Soal 67 Ribu Honorer, Pemerintah Masih Plin Plan
JAKARTA-Negara ini tampaknya semakin tak ramah dengan lulusan sekolah menengah atas (SMA). Bagaimana tidak, setelah menghilangkan formasi lulusan SMA dalam penerimaan CPNS, kini anjuran pensiun dini pun semakin genjar.
Begitulah, struktur kepegawaian di Indonesia yang didominasi lulusan SMA akan digeser perlahan-lahan ke formasi diploma maupun sarjana. Ini terkait dengan program reformasi birokrasi di bidang SDM kepegawaian. “Pensiun dini ini bukan paksaan, tapi sifatnya suka rela. Kita hanya mengimbau saja agar PNS yang lulusan SMA mau ikut program pensiun dini,” ujar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan, usai raker dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu (12/10).
Dalam program pensiun dini, PNS akan mendapatkan berbagai kompensasi, salah satunya nilai pensiun yang lebih tinggi dibanding pensiun biasa. “PNS yang pensiun dini secara suka rela akan mendapatkan berbagai kompensasi. Ini supaya PNS-nya tidak merasa dirugikan,” katanya.
Pensiun dini tak hanya ditawarkan pada lulusan SMA (1,59 juta pegawai), yang diploma dan sarjana pun bisan
Apalagi bagi PNS yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. “Daripada tidak bekerja, kan baiknya pensiun dini saja. Lain masalahnya kalau PNS bersangkutan sangat dibutuhkan tenaganya. Tapi sekali lagi pemerintah tidak memaksa. Itu sifatnya suka rela kok,” ujarnya.
Lain lagi dengan soal puluhan ribu honorer yang kabarnya akan diangkat menjadi CPNS. Ya, belum genap sebulan, pemerintah sudah berubah pikiran terkait rencana pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I menjadi CPNS. EE Mangindaan menyebutkan, jumlah 67 ribu honorer itu masih harus diverifikasi lagi.
Verifikasi menyangkut sejumlah hal, antara lain ada tidaknya formasi yang tersedia untuk honorer dimaksud. Analisis kebutuhan pegawai akan dilakukan secara mendalam. Soal umur tenaga honorer, juga akan dicek lebih cermat lagi. Beban keuangan negara juga menjadi pertimbangan pemerintah. “Kursi yang kita sediakan memang 67 ribu. Namun, apakah diangkat semua atau tidak, akan kita lihat dari hasil verifikasi,” ujar Mangindaan.
Sebelumnya, usai acara sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS di gedung Kemendagri, 20 September 2012, Mangindaan mengatakan, 67 ribu tenaga honorer kategori I akan menjadi CPNS begitu RPP disahkan menjadi PP, yang akan diterbitkan Oktober. “Segera diterbitkan (PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, red) . Mudah-mudahan Oktober,” ujar EE Mangindaan saat itu.
Sebanyak 67 ribu honorer yang akan diangkat itu sudah melalui proses verifikasi data oleh Kemenpan. Mereka adalah tenaga honorer yang bekerja di bawah 2005, tapi belum terangkat karena tercecer.
Rupanya, 67 ribu honorer hasil verifikasi itu masih dianggap perlu diverifikasi lagi. “Kalau tidak sesuai kriteria, misalnya umurnya tidak cukup atau lebih, SK masa kerjanya aspal, begitu juga ijazahnya palsu, otomatis akan kita gugurkan,” jelas Mangindaan.
Dia menjelaskan, usulan formasi untuk honorer itu juga akan dilihat apakah sesuai analisis jabatan dan kebutuhan. “Saya tidak berani mengangkat semua honorer bila tidak sesuai kriteria dan tidak ada dalam formasi. Karena saya tidak ingin membebankan negara untuk membayar honorer yang tidak jelas pekerjaannya,” kata menteri asal Sulut itu.
Keterangan mengenai hal yang sama disampaikan Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho. Karena akan diverifikasi ulang, dia memperkirakan jumlahnya akan menyusut jika dari hasil verifikasi ada yang dinyatakan tak memenuhi persyaratan.
Namun, lanjutnya, pihaknya juga berharap agar kuota 67 ribu itu bisa terisi semua, alias tak ada yang tercoret saat verifikasi. “Tapi kemungkinan besar, tidak akan terpenuhi kuotanya. Ini karena data-data 67 ribu honorer tersebut akan diverifikasi lagi. Dan biasanya dalam verifikasi pasti ada data-data yang tidak sesuai sehingga harus dibubarkan,” ujarnya.
Ramli tidak mengingkari ada persoalan pendanaan untuk gaji, yang belum klir. Badan Anggaran (Banggar) DPR dan kementrian keuangan belum memutuskan berapa dana yang harus disediakan.
“Ini masih dalam pengusulan ke Banggar. Kami berusaha agar dana untuk pembayaran gaji CPNS dari honorer kategori I bisa terakomodir semuanya di RAPBN 2012,” terang Ramli.
Dia mengakui, salah satu faktor penyebab molornya pengesahan RPP pengangkatan honorer juga terkait masalah anggaran ini. “Anggarannya sudah kita hitung dan usulkan, tapi kan penentunya ada di Banggar dan Menkeu. Meski sudah kita usulkan, tapi kalau kas negara tidak cukup, bagaimana bisa direalisasikan. Apalagi begitu honorernya diangkat CPNS, otomatis gajinya langsung jalan,” terangnya. (sam/esy/jpnn)
