Kesepakatan Kepala Negara APEC di Honolulu
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan secara bertahab subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Penghilangan subsidi harga BBM tersebut adalah salah salah satu kesepakatan dalam pertemuan puncak 21 kepala negara anggota APEC di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat.
“Indonesia juga melakukan penataan subsidi (harga BBM) selain upaya securitisasi energi melalui pengurangan volume (konsumsi) BBM, (produksi) listrik juga tidak dari BBM. Kita juga akan melakukan subsidi (harga BBM) yang tepat,” tutur SBY dalam keterangan pers di Hotel Trump Waikiki, Minggu (13/11) atau Senin petang (14/11).
Presiden mengatakan, Indonesia setiap hari menghasilkan minyak bumi, gas, dan batu-bara setara dengan 6 juta barel minyak bumi. Cadangan gas Indonesia diperkirakan akan habis 70 tahun, sementara cadangan batu-bara akan habis 120 tahun mendatang.
“Untuk mengamankan energi kita, kita ingin mendiversifikasi energi sehingga tidak tergantung bahan bakar fosil. Panas bumi kita punya potensi besar, energi lepas pantai dan laut dalam juga belum tereksploitasi. Kita akan mengarah ke sana,” tuturnya.
Dalam paparannya di depan para pemimpin negara anggota APEC, Presiden SBY membanggakan keberhasilan pemerintahan mengurangi penggunaan minyak tanah di akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama.
Keberhasilan konversi minyak tanah untuk rumah tangga menjadi elpiji tersebut diyakininya sebagai keberhasilan besar karena menghemat miliaran dolar subsidi BBM, mendatangkan investasi USD 2,5 miliar dan mampu mengubah kebiasaan 40 juta warganya untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pengurangan subsidi harga BBM akan dilakukan bertahap selama tiga hingga lima tahun ke depan. Meski demikian, Hatta menegaskan pemerintah akan tetap memberikan subsidi dalam bentuk lain kepada masyarakat.
“Subsidi itu akan berubah menjadi program perlindungan kesejahteraan atau subsidi langsung,” terangnya.
Menanggapi hasil pertemuan APEC, Hatta menilai pemerintah sudah melaksanakan kenaikan harga BBM secara bertahap sejak 2004. “Pemerintah sudah secara bertahap menaikkan harga bensin dari 2.500 menjadi 4.500. Kita perlu menyesuaikan dengan road map 3-5 tahun ke depan untuk menetapkan pricing policy BBM agar energi tetap terjangkau, terjamin, dan tersedia,” terangnya.
Jeda waktu tiga hingga lima tahun diperlukan agar kesepakatan APEC tentang pengurangan subsidi BBM tidak bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk menjaga kenaikan harga BBM tidak berdampak serius pada kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.
Dalam bagian lain, SBY menegaskan bahwa pelaksanaan perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi menimbulkan masalah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena itu, dalam pertemuan dengan pemimpin negara-negara anggota APEC, SBY mengingatkan bahwa Bogor Goals yang menyepakati perdagangan bebas di negara maju pada 2010 dan di negara berkembang pada 2020 dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.
“Indonesia menyadari free dan open trade menimbulkan masalah tertentu di negara berkembang, saya termasuk penganut faham free dan fair trade. Peningkatan kapasitas dan bantuan teknis itu yang disebut dengan fair trade,” terangnya.
Karena itu, SBY menegaskan bahwa Indonesia belum akan bergabung dengan negara-negara yang sepakat untuk berhimpun dalam Trans Pacific Partnerships. (noe/jpnn)
Orang Kaya Disubsidi Rp1,2 Juta per Bulan
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan pemberian BBM subsidi masih jauh dari sasaran. Masih banyak orang mampu yang mengkonsumsi BBM subsidi.
Dengan tidak tepat sasarannya BBM subsidi tersebut, pemerintah sama saja dengan membiayai orang mampu hingga Rp1,2 juta per bulan.”Kita subsidi BBM-nya memang tidak tepat sasaran sejauh ini. Dengan seperti itu orang mampu malah disubsidi dengan anggaran hingga Rp1,2 juta sebulan,” kata Sohibul Iman, Aggota Komisi VII DPR RI dalam diskusi di Jakarta, Senin (14/11).
Dirinya melanjutkan dengan seperti itu, justru masyarakat yang tidak mampu disubsidi dengan perbandingan anggaran yang sangat sedikit. “Masyarakat yang tidak mampu, itu yang cuma naik transportasi umum dia hanya disubsidi Rp100 ribu sebulan. Makanya ketidaktepatsasaran ini harus dikurangi,” pintanya.
Sohibul mengatakan, DPR secara garis besar sudah sepakat supaya pemerintah segera melakukan pengaturan terhadap BBM subsidi. Hal tersebut sudah dibahas sebelumnya dalam pembahasan dengan pemerintah di Senayan sejak beberapa bulan sebelumnya.
Namun, pemerintah hingga kini belum mau melaksanakan arah yang kongkrit untuk melakukan tindakan mengurangi ketidaktepatsasaran BBM subsidi. Misalnya, dengan melakukan pembatasan, atau melakukan pengaturan BBM subsidi.
Sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda ke arah itu. Menaikkan harga pun tidak. Padahal kuota BBM subsidi yang sudah ditentukan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,5 juta KL pun sudah terancam bobol. Per Oktober 2011 lalu, total konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 34 juta KL. Banyak yang menilai konsumsi hingga akhir tahun nanti terancam bobol. “Pemerintah harus segera mengurangi tidaktepatnya sasaran ini. Mereka bisa melakukannya dengan melaksanakan pengaturan, diversifikai energi (BBM ke gas), atau menaikkan harga BBM subsidi, namun untuk transportasi umum dan angkutan barang diberlakukan kepada mereka sistem cash back,” tutur Sohibul. (net/jpnn)
