Pasca dilakukan penyerangan oleh karyawan PTPN 2 terhadap kelompok tani Tonggurono, Binjai Timur.  Masyarakat tani lainnya yakni Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan ikut bersiap diri ingin melakukan perlawanan.

Bentuk perlawanan yang disiapkan masyarakat tani Bhakti Karya itu untuk mencegah terjadinya bentrokan. Masyarakat tani menyiapkan untuk keselamatan diri dengan melengkapi sejumlah senjata yakni batu, senjata tajam, bom molotov, bambu runcing serta tombak.

Tak hanya kesiapan itu, ratusan masyarakat tani Bhakti Karya juga langsung memblokir Jalan Samanhudi, Binjai Selatan untuk guna menahan kedatangan karyawan PTPN 2. Pemblokiran jalan itu tersusun mulai dari ibu-ibu, laki-laki, tua dan muda, semuanya sudah memegang senjata untuk membela diri masing-masing.

Dengan membakar ban bekas, ratusan masyarakat tani menunggu kedatangan ribuan karyawan PTPN 2. Sesekali masyarakat tani sempat terkecoh dengan adanya mobil colt diesel berwarna putih yang ingin melintas. Sementara, mereka sudah tampak bersiap dengan senjatanya masing-masing untuk melakukan perlawanan. Namun, setelah ditunggu berjam-jam karyawan PTPN 2 tidak kunjung datang. Sehingga mereka membubarkan diri.

Sementara itu, Ketua Kelompok tani Tunggorono, Mahmud Karim, dan sejumlah pengurus lainnya mengaku, akan melaporkan hal ini ke Polres Binjai. Pasalnya apa yang telah dilakukan pihak PTPN 2 adalah sikap arogansi. Hal itu dibuktikan membakar sepeda motor dan menyerang dengan senjata tajam.

“Kami akan melaporkannya ke Polres Binjai, dan kalau Polres Binjai tak berkuku, kami akan laporkan ke Poldasu,” ucapnya. (*)

TARUTUNG- Sedikitnya tujuh kios di Terminal Madya Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara terbakar, Kamis (22/9) sekira pukul 11.30 WIB. Kebakaran itu diduga bermula adanya ledakan di kios yang dijadikan sebagai rumah makan.
Sejumlah kios yang terbuat dari papan itu terbakar sudah menjadi hak milik pribadi dan telah dijadikan sebagai tempat usaha serta tempat tinggal oleh pemiliknya.

Kios itu dimanfaatkan sebagai tempat berdagang kedai kelontong, warung kopi dan rumah makan. Selain itu, terdapat satu unit loket angkutan umum Indah Karya, KBT, dan loket Bus Sitra.

Seorang warga yang mengaku melihat kejadian itu, L Tobing kepada METRO (Grup Sumut Pos) mengatakan, pertama kalinya api berasal dari kios nomor 4. Api diduga berasal dari lantai atas rumah milik Natardas Hutabarat yang dijadikan sebagai rumah makan. “Penyebab kebakaran kami tidak tahu. Tapi pertama kalinya ada tiga kali suara ledakan, terus ada kepulan asap dari atap rumah makan milik Natardas Hutabarat. Melihat itu, kami memberitahu ada kebakaran kepada warga lainnya,” katanya.

Adapun pemilik kios yang terbakar yakni 2 unit milik Berman Hutapea, 2 unit milik Natardas Hutabarat, 2 unit milik Urat Sihombing dan satu unit milik Nurhaida br Hutapea.

Kepala Terminal Madya Tarutung, Tohom Tobing menjelaskan,  tujuh kios tersebut merupakan milik warga. Sedangkan tanahnya masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU). “Kios itu sudah milik warga, tapi tanahnya masih Hak Guna Usaha (HGU),” jelasnya. (bl/des/smg)

LANGKAT- Rombongan legislator Komisi IV Kabupaten Klaten, Jawa Tengah bertandang ke Kabupaten Langkat untuk bertukar pendapat tentang penanganan menejemen pendidikan serta ketenagakerjaan.

Pertemuan itu digelar  di ruang Pola kantor bupati, Kamis (22/9). Kehadirannya langsung diterima Wakil Bupati Langkat, Budiono didampingi Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Erwin Adrianto, Kabag Tapem Rajanami YS, Kabag Humas Syahrizal dan Kabid PLS Ali Hamzah.

Kadis Nakertrans, Erwin A mengemukakan kebijakan Bupati mengurangi tingkat pengangguran, pihaknya giat melakukan pelatihan atau pendidikan berbasis masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Klaten, Abriyanto Tri Nugroho memperkenalkan rombongan juga menginformasikan Kabupaten Klaten.  (mag-4)

LUBUK PAKAM- Usulan pergantian antar waktu (PAW) Wakil Ketua  DPRD yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat dukungan dari empat fraksi. Dukungan itu diberikan karena pergantian itu bukan dikarenakan persoalan melainkan hanya penyegaran politik.

Keempat fraksi yang mendukung penuh PAW Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Dwi Andi Syahputra yakni Fraksi PAN, Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan Hagrib. Keempat fraksi itu beranggapan usulan PAW itu tak melanggar peraturan atau perpecahan di internal PKS serta undang-undang susunan kedudukan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Seperti disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Deli Serdang, Imran Obos.

menyatakan fraksinya siap mendukung usulan yang berasal dari Farksi PKS. Pasalnya, selama ini tidak ada pelanggaran peraturan khususnya dalam hal pergantian antar waktu pimpinan. “Pergantian itukan hak-nya PKS, kami harus menghormatinya,” katanya ketika ditemui di gedung DPRD Deli Serdang, Kamis (22/9).

Sementara itu, Ketua DPD Partai PDIP Deli Serdang yang juga ketua fraksi, Apoan Simanungkalit menyatakan fraksinya siap mendukung usulan pergantian antar waktu. Badan Musyawarah nantinya akan mendukung penjadwalan paripurna PAW pimpinan DPRD yang diusulkan PKS. “Kami melihat usulan ini bukan karena adanya perpecahan diinternal PKS. Melainkan penyegaran serta pendidikan politik yang wajar, pasalnya PKS partai besar yang
selalu taat dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat, Alinatar Siregar dan Ketua Fraksi Hagrib, Berngab Sembiring mendukung PAW. Karena PAW Wakil Ketua DPRD Deli Serdang merupakan hak mutlak PKS. (btr)

TEBING TINGGI- Seorang pemuda lajang, Helmi (24) warga Dusun IV, Gang Selamat, Sei Rampah, Serdang Bedagai nekad mengakhiri hidupnya dengan gantung diri lantaran diminta untuk melamar pacarnya, Ayu.

Pria itu nekad menggantungka lehernya di tiang besi kilang padi KPI di Jalan Ir H Juanda, Kota Tebing Tinggi, Rabu (21/9) sekira pukul 22.00. Seperti diutarakan saksi mata, Anto (36)  dan Selamat (28).

Di Mapolsek Rambutan, Ibu kandung Helmi, Murni (49) mengaku anak kelima dari enam bersaudara nekad mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. “Memang Helmi pernah bercerita mau melamar Ayu, tapi uang belum ada,” bebernya. Kapolsek Rambutan AKP M Simarmata membenarkan kejadian itu. (mag-3)

LANGKAT- Polres Langkat kembali menggagalkan pengeksploitasian bahan minyak mentah (condencat) yang diduga bakal diperdagangkan, Kamis (22/9) dinihari. Akibatnya dua pelaku diamankan untuk proses pengembangan.
“Kami mengamankan dua pelaku yang membawa condencat, beserta barang buktinya. Pengamanan keduanya untuk proses pengembangan dan menelusuri siapa yang terlibat,” kata Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Langkat, AKP Aldi S.

Dijelaskan, kedua pelaku Sutiono (31) dan Budi Darmawan (32) masing-masing penduduk Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok Langkat, diamankan petugas di wilayah Besilam Kecamatan Padang Tualang membawa 58 jerigen premium olahan condencat tanpa dokumen dan rencananya akan di jual ke wilayah Langkat Hulu.
Aldi menuturkan, proses pengembangan akan memintai keterangan  sejumlah saksi.
Abdul Rahman (50) warga Dusun II Karang Rejo Desa Namo Tongan, Kutambaru sebagai pemilik bensin olahan dan penjual minyak Hartono selaku kepala Desa Bukit Payung, Padang Tualang.

Sedangkan barang bukti, satu unit mobil L-300 nopol BK 9964 RD dan minyak premium hasil olahan 58 jerigen bervolume 35 liter masing-masing jerigen sudah diamankan.

Praktik pengeksploitasian kondensat, disebut-sebut diolah secara manual menjadi premium serta minyak tanah ini, terus saja berlangsung setelah beberapa waktu lalu tanpa adanya ketegasan dari pihak terkait misalnya saja PT Pertamina maupun PT Heksindo yang informasinya merupakan pihak ketiga selaku pihak mengantongi kewenangan mengkelola sumur minyak di Kecamatan Padang Tualang. (mag-4)

LANGKAT- Pendapat legislatif yang menyebutkan panitia anggaran eksekutif tak mendukung visi misi Bupati membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat dinilai tidak tepat. Pasalnya, legislatiflah yang sebenarnya tidak konsisten terhadap waktu sehingga pembahasan P-APBD molor.

“Sangat tidak tepat, jika kemudian kami dinilai tidak mendukung visi misi pimpinan daerah dalam membangun kesejahteraan rakyat. Bukan kami yang ingin berlama-lama membahas P-APBD 2011 tapi legislatif acapkali tidak konsisten pada waktu,” kata Ketua Badan Prencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Langkat, Ansyarullah saat ditemui di pelataran parkir gedung dewan sebelum mengikuti rapat prognosis, Kamis (22/9).

Mantan Kadis Pertanian Langkat itu menuturkan keterlambatan membahas agenda P-PABD 2011 sangatlah tidak diinginkan. Namun, setelah dilayangkannya usulan pembahasan ke DPRD Langkat sebelum ada agenda pembahasan pada Agustus lalu, namun hingga kini belum ada pembahasannya.

Dia mengharapkan pihak legislatif hendaknya merubah gaya main, jika ingin waktu pembahasan P-APBD tepat waktu misalnya, agenda (seperti prognosis) dilangsungkan sejak pagi. Hal itu (inkonsisten waktu) diperparah dengan banyaknya agenda legislatif yang sebentar-sebentar kunjungan kerja atau bimbingan teknis, berlangsung nyaris ada setiap pekannya.

“Beginilah, dalam prognosis ini paling diantara legislator sebagai anggota badan anggaran -banggar- beberapa orang saja sedang lainnya kunker atau apalah nama agendanya. Kalau saja, prognosis ini dikebut sejak kemarin setelah kita layangkan bukan tidak mungkin sekarang pembahasan P-APBD,” tukas Ansyarullah seraya menegaskan jikapun P-APBD tidak ada bukan berarti menyalahi.

Disadarinya, dengan keterlambatan ini diprediksi P-APBD baru disahkan pertengahan Oktober mendatang. Dengan demikian sangat kecil sekali kemungkinan dilakukan proyek fisik karena durasi waktu sudah sangat mepet.
Legislator dari Fraksi PDI-P, Ralin Sinulingga menyebut panitia anggaran eksekutif lamban untuk melakukan pembahasan P-APBD. Bahkan, disebutkan sikap ditunjukkan SKPD terkesan tidak mendukung visi misi bupati.
“Sudah letih kita mengingatkan eksekutif, dasar merekanya yang payah dan terkesan tidak mendukung visi misi bupatinya membangun daerah. Sekarang saja baru prognosis, kalau  P-APBD itu diketok Oktober tak bisa dikerjakan fisik karena waktu tender saja sudah tidak cukup,” kesalnya.  (mag-4)