28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14667

Thailand-Kamboja Bahas Perbatasan

BANGKOK – Pertemuan Komite Daerah Perbatasan (RBC) antara Thailand dan Kamboja dimulai. Pertemuan itu untuk menyoroti isu penarikan mundur pasukan kedua negara di wilayah sekitar kuil Preah Vihear.

Pertemuan RBC ke-15 ini diketuai Komandan Pasukan Thailand II Letnan Jenderal Tawatchai Samutsakhon dan Deputi Kepala Staf Militer Kamboja yang juga menjabat sebagai Komandan Pasukan Thailand IV Letnan Jendral Chea Mon.
Pada pertemuan itu sengaja di gelar di Hotel Sima Thani di Kota Nakhon Ratchasima. Pertemuan itu juga dihadiri Deputi Menteri Pertahanan Kamboja Jendral Neang Pha. Demikian seperti diberitakan Bernama, Rabu (24/8).

Pertemuan RBC mendiskusikan 15 isu termasuk di antaranya masalah keamanan di perbatasan Thailand dan Kamboja. Pertemuan akan membangun kerangka kerja untuk pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) antara Thailand dan Kamboja dijadwalkan di Phnom Penh, Kamboja September mendatang.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menegaskan, isu perbatasan tak akan dibahas di forum ASEAN selanjutnya. (net/jpnn)

Orang yang Terlibat Bakal Diperiksa

Penanganan Kasus M Nazaruddin

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meyakinkan kepada publik bahwa pihaknya sangat serius menuntaskan puluhan kasus yang menyeret Muhammad Nazaruddin. Kemarin (24/8) ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan pihaknya akan memanggil semua orang terindikasi terlibat dan kerap disebut-sebut Nazaruddin turut menikmati keuntungan dari proyek-proyek yang ditanganinya.

Busyro, yang kemarin ditemui di Gedung Makhamah Konstitusi menegaskan jika nanti sudah waktunya, KPK akan memanggil orang-orang lain yang disebut-sebut tersangkut dalam kasus Nazaruddin. Namun, mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut masih belum bisa memastikan kapan pihaknya akan memanggil orang-orang tersebut. “Pokoknya tunggu sajalah. Kalau sudah waktunya akan kami periksa,” kata Busyro.

Sebelumnya, Nazaruddin di tempat persembunyiannya terus menuding rekan-rekannya pernah menikmati uang-uang haram terkait dengan beberapa proyek yang ditanganinya (lihat grafis). Khusus untuk Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di dalam beberapa persidangan kasus suap wisma atlet disebut-sebut dia mendapat anggaran 5 persen dari nilai kontrak pembangunan wisma atlet di Palembang.

Terpisah juru bicara KPK Johan Budi menegaskan pihaknya juga akan terus mengusut kasus-kasus lain yang terkait dengan M Nazaruddin. Dalam peridangan, suap wisma atlet dengan terdakwa Mohammad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang selama ini, terungkap bahwa perusahaan-perusahaan Nazaruddin banyak bermain dalam proyek-proyek di daerah. Sebut saja, kerjasama peningkatan sarana dan prasarana RS Penyakit Tropis dan Infeksi Surabaya, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Dharmasraya Sumbar.

Tak hanya itu, pembangunan gedung RSUD Prof Haryono Ponorogo dan RS Adam Malik Medan juga diduga ada campur tangan Nazaruddin. Demikian juga dengan pembangunan Jalan Terminal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 2007 silam.

Johan pun mengatakan pihaknya hingga kini masih terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti untuk dalam menangani kasus-kasus Nazaruddin. Menurutnya, pihaknya tidak bisa seenaknya menangani sebuah kasus hanya berdasarkan pengakuan dalam persidangan. “Kami harus punya bukti dan data-data,” imbuhnya.

Nah, terkait dengan dugaan hilangnya beberapa flashdisk dan kepingan compact disc (CD) milik Muhammad Nazaruddin saat ditangkap di Kolombia beberapa waktu lalu, Johan mengaku pihaknya akan memanggil Dubes RI untuk Kolombia Michael Manufandu. Tentu saja tujuannya untuk mengklarifikasi dugaan hilangnya barang-barang Nazaruddin.

Di bagian lain, Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya membuktikan kebenaran tuduhan Nazaruddin tentang kebobrokan para pimpinan KPK. Kemarin, tim yang dipimpin Abdullah Hehamahua itu sekitar satu jam memeriksa dan mencecar Wakil Ketua M Jasin tentang tuduhan tersebut. Jasin pun dengan tegas membantah bahwa dirinya mengenal Nazaruddin, bahkan dirinya juga bersumpah sama sekali tidak pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.(kuh/jpnn)

Nama-nama yang disebut Nazaruddin terlibat

  1. Menpora Andi Mallarangeng
  2. Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum
  3. Anggota Partai Demokrat, Angelina Sondakh
  4. Anggota Partai Demokrat, Mirwan Amir
  5. Politisi PDIP Wayan Koster
  6. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin

Pungli Marak di Balai Pengujian Kendaraan

LUBUK PAKAM- Pungutan liar (Pungli) resahkan warga yang berurusan di  kantor Balai Pengujian Kendran Bermotor Dinas Perhubungan Pemkab Deli Serdang. Bahkan sejumlah petugas disana tidak segan-segan meminta uang puluhan kali lipat dari restribusi resmi.

Salah satu contoh, untuk memperpanjang speksi angkutan barang jenis Pick Up Panther, pemilik kendaran harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah. Sesuai Perda, untuk uji kenderaan bermotor berkala (perpanjang, Red) roda empat, enam dan roda delapan, hanya dibebani biaya retribusi Rp19.500.

Untuk pengujian pertama dan ganti buku Speksi, dikenakan retribusi sebesar Rp23.500. Tapi praktik dilapangan, pungutan dilakukan lebih besar dari ketentuan peraturan.

Seperti dialami Agusnedi, pemilik mobil barang jenis Pick Up, terpaksa menggelontorkan uang Rp170 ribu untuk memperpanjang speksi.

Menurutnya, dia sudah mengeluarkan uang mulai pendaftaran di loket sebesar Rp19.500, kemudian untuk meleges buku speksi, petugas meminta lagi biaya tambahan Rp150 ribu.

Demikian juga dialami G. Sihombing, yang mengeluarkan dana sebesar Rp100 ribu untuk biaya speksi dengan modus sama pula.

Anehnya, tidak satupun dari kedua pemilik mobil itu diberi tanda bukti pembayaran atau penyetoran uang biaya speksi atau dikenal dengan istilah BEND 26.

Menurut Sihombing, awalnya dia keberatan atas permintaan petugas, namun dengan terpaksa, dia harus memenuhi permintan itu, karena sang petugas penguji berinisial TJ Harahap  berdalih, setiap pengurusan speksi, pemilik mobil harus menunjukkan foto copy BPKB, STNK, KTP, dan harus dengan nama yang sama.

Kepala Seksi Perawatan dan Pemeliharaan Dishub Deli Serdang Saidi Sitorus didampingi TJ Harahap, ketika dikonfirmasi, Rabu (24/8) mengaku, uang yang diterima dari pemilik mobil adalah pemberian, bukan diminta. “Saya akui terima uang selain biaya pendaftaran,tapi bukan permintaan kami, itupemberian mereka,” kilah TJ Harahap.
Ketika, ditanya kembali mengapa pemberian jumlahnya sampai ratusan ribu? Keduanya enggan menjelaskan. Bahkan Saidi berkilah, pihaknya dalam melaksanakan pengujian kenderaan mengacu pada Perda Nomor 11 tahun 2000 tentang uji kenderaan Bermotor, tidak berpedoman kepada perundangan berlaku.

Karena bila pengujian kenderaan dilakukan sesuai Undang-Undang, sebutnya, bakalan tidak ada pemilik mobil yang menguji kenderaanya. Karena semua kenderaan di Deli Serdang tidak layak jalan. Saidi menambahkan, ada sekira 70 hingga 100 kenderaan yang melakukan speksi setiap harinya, sudah termasuk becak bermotor. (btr)

Anggaran KIE BKKBN Sumut Rendah

MEDAN- Anggaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut senilai Rp2,5 miliar, dinilai masih minim. Seharusnya, Pemprovsu yang memiliki 33 kabupaten/kota minimal memiliki anggaran KIE senilai Rp6 hingga Rp7 miliar. Hal itu diucapkan Kepala BKKBN Sumut H Nofrijal SP MA, Rabu (24/8).

“Dengan anggaran Rp2,5 miliar untuk KIE BKKBN, diperkirakan program tidak akan sampai hingga ke pelosok desa. Namun, jika anggarannya Rp6 hingga Rp7 miliar, program KIE BKKBN Sumut dipastikan dapat menyentuh kepelosok desa di 33 kabupaten/kota,” katanya.

Lebih lanjut ditambahkannya, secara nasional, plafon anggaran BKKBN Rp2,4 triliun, sedangkan di Sumut anggaran hanya Rp6,1 miliar yang efektif. Dengan demikian, terangnya, untuk daerah seharusnya sudah didukung dengan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga program KIE BKKBN berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita tidak bisa menggunakan anggaran masing-masing daerah atau provinsi. Anggaran tersebut harus dikeluarkan dengan bersamaan untuk menekan pertumbuhan laju penduduk. Anggaran Propinsi digunakan hampir 1/3 didroping kabupaten/kota,” ujarnya.

Nofrijal menuturkan, BKKBN Sumut tidak mendapatkan anggaran dari APBD Provinsi, namun kabupaten/kota mendapatkan APBD Provinsi, sehingga tidak memenuhi keinginan bersama atau target yang dicapai.

“Jika daerah itu bisa mengalokasikan rata-rata Rp700 hingga Rp800 juta, biasanya diimbangi juga dengan nilai sebanyak itu untuk operasional bukan untuk biaya belanja pegawai,” terangnya. Masih Nofrijal, dia memperkirakan untuk satu daerah sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar Rp2 hingga Rp3 miliar. Sedangkan untuk dukungan dari provinsi maksimal Rp800 juta untuk tiap kabupaten/kota. Ditambahkannya, sejauh ini masih banyak daerah yang kewalahan jika diminta menjalankan program didikan ke desa terpencil karena terhambat dukungan dana.
“BKKBN Sumut hanya mampu mendukung 5-6 bulan saja, karena dana terbatas. Anggaran pembiayaan petugas juga tidak bisa dialokasikan oleh kabupaten/kota. Begitu juga pos Keluarga Berencana (KB), minimal kader-kader tersebut juga harus diberikan operasional Rp50.000 per bulannya,” tandas Nofrijal. (jon)

Gudang Ilegal Digerebek Poldasu

BELAWAN- Sebuah gudang ilegal diduga tempat penimbunan minyak di Jalan Alumanium Raya tepatnya didepan komplek perumahan TNI AL Barakuda, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, digerebek petugas Poldasu, Rabu (24/8)

Keterangan yang dihimpun wartawan Sumut Pos menyebutkan, sebelumnya, warga sekitar sudah mencurigai aktivitas gudang tersebut, namun warga tidak berani melaporkan kegiatan di gudang, karena gudang sering dijaga pria berambut cepak dan berbadan tegap.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan AKP Oktavianus, tidak dapat dikonfirmasi terkait penggrebekan tersebut.
Sementara itu, Ketua KNPI Medan Deli Ahmad Solihin mengaku, gudang tersebut sering didatangi truk pengangkut minyak untuk kencing di gudang tersebut. “Warga sudah banyak yang melaporkan aktivitas gudang tersebut, namun tidak bisa berbuat banyak, jadi cocok juga gudang tersebut digrebek,” ujarnya. (Mag-11)

4 Polisi Gadungan Diringkus

LABUHAN- Empat polisi gadungan berhasil diringkusp petugas  Polsek Medan Labuhan, dari tempat berbeda, Rabu (24/8).

Keempat pelaku sebelumnya, melakukan aksi perampokan terhadap Yusrizal (30), warga Jalan Platina VII, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, yang bekerja sebagai montir.

Keempat tersangka yakni, Boy (34) warga Jalan Pancing I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Maliki (34) warga Jalan Perwira II Gang Amal, Kecamatan Medan Timur, Dedi (35) warga Gang Padi Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli dan Erwin (30) warga Jalan Krakatau Ujung, Kecamatan Medan Timur.

Informasi yang diterima wartawan koran ini menyebutkan, keempatnya ditangkap pihak kepolisian Medan Labuhan di sekitar tempat tinggal mereka masing-masing. Awalanya, petugas meringkus Boy dan melakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian berhasil meringkus Maliki, Dedi dan Erwin.

Pihak kepolisian juga berhasil menyita barang bukti berupa, satu unit mobil Toyota Avanza BK 1371 KW, atribut yang dipakai dalam melakukan aksinya dan sepeda motor Yamaha RX King BK 6815 EM milik korban. Kini keempatnya masih dimintai keterangan di Mapolsek Medan Labuhan.(mag-11)

Pasokan Ikan Minim Jelang Lebaran

LANGKAT- Tercatat hingga H-6 lebaran, pasokan ikan sebagai kebutuhan semakin berkurang, tercatat kondisi serupa berlangsung dua pekan terakhir. Pasalnya, kondisi laut sedang pasang mati atau belum musim.
“Memang belum musimnya, sedang pasang mati, jadi ikan pun sulit. Begitula situasinya di laut kalau sudah pasang mati, kami juga merasakan imbasnya karena ekonomi ikut terganggu,” kata Salim, nelayan di desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang, Rabu (24/8).

Salim menjelaskan, situasi pasang mati seperti sekarang diperkirakan berlangsung sampai setengah bulan dan maksimal lamanya hampir satu bulan. Ditegaskannya, kesulitan ikan diperoleh konsumen tak lain disebabkan kondisi dimaksud bukan persoalan lain.

“Kalau melautnya (cari ikan) memang tetap kita jalankan, namun begitulah asal bergerak saja, dari pada tidak dan kalaupun dapat ikan ya tidak seberapa banyaknya, apa adanya saja,” beber Salim.
Amat, pedagang ikan keliling menuturkan, hal tak jauh berbeda. Minimnya ikan tidak hanya menyulitkan pelanggan, namun secara tidak langsung juga mengganggu perputaran ekonomi.

“Minimnya ikan seperti sekarang ini bukan cuma meresahkan konsumen, tetapi secara khusus mengganggu perekonomian apalagi kebutuhan menjelang lebaran,” tukasnya.(mag-4)

Demi Pengusaha, Lahan Warga Disita

BINJAI- Demi pengusaha, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, sepertinya rela mengorbankan warganya sendiri. Pasalnya, warga yang seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah, malah ditindas seenaknya.

Hal ini dialami ST E Sirait, warga Desa Serbajadi, Kabupaten Deli Serdang. Sudahlah halaman rumahnya terkena perlusan jembatan, tapi dia tidak mendapat konpensasi sedikitpun dari proyek tersebut.  Saat ditemui dirumahnya, kemarin (24/8), ST E Sirait menerangkan, di lahan seluas 160 meter persegi, tempat dimana rumahnya berdiri dan merupakan warisan ayahnya ST LJ Sirait yang wafat empat tahun lalu, dipergunakan seenaknya oleh pengusaha tanpa memberikan konpensasi apapun.

Lebih jauh dijelaskan ST E Sirait, lahan warisan orang tuanya itu, juga pernah terkena pembuatan Jalan Baru atau Ring Road. “Kali ini, lahan kami kembali terkena perluasan jembatan, hanya gara-gara membela pengusaha di samping rumah kami ini, Pemkab tega menyakiti warganya sendiri,” kesalnya.

Tak sampai disitu, ST E Sirait juga menegaskan, pengerjaan perlusan jembatan itu hanya membantu pengusaha yang berada di samping rumahnya, agar mobil intercooler pengangkut barang di perusahaan itu dapat masuk. “Apa dibenarkan mobil sebesar itu masuk melintasi jalan kecil ini? Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa jalan ini rusak dan akhirnya berdampak kepada kami juga,” gundah Sirait.  Selain itu, dia mengungkapkan, saat pertama kali ditanya kepada Kepala Desa (Kades) tentang pelebaran jembatan tersebut, dikatakan proyek Pemkab. Tapi belakangan, saat ditanya lagi, katanya  swadaya masyarakat.

“Kalau swadaya, ngapain anggota dewan dan sejumlah unsur muspida serta mupsika Pemkab turun. Sementara, saat kami memperbaiki jalan secara swadaya, tidak ada pejabat yang turun,” ujarnya bertanya-tanya.

Kades Serbajadi Rencana Ginting,  kepada wartawan Sumut Pos mengaku, pelebaran jembatan itu bukan proyek Pemkab, tetapi swadaya masyarkat.  Ketika ditanya kekuatan jalan dengan truk yang akan melintas, R Sembiring, salah seorang anggota dewan Pemkab Deli Serdang, menyahut dengan mengatakan, akan memasang portal.
“Kalau memang jalan itu nantinya rusak, ya tentunya kita pasang portal. Sekarang begini, dalam pembangunan ini, apa ada masyarakat yang keberatan, dan lahan itu bukanlah punya dia tetapi milik Pemkab,” katanya.(dan)

Honorer Tetap Diangkat

Moratorium PNS, Matangkan Konsep Pensiun Dini

Tiga kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) telah sepakat menghentikan sementara alias memberlakukan moratorium, bagi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kesepakatan ini berlaku sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.

Namun demikian, Menpan RB EE Mangindaan mengatakan, bahwa meski aturan moratorium ini dilakukan secara ketat, pengecualian tetap ditambahkan. Terutama untuk memperhitungkan kebutuhan pelayanan publik, salah satunya yaitu bahwa sisa pegawai honorer sesuai PP 48 tetap akan diangkat.

“Masih kita angkat, namun secara selektif. Kita harus verifikasi dan validasi. Honorer ini yang sesuai dengan PP 48, yang diterima pada 1 Januari 2005,” ungkap Mangindaan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/8).

Selain tenaga honorer, Menpan menyebut bahwa nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga tetap diperhatikan. Menurutnya, bagi PTT yang memenuhi syarat, kalaupun tidak diangkat menjadi PNS, akan diupayakan mendapat honor Askes untuk tunjangan hari tua.

“Ini yang mau kami siapkan PTT ke depannya. Selanjutnya, akan kita siapkan PP tentang PTT. Sekarang (PP-nya) sudah di depan Wapres,” kata Mangindaan.

Dijelaskan, per 13 Mei 2011, jumlah PNS di Indonesia tercatat sebanyak 4.708.330 orang, atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen), sementara PNS daerah mencapai 3.791.837 orang (80,5 persen).

Kebijakan moratorium ini sendiri, kata Mangindaan, tentu memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dikatakannya pula bahwa diharapkan dengan moratorium PNS, bisa dilakukan penghematan anggaran, meski belum dilakukan perhitungan target yang diharapkan.

“Nanti akan dihimpun oleh tim reformasi birokrasi nasional. Tim ini akan melapor pada tanggal 30 Desember 2011 kepada Wapres,” ujar Mangindaan.

Sementara Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, di masa jeda ini, pemerintah akan mengkaji sejumlah persoalan kepegawaian, termasuk mengenai masalah pensiunan.

“Misal kalau di swasta golden shake hand, apakah di pemerintah pensiun dini apakah bagaimana pengaturannya,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (24/8).

Masalah distribusi pegawai juga akan dituntaskan hingga berakhirnya masa moratorium yakni 31 Desember 2012. Agar kajian bisa matang, diperlukan data kepegawaian yang valid. “Kita lakukan pembenahan-pembenahan, gubernur, bupati/wali kota diminta untuk menghitung berapa kebutuhan pegawai masing-masing, organisasinya seperti apa,” terang Gamawan.

Kesenjangan tunjangan daerah antar daerah kaya dengan daerah miskin, juga akan dibuat regulasinya untuk pembenahan. Dengan telah ditekennya SKB tiga menteri ini, moratorium CPNS ditetapkan sejak 1 September hingga 12 Desember 2012. Meski ada moratorium, namun ada sejumlah pengecualiaan, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan minimal.

“Moratorium ini ada pengecualian untuk tenaga perawat, bidan dan tenaga pendidikan serta tenaga teknis yang sangat dibutuhkan sekali. Dan yang menentukannya dari tim Reformasi Birokrasi,” ujar Gamawan.
Disebutkan juga, bagi daerah yang alokasi APBD-nya untuk belanja pegawainya 50 persen ke bawah, masih bisa melakukan rekrutmen CPNS. Itu pun masih selektif, khusus untuk tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan. (sam/afz/jpnn)

Hari ini dana pensiun cair

PT Taspen siap mencairkan dana pensiun untuk purnatugas PNS, TNI dan Polri. Jumlah yang siap dicairkan menjelang Idul Fitri ini mencapai Rp4 triliun. Seluruh peserta Taspen yang memenuhi syarat bisa mengambil dana pensiunan itu pada hari ini (25/8).

Melalui keterangan persnya, PT Taspen menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp4 triliun itu akan diberikan kepada 2,25 juta pensiunan PNS, TNI/Polri di seluruh Indonesia. Dana ini berasal dari APBN dan pencairannya dilakukan percepatan. Dari yang semula dijadwalkan tanggal 4 September 2011 menjadi 25-29 Agustus 2011.

“Yang menerima sekitar 2,25 juta pensiunan dan akan kita salurkan secara serentak. Pengambilannya bisa dilakukan di kantor bayar masing-masing,” ujar Plt Sekretaris Perusahaan PT Taspen, Pasek Suartha dalam keterangan persnya.
Sementara bagi yang tidak mengambil uang pensiun sesuai jadwal, bisa melakukan pengambilan kembali pada tanggal 5 September hingga 20 September 2011. Perhitungan pemberian pensiun ketiga belas ini diberikan Taspen berdasarkan pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga, tambahan penghasilan dan pembulatan apabila ada, dan tanpa tunjangan beras. Pembayaran pensiun ketiga belas ini tidak termasuk dana kehormatan veteran, serta tunjangan khusus Provinsi Papua senilai Rp100.000.(afz/jpnn)

Jaga Tradisi

FC Zurich vs Bayern Munchen

ZURICH – Sebiji gol dari Mario Gomez lebih dari cukup untuk mengantarkan Bayern Munchen berlaga di fase grup Liga Champions. Gol itu memastikan Bayern mengalahkan FC Zurich 1-0 di Stadion Letzigrund kemarin dini hari. Total, Bayern menang agregat 3-0.

Gol Gomez lahir hanya tujuh menit setelah kickoff. Gomez sebenarnya berpeluang menggandakan keunggulan FC Hollywood -sebutan Bayern- sebelum babak pertama berakhir. Tapi, sepakan pemain termahal Bundesliga itu berhasil digagalkan kiper Zurich Johnny Leoni.

Setelah momen itu, Gomez terlihat kesakitan. Nah, Ketika didiagnosa saat turun minum, striker 26 tahun itu ternyata bermasalah dengan hamstring. Alhasil, Gomez digantikan Nils Petersen ketika babak kedua dimulai.
“Cederanya tidak serius. Dia akan fit Sabtu nanti (lawan Kaiserlautern di Bundesliga, 27/8, Red),” kata der trainer Bayern Jupp Heynckes seperti dilansir situs resmi klub.

Heynckes mengungkapkan hal sama untuk kondisi Arjen Robben. Winger Belanda itu tidak turun di Zurich setelah tiba-tiba ditarik dari daftar line up hanya beberapa jam sebelum laga.

Berbekal kemenangan 2-0 dalam pertemuan pertama di Jerman (17/8), Bayern memang tidak perlu bermain ngoyo di kandang Zurich kemarin. Laga boleh dibilang sudah berakhir setelah terciptanya gol Gomez. Itu membuat tugas Zurich semakin berat karena harus mencetak empat gol apabila ingin lolos.
“Gol Gomez sangat krusial. Kami mampu menghilangkan nervous sekalipun setelah gol itu pertandingan tetap tidak mudah bagi kami,” tutur Heynckes.

Dengan lolos ke fase grup, Bayern menjaga tradisi di era Liga Champions. Dari 14 kali partisipasi, Bayern tidak pernah melewatkan fase grup. FC Hollywood pun berhak mengantongi prize money 20 juta euro (sekitar Rp 245 miliar) dari UEFA.  “Sangat penting bagi Bayern Munchen bisa berada di fase grup. Ini seperti melepaskan sebuah beban besar di pundak kami,” ungkap Direktur Olahraga Bayern Christian Nerlinger. (dns/ca/jpnn)

1...14,66614,66714,668...15,595Page 14,667 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor