JAKARTA-  Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI  Pramono Edhie Wibowo resmi melantik Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Pangdam I Bukit Barisan menggantikan Mayjen TNI Leonardus JP Siegers.
Dalam kesempatan yang sama Pramono juga melantik sejumlah pejabat di lingkungan TNI AD yakni Danjen Kopassus baru, Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya. KSAD pun meminta setiap satuan di jajaran TNI AD terus meningkatkan profesionalisme.

Selain Danjen Kopassus, pada saat bersamaan, KSAD juga melantik beberapa pejabat lainnya. Mereka adalah, Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Pangdam I Bukit Barisan menggantikan Mayjen TNI Leonardus JP Siegers.
Lalu Mayjen TNI Muhammad Nizam sebagai Pangdam VII Wirabuana menggantikan Mayjen TNI Amril Amir. Selain itu, Brigjen TNI Wahid Hidayat sebagai Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. “Perkembangan dan dinamika yang timbul di tengah masyarakat perlu segera dicermati ,”katanya.(net/jpnn)

JAKARTA- Mabes Polri rupanya tak ingin disebut lamban dalam menangani kasus korupsi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemarin (15/9), Bareskrim memeriksa 30 kepala rumah sakit dari 30 provinsi. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait barang-barang hasil pengadaan Kemenkes yang diduga di-mark up. “Para kepala rumah sakit dari 30 provinsi kami periksa dulu karena mereka yang mengetahui barang-barang tersebut,” kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri di sela pemeriksaan para kepala rumah sakit di Bareskrim kemarin (15/9).

Para kepala rumah sakit tersebut berasal dari hampir semua rumah sakit provinsi di Indonesia. Terutama rumah sakit yang merangkap rumah sakit pendidikan. Sebab, pengadaan alat kesehatan tersebut sejatinya adalah untuk pendidikan kedokteran. Anton menambahkan, kasus dugaan korupsi itu terkait pengadaan perlatan kesehatan pada 2010.

Modusnya, Kemenkes membeli peralatan untuk didistribusikan di rumah sakit di seluruh daerah. Tapi, dalam pelaksanaannya, harga alat-alat kesehatan itu di-markup. Karena itu, para kepala rumah sakit daerah diperiksa karena dianggap menerima barang-barang hasil markup tersebut.

Praktek tak terpuji birokrat Kemenkes itu terbongkar setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Kemenkes. Hasil audit kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. “Tapi, saya tidak tahu total nilai proyeknya,” kata Anton.
Sampai saat ini, Mabes Polri sudah memeriksa sekitar 100 saksi. Baik dari pihak Kemenkes hingga para kepala rumah sakit. Namun, posisi para kepala rumah sakit tersebut terbilang aman. Sebab, mereka tidak terlibat dalam proses pengadaan. Mereka hanya sebagai penerima dan pengguna barang hasil markup. Kabareskrim Komjen Sutarman mengindikasikan pihaknya akan menetapkan dua tersangka dari internal Kemenkes.

Namun, mantan Kapolda Metro Jaya itu enggan mengungkap siapa dua tersangka tersebut. Yang jelas, kata dia, mereka berdua adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan peralatan kesehatan.

“Semua pihak yang terlibat proses pengadaan sudah kami periksa. Bahkan pengirim barang hingga semua penerima pun sudah kami periksa,” katanya. Mabes Polri memang memberi atensi khusus terhadap kasus tersebut. Aparat berbaju cokelat itu bahkan meminta langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Mabes Polri yang menangani. “Kami sudah berkoordinasi dengan KPK dan mereka setuju kasus ini kami tangani,” kata Sutarman. (aga/agm/jpnn)

JAKARTA- Dua orang yang disebut-sebut sebagai makelar dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi di 19 kabupaten Ali Mudhori dan Iskandar Pasojo alias Acoz akhirnya memenuhi panggilan KPK kemarin (15/9).

Nampaknya keterangan mereka sangat penting bagi penyidikan ini. Buktinya, pemeriksaan mereka hampir berlangsung 12 jam.

Datang sekitar pukul 10.00, hingga pukul 22.30 WIB, kedua saksi itu baru keluar. “Sudah saya sampaikan semuanya kepada KPK,” kata Ali setelah keluar daeri gedung KPK. Dia pun lalu membantah bahwa dirinya kenal dengan Dharnawati.

Tapi saat ditanya apakah dirinya mengenal Sesditjen Pembangunan Pembinaan Kawasan Transmigrasi P2KT I Nyoman Suisnaya dan Kabag Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan, Ali terdiam sejenak. Setelah beberapa menit berpikir dia akhirnya mengaku kenal. “Saya ini bertahun-tahun jadi tim asistensi menteri,” jawabnya.

Namun mantang anggota DPR periode 2004-2009 ini menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki ruangan sendiri di Kemenakertrans. Menurutnya yang memilki ruangan hanyalah staf khusus, bukan staf asistensi seperti dirinya.
Selain itu Ali juga mengaku dirinya tidak mengetahui perihal kasus ini. Apalagi dengan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya bahwa dirinya adalah makelar yang memainkan kasus ini. “Saya tidak tahu itu,” kilahnya lalu masuk ke mobil Volvo B8703 ME lalu meninggalkan gedung KPK.

Sedangkan Iskandar Pasajo alias Acoz saat keluar dari pemeriksaan mengakui bahwa dirinya mengenal dengan Nyoman dan Dadong. “Saya memang pencari kerja di sana. Kalaua anda wartawan kan cari berita, kalau saya pengusaha cari proyek,” kata Acoz.

Namun dia berkilah bermain proyek dengan cara yang tidak benar. Bahkan dia mengaku belum pernah sekalipun mendapatkan proyek di sana. “Saya masih baru, belum dapat apa-apa,” ucapnya.

Saat disinggung tentang hubungannya dengan Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, Acoz mengaku hanya sekedar mengenal bukannya sebagai teman dekat seperti yang diberitakan selama ini. “Tidak benar itu, saya cuma kenal biasa aja,” kilahnya.

Juru bicara Johan Budi mengatakan bahwa Ali dan Acoz diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati. Mereka diperiksa lantaran keterangan mereka diperlukan lantaran dalam penyidikan.

Apalagi kedua orang itu juga disebut-sebut sebagai makelar yang ikut memainkan proyek di kemenakertrans.
Sebelumnya, Rahmat Jaya, kuasa hukum Dharnawati menerangkan bahwa kedua orang tersebut bersama Sindu Malik merupakan kelompok makelar yang ikut menekan Dharnawati untuk menyerahkan fee 10 persen dari proyek percepatan pembangunan kawasan Kemenakertrans yang nilainya mencapai Rp 500 miliar.

Hal senbada juga diungkapkan Syafri Noer, kuasa hukum Dadong Irbarelawan. Dia menjelaskan bahwa kelompok inilah yang menekan Dharnawati melalui para pegawai Kemenakertrans agar segera mencairkan fee tersebut. Bahkan mereka mengancam akan mencoret PT Alam Jaya Papua dari perebutan proyek jika tidak segera mencairkan dana tersebut.
Juru bicara KPK Johan kemarin juga menegaskan bahwa pihaknya segera mengirimkan permintaan cegah kepada beberapa pihak yang terkait dengan kasus suap proyek percepatan pembangunan infratruktur kawasan transmigrasi di 19 Kabupaten.

“Besok (hari ini) kami akan kirimkan surat pencegahan untuk beberapa saksi dan tersangka kasus ini,” kata Johan di kantornya kemarin.(gel/jpnn)

JAKARTA- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengabulkan permintaan RE Siahaan yang mendesak agar penyidik juga memeriksa saksi yang meringankan baginya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, menyebutkan, saksi meringankan dimintai keterangan di Siantar, bersamaan dengan pemeriksaan puluhan saksi lainnya oleh tim penyidik KPK yang baru saja pulang dari Siantar. “Tim penyidik ke Siantar itu kan juga untuk memeriksa saksi meringankan, yang diminta oleh tersangka,” ujar Johan Budi kepada koran ini di Jakarta, kemarin (15/9).

Hanya saja, Johan mengaku tidak hapal siapa saja nama-nama saksi meringankan mantan walikota Pematangsiantar itu, yang terjerat perkara dugaan korupsi pengelolaan bantuan sosial APBD Kota Pematangsiantar 2007. “Pokoknya dari lebih 10 saksi yang kita mintai keterangan di Siantar, ada saksi meringankan,” kata Johan lagi.
Seperti biasanya, Johan mengaku tidak tahu persis hasil pengembangan penyidikan yang sudah dilakukan di Siantar. “Yang tahu hanya penyidik,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan, RE Siahaan melapor ke Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia minta penyidik KPK memeriksa saksi yang meringankan. Alasannya, RE Siahaan tidak terkait langsung dengan dugaan korupsi tersebut.

RE Siahaan melalui kuasa hukumnya Junimart Girsang kepada METRO, Senin (12/9) menerangkan, dalam pengaduan ke Komite Etik KPK, disebutkan agar penyidik menghadirkan saksi meringankan, terutama Kepala Inspektorat Pematangsiantar tahun 2007 Nelson Siahaan serta tiga tim pemeriksa, Kepala Bagian Bina Sosial Cristina Rispani Sidauruk, serta seluruh nama yang telah diajukan, termasuk Kapolresta Pematangsiantar dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar tahun 2009 atas nama Nelson Sembiring.

“Klien kami meminta saksi a de charge (meringankan, red) dengan mengajukan sejumlah nama yang berhubungan langsung dengan permasalahan bantuan sosial tahun 2007, di mana Saudara Aslan telah dilaporkan karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana Rp4,7 miliar. Jika dugaan korupsi bantuan sosial yang dikenakan kepada klien kami, maka kami pertanyakan bantuan sosial yang mana?” kata Junimart melalui telepon.
Sebelumnya Junimart menyatakan, proses hukum yang dialami kliennya sangat janggal dan dipaksakan. Antara lain menyangkut masalah kwitansi pengeluaran uang sebesar Rp1,5 miliar yang oleh tim penyidik KPK dijadikan barang bukti, sementara RE Siahaan mengaku tidak ahu-menahu.

Menurut Junimart, sangat aneh jika RE Siahaan disangka korupsi dana bansos itu. “Kasus bansos ini sudah diproses di Polres Siantar, dengan tersangka Aslan. Jaksanya sudah mengatakan cukup bukti, tapi tersangkanya lari. Berarti kan pertanggungjawabannya ada pada Aslan. Kok oleh KPK dibebankan lagi ke RE Siahaan? Ini aneh,” cetus Junimart.
Seperti diketahui, RE Siahaan, mantan orang nomor satu di Pemko Pematangsiantar, ditahan KPK pada 8 Juni 2011, setelah berstatus sebagai sebagai tersangka sejak 6 Pebruari 2011. Ketua DPC Partai Demokrat Pematangsiantar itu ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. (sam)