Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR Marwan Jafar, mulai Rabu (14/9) bertugas di Komis III DPR. Sebelumnya Marwan berdinas di Komisi V DPR RI.

Marwan membantah kepindahannya di komisi yang membidangi masalah hukum itu adalah untuk mengamankan posisi Ketua Umum PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manakertrans) Muhaimin Iskandar yang kementeriannya digoyang kasus suap.

“Saya pindah sendiri. Tidak apa-apa. Sama sekali tidak (pindah untuk mengamankan posisi Cak Imin). Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan itu. Ini urusan internal fraksi,” kata Marwan, kepada wartawan Rabu (14/9), di Jakarta. Seperti diketahui, selain Marwan, Hanif Dhakiri juga masuk ke Komisi III DPR. Sebelumnya, Hanif yang juga politisi PKB itu berada di Komisi X DPR.

Marwan mengatakan, kepindahannya itu bukan hal baru mengingat sebelumnya dirinya juga pernah di Komisi III DPR RI. “Sehingga kemarin, waktu pemilihan Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), saya juga di BKO (Bawah Kendali Operasi)-kan di sini,” katanya. “Jadi ini bukan hal baru, ini hal biasa. Semua fraksi melakukan hal sama, bukan PKB saja,”  kata Marwan. Sebelumnya, fraksi PKB di Komisi III mendapat jatah tiga kursi. Tetapi baru diisi satu kursi yang saat ini diduduki oleh Bahruddin Nashori. (boy/jpnn)

MEDAN- Berdasarkan kajian awal Dinas Pertambangan dan Energi (Ditamben) Sumut, ada 14 titik potensi panas bumi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, salah satunya potensi panas bumi Pusik Buhit di Kabupaten Toba Samosir.
Dari jumlah tersebut direncanakan akan segera dilelang pada awal tahun 2012 mendatang. “Ada 14 titik potensi panas bumi, yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Di Sibayak yang sudah berproduksi menghasilkan daya listrik sebesar 10 MegaWatt. Untuk Pusuk Buhit yang merupakan, lintas kabupaten/kota meliputi Tobasa, Samosir, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara dan menjadi kewenangan provinsi akan ditenderkan awal tahun 2012,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut Untungta Kaban, di Medan, Rabu (14/9).

Ke-14 titik potensi Panas Bumi tersebut, tersebar di sejumlah kabupaten/kota antara lain, di Mandailing Natal (Madina), Kabupaten Karo, Langkat, Tapanuli Utara (Taput), Simalungun, Samosir, Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Toba Samosir (Tobasa). Selain itu, di Deliserdang, tepatnya di daerah Namo Linting juga terdapat sumber panas bumi yang potensial untuk pembangkit listrik.(ari)

JAKARTA- Tersangka penggelapan dana nasabah dan pencucian uang Malinda Dee tak lagi bisa berkelit dari proses hukum. Mabes Polri kemarin (14/9) menyerahkan sosialita papan atas itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk segera dibuatkan surat dakwaan. Dalam waktu dekat, istri siri artis Andhika Gumilang itu akan segera berhadapan dengan majelis hakim.

Perempuan 47 tahun itu tiba di gedung Kejari pukul 09.45 menumpang Nissan Serena silver. Dia dikawal penyidik wanita yang mendampinginya di kursi bagian tengah. Begitu keluar mobil, Malinda langsung dikawal ketat petugas dan membawanya ke lantai dua.

Malinda kemarin tampil modis dan full make up. Mulai dari eyeliner, bedak, dan lipstik tebal.
Dia memakai kerudung namun tetap memperlihatkan poni yang menutupi dahi. Mantan senior relation manager Citibank itu juga tak ketinggalan mode. Dia mengenakan baju kaftan hitam yang sedang ngetren. Karena ingin tetap terlihat modis, baju tahanan orange dari Mabes Polri hanya dikenakan sekenanya tanpa dikancingkan.

Kondisi perempuan bernama asli Inong Malinda Dee itu jauh berbeda saat ditahan Mabes Polri pada 23 Maret lalu. Dia tak lagi terlihat segar dan ramah menyapa wartawan. Malinda justru terlihat murung dan irit senyum. Semua pertanyaan tidak ada yang dijawab.

Malinda pun terlihat tidak fit. Dia terlihat sempoyongan saat dikeler petugas dari lantai dua menuju tempat pemeriksaan di ruang Kasubdit Penuntutan Kejari Jaksel di lantai satu. Sekitar pukul 13.00, Malinda kemudian dibawa ke Rutan Wanita Pondok Bambu untuk ditahan. Dia terlihat pasrah pada pagar betis petugas yang mengawalnya dari kerumunan wartawan.  Kondisi Malinda yang terlihat sayu dan letih diakui Kajari Jakarta Selatan Masyhudi. Dia memperkirakan Malinda tidak fit setelah menjalani operasi payudara. (aga/jpnn)

Pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya kerapkali dipicu masalah pembagian kewenangan yang dirasa salah satu pihak tidak adil. Masalah sepele, seperti penggunaan dana operasional yang lebih banyak digunakan kepala daerah, juga sering menjadi pemicu pecah kongsi.

Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan agar dua pucuk pimpinan di daerah itu tidak pecah kongsi yang dipicu persoalan dana operasional. Masalah dana operasional ini sering menjadi sumber konflik, lantaran dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam ‘satu kotak’.

“Termasuk biaya operasional, itu cukup diatur dengan keputusan gubernur,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (14/9). Masalah pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya kembali mencuat menyusul sikap Wakil Bupati Garut Dicky Chandra yang mengundurkan diri lantaran merasa tidak klop dengan bupati.

Gamawan mengatakan, di UU Nomor 32 tahun 2004 sudah sangat jelas diatur mengenai apa saja kewenangan kepala daerah dan apa yang menjadi kewenangan wakil kepala daerah. Di tingkat operasional, lanjutnya, bisa saja pembagian kewenangan itu disepakati bersama lantas diatur lewat keputusan kepala daerah.
Gamawan cerita, sewaktu dirinya menjadi bupati Solok dan gubernur Sumbar, dirinya melibatkan wakil bupati dan wakil gubernur.

“Sehingga saya tak pernah berkelahi. Pas jadi gubernur, lantaran backgorud wagub pendidikan, saya kasih kewenangan mengurus pendidikan,” ujarnya. Menurutnya, lantaran aturan terkait pembagian kewenangan itu sudah jelas, kata Gamawan, secara teknis pelaksanaannya cukup kepala daerah dan wakilnya membuat kesepakatan. “Termasuk penggunaan dana operasional yang berada dalam satu kotak itu,” imbuhnya. (sam)