalau pejabat bersangkutan tak serius memajukan pendidikan di Sumut. Apalagi, molornya penyaluran beasiswa tersebut diduga karena kesibukan pejabat di Disdik Sumut sehingga berkas administrasi terbengkalai.

Seharusnya, beasiswa ini secara simbolis diserahkan pada 1 November, namun diundur hingga 9 November. Namun, para siswa kembali dikecewakan dengan diundurnya kembali jadwal penyaluran beasiswa tersebut hingga 15 Nopember mendatang.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Ibnu Hajar menilai, ada ketidakbenaran dalam mekanisme penyaluran beasiswa tersebut. Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan Sumut Pos Kesuma Ramadhan.

Bagaimana Anda menyikapi molornya penyaluran beasiswa bagi siswa miskin tingkat SD ini?
Saya menilai, para pejabat belum penuh mementingkan dunia pendidikan. Seharusnya, penyaluaran beasiswa tetap berjalan walaupun dengan penyerahan secara simbolis. Meskipun jumlah bantuan berupa beasiswa itu tidak besar, namun diyakini sangat dibutuhkan oleh siswa yang memang dianggap tidak mampu.

Seperti apa langkah yang tepat yang harusnya dilakukan?
Pemerintah seharusnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Jika atasannya sibuk, penyaluran bisa dilakukan dengan memberikan wewenang kepada bawahannya selama hal tersebut tidak melanggar aturan.

Jadi, Anda menilai jika sejauh ini kesibukan pejabat tidak layak untuk dijadikan alasan?
Seharusnya alasan ini jangan dikemukan, seperti kita ketahui, bantuan pemerintah ini untuk mempermudah para siswa mengikuti pendidikan agar tidak ada lagi ada alasan seorang siswa tidak sekolah karena ketiadaan biaya. Meskipun nilainya hanya Rp360 ribu per tahun, atau per bulan Rp30.000, setidaknya dana tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan siswa agar bisa bersekolah.

Menurut Anda, apakah keterlambatan penyaluran ini ada unsur kesengajaan untuk mencari keuntungan, seperti membungakan uang yang nilainya mencapai Rp43,8 miliar?
Kalau untuk masalah ini, inspektorat yang memiliki wewenang untuk memeriksanya, karena kita tidak ingin berbicara tanpa ada bukti. Tapi, bagaiamanapun juga kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat.

Menurut Anda mekanisme bagaimana yang seharusnya dilakukan?
Mekanisme yang fleksibel, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, selama bisa diwakilkan kenapa harus diundur. Seperti sebuah filosofi lebih cepat kan lebih baik. Kalau semua prosedur harus one show one man, kan jadi repot.
Mengingat lembaga pendidikan adalah indikator pelayanan prima dalam prakteknya prosedural harusnya bisa difleksibelkan. (uma)

Uang Cicilan Kredit pun Digelapkan

Ada-ada saja kelakuan Paul Andreas (38), warga Jalan Jalak II, Perumnas Mandala, yang bekerja sebagai debt collector ini. Disuruh menagih uang kredit sepeda motor kepada konsumen, dia malah menggelapkan uang tersebut. Akibatnya, dia dilaporkan ke Polresta Medan dan kini mendekam di sel Mapolresta Medan Menurut Ferdinan (30), kepala Bagian Marketing Outlet Krakatau Sinar Mas Jalan Sidorukun, Krakatau, dia terpaksa melaporkan Paul karena uang kredit sepeda motor yang harus disetorkannya ke perusahaan tak kunjung diberikan. Namun saat dicek ke konsumen, uang kredit tersebut sudah dibayarkan kepada Paul.

“Cuma dua unit yang ditagihnya, yang lainnya belum. Merasa curiga, kami pun mengecek kepada konsumennya. Ternyata sudah 6 konsumen yang telah membayar kepada Paul,” terang Ferdinan.
Tak senang dibohongi, Ferdinan lalu membuat pengaduan ke Polresta Medan. Mendapat laporan tersebut, personel Polresta Medan langsung meringkus Paul di rumahnya.

Menurut pengakuan Paul, dia nekat menggelapkan uang kredit sepeda motor itu karena sedang ribut dengan istrinya. Sehingga, bapak dua anak ini butuh biaya untuk keperluan sehari-hari.(eza/smg)

Bukan Angka Baik

Fenomena 11-11-11

APA makna di balik angka 11-11-11 ? Dan apa yang spesial di tanggal 11-11-11?
Mari kita simak analisis dari pakar Numerologist (pakar yang mencari arti mistis di balik angka-angka).

Pada abad pertengahan, numerologists percaya semua nomor memiliki arti. Kata-kata seorang pakar abad ke-16, Petrus Bungus, angka 11 tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang transenden atau mistis (divine things). Karena angka 11 terjebak antara nomor 10 dan 12 yang diyakini sebagai angka istimewa.

“Angka 11 adalah bermakna kejahatan murni (pure evil), dan mewakili orang-orang berdosa. Artinya, bukan pertanda baik untuk 11 November 2011, tanggal ketika tiga 11 akan menyelaraskan untuk pertama kalinya dalam satu abad”, pendapat Bungus.
Berkaitan dengan pendapat Numerologist tersebut, saat ini ada sebuah film horor yang baru berjudul “11-11-11”.

Mengisahkan cerita menakutkan yang akan terjadi pada tanggal ini. Karakter film ini menyebutnya dengan istilah “fenomena 11:11,” kecenderungan untuk melihat jam lebih sering di 11:11 dibandingkan pada waktu hari yang lain.

Pada hari kesebelas dari bulan kesebelas tahun kesebelas, gerbang gelap (neraka) akan terbuka dan darah tak berdosa akan tumpah.

Fenomena 11:11 ini memang banyak dibincangkan dalam kehidupan nyata, banyak forum diskusi online yang mencari tahu apa arti dari nomor ini. Orang mengatakan mereka merasa dihantui oleh 11s, yang tampaknya menakutkan bagi mereka. Ada juga yang memaknainya sebagai tanggal yang tampak menyenangkan.

Di sisi lain, beberapa modern numerologists menganggap 11/11/11 menguntungkan, dan menurut sumber-sumber berita lokal di seluruh negeri, banyak pasangan telah merencanakan untuk menikah pada hari ini. Di Indonesia saja, hari ini di Jakarta akan ada 1000 pasangan yang akan menikah. Belum lagi di kota-kota lain.

Sementara itu, ahli Feng Shu Hui, Tommi mengatakan bahwa angka 1 itu bermakna bagus, karena merupakan starting dari semua angka yang ada. “Angka 1 itu bagus karena merupakan starting dari semua angka, apalagi tanggal saat ini yang banyak mengandung angka 1, berapa tahun sekali kita akan menemukan penanggalan dengan angka ini,” ujar Tommi.(mag-9/jpnn)

Mesrakan Kembali Hubungan TNI-Pers

Medan- Hubungan TNI, khususnya TNI AD dengan masyarakat pers di wilayah Kodam I/BB khususnya dan Indonesia pada umumnya, perlu dimesrakan kembali agar pertahanan negara terjaga secara utuh.

Hal itu dikemukakan Kepala Penerangan Kodam I/BB (Kapendam I/BB) Kolonel Kav Halilintar Sembiring SH saat bersilaturrahmi dengan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumut di Jalan Sena No 96-98 Medan, Jumat (11/11), sore.

Hubungan yang erat antara TNI dan masyarakat pers perlu dieratkan karena pada prinsipnya tugas dan tanggungjawab keduanya dalam pertahanan dan keamanan negara tidak jauh berbeda. “TNI AD memerlukan banyak informasi dari masyarakat pers untuk dianalisis dan selanjutnya dicarikan solusinya sehingga masyarakat merasa terlindungi,” ujar Kolonel Halilintar.

Sejak perang kemerdekaan hingga kini masing-masing pihak telah bersinergi, menjalin kemitraan serta saling mensupport untuk kesuksesan tugas. Kerjasama itu tak boleh ter putus dan harus dilanjutkan demi kepentingan bangsa dan negara, tambahnya Ketua SPS Sumut H Teruna Jasa Said yang menerima kunjungan silaturrahmi menyambut baik tawaran kerjasama yang disampaikan Kol Kav Halilintar.

Teruna yang didampingi Wakil Ketua Porman Wilson Manalu, H. Bahtiar Tanjung, Sekretaris H. Farianda Putra Sinik, SE Wakil Sekretaris Zultaufik Nst,  Bendahara Dessy Fifi Septiany, SH Komisaris M. Erwin Siregar dan Arifin Butar-Butar menawarkan kerjasama yang lebih konkret antara lain diskusi berkala dan peliputan kegiatan teritorial serta pembinaan masyarakat yang rutin dilakukan pihak Kodam I/BB.

“Sejak dulu kerjasama antara Kodam I/BB dengan masyarakat pers di daerah ini sudah ada, beberapa Kapendam sebelumnya pernah menjadi Ketua SPS Sumut. Hendaknya hubungan itu kita pelihara dan dilanggengkan,” kata Teruna yang penuh keakraban menyambut kedatangan rombongan Kapendam I/BB beserta rombongan.

Direktur Eksekutif SPS Sumut HM Zaki Abdullah dalam kesempatan itu menyampaikan, dalam era reformasi ini kerjasama TNI AD dengan perusahaan pers terus berproses dan perlu dirumuskan secara tepat agar berjalan secara profesional dengan tidak merugikan salah satu pihak. “Diantara institusi yang ada, TNI-AD termasuk yang dirasa paling mendukung kemerdekaan pers,” ucapnya.

Sementara itu, Kolonel Halilintar menyampaikan, dalam waktu dekat Pangdam I/BB akan menerima audiensi pengurus baru SPS Sumut yang terpilih dalam Muscab tanggal 19 Oktober lalu. Ikut mendampingi Kapendam I/BB saat bertemu pengurus SPS Sumut Kasi Penum Mayor Caj Makmun HT, Kasi Pensus Mayor Caj Wenrijal, Kasi Pensat Mayor Caj Nasli Siregar, Kaur Medmas Kapten Inf Yamin Sohar,  Katim Lipprod Kapten Inf Masniar, Kaur Anief Kapten Inf A Rajagukguk dan sejumlah staf lainnya. (rel/ade)

Perpustakaan Mampu Bangun Karakter Masyarakat

Gelar Buku, Budaya dan Teknologi 2011

Perpustakaan merupakan wahana belajar dalam mengembangkan potensi masyarakat. Selain itu, juga sebagai wahana untuk memajukan kebudayaan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Karenanya, melalui Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca, Pemprov Sumut hendak mengembangkan perpustakaan dan mengajak masyarakat mempererat hubungannya dengan perpustakaan agar upaya membangun kembali karakter masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Prov Sumatera Utara H Nurdin Lubis SH MM, mewakili Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pujo Nugroho ST, dalam sambutannya pada acara pembukaan Gelar Buku, Budaya dan Teknologi 2011 di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu (BPAD), Jumat (11/11) Dalam sambutannya, Nurdin Lubvis menyempatkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional (Perpunas) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang secara terus-menerus memberikan kontribusi maksimal dalam pengembangan perpustakaan di Sumatera Utara dalam penyediaan sarana dan prasarana.

“Dengan penyediaan sarana dan prasarana di seluruh jajaran kabupaten/kota oleh Perpunas dan ANRI, ikut meningkatkan fungsi perpustakaan serta pusat-pusat indormasi masyarakat sampai ke titik layanan terpencil sekalipun,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Dra Hj Lilik Soelityowati MM. Menurutnya, keberadaan perpustakaan di seluruh daerah saat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kemajuan demi kemajuan yang berkembang membawa  manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan bahwa lembaga perpustakaan keberadaannya sangat memberi inspiratif bagi kemajuan intelektualitas masyarakat kita. Tentunya ini tidak terlepas dari kerja keras bapak/ibu di badan/kantor perustakaan Provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, gelar buku, budaya dan teknologi ini menjadi tolok ukur keberhasilan badan perpustakaan Provinsi dalam menarik minat baca masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
Masih menurut Lilik, buku merupakan jendela dunia, maka pepatah ini wajib dipahami oleh kita semua termasuk mahasiswa dan pelajar yang merupakan calon intelektual dan dituntut untuk berwawan luas.

“Dengan demikian budaya baca masyarakat meningkat dengan harapan tanpa meniggalkan budaya Indonesia yang sudah diajarkan oleh pendahulu bangsa Indonesia,” terangnya.
Sebelumnya, kepala BPADSU H Nudin Pane SE MAP, melalui sekretaris BPADSU Drs Chandra Silalahi MSi mengatakan, pesta gelar buku, budaya dan teknologi diharapkan mampu menjadi penopang dalam peningkatan karakter bangsa demi kemajuan sebuah bangsa yang belakangan ini semakin mengendurnya karakter bangsa,” ungkapnya.(uma)

Sensasi 11-11-11

Mulai Nikah Massal hingga Kelahiran Massal

Mendapat angka cantik berharap meraih nasib yang baik. Setidaknya begitulah segelintir harapan orang pada tanggal 11, bulan 11 dan tahun 2011.

BERBAGAI peristiwa dan kegiatan mewarnai hari yang dianggap bersejarah oleh sebagian orang Jumat (11/11) kemarin. Seperti penikahan massal di Medan.

Sekitar 400 pasangan memutuskan menikah di Gedung Aceh Sepakat Medan.
Menurut pasangan dr Dewi Puspitasari dan Marwan Al Fajri, yang melangsungkan pernikahan massal mengatakan, pemilihan tanggal, bulan dan tahun dengan angka serba 11 itu, awalnya direncanakan oleh sang pengantin pria (Marwan), sedangkan pengantin wanita (Dewi) tidak menyadari penanggalan tersebut.

“Yang mencari tanggal dan segalanya itu suami, saya malah tidak menyadari makna pemilihan angka tersebut,” ucap Dewi yang merupakan putri bungsu dari Nasir Syarbaini, mantan Kepala BPS SU.
Marwan mengaku pemilihan tanggal dan bulan pernikahannya itu sudah ditentukannya sejak Maret lalu. “Ide untuk menikah pada tanggal 11-11-11 ini karena tanggalnya unik, lucu saja bila dilihat di surat nikah dan sertifikat nikah,” ujar Marwan, putra dari pasangan Asril Basrah dan Ratnawati Siregar.

Selain karena tanggal yang memiliki angka yang sama, tanggal kelahiran pasangan pengantin ini bila dijumlahkan sama dengan 11. Dewi lahir pada tanggal 8 Januari 1983 sedangkan Marwan lahir pada tanggal 3 Maret 1982, “Bila dijumlahkan tanggal kelahiran kita sama dengan 11, makanya saya setuju untuk menikah pada tanggal 11,” tambah Dewi.

Karena sudah merancakannya jauh hari, untuk mencari penghulu dan tempat melangsungkan pernikahan juga tidak terlalu rumit. Bahkan bisa dikatakan dipermudah. “Karena niat kita baik dan perencanaan sudah jauh hari, untuk mencari tempat dan penghulu juga dipermudah, tidak terlalu ribet seperti orang lain,” tambah Dewi.

Menikah ditanggal yang cantik, awalnya tidak terlalu istimewa, tetapi sejak digembor-gembor oleh media, menikah pada tanggal yang sangat jarang terjadi ini seperti memiliki sebuah sensasi yang berbeda. “Sensasi yang dirasakan dua kali lipat, pertama karena sensasi menikah yang umumya dirasakan oleh setiap pengantin, kedua karena nikahnya di tanggal yang sedang heboh dibicarakan orang,” ujarnya sambil tertawa.

Pernikahan yang identik dengan pesta kawinan, biasanya dilangsungkan pada hari yang sama dilaksanakannya pernikahan. Tetapi karena jatuh pada hari Jum’at, Dewi dan pasangan memutuskan untuk menunda pesta. “Kita hanya menikah pada hari ini (Jum’at, 11-11-11), sedangkan pestanya nanti hari Minggu,” tambah Dewi.

Membludaknya pasangan yang memutuskan menikah pada tanggal 11 kemarin, juga dirasakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Untung Nasution. Ia menyatakan pada tanggal tersebut ada sekitar 17 pengantin yang memutuskan untuk menikah.

Tetapi karena keterbatasan waktu yang dimilikinya, tidak semua acara sakral ini ditanganinya sebagai penghulu. “Tidak semua yang menjadi penghulunya saya, dibagilah dengan kawan yang lain, tetapi saya akui pernikahan pada tanggal ini diatas rata-rata,” tambahnya.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap memberikan apresiasi terhadap banyaknya warga Medan yang menikah di tanggal 11/11/2011 dengan jumlah sebanyak 475 pasangan.

“itu kan keistemewaan yang menganggap mempunyai makna, bagi umat islam sama saja itu bagaimana kita menjalani hidup dengan baik. Tapi yang jelas, kota Medan hampir 475 pasangan yang menikah di hari ini, Jumat (11/11),” kata Rahudman di Kantor Kota.

Dikatakanya, bagi warga Medan yang menikah hari ini, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. “Tapi janganlah gara-gara mengejar tanggal itu, tapi yang menikah justeru belum siap,” ucap Rahudman.

Sementara, jumlah pasangan non islam yang mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) hanya 12 pasangan pada hari ini juga dengan rincian beragama kristen 10 pasangan (pribumi) dan yang beragama Buddha 2 pasangan (tionghoa). “12 pasangan ini merupakan pasangan yang menikah hari ini dan langsung mencatatkan pernikahannya hari ini juga,” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Medan, Darussalam Pohan. (jon/mag9/mag10)

Hakim Diminta Vonis Mati

Pelaku Pembunuhan Pengusaha Ikan

MEDAN- Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diminta harus bisa membuktikan perencanaan pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan pengusaha ikan Belawan. Bukan sebaliknya, terpaku isu ketidaksengajaan pembunuhan. Karena hal itu berdampak kepada tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan nantinya.

Demikian dikemukakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuriono SH M Hum dan Ketua Dewan Penasehat Peradi, SM Hasugian SH dan Ketua DPD Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), Drs Parlin Sihotang  kepada wartawan, Jumat (11/11).

Nuriono menyampaikan, pembunuhan pengusaha ikan Kho Wito alias  Awie dan istrinya, Dora Halim dilakukan sangat sadis. Dilakukan dengan cara memberondong pakai senjata api, dan atas perencanaan yang diduga lawan bisnisnya.

“Pembunuhan terhadap Awie dan Dora sangat sadis, karena melibatkan orang asing sebagai pelakunya. Karena itu, pelakunya harus dihukum maksimal,” ucapnya.
Dia berhar apaarat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim, yang menangani perkara pembunuhan Awie dan Dora tidak mudah tergiur untuk mempengaruhi tuntutan atau putusan para terdakwa, Sun Ang dan An Ho.

“Kami tak ingin ringannya hukuman para terdakwa menjadi lahan empuk bagi kejahatan internasional, dan kami minta hargailah polisi yang sudah mengungkap kejahatan, yang melibatkan ortang asing ini. Hal ini agar polisi tetap semangat mengejar kejahatan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Parlin mengharapkan  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan hakimn PN Medan diharapkan bisa membuktikan perencanaan pembunuhan terhadap Awie dan Dora berdasarkan fakta dan bukti, yang terungkap dipersidangan. Sebab, pembunuhan pengusaha ikan itu sudah melibatkan warga negara asing sebagai pembunuh bayaran.

Dia memaparkan, kini ada kesan pembunuhan  yang diseret ke pengadilan bukan perencanaan pembunuhan Awi dan Dora, melainkan ada unsur ketidaksengajaan. Maksudnya, pembunuh menghabisi ayah Awie, ternyata mengena anaknya Awie dan Dora. Nyatanya di persidangan ayah korban bilang antara Awie dengan terdakwa Sun Anlang sudah saling kenal, karena sama-sama pengusaha ikan. Bahkan pernah berselisih paham.
“Itu artinya antara terdakwa Sun Anlang dengan korban saling mengenal dan pernah kerjasama bisnis,”ujarnya.

“Saya menduga korban Awie adalah target atau orang yang diinginkan para pembunuhnya,”ujarnya sembari mengatakan, jika alibi itu benar, maka pembunuhan terhadap Awie dan Dora ada unsur kesengajaan, bukan karena ketidaksengajaan,”lanjutnya.

Parlin menyebutkan, Jaksa Penuntut Umum(JPU) dan hakim yang menyidangkan terdakwa Sun Anlang dan Angho tak terpaku isu yang mencuat seolah-olah pembunuh Awie dan Dora karena ada unsur ketidaksengajaan. Tapi harus menggali dan mengungkap jaringan pembunuhan yang melibatkan warga asing. “Saya menduga pembunuh Awie dan Dora merupakan sindikat dan pembunuhan korbannya telah direncanakan secara matang,”sebutnya.

Lebih lanjut, Parlin berharap apabila sudah cukup bukti perencanan pembunuhan terhadap Awie dan Dora, JPU dan hakim jangan ragu-ragu menuntut dan menghukum para pembunuhnya dengan hukuman seumur hidup.  Tujuannya agar memberi efek jera bagi para terdakwa.

Sementara itu, SM Hasugian SH menyebutkan kejahatan internasional harus diungkap secara jelas, termasuk actor intelektual dan eksekutor, yang diduga diimpor dari Malaysia. Bila dua dari 9 pelakunya sudah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri (PN)Medan, sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terdakwa, bukan hanya hukuman mati.
“Kita ingin para terdakwa bisa mengungkap siapa aktor intelektual dari pembunuhan suami -istri itu,”ujarnya. (rud)