24 C
Medan
Friday, December 26, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14415

Ditutup dengan Keceriaan Fun Rally Wisata

Puncak Perayaan 10 Tahun Harian Sumut Pos

Keceriaan mengiringi Sumut Pos Fun Rally Wisata IV yang dilaksanakan Sumut Pos bekerjasama dengan IMI Sumut, dan sederet sponsor luar biasa, Minggu (23/10). Selain menyalurkan hobi reli wisata, juga sebagai ajang promosi lokasi pariwisata di Sumut.

Keceriaan satu dekade Harian Sumut Pos ini bahkan sudah terlihat sejak di Lapangan Merdeka Medan ketika hendak start. Peserta sudah hadir sebelum upacara pembukaan digelar. Ditemani snack yang sudah disiapkan panitia.
Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap MM yang membuka kegiatan bersama Kapoldasu Irjen Wisjnu Amat Sastro, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus, Dirut Bank Sumut Gus Irawan, Ketua Pengprov IMI Sumut Ijeck, dan unsur Muspida lainnya menyampaikan apresiasinya.

“Ini akan membuat wisata Kota Medan dan Sumatera Utara lebih semarak. Sumut Pos Fun Rally Wisata ini juga bermanfaat bagi generasi muda penggiat otomotif khususnya reli wisata untuk menyalurkan bakatnya. Dengan menghindari kegiatan-kegiatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain,” ucap Rahudman.

Pelepasan peserta Sumut Pos Fun Rally Wisata ini pun lebih semarak dari sebelumnya. Selain jumlah peserta yang membludak, baik dari kategori mobil yang diikuti 200 peserta juga kategori eksebishi sepeda motor sebanyak 500 peserta. Juga diramaikan dengan kehadiran Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Sumut, Xpedisi Trail Mania (Xtrim) Indonesia, Ruby Owner Club (ROC), Tirtanady Bikers Club, dan penampilan I Radarma dari Yon Zipur yang keluar sebagai Juara II pada festival Marching Band beberapa waktu lalu.

Seperti sebelumnya, setelah dilepas di Lapangan Merdeka Medan, peserta selanjutnya menempuh rute di seputar Kota Medan. Selanjutnya menuju Pegajahan dan Pasar Bengkel di Kabupaten Serdang Bedagai hingga finish di Theme Park, Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Sepanjang perjalanan peserta dituntut menyelesaikan permainan dalam bentuk kuis sembari memperkenalkan objek wisata. Seperti Pure Bali dan Pasar Bengkel sebagai wisata kuliner Serdang Bedagai.

Sesampainya di Theme Park, peserta pun dihibur penampilan komedi Jamal Cs dan Dynamic Band dan tentu saja bintang tamu Ita Purnamasari. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, peserta yang sudah membuat persiapan sebelumnya langsung bermain di berbagai wahana yang ada. Beberapa peserta bahkan turut menyumbangkan suara di atas panggung.

Keceriaan kian terlihat saat penampilan artis ibukota Ita Purnamasari yang datang bersama rombongan Bupati Serdang Bedagai Ir HT Erry Nuradi MSi. Enam lagu dibawakan cukup baik seperti Tua-Tua Keladi, Penari Ular, Sai Anju ma Ahu, Gantengnya Pacarku, Cintaku Padamu yang seolah mengajak bernostalgia ke masa lalu.

Bupati Serdang Bedagai Ir HT Erry Nuredi MSi berharap Sumut Pos Fun Rally Wisata ini berkelanjutan. Dengan demikian menambah kekompakan penggemar reli wisata dalam mengangkat objek pariwisata di Sumut. “Serdang Bedagai sendiri memiliki beberapa objek pariwisata seperti Pantai Si Pispis untuk pelaksanaan arung-jeram, bangunan bersejarah, kuliner, Theme Park sebagai wisata bahari di sepanjang 90 Kilometer panjang pantai,” tuturnya. (*)

Beasiswa Pelajar SD Miskin Cair

Awal Nopember Bisa Diambil

MEDAN- Dinas Pendidikan Provinsi Sumut akan menyalurkan beasiswa miskin murid Sekolah Dasar (SD) tahun 2011 senilai Rp43,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat. Dana tersebut bertujuan untuk mendorong siswa didik SD terus giat belajar serta mengantisipasi siswa putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan.

Itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut (Kadisdiksu) Drs Syaiful Syafri MM melalui Kabid Dikdas dan Pendidikan Layanan Khusus (PKL) Disdiksu Drs Henri Siregar MPd, kemarin.

Katanya, Beasiswa tersebut akan disalurkan kepada 121.936 siswa SD se Sumut yang direncanakan akan dicairkan pada 1 Nopember 2011 mendatang melalui Kantor Pos kecamatan terdekat di sekolah masing-masing di kabupaten/kota di Sumut.

Bagi setiap siswa SD penerima beasiswa miskin akan memperoleh Rp360 ribu per tahun yang diakumulasikan pembayarannya sekali setahun.

Beasiswa miskin itu akan diberikan kepada siswa yang membutuhkan bantuan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. “Adapun mekanisme penerimaan bantuan beasiswa miskin SD ini, Kemendikbud telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumut dengan Kanwil I PT Pos Indonesia Cabang Medan beberapa waktu lalu,” paparnya.

Dalam MoU tersebut, PT Pos Indonesia akan membagikan berupa wesel pos kepada setiap siswa SD penerima beasiswa miskin yang akan diterima kepala sekolah masing-masing di kabupaten/kota di Sumut.

Setiap siswa penerima beasiswa, lanjutnya, akan membawa wesel pos di kantor pos terdekat di kecamatan lokasi SD masing-masing sebagai bukti untuk disesuaikan data rekapitulasi yang telah diajukan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Selain beasiswa miskin, Kemendikbud juga memberikan bantuan bagi siswa berprestasi untuk merangsang siswa agar memiliki prestasi di sekolahnya.

“Disdiksu juga mengalokasikan bantuan beasiswa miskin untuk jenjang SMP dan SMA/SMK baik melalui APBN maupun APBD Provinsi Sumut,” imbuhmua.

Dana ini berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukkan bagi sekolah, maka bantuan beasiswa miskin ini langsung dinikmati oleh siswa yang bersangkutan sebagai upaya untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar (PBM) di sekolah baik di kabupaten/kota di Sumut. “Kita menyadari porsi jumlah penerima beasiswa miskin SD ini masih dirasakan kurang besar di Sumut, namun Disdiksu akan terus berupaya menambah kuota jumlah penerima beasiswa miskin SD ini di tahun mendatang,” ujarnya.
Sedangkan untuk penyerahan secara simbolis bantuan beasiswa miskin SD ini nantinya, bilang Henri, akan dilakukan Kadisdiksu Drs Syaiful Syafri MM di sekolah dasar yang sudah ditunjuk dan ditentukan serta direncanakan akan dilakukan pada akhir Oktober 2011 ini. (uma)

Dapat Buku Muatan Lokal

11 Kabupaten/Kota Sumut Belum

MEDAN-Sebanyak 11 kabupaten/kota Sumut belum mendapat distribusi buku muatan lokal (munlok). Distribusi munlok itu sendiri rencananya akan dilakukan pada Nopember mendatang.

Mengingat distribusi dilakukan dua gelombang yakni untuk gelombang pertama disalurkan di 22 kabupaten/kota.
Sedangkan gelombang kedua yang akan didistribusikan terhadap 11 kabupaten/kota yang rencananya akan dilakukan pada awal Nopember mendatang.

Hal ini disampikan Ketua tim penyusun buku muatan lokal (munlok), Ichwan Azhari saat dikonfirmasi kemarin.
Ichwan melanjutkan pada gelombang pertama telah disosialisasikan kepada 440 kepala sekolah, dan selanjutnya, akan disosialisikan kepada 220 kepala sekolah di 11 kabupaten/kota yang akan disalurkan.”Jadi tinggal 11 kabupaten dan kota lagi yang belum dibagikan,” akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Syafri mengatakan, buku muatan lokal tersebut sudah sampai ke dinas kabupaten/kota namun penyalurannya masih pada tahap ke kepala sekolah dan guru. Untuk penyaluran ke siswa nanti ada tahapnya.

“Proses pendistribusiannya diserahkan kepada kabupaten/kota, termasuk jumlah yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah,”ujarnya.

Seperti yang diketahui penerbitan buku muatan lokal itu bertujuan agar para siswa lebih mengenal dan memahami keadaan sosial, budaya, sejarah, geografis di lingkungan terdekat peserta didik.

“Makanya dibutuhkan masukan dari daerah, buku muatan lokal seperti apa yang cocok dan sesuai dengan keinginan peserta didik,” sebutnya.(uma)

Tingkatkan Kualitas Guru dengan Diklat

MEDAN-Sebagai pelaksana pendidikan sekolah, guru dituntut meningkatkan mutu pendidikannya untuk diajarkan kepada siswanya. Seperti melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para staf pendidik yang telah dilakukan SMKN3 Medan di hotel Sibayak Internasional di Berastagi 24-25 September kemarin.

“ Diklat bagi guru sebelumnya pernah dilaksanakan SMKN3 yang diikuti sejumlah sekolah tingkat SMK yang ada di kota Medan,” ujar Kepsek SMKN3 Drs Usman Lubis MM, melalui Wakil Kepala Sekolah bidang Humas, Marajohan Bakara SPd, saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Tujuan pelaksanaan diklat ini sendiri bilang Marajohan sebagai peningkatan profesional staf pendidikan dalam merencana, melaksanakan,dan mengevaluasi proses belajar mengajar.

Dengan demikian, kata Marajohan, bisa mengorganisasir bahan ajaran, metodologi pembelajaran,pengelolaan kelas dan sistem penilaian proses hasil belajar. “Sesuai target kita dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan, diklat yang telah terlaksana kita implementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah ini,” terangnya.

Marajohan beranggapan metode itu sangat positif karena saat ini dengan program pelatihan guru yang sebelumnya terkesan konvensional dengan mendominasi kelas.

Apalagi materi yang disampaikan oleh pakar pendidikan. Itu mampu merubah pola pikir para guru yang selama ini menganggap para siswa sebagai subjek pendidikan. Dengan begitu akan mampu mengubah penciptaan siswa yang lebih aktif di dalam kelas. “Salah satu pencapaian dari diklat itu yakni mampu menciptakan lingkungan belajar yang bersifat konstruktifisme. Dimana guru bisa membangun sistem belajar dari dalam diri siswa, baik mengarahkan, motivator, maupun fasilitator sehingga guru tidak lagi mendominasi kelas yang terkesan monoton,” sebutnya.
Prosesnya sendiri bilang Marajohan, setiap siswa sudah mulai diarahkan dengan sistem pembelajaran yang menggunakan metode diskusi, layaknya seorang mahasiswa.

Yang mana setiap siswa dituntut untuk bisa menyampaikan masalah dan menyelesaikan secara bersama . (uma)

Antisipasi Hewan Kurban tak Sehat

Jelang Idul Adha, Distanla Medan Bentuk Tim Pengawas

MEDAN- Guna mengantisipasi hewan kurban yang tak layak dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1432 Hijriyah, Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan membentuk tim pengawas hewan kurban. Tim ini akan melakukan pengawasan terhadap pedagang hewan kurban dan memonitor lokasi kurban serta mensosialisasikan syarat-syarat hewan kurban.

“Surat perintah tugas sudah saya tanda tangani. Jadi, nanti ada enam tim yang akan mengawasi hewan kurban, termasuk untuk memonitor tempat-tempat penyembelihan hewan kurban serta mensosialisasikan bagaimanan syarat hewan kurban,” kata Kepala Distanla Kota Medan Ir Wahid, di rumah Dinas Wali Kota Medan, akhir pekan lalu.
Wahid mengungkapkan, tim pengawasn yang dibentuk tersebut terdiri dari pegawai Distanla, dokter hewan dan para medis peternakan/kesehatan hewan. Mereka akan memeriksa dan megawasi pemotongan hewan kurban, baik sebelum hari H maupun sesudah hari H, yakni sampai 3 hari setelah hari Raya Idul Adha.

Saat ini, kata Wahid, tim yang dibentuk tersebut telah bekerja dan melakukan pengawasan terhadap pedagang hewan kurban musiman yang biasanya marak jelang Idul Adha. “Dalam dua hari ini, kita akan membuat spanduk sosialisasi syarat hewan kurban yang baik. Agar masyarakat dan penjual hewan kurban memahami syarat tersebut,” ungkap Wahid.

Dia juga mengungkapkan, Distanla juga akan melakukan pengecekan terhadap daging hewan kurban yang telah dipotong. “Ini merupakan rutinitas tahunan yang selalu kita lakukan, sebagai upaya antisipasi hewan-hewan yang tidak sehat yang dijadikan kurban dan akhirnya dikonsumsi masyarakat,” ujar Wahid.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Distanla Medan Drh Dewi Nainggolan mengimbau kepada masyarakat serta panitia-panitia kurban dan juga pedagang-pedagang hewan kurban untuk benar-benar memperhatikan hewan yang hendak dikurbankan. Pasalnya, hewan kurban itu harus benar-benar sehat, tidak cacat dan yang terpenting mulus.

“Panitia kurban diharapkan segera melaporkan kegiatan pemotongan hewan kurban ke Distanla Medan, untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban di lokasi pemotongan. Pemeriksaan ini penting, karena untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan penyakit yang bisa menular kepada masyarakat,” ucap Dewi.

Dijelaskannya, hal itu sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 59/Kpts/PD610/05/2007 tanggal 9 Mei 2007, tentang jenis-jenis penyakit hewan menular yang mendapat prioritas pengendalian dan atau pemberantasannya, bahwa ada 12 penyakit hewan yang mendapat prioritas pengendalian dan pemberantasannya yang disesuaikan dengan keberadaan pada masing-masing daerah. Khusus untuk hewan ternak, penyakit yang menjadi perioritas adalah penyakit antraks.

Penyakit antraks merupakan penyakit menular bersifat perakut, akut dan kronis yang ditandai dengan gejala umum seperti tidak nafsu makan, gelisah, depresi, otot-otot lemah, pembengkakan di daerah leher, dada, perut dan pembengkakan limpa dan alat kelamin luar.

Penyebab antraks adalah bacillus antracis. Pada sapi, gejala awal ditandai dengan demam tinggi sampai 42 derajat celsius, dan pada puncaknya terjadi pendarahan melalui lubang kumlah (darah keluar melalui dubur, mulut, lubang hidung dan kemihnya). Pada kambing dan domba biasanya bentuk perakut ditandai dengan hewan berputar-putar, gigi gemertak dan mati dalam beberapa menit setelah darah keluar dari lubang kumlah.

“Antraks merupakan jenis penyakit zoonosis atau bisa menular kepada manusia. Namun sejak saya bertugas di Distanla ini dalam rentang waktu 10 tahun lebih ini, belum pernah saya temukan penyakit antraks di Sumatera Utara dan Medan khususnya. Yang saya ketahui, antraks itu pernah terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Kendati di Sumut dan Medan tidak ada antraks, bukan berarti tidak membuat kita waspada. Intinya, ketika melihat gejala-gejala seperti itu terhadap hewan seperti sapi, domba dan sebagainya sebaiknya segera menghindar dan melaporkannya ke Distanla,” jelasnya mengakhiri.(adl)

Syarat-syarat Hewan Kurban

  1. Merupakan hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing/domba
  2. Telah memenuhi umur
  3. Hewan tidak cacat
  4. Disembelih pada waktunya
  5. Merupakan milik pribadi atau tidak terkait dengan hak orang lain.

Plt Gubsu Diminta Tunjuk Direktur Baru

Karyawan RS Haji Ngadu ke Fraksi PKS DPRD Sumut

MEDAN- Terkait kekisruhan di Yayasan Rumah Sakit (RS) Haji Medan, puluhan karyawan rumah sakit milik Pemprovsu tersebut mengadu ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, Jumat (21/10) siang pukul 14.00 WIB. Puluhan karyawan RS Haji Medan yang diterima segenap fungsionaris Fraksi PKS DPRD Sumut yakni, Ketua Fraksi Hidayatullah, Sekretaris Fraksi Amsal Nasution dan anggota dewan lainnya, Taufik Hidayat, Siti Aminah, Andi Arba dan Muhammad Nasir mengutarakan keresahan yang telah mereka rasakan pada rentang waktu hampir tiga bulan terakhir ini.

Belum lagi, adanya ucapan Direktur RS Haji Medan MP Siregar pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumut beberapa waktu lalu, dimana MP Siregar menyatakan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yang berada tepat di samping Gedung Rumah Sakit Haji diklaim menjadi milik pribadi.

Pernyataan tersebut, dibenarkan Siti Aminah, anggota Fraksi PKS DPRD Sumut yang hadir saat RDP tersebut.
Puluhan karyawan tersebut, dengan suara bulat juga menyampaikan, Direktur RS Haji Medan MP Siregar sampai saat hanya mengantongi surat penugasan oleh Gubernur Sumut Alm Rizal Nurdin, yang saat itu merupakan Ketua Yayasan RS Haji dengan surat nomor 800/6705 tertanggal 5 Agustus 2003. Atau dengan kata lain, sebagai Pelaksana Direktur RS Haji Medan.

Dari tanggal penugasan tersebut, sama artinya MP Siregar telah menduduki jabatannya selama 8 tahun.

Selain itu, para karyawan tersebut mengungkapkan, ada kebijakan-kebijakan dari direktur yang menyalahi dan melanggar akta yayasan. Dimana, dengan hanya mengantongi status jabatan sebagai Pelaksana Direktur, MP Siregar bisa serta merta melakukan pengangkatan terhadap para Wakil Direktur (Wadir) RS Haji Medan.

Sejatinya, wewenang untuk melakukan pengangkatan terletak pada Badan Pengurus Yayasan (Akta Yayasan, Pasal 12 ayat 4). Maka dari itu, para karyawan RS Haji Medan meminta kepada segenap jajaran fungsionaris Fraksi PKS DPRD Sumut untuk, meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang secara otomatis menjadi Ketua Yayasan RS Haji Medan, guna menerbitkan surat agar Direktur RS Haji Medan, MP Siregar tidak serta merta bisa seenaknya mengeluarkan kebijakan yang merugikan manajemen RS Haji Medan, baik Karyawan maupun kepemilikan aset yang ada.

Selanjutnya, para karyawan juga mengharapkan, agar Fraksi PKS mampu menjembatani, supaya Plt Gubsu untuk menunjuk Plt Direktur RS Haji Medan, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan Rapat Badan Pengurus Yayasan RS Haji Medan.

Terakhir, para karyawan RS Haji Medan tersebut, juga mengharapkan agar Fraksi PKS mampu menjembatani agar Plt Gubsu segera melakukan Rapat Badan Pengurus Yayasan RS Haji Medan untuk memilih direksi yang definitif baik dari tingkatan direktur maupun wakil-wakil direktur.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah menyatakan, dalam waktu dekat akan mengagendakan pertemuan dengan Plt Gubsu untuk membahas persoalan ini. Di tingkat institusi DPRD Sumut, dalam hal ini Komisi E, akan rencanakan RDP lanjutan dengan Direksi RS Haji Medan. “Masalah ini akan kita ajukan dan kita bahas nantinya. Untuk ke depan, persoalan ini bias segera teratasi,” katanya.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS lainnya, Andi Arba menyatakan dan meminta kepada Karyawan RS Haji Medan, untuk selalu memberi informasi sesegera mungkin kepada DPRD Sumatera Utara, terutama jika terlihat adanya indikasi adanya kebijakan yang merugikan atau sikap yang Direktur RS Haji Medan yang mengarah kepada intimidasi.
“Informasi apa pun terutama mengenai kebijakan yang merugikan, atau mungkin ada intimidasi diharapkan bias segera disampaikan ke DPRD Sumut. Agar masalahnya bias segera teratasi,” jawabnya.

Di akhir kesempatan, Karyawan RS Haji Medan juga sempat memberikan dokumen dan berkas pendukung langsung kepada ketua Fraksi PKS Sumut, Hidayatullah.(ari)

Bulan Ini, Pelayanan e-KTP Tuntas

MEDAN- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan optimis, pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat terealisasi di 21 kecamatan akhir bulan ini. Pasalnya, tinggal enam kecamatan lagi yang belum terhubung ke pusat, sedangkan 15 kecamatan lainnya sudah.

“Target kita, akhir bulan ini seluruh kecamatan di Medan sudah dapat melayani e-KTP. Saat ini sudah 15 kecamatan yang melayani dan tinggal 6 kecamatan lagi yang belum. Dan hingga 18 Oktober lalu, warga yang sudah terlayani sebanyak 50.378 orang,” kata Kadisdukcapil Kota Medan Darussalam Pohan, Minggu (23/10). Dikatakannya, target tersebut harus tercapai, jika tidak, maka target penuntasan layanan e-KTP hingga akhir 2011 ini bakal molor lagi.
Menurut Darussalam, saat ini proses entry data e-KTP masih membutuhkan waktu paling lama lima menit per orang. Dalam sehari, kantor camat dapat melayani sebanyak 300 hingga 400 masyarakat. Pelayanan juga dilakukan hingga pukul 23.00 WIB.

“Memang saat ini masyarakat yang akan mengentri data masih antre, karena kita belum bisa menyesuaikan waktu masyarakat jam per jam. Kita undang masyarakat di hari tertentu, dan masyarakat wajib datang di hari tersebutn
Kalau ditentukan jamnya kita khawatir ada masyarakat yang tidak bisa mengakibatkan di saat jam tersebut layanan kita kosong, makanya saat ini masyarakat yang akan mengurus e-KTP harus antre dulu,” terangnya.

Dijelaskannya, jumlah data masyarakat yang diundang untuk pelayanan e-KTP itu sudah baku. Sehingga, kalaupun ada masyarakat yang akan pindah ke kawasan lain, dia tetap akan diundang dulu mengurus KTP di kecamatan sebelumnya, baru setelah itu mengurus surat pindah ke kecamatan lain yang selanjutnya mengurus e-KTP di kecamatan tersebut. “Kalau datanya sudah baku dan data itulah yang menjadi acuan kita untuk mengundang masyarakat,” katanya.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengatakan, sejak dilaunching pada 19 Agustus lalu, pelayanan e-KTP masih berlangsung dengan baik dan sudah ada 15 kecamatan, sedangkan 6 kecamatan lagi diperkirakan paling lambat 12 November 2011 sudah bisa melayani masyarakat. “Paling lambat 12 November mendatang seluruh kecamatan di Kota Medan sudah bisa melayani masyarakat untuk pembuatan e-KTP. Pembuatan e-KTP ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk secara nasional dengan pendataan secara elektronik dan dimasukkan ke data base sebagai acuan pembangunan yang berkesinambungan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini proses pembuatan e-KTP ini masih tahap pendataan untuk disesuaikan dengan data base secara nasional, e-KTP dimaksud tidak langsung siap pada hari itu, masih harus ditunggu sampai masuk dalam data base. Selama e-KTP belum keluar, KTP manual yang masih berlaku masih tetap bisa digunakan. Dan masyarakat yang belum mendapat  undangan tidak perlu khawatir, semua masyarakat yang terdaftar sebagai warga Kota Medan pasti diundang untuk pembuatan e-KTP tersebut.(adl)

Komisi D Tinjau Contempo Regency

MEDAN- Rencananya hari ini Komisi D DPRD Medan melakukan peninjauan ke lokasi penimbunan lahan yang akan dijadikan Perumahan Contempo Regency di Jalan Brigjen Zein Hamid, Km 6,2, Keluraha Titi Kuning, Medan Johor. Peninjauan ini dilakukan terkait keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penimbunan lahan tersebut.

“Komisi D DPRD Medan akan meninjau ke lokasi perumahan itu, Senin (24/10). Peninjauan sudah kita jadwalkan dan kita akan menindaklanjuti keluhan masyarakat kepada developer perumahan Contempo Regency,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong, akhir pekan lalu.

Selain itu, komisi yang membidangi masalah pembangunan ini juga mendesak pihak manajemen perumahan Contempo Regency untuk segera menanggapi segala keluhan masyarakat sekitar lahan penimbunan secepatnya. “Segala keberatan masyarakat yang sudah dibawa dalam rapat internal perusahaan agar segera ditindaklanjauti secepatnya, jangan diulur-ulur,” katanya.

Sementara, warga sekitar yang diketahui bermarga Sipayung beharap agar anggota dewan dari Komisi D DPRD Medan tidak turun ke lokasi. Ditakutkan, warga yang sudah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen perumahan Contempo Regency yang difasilitasi Lurah Titi Kuning Drs A Muhzi tidak akan selesai.

“Kami masih menunggu kabar dari pihak perumahan yang berjanji dalam waktu seminggu, segala keberatan warga yang tertuang dalam surat pengaduan akan diselesaikan mereka. Ditakutkan, bila anggota dewan turun ke lokasi, dikhawatirkan permasalahan ini tidak selesai,” katanya.

Dijelaskannya, manajemen perumahan Contempo Regency telah berjanji akan memperbaiki rumah warga yang kebanjiran akibat resapan air di sekitar tembok. “Pihak manajemen berani megeluarkan anggaran untuk perbaikan rumah warga yang terkena banjir. Tapi, kalau untuk keberatan warga yang lainnya seperti, aktivitas penimbunan yang tidak kenal waktu selama 24 jam dan suara bising pada malam hari serta keluar masuk truk pengangkut timbunan tanah galian C juga membuat kemacatena di sekitar jalan masih menunggu bos mereka dari Jakarta,” ucapnya.(adl)

Batal Beli Pecel Lele

Niat Rara (20), warga Jalan Kapten Muslim, Gang Sepakat, Medan Helvetia, membeli pecel lele kandas di tengah jalan. Pasalnya, gadis asal Kabupaten Batubara ini dijambret dua pria pengendara sepeda motor Mio tak jauh dari Plaza Millenium, kemarin (21/10) malam pukul 23.00 WIBn

Saat itu, Rara yang merupakan karyawan di salau satu toko ponsel di Plaza Millenium baru pulang kerja. Sesampainya di rumah kosnya, wanita bertubuh mungil ini mengajak temannya ke warung pecal lele yang berada di simpang Jalan Griya.
Lantas, keduanya menunggu becak bermotor (betor) untuk mengantarkan mereka ke warung pecel lele tersebut. Nah, saat menunggu betor itulah, dua pemuda dengan mengendarai sepeda motor Mio langsung merampas tas sandang yang dipegang Rara.

Wanita berkulit putih ini terkejut dan langsung menjerit meminta tolong. Namun, pelaku langsung kabur dengan cepatnya dan berhasil membawa tas tersebut yang berisi uang senilai Rp500 ribu, KTP, serta surat-surat berharga lainnya.
Atas kejadian itu, wanita berambut ikal tersebut akhirnya memilih untuk kembali ke kost nya dan akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.(eza/smg)

Sosialisasikan Izin TPS B3

Hingga kini masih banyak perusahaan dan rumah sakit yang belum memiliki izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah bahan beracun berbahaya (B3)n Karenanya, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Roma P Simaremare mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan untuk melakukan penertiban terhadap perusahaan dan rumah sakit yang belum memiliki izin TPS limbah B3. Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Adlansyah Nasution dengan Roma P Simaremare, kemarin.

Menurut pantauan Komisi B DPDR Kota Medan, apakah masih ada perusahaan atau rumah sakit yang belum memiliki izin TPS limbah B3?

Ya, masih banyak perusahan dan rumah sakit penghasil limbah B3 yang tidak memiliki izin TPS B3. Padahal dalam Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mewajibkan bagi perusahaan penghasil limbah B-3 untuk memiliki izin tempat penampungan sementara. Jadi, kita minta kepada BLH Medan untuk mensosialisasikan kepada perusahaan penghasil limbah B3 agar memiliki izin  tempat pemampungan sementara TPS B3.

Bisa Anda sebutkan, perusahaan atau rumah sakit mana yang belum memiliki izin tersebut?
Ya, sebut saja Martha Friska Hospital. Meskipun rumah sakit ini telah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Martha Friska di Jalan Kolonel Yos Sudarso Pulo Brayan, namun mereka tetap harus memiliki izin TPS B3.

Bagimana tanggapan pihak Martha Friska Hospital terkait hal ini?
Ya, mereka mengakui belum memiliki izin TPS B3. Namun mereka beralasan, pihaknya bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Martha Friska. Jadi limbah B3 dikirim ke sana untuk selajutnya akan dikirim ke Rumah Sakit Umum (RSU) Pirngadi Medan.

Apakah bisa seperti itu?
Meskipun telah kerjasama dengan pihak ketiga, Martha Friska Hospital harus tetap memiliki izin TPS B3 yang dikeluarkan BLH Medan. Karena ini peraturan, sebagai implementasi Undang-undang No 32 tahun 2004, jadi harus membangun TPS B3. Sehingga apapun bentuk perusahaannya, jika menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin TPS B3.(*)

1...14,41414,41514,416...15,599Page 14,415 of 15,599

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor