MEDAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus mengantongi izin dari presiden dulu, bila akan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Simalungun, JR Saragih. Artinya, surat izin pemeriksaan tersebut bisa diajukan ke presiden sembari proses pemeriksaan di KPK terhadap yang bersangkutan berjalan.

“Mengenai surat izin dari presiden itu, sembari proses pemeriksaan berjalan bisa diajukan. Jadi, tidak menunggu izin dari Presiden dulu. Memang secara prosedur administratif itu diperlukan, tapi kalau semuanya menunggu izin terus-terusan, kapan proses hukum akan berjalan. KPK harusnya segera melakukan pemeriksaan, melalui bukti awal yang telah diterima,” tegas Pengamat Hukum Tata Negara asal Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution kepada Sumut Pos, Senin (24/10).

Bahkan, Mirza Nasution juga mengungkapkan, untuk pemeriksaan atau proses hukum terhadap JR Saragih, surat izin pemeriksaan hanya cukup dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saja. “Saya pikir, ini hanya keperluan administratif. Jadi, izin dari Mendagri juga sudah cukup. Kalau menunggu izin pemeriksaan, bisa jadi akan semakin lama. Nanti kalau ditanya mana surat izin pemeriksaannya, pasti dijawab belum dibahaslah, belum selesailah. Itu tidak menutup kemungkinan karena faktor kepentingan. Intinya adalah penegakan hukum, KPK jangan sampai memperlambat proses hukum terhadap kasus-kasus yang diterima, terlebih kasus-kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah,” tambahnya.
Jika proses ini berjalan lambat, sambungnya, tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif pada pemerintahan dan perkembangan pembangunan di Simalungun.

Asumsi yang berkembang, andai kepala daerahnya saja korupsi, bisa jadi bawahan-bawahan kepala daerah juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian, dari hal itu akan terbangun citra negatif terhadap Kabupaten Simalungun, khususnya para investor yang ingin menanamkan modalnya ke Simalungun. Bisa jadi, para investor akan menarik diri dari Simalungun dan mengalokasikannya ke daerah lainnya. “Secara langsung dan tidak langsung, akan berdampak negatif pada pemerintahan dan perkembangan pembangunan di sana,” ulasnya.

Sedangkan itu, Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi yang dikonfirmasi via seluler oleh Sumut Pos mengenai beberapa kasus yang menyeret-nyeret nama orang nomor satu di Pemkab Simalungun yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Simalungun tersebut mengatakan, beberapa kasus tersebut masih di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Bahkan anehnya, Johan Budi menyatakan, kasus terkait dugaan suap ke Hakim MK, tidak menyeret nama JR Saragih.  “Yang di penyelidikan itu, kasus berdasarkan laporan Reflli Harusn CS dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), bukan soal  Bupati Simalungunnya. Tadi saya cek, masih di penyelidikan. Belum ada peningkatan. Sementara yang di Dumas, ada laporan soal Bupati Simalungun JR Saragih, masih ditelaah katanya. Humas tidak diberitahukan detail materinya,” terangnya.

Diketahui, JR Saragih dilaporkan ke KPK terkait beberapa kasus antara lain, dugaan pengalihan dana insentif guru non PNS menjadi pembelian mobil dinas anggota dewan yang dilaporkan pada 28 September 2011 lalu, oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Anak Bangsa (SAB) melaporkan JR  Saragih ke KPK, dengan No Surat 001/SAB/IX/2011, dengan perihal adanya dugaan berkolusi dengan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon, untuk mengalihkan dana intensif para guru non PNS sebesar Rp1.276.920.000. Dimana laporan tertanggal 28 September 2011 tersebut diterima oleh pihak KPK melalui Ibu Ita, dengan No Register 56, pukul 13.19 WIB.

Kemudian dugaan penyelewengan APBD Simalungun 2010/2011 senilai Rp48 miliar, dimana si pelapor adalah salah seorang anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik, dengan Nomor laporan ke KPK 08/ist/B.D/IX/2011, Lampiran satu bundel. KPK menerima laporan tersebut, dengan memberi nomor pada laporan tersebut yaitu Nomor : 201109-000423 Tanggal 30 September 2011, dengan perihal dugaan TPK pengelolaan APBD di Pemkab Simalungun Tahun 2010 senilai Rp48 miliar.  Belum lagi laporan dugaan suap JR Saragih kepada Ketua Pokja Pencalonan KPU Simalungun Robert Ambarita, sebesar Rp50 juta, yang akhirnya Robert Ambarita sendiri langsung melaporkannya ke KPK.

Diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh Sumut Pos, laporan dugaan suap tersebut dilaporkan langsung oleh Robert Ambarita tanggal 29 Desember 2010 lalu. Tanda bukti laporan yang dikeluarkan KPK terkait kasus tersebut No.2010-12-000545 Tanggal 29 Desember ditandatangani oleh pihak KPK yakni, Any Susanty di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Pada hari dan tanggal yang sama, diketahui Robert Ambarita juga mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam kasus ini, JR Saragih diduga melakukan suap terhadap Robert Ambarita sebesar Rp50 juta, dengan cek dari salah satu Bank BUMN (Bank BNI, red) atas nama PT Efarina No.505776, tertanggal 14 Juni 2010. Kasus ini kaitannya dalam prosesi Pilkada Simalungun 26 Agustus 2010 lalu.

Pada tanggal 18 Januari 2010 lalu, Robert Ambarita menerima surat panggilan dari KPK. Kemudian, Robert diperiksa KPK dalam rangka penelaahan kasus dua hari kemudian tepatnya, 20 Januari 2010 lalu. Di tanggal 25 Januari 2010 nya, Robert menyerahkan cek yang diterima dari JR Saragih pada KPK.

Sebelumnya lagi, sekira Bulan September 2010 lalu, JR Saragih juga dilaporkan ke KPK, menyangkut dugaan penyuapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh mantan pengacaranya sendiri Reffli Harun cs. Dan terbongkarnya kasus dugaan suap tersebut, dibongkar langsung oleh Ketua MK Mahfud MD dalam sebuah keterangan pers, 9 Desember 2010 lalu.(ari)

Banyak Kasus Dugaan Korupsi di Sumut tak Jelas Finalisasinya

MEDAN- Sejumlah elemen masyarakat serta anggota DPRD Sumut meminta agar Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) RI untuk mengevaluasi, dan bahkan mencopot atau mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) AK Basyuni. Desakan itu didasarkan atas kinerja Kejatisu yang lambat dalam penegakan hukum, khususnya yang bersangkutan dengan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Banyak kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara yang ditangani Kejatisu, tidak ada kejelasan atau finalisasinya. Sampai dimana prosesnya, juga kita tidak tahu. Maka untuk itu, sebaiknya Kajagung, mengambil kebijakan untuk mengevaluasi dan bila perlu mengganti Kajatisu yang lemah dalam penegakan hukum di Sumut,” tegas Muhammad Hadly Azmi, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angkatan Muda Advokat Indonesia (AMDHI) kepada Sumut Pos, Senin (24/10).
Senada dengan itu, Ketua LSM Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) Picky Fadli juga mengatakan, penegakan supremasi hukum di Sumut tidak berjalan, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejatisu.

“Kita menilai, Kajatisu tidak mampu menerapkan dan melakukan penegakan hukum di Sumut. Kita meminta, Kajatisu untuk dicopot,” tegasnya.

Desakan yang sama juga dikemukakan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PPP, Ahmad Hosen Hutagalung. Dikatakannya, langkah terbaik yang seharusnys dilakukan oleh institusi kejaksaan khususnya Kajagung RI, untuk mengevaluasi kinerja Kajatisu.

Ketika ditanya, apakah lebih baik tidak dicopot saja? “Ya, itu juga lebih baik dilakukan,” tegas Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sumut tersebut.

Bendahara Fraksi PAN DPRD Sumut Muslim Simbolon menyatakan, tidak sampai melakukan pencopotan meskipun banyak persoalan hukum yang tak teratasi di Kejatisu, terutama kasus korupsi. “Kita masih yakin, Kajatisu mampu untuk melakukan itu. Hanya saja, kita meminta agar Kajatisu bisa lebih proaktif dalam penegakan hukum, terutama kasus korupsi. Jadi, tidak sampai dilakukan evaluasi. Dan kita meminta agar Kejagung bisa mengambil kasus-kasus yang belum tertangani di Sumut ini,” ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak Kejatisu dengan Komisi A DPRD Sumut, di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol, Rabu (12/10) lalu.

Pada kesempatan itu, AK Basyuni mengaku tidak mampu menangani kasus korupsi di Sumut. Dirinya hanya melakukan pembinaan secara profesional saja dijajarannya.

Pada pemaparan di Komisi A DPRD Sumut tersebut, data perkara korupsi di tahun 2011 ini tercatat sebanyak 19 kasus. Dari jumlah ini, belum satu pun yang memiliki kekuatan hukum (inkrah). Rata-rata kasusnya masih dalam tahapan penyidikan.

Tidak hanya itu saja, kasus perkara tindak pidana korupsi di tahun 2010 saja masih banyak yang belum tuntas. Dari 33 kasus tindak pidana korupsi, baru enam saja tersangka saja yang sudah divonis putusan pengadilan.
Tidak hanya sampai di situ, ada satu persoalan lain yang bak ibarat buah simalakama bagi AK Basyuni. Kasus itu adalah pencurian di rumah dinasnya di Jalan Listrik, Medan, tepatnya Minggu (21/8) dini hari lalu, dimana nominal kerugian diduga mencapai Rp10 miliar.

Nominal sebesar itu, memunculkan asusmi dari masyarakat banyak, dikumpulkan melalui kasus-kasus yang tak tertangani di Sumut. Artinya, ada dugaan deal-deal tertentu terhadap satu kasus sehingga kasus yang ditangani Kejatisu menjadi “terhenti”.

Itu dibenarkan Sekretaris Fraksi PP DPRD Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung. “Bisa saja seperti itu. Uang sebanyak itu, dari masa jabatan yang belum beberapa lama, karena uang-uang yang ditilep dari kasus-kasus yang ada. Itu asumsi yang berkembang. Makanya, ini perlu dibuktikan. Kita meminta polisi harus profesional dan mengungkap kasus pencurian di rumah dinas Kajatisu itu,” tegasnya.

Tuntutan yang sama kembali dikemukakan sejumlah elemen masyarakat. Baik LSM AMDHI maupun LSM Lempar juga menyatakan hal yang sama. “Kita minta polisi untuk profesional dan mengungkap kasus pencurian di rumah Kajatisu itu. Dari mana jumlah uang miliaran itu? Ini harus dibuktikan, dengan cara mengungkap siapa pelaku kasus ini. Agar semuanya terang benderang. Kalau benar jumlah nominal kerugiannya sebanyak itu, maka itu patut diajukan ke KPK untuk diperiksa,” ungkap Ketua LSM AMDHI Muhammad Hadly Azmi dan Ketua LSM Lempar Picky Fadly. (ari)

‘Noda’ Kajatisu, AK Basyuni

Sejumlah kasus penanganan korupsi yang tidak tuntas menjadi senjata untuk menyerang Kajatisu AK Basyuni. Ditambah lagi kasus pencurian di rumah dinas Kajatisu, Minggu, 21 AGustus 2011, dini hari. Pencurian yang awalnya disebut menimbulkan kerugian Rp10 miliar itu tiba-tiba direvisi menjadi sekitar 47 juta. Berikut pekerjaan rumah/utang AK Basyuni selama bertugas di Medan.

Sepanjang 2011

1. Dugaan penyalahgunaan APBD Langkat 2000/2007, terdakwa Buyung Ritonga dengan kerugian Rp98.716.765.154.
2. Total jumlah kasus 19 kasus, tetapi belum satu pun yang inkra.

Sepanjang 2010 ada 33 kasus dengan enam tersangka divonis, sisanya menggantung. Korupsi yang menggantung, diantaranya:

1. Dugaan korupsi di dinas pariwisata Kota Medan dengan tersangka Syarifuddin SH, kerugian negara Rp772.089.525 (proses persidangan)
2. Dugaan korupsi di APBD Pemkab Langkat tahun anggaran 2000-2007 dengn kerugian Rp98.716.765.154 (proses persidangan)
3. Dugaan korupsi pembangunan gedung kantor, rumah dinas pelayanan PBB Kabanjahe yang merugikan negara Rp686.397.327 dengan tersangka Ir Dharma Husada Tarigan (tahap pemberkasan)
4. Dugaan korupsi pengerjaan pengerasan pada dinas prasarana wilayah (dinas pekerjaan umum kota Binjai) dengan tersangka, Ayuna, dengan kerugian negara Rp40.670.704 (tahap penyidikan)

Sumber: RDP Kajatisu- Komisi A DPRD Sumut, , Rabu, 12 Oktober 2011/olahan Sumut Pos.

JAKARTA-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lagi-lagi menyatakan keoptimisannya kalau pembangunan Bandara Kualanamu bisa tuntas November 2012. Kementerian yang saat ini dipimpin EE Mangindaan itu mengklaim, pengerjaan proyek untuk sisi udaranya sudah mencapai kisaran 80 hingga 84 persen.

“Yang kita tangani kan sisi udara. Sisi darat dikerjakan PT Angkasa Pura. Nah, pekerjaan sisi udara hingga saat ini sudah mencapai 80 hingga 84 persen selesai,”  ujar Juru Bicara Kemenhub, Bambang Irvan, kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (24/10).

Dia menyebutkan, dari 11 paket pekerjaan di sisi udara, tujuh paket pekerjaan diantaranya sudah mencapai 100 persen. “Dari 11 pekerjaan, tujuh sudah 100 persen,” kata Bambang.

Dia menyebutkan, pembangunan apron bandara sudah mencapai 100 persen, mechanical engineering sudah 90 persen. “Untuk navigasi antara 80 hingga 84 persen. Tapi landasan masih dikerjakan secara bertahap karena anggarannya juga bertahap,” terang Bambang.

Dijelaskan, pengerjaan landasan perlu waktu landasan tanahnya harus diendapkan dulu sebelum ditimbun lagi. “Tanah perlu pengolahan dulu, dikeraskan dulu, baru ditimbun, ditunggu keras lagi, ditimbun lagi. Ini karena kondisi tanah harus diendapkan dulu,” ungkapnya.

Apakah kondisi tanah yang seperti ini bisa menghambat target penyelesaian? Bambang membantahnya. Menurutnya, hingga saat ini tahapan pembangunan masih sesuai yang ditargetkan. “Masih sesuai dengan terget fisik bandara,” ujarnya.

Apakah target akhir 2012 bisa tercapai? Dia optimis masih bisa terkejar. “Tercapai, kejar terus,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Bandara Dephub, Bambang Cahyono pada September lalu mengatakan, paket pekerjaan yang sudah mencapai 100 persen antara lain, pekerjaan bangunan umum, bangunan penunjang, bangunan  operasional. Bangunan penunjang seperti control tower, operational building, general workshop, fire station, emergency  building, sub station building, ATC Radar, transmitter station, receiver station, power house, ad bandara, dan general aviation.

Pekerjaan bangunan umum seperti bangunan pemerintahan, bangunan ad bandara, bangunan perumahan, mushala, dan balai pengobatan. Saat itu, Bambang Cahyono menyebut, pekerjaan navigasi udara sudah 63 persen. Jadi, sekitar sebulan sudah progres tambahan hingga 20 persen, karena Bambang Ervan menyebut saat ini pengerjaan navigasi sudah mencapai 80 hinga 84 persen.

Terpisah, Jubir Kantor Wapres, Yipie Hidayat, mengatakan, pembahasan proyek Kualanamu terakhir dilakukan di Kantor Wapres pada Juli 2011. “Sudah lama tak ada pembahasan lagi,” ujar Yopie kepada koran ini.
Dengan alasan itu, Yopie menjelaskan, dari Kantor Wapres belum ada perkembangan terbaru mengenai proyek Kualanamu. “Detilnya lebih baik ditanyakan ke Kementerian Perhubungan,” ujar Yopie. (sam)

Progres Kualanamu

• Proyek sisi udara, 80-84 persen
• Apron bandara, 100 persen
• Mechanical engineering, 90 persen
• Navigasi, 80-84 persen

Pengerjaan mencapai 100 persen

1. Bangunan umum
2. Bangunan operasional: bangunan pemerintahan, bangunan ad bandara, bangunan perumahan, musala, dan balai pengobatan
3. Bangunan penunjang: control tower, operational building, general workshop, fire station, emergency building, sub station building, ATC Radar, transmitter station, receiver station, power house, ad bandara, general aviation.