25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14395

KONI Medan Gelar Pelatihan

MEDAN- Sebanyak 80 atlet mengikuti Pelatihan Penanggulangan Cedera Pada Olahraga yang digelar KONI Medan  24 sampai 19 Oktober di Fakultas Ilmu Kepelatihan Unimed, Medan. Pelatihan dibuka Ketua Umum KONI Medan Drs. H. Zulhifizi Lubis, didampingi Dekan FIK Unimed Drs. H. Basyaruddin Daulay, MPd, kemarin (24/10).

Ketua Panpel Suryadi SE didampingi Wakil Ketua Suharjo MPd menyebutkan, pelatihan merupakan program lanjutan dari KONI Medan untuk para pelatih dari Pengcab olahraga di daerah ini.

“Pelatihan kali ini menitikberatkan soal penanggulangan cedera pada atlet, dengan menghadirkan pemateri dari Lankor (Lembaga Akreditasi Nasonal Keolahraga), dan juga dari Unimed,” ucap Suryadi.

Pemateri dari Lankor yang hadir, sebutnya, antara lain dr. Imam Hariadi, MKes, Prof. Hussein Argasasmita, MA, DR. dr BM Woro Kushartini, MKes, serta dr. Sanusi Hsb MKes, dr. Zulfahri AIFM dan Simon Sinuhaji, ketiganya dari Unimed.
Ketua KONI Medan Drs. H. Zulhifzi Lubis dalam kata sambutannya sebelum membuka pelatihan mengatakan, kegiatan merupakan program KONI Medan dengan peserta pelatih-pelatih utusan dari Pengcab olahraga.

“Kita berharap para peserta bisa menyerap ilmu yang didapat dan menerapkannya saat menjalankan program-programnya. Kita berharap peserta untuk sungguh-sungguh mengikutinya. Apalagi dari informasi yang didapat, Medan merupakan satu-satunya KONI Kabupaten/Kota dan bahkan Provinsi yang pernah menggelar kegiatan ini,” ungkap Zulhifizi Dekan FIK Drs. H. Basyaruddin Daulay, MPd dalam sambutannya mengatakan, pelatihan yang digelar KONI Medan ini sangat penting, mengingat tugas pelatih yang memang berat termasuk harus menanggulangi cedera si atlet selama ditanganinya saat berlatih.

“Sesungguhnya para atlet itu paling takut kena cedera, karena begitu terkena cedera trauma yang diakibatkan sangat sulit dihilangkan,” ungkap Basyaruddin.

Dalam kesempatan ini, dia juga memuji program-program KONI Medan dalam mewujudkan komitmen membangun olahraga di daerah ini. Karena, ternyata pelatihan yang digelar KONI Medan ini adalah satu-satunya dan yang pertama digelar pihak KONI di daerah.
“Tadi saya berdialog dengan dr. Imam Hariadi dari Lankor, dan beliau menyatakan apresiasi dan rasa kagumnya kepada KONI Medan,”  ucap Basyaruddin. (omi)

Dipecundangi PSBL

MEDAN-Ujicoba antara PSMS kontra PSBL memberi satu pelajaran berharga bagi punggawa PSMS, setelah kemarin (25/10) di Stadion Teladan Medan dipecundangi PSBL Langsa dengan skor 0-2.

Dua gol kemenangan PSBL dicetak Putra pada menit ke-20 dan Wahyu pada menit ke-41.

Dari 90 menit waktu normal, praktis hanya ada lima peluang matang yang diperoleh PSMS. Namun, itu juga tak membuahkan hasil. Memang sama sekali permainan anak-anak asuhan bakal asisten pelatih Suharto dan
Roekinoy ini tak memperlihatkan permainan taktis.

Pada pertandingan itu pemain PSMS terlalu banyak “menggoreng” bola, sehingga gampang dimentahkan anak-anak PSBL yang bermain sangat kompak, baik saat menyerang maupun ketika bertahan. Pressure yang dilakukan para pemain PSBL sangat mempersulit pergerakan pemain PSMS.

Selama 90 menit waktu normal, Saha yang diharapkan dapat memberi kontribusi gol kepada PSMS tak terlihat di Stadion Teladan. Informasi yang didapat ternyata Saha meminta ijin pulang ke Jakarta dengan alasan yang tak diketahui.

Permainan buruk PSMS, menurut Suharto karena anak asunya tidak menjalankan instruksi yang diberikannya. “Masih banyak kekurangan di sana-sini. Di lini belakang masih gamoang diterobos, sementara lini tengah minim suplai bola ke garis depan permainan,” sesal Suharto.

“Sebenarnya pada ujicoba kali ini bukan perkara menang atau kalah, tapi lebih dari itu, yang terpenting adalah sejauh mana pemain mengaplikasikan strategi yang telah disusun sebelum pertandingan dimulai, ataupun saat berlatih,” tambah Suharto lagi.

Sementara itu pelatih PSBL Amrustian mengakui anak asuhannya bermain taktis. “Mereka bermain cukup lumayan. Itu saja,” ujarnya.

Terkait kekuatan PSMS sekarang ini Amrustian tak ingin berkomentar banyak. “Yang ingin saya tekankan, PSMS ini jangan dihujat-hujat lagi. Pengurus yang ada saat ini harus kita dukung. Kalau tidak, mau dibawa kemana PSMS ini nantinya,” kata Amrustian lagi. (saz)

Pelabuhan Belawan Diperluas 2012

MEDAN- Dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), salah satunya yaitu, perluasan Pelabuhan Belawan yang akan direncanakan pada 2012 mendatang.
Perluasan Pelabuhan ini rencananya akan menghabiskan dana sekitar Rp830 M, dengan jangka waktu pembangunan mulai 2012 hingga 2014 mendatang.

Pelindo, sebagai pelaksana dan pengembang kawasan Belawan, dipastikan akan bekerja sama dengan pihak swasta sebagai ekor atau penggerak. Sedangkan Pelindo sebagai wakil pemerintah. “Perluasan Pelabuhan Belawan ini, segera dibangun. Pelindo yang akan menggerakkan perluasan dengan menggunakan dana pemerintah dan swasta,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga, Selasa (25/20).
Menurutnya, konsep MP3EI yaitu, kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah. Karena itu dalam pembangunan ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri.

Diperkirakan, perluasan pelabuhan ini tidak akan mendapat kendala berarti, seperti pembangunan jalur kereta api Medan-Binjai, Medan-Kualanamu, dan Medan-Tebing Tinggi. “Perkiraan untuk perluasan Pelabuhan Belawan tidak akan mengalami kendala seperti pembangunan jalur kereta api, karena tidak ada pembebasan lahan,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Untuk Sumut sendiri, kata Chaidir Ritonga, salah satu pembangunan MP3EI ini sudah dilaksanakan di Sei Semangke, dimana pihak swasta PTPN 3 telah menanam investasi sebesar Rp400 M, sedangkan untuk investor asing, beberapa perusahaan swasta seperti Unilever tertarik untuk menanamkan modalnya di proyek ini sebesar Rp5 T. “Unilever sudah menyatakan kesediannya di Sei Mangke dengan nilai Rp5 T,” ujar Chaidir.

Sedangkan untuk pembangunan jalan, beberapa investor asing dari Malaysia, Cina dan Rusia sudah menyatakan kesediannya. Jalan Medan-Binjai investor dari Malaysia, Cina, dan Rusia bersedia untuk memberikan modalnya, dengan nilai nominal sekitar Rp1,5T. Sedangkan untuk jalan Medan-Kuala Namu, pihak investor asing juga menyatakan kesediannya.(mag-9)

Pemko Yakin Akhir Tahun Tuntas

21 Persil Lagi Belum Diganti Rugi

MEDAN- Upaya pendekatan yang dilakukan pihak kecamatan dan kelurahan serta tim apresial terhadap warga pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan fly over Simpang Pos, tampaknya membuahkan hasil. Perlahan namun pasti, satu per satu warga mulai mau menerima ganti rugi yang telah ditetapkan.

Kini tinggal 21 persil lahan lagi yang belum diganti rugi. Dari 21 persil lahan tersebut, 10 persil merupakan bangunan dan 11 persil lagi merupakan tanah kosong. Demikian diungkapkan Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri, kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (25/10).

Dijelaskan Syaiful, 21 persil lahan yang belum diganti rugi tersebut karena tim apresial masih kesulitan menemukan ahli waris pemilik tanah tersebut.

“Ada yang ahli warisnya tidak berada di Medan, seperti di Jakarta atau daerah lainnya. Tapi saya yakin, mereka mau menerima ganti rugi dan pembebasan lahan dapat selesai sebelum akhir tahun ini,” terang Syaiful.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) DPRD Medan Paulus Sinulingga menyarankan, agar Pemko Medan dan warga pemilik lahan dapat duduk bersama untuk membicarakan kembali masalah ganti rugi yang akan diberikan. Jika perlu, libatkan DPRD Medan untuk menjembatani persoalan tersebut.

Dikatakannya, permasalahan yang dihadapi warga adalah nominal ganti ruginya. Mungkin saja masyarakat yang memiliki 21 persil lahan tersebut menganggap ganti rugi yang diberikan masih belum sesuai seperti yang diharapkan.
“Proses ganti rugi ini harus dilakukan secara transparan, bangun komunikasi kepada warga secara persuasif. Kumpulkan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penyelesaian,” cetusnya.

Menurutnya, dalam sisi lain, masyarakat juga jangan melihat dari segi kerugiannya semata, tapi juga harus melihat dari dampak dibangunnya jembatan layang tersebut, sebab banyak keuntungan yang bisa diraih dari pembangunan ini, pertama kawasan tersebut tidak lagi macet, kemudian harga tanah juga akan mengalami peningkatan.
“Dengan kata lain, dampak pembangunan jalan layang ini akan memperoleh keuntungan bagi warga sekitar. Sebab dengan dibangunnya fly over di kawasan tersebut akan semakin maju. Sektor usaha perdagangan akan tercurah ke daerah itu, sehingga secara otomatis harga jual tanah juga akan mengalami kenaikan secara signifikan,” ungkapnya.(adl)

Pemerintah Siapkan Rp30 T untuk UKM

MEDAN- Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, pada 2012 mendatang, pemerintah akan menyediakan Rp30 T untuk UKM (Usaha Kecil Menengah). Dana ini naik sebesar Rp10 T dari tahun sebelumnya (2011). Adapun alasan pemerintah menaikkan dana untuk UKM, karena, hingga oktober 2011, dana yang terserap untuk UKM sudah mencapai Rp23 T.

“Keputusan untuk menambah pagu karena demand untuk tahun ini sudah tinggi, dan sudah mencapai target, bahkan lebih,” ujar Syarifuddin saat bersilaturrahmi ke Bank Sumut Pusat kemarin, (24/10).

Diakuinya, untuk mengurus UKM akan lebih berat dibandingkan dengan coorporate. Untuk UKM pekerjaan yang dilakukan harus mendetail, mulai dari skill ekonomi SDM harus tinggi, dan langsung kelapangan. Sementara untuk mengurus kredit coorporate, hanya dengan duduk tenang dan uang kembali.

Walau sangat sulit menangani dan mengurus UKM, tapi dipastikan kerugian yang ditimbulkan UKM sangat kecil dibanding dengan pengusaha besar. “Rasio kredit bermasalah (NPL) yang disumbangkan UKM sangat kecil, tidak mencapai 1 persen. Seperti saya, memiliki Badan Layanan Umum (BLU), NPLnya hanya 0,5 persen,” ujar Syarifuddin.
Contoh lain, sebutnya, dengan modal sebesar Rp500 juta, hanya bisa diberikan untuk 1 pengusaha makro, tetapi bila diberikan kepada UKM, modal tersebut bisa untuk 10 orang pengusaha. “Resikonya paling besar dimana?, yang 1 atau 10 orang?,” tanyanya. Usaha kecil menengah ini, menurutnya, banyak manfaat, salah satunya dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Apalagi usaha tersebut diberikan pada usaha yang produktif, yang minimal dapat menyerap tenaga kerja.
“Dengan modal Rp20 juta, dapat mnyerap tenaga kerja produktif minimal 20 orang, dengan kata lain, UKM juga dapat menurunkan pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hingga 2011 ini, UKM yang tercatat di seluruh Indonesia sekitar 53,8 juta unit UKM,” bebernya.
Untuk Sumatera Utara sendiri, sambungnya, pemberian KUR ini tidak maksimal. Karena kendala dari perbankan yang masih memberikan syarat yang sedikit memberatkan kreditur, dan bunga KUR yang termasuk tinggi. Beberapa bank malah memberikan bunga hingga 22 persen. Dari target 2,5 persen penyaluran KUR, Sumut hingga saat ini hanya merealisasikan sekitar 1,4 persen.

Sedangkan untuk penyaluran KUR ini, nantinya atau awal 2012, sebanyak 6 Bank Pemerintah dan 26 BPD. “Salah satu BPD tersebut adalah Bank Sumut, kita sudah lihat kosentrasi Bank Sumut untuk menyalurkan KUR,” ujar Syarifuddin. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumut, Gus Irawan menyatakan, sejak awal 2011, Bank Sumut sudah meminta agar dijadikan salah satu bank penyalur KUR, dan keputusan dari Menteri Koperasi dan UKM ini seperti angin segar untuk Bank Sumut.

“Sejak Maret 2011 kita sudah mohon agar dapat mejadi penyalur KUR, dan ini menjadi angin segar, karena kita sudah siap dengan 27 kantor cabang di Sumut,” ungkap Gus.(mag-9)

Komisi B Cuma Gertak Sambal

Soal Rekomendasi Pencopotan Kadisdik Medan

MEDAN- Rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan oleh Komisi B DPRD Kota Medan ternyata cuma gertak sambal. Pasalnya, saat diundang pimpinan dewan untuk membahas rekomendasi tersebut pada Senin (17/10) lalu, tak seorang pun anggota Komisi B yang hadir.

“Mereka sudah kita undang untuk membahas rekomendasi itu, tapi mereka tidak hadir. Untuk alasannya, silakan tanya ke Komisi B. Yang jelas pimpinan dewan sudah mengundang Komisi B,” kata Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin, Selasa (25/10).

Amiruddin juga mengakui, hingga kini pimpinan dewan belum menyampaikan rekomendasi Komisi B terkait pencopotan Hasan Basri tersebut kepada Wali Kota Medan. Pasalnya, menurut Amiruddin, rekomendasi yang diajukan Komisi B tersebut tidak dilandasi alasan yang kuat.

“Dalam surat rekomendasi yang disampaikan Komisi B itu tidak dilandasi alasan yang kuat.

Lagipula, urusan pencopotan Hasan Basri itu adalah hak prerogatif Wali Kota Medan,” tegas politisi Demokrat ini.
Untuk itulah, lanjut Amiruddin, secara pribadi dirinya lebih memilih masalah ini dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pembentukan Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011. Setelah itu, Pansus bekerja dan menindaklanjuti adanya dugaan manipulasi Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Kalau sudah diketahui permasalahan dari dugaan kecurangan PSB itu dan DPRD sudah punya bukti-bukti kuat, kita akan lebih mudah melangkah,” ungkapnya.
Sementara, saat akan dikonfirmasi ke Komisi B DPRD Medan, hanya Salman Alfarisi yang berada di gedung dewan. Namun ia enggan memberikan keterangan dan menyarankan wartawan koran ini untuk konfirmasi langsung ke Ketua Komisi B Roma P Simaremare.

Demikian juga dengan Sekretaris Komisi B Khairuddin Salim yang dikonfirmasi via ponselnya. Politisi Demokrat ini enggan memberi keterangan dan juga menyarankan wartawan koran ini mengkonfirmasi langsung ke ketua komisi. Sayangnya, hingga Selasa (25/10) sore pukul 18.00 WIB, ponselnya tak aktif.

Diketahui, Komisi B DPRD Medan telah melayangkan rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan pada akhir September lalu ke Ketua DPRD Kota Medan. Karena tak kunjung ada respon dari pimpinan dewan, pada Selasa (11/10) lalu, Ketua Komisi B Roma Simaremare bersama sekretaris komisi Khairuddin Salim, dan anggota komisi Syamsul Bahri, Bahrumsyah dan Muhammad Yusuf mendatangi ruang Ketua DPRD Medan guna menanyakan kelanjutan rekomendasi tersebut. Saat itu, Roma menyebutkan, Ketua DPRD beralasan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan DPRD lainnya.

Desakan atas pencopotan Hasan Basri ini terkait adanya siswa siluman yang masuk tidak melalui jalur penerimaan resmi, sebagaimana petunjuk teknis dan kesepakatan Komisi B DPRD Kota Medan dan Pemko Medan.(adl)

Utang Indonesia Tembus Rp1754,91 T

JAKARTA- Utang Pemerintah Indonesia terus membengkak. Hingga September 2011 utang negara mencapai Rp1.754,91 triliun atau naik Rp10,57 triliun dalam sebulan. Utang Agustus 2011 masih sekitar Rp1.744,34 triliun.

Jika dibandingkan dengan jumlah utang pada Desember 2010 yang sebesar Rp1.676,85 triliun, jumlah utang hingga September 2011 bertambah Rp78,06 triliun. Secara rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), utang RI juga naik dari 27,15 persen pada Agustus, menjadi 27,3 persen pada September.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman sebesar 69,15 miliar dolar Amerika dan surat berharga 129,75 miliar dolar AS. Jika menggunakan PDB Indonesia, maka rasio utang Indonesia per bulan September 2011 tercatat sebesar 27,3 persen.

Data ini sesuai dengan rilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (25/10).
Sebelumnya, Presiden SBY meminta agar persentase utang pemerintah terhadap PDB pada 2014, ditargetkan turun menjadi 22 persen. (net/jpnn)

Telkomsel Startup Bootcamp Buka Peluang Teknoprener Indonesia Go Global

Telkomsel hari ini mengumumkan pembukaan program inkubator pertama dan terdepan: ”Telkomsel Startup Bootcamp” untuk para penggiat bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kreatif serta inovatif agar dapat mewujudkan impian menjadi pebisnis berbasis dunia digital atau teknoprener yang kompetitif. 

Bermitra bersama SingTel Innov8 dan The Joyful Frog Digital Incubator (JFDI), Telkomsel akan menggelar “Telkomsel Startup Bootcamp” mulai tanggal 18-20 November 2011 di Jakarta. Workshop 3 hari ini akan menjadi ajang pelatihan bagi 100 peserta calon teknoprener muda dan pemula bisnis digital Indonesia untuk bersaing di level global dengan memberikan pengetahuan serta bimbingan intensif dari mentor-mentor yang merupakan ahli dalam aneka industri.

Peserta workshop akan dibagi dalam kelompok beranggotakan 3-5 orang. Masing-masing kelompok akan berkompetisi melalui presentasi rencana bisnis yang inovatif. Tim yang memenangkan kompetisi akan mewakili Indonesia dalam program JFDI-Innov8 2012 Bootcamp intensif selama 100 hari di Singapura. Program lanjutan ini dimulai bulan Januari hingga April 2012 dimana peserta diminta mengimplementasikan rancangan prototipe bisnis berbasis digital yang sebelumnya masih dalam bentuk proposal presentasi.

Telkomsel menyediakan apresiasi sebesar S$ 30.000 kepada tim yang akan mewakili Indonesias di JFDI-Innov8 2012 Bootcamp untuk mendukung implementasi dari rencana bisnis yang dibuat. Pada akhir program ini, 15 tim dari berbagai negara akan berlomba mempresentasikan hasil pengembangan rencana bisnis mereka di hadapan ratusan investor dari seluruh dunia.

“Sebagai operator seluler yang dipercaya oleh lebih dari 105 juta pelanggan di Indonesia, Telkomsel berkomitmen untuk selalu berupaya mengangkat potensi para calon wira usaha muda bidang TIK atau teknoprenur, khususnya dari komunitas digital agar dapat menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan telekomunikasi ter-update. Melalui kompetisi bertaraf internasional meliputi Regional Asia Pasifik, Telkomsel juga ingin membantu insan kreatif digital Tanah Air agar mampu bersaing serta memiliki nilai kompetitif yang tinggi di tataran global. Komitmen ini kami tuangkan dengan membawa pelatihan kelas dunia ke Tanah Air,” ujar Ririn Widaryani, Deputy VP Product Lifecycle Management Telkomsel.

Yvonne Kwek, CEO Singtel Innov8 menyampaikan, “Kami gembira bermitra dengan Telkomsel dalam menjalankan program Telkomsel Startup Bootcamp ini. Pemenang Bootcamp ini akan memperoleh pengalaman yang luar biasa dalam mengkristalkan dan menguji-cobakan ide-ide gemilang yang dimiliki serta kesempatan untuk memperolah akses dana awal untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kami dan Telkomsel juga ingin memainkan peran dalam membina para tim muda ini dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses pasar yang strategis bagi aplikasi digital dan jasa inovatif mereka untuk jutaan penduduk Asia Pasifik.”

Program Telkomsel Startup Bootcamp terbuka untuk 100 partisipan yang memiliki rencana ide bisnis berbasis digital. Program ini terbuka untuk mahasiswa dan karyawan yang berminat untuk membangun usaha sendiri. Media dan kelompok usaha kecil juga diharapkan dapat bergabung. Partisipan yang mengikuti workshop ini akan membaur dengan perserta lain dari berbagai disiplin ilmu baik individu yang mempunyai naluri bisnis maupun yang mempunyai kemampuan teknis aplikatif. Untuk memastikan kualitas Bootcamp selama tiga hari tersebut, Telkomsel mendatangkan ahli di bidang  startup bisnis digital yang berperan sebagai mentor dan membimbing masing-masing kelompok,  membangun produk, serta memberikan saran di luar produk seperti manajemen keuangan,  marketing, rencana investasi  hingga rancangan struktur organisasi. Akan dihadirkan pula pembicara ternama  dan juri berpengalaman di bidang startup digital.

Untuk mendaftar sebagai peserta ataupun mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Telkomsel Startup Bootcamp, peminat dapat melihat melalui website www.telkomsel.com/startupbootcamp. Pendaftaran dibuka hari ini hingga tanggal 11 November 2011

Dahlan Iskan Pangkas Birokasi ‘Berbelit’ di BUMN

JAKARTA- Belum sepekan aktif menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, kembali membuat gebrakan baru. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu, mengeluarkan kebijakan memangkas 18 birokrasi adiministrasi ‘berbelit’ dan inefisiensi, kepada jajaran komisaris dan direksi BUMN.
“Ada pengurangan birokrasi administrasi. Ada 18 kewenangan yang tidak lagi ada di Kementerian. Tadi sudah disepakati,” kata Dahlan Iskan, Selasa (25/10).

Dahlan menjelaskan, sebelumnya ke-18 kewenangan tersebut masih berada di Kementerian BUMN. Dengan adanya pengalihan tersebut, Kementerian BUMN berharap akan ada pengurangan rantai birokrasi dan administrasi di lingkungan BUMN.

Kendati tak hafal ke-18 kewenangan yang dilimpahkan tersebut, Dahlan mengungkapkan salah satunya menghilangkan penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP). (net/jpnn)

MP Siregar Ngaku Siap Mundur

Lagi, Puluhan Karyawan RSU Haji Medan Gelar Demo

MEDAN- Puluhan karyawan terdiri dari pegawai, perawat, supir, security dan managemen RS Haji Medan Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan kembali melakukan aksi, menuntut direktur rumah sakit itu mundur dari jabatannya, Selasa (25/10). Aksi yang digelar di depan ruangan direktur itu berlangsung tertib dan aman.

Puluhan karyawan RSU Haji Medan yang menolak Dr H MP Siregar menjabat Direktur RS Haji Medan selama 15 tahun berturut-turut langsung mendatangi ruangan direktur dan meminta pernyataan pengunduran diri dari Dr H MP Siregar.

Kepala Personalia RS Haji Medan M Hasby Tanjung yang juga ikut aksi menuturkan, aksi tersebut dilakukan dengan spontan oleh para karyawan yang merasa perlu dilakukannya perubahan di RS Haji Medan. “Tuntutan kita, agar Bapak Dirut segera mundur. Sekitar 80 persen karyawan menuntut agar dirut mundur, karena menginginkan perubahan. Beliau sudah lama menjabat sebagai dirut, sejak 1998,” kata Hasby didampingi Kepala Humas RS Haji Medan Fauzi.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, H MP Siregar menyatakan siap mundur dari jabatannya dan segera menemui Plt Gubsu Gatot Pudjonugroho sebagai ketua yayasan. “Direktur menyatakan sikap akan mundur, secepatnya menghadap Gubsu untuk menyatakan mundur,” ujarnya.

Ditambahkannya, semasa kepemimpinan H MP Siregar, kesejahteraan karyawan sedikit pun tidak ada menunjukkan perubahan. “Perubahan kepemimpinan, karena kebijakan direktur itu cenderung mengabaikan kesejahteran karyawan. Tidak hanya itu, kenaikan gaji juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, rumah sakit yang lain sudah ada mengalami kenaikan gaji, tapi kami tidak ada mengalami kenaikan gaji sedikit pun,” sebutnya.

Hasby mengaku, sejak menjabat sebagai direketur, MP Siregar hanya satu priode mengantongi SK resmi dari Gubsu. Untuk periode berikutnya, SK tersebut tidak diperpanjang hingga sekarang. Karyawan menilai, masa kepemimpinan MP Siregar tidak menunjukkan regenerasi. “SK pertama itu dari Gubsu Alm HT Rizal Nurdin. Periode selanjutnya tidak ada SK, tapi hanya surat tugas sampai pengurus yayasan mengangkat direktur definitif,” pungkas Hasby yang sudah bekerja di RS Haji sejak 1998.

Hasby Tanjung bersama dengan karyawan lainnya mengharapkan agar MP Siregar segera mundur dari jabatannya. “Harapan kami, agar Gubsu secepatnya mengangkat dirut yang baru. Paling tidak pelaksana tugas (Plt), dan Plt itu mau menerima masukan dari karyawan,” pungkasnya.

Sementara, H MP Siregar menuturkan, dia bersedia mundur dari jabatannya apabila ada permintaan dari Plt Gubsu Gatot Pudjonugroho selaku Pimpinan Yayasan. “Tunggu gubernur saja, kapan akan dipanggil,” ujarnya.

H MP Siregar menjelaskan, sebelum adanya permintaan mundur para karyawan, dirinya sudah mengajukan permohonan mundur dari jabatannya tersebut. Namun, hal tersebut tidak disetujui Ketua Yayasan. “Permasalahannya bukan terletak sama saya. Saya sendiri sebelumnya sudah lima kali mengajukan mundur dari jabatan, tapi tidak disetujui. Yang mengatur saya sebagai dirut itu yayasan, bukan saya yang mengatur yayasan,” jelasnya.
Disinggung mengenai keluhan karyawan tidak adanya peningkatan kesejahteraan, H MP Siregar langsung membantahnya. H MP Siregar menuturkan, silahkan bandingkan kesejahteraan dengan rumah sakit lain.(jon)