Utang Pajak Rp23,6 M Diduga Dibebankan ke Konsumen

MEDAN- Polemik tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) proyek Central Bussines District (CBD) Polonia sebesar Rp23.623.617.697 (Rp23,6 miliar) terus bergulir.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan mempertanyakan apakah proyek CBD sudah memiliki sertifikat hak atas tanah. “Kalau belum ada, agar diurus atas hak tanah tersebut. Karena sebagai warga negara yang baik harus mematuhi agar jangan merugikan warga Medan,” ujar ketua komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu, Senin (12/9).

Politisi Golkar ini juga mengimbau kepada calon pembeli property di CBD agar memeriksa terlebih dahulu apakah tanah tersebut  bersertifikat atau tidak. “Pihak pengembang jangan mengakali pembeli agar mengurus sertifikatnya dan membayar tunggakan BPHTB nya. Itu merugikan konsumen,” ucapnya lagin

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia Wilayah Sumut melalui koordinator Regional 1 DPP REI Wilayah Sumut Tadjuddin Nur Sikumbang, juga meminta konsumen berhati-hati membeli property di CBD.

“Masyarakat harus lebih selektif. Tanyakan kepada pengembang segala sesuatunya, terutama mengenai administrasi atau surat menyuratnya. Hindari kerugian ketika membeli rumah, rumah toko atau sebagainya,” imbau Tadjuddin.
Tajudin tidak serta merta menyalahkan pengembang CBD atas tunggakan pajak yang mencapai puluhan miliar rupiah  tersebut.

Dikatakannya, munculnya masalah tunggakan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemko Medan dan peran DPRD Medan.
“Pembangunan CBD di areal Polonia mengalami persoalan, khususnya pemasukan kepada kas daerah seperti, BPHTB, sertifikasi, izin dan sebagainya. Ini patut dipertanyakan,” tegas Tadjuddin.

Untuk peran dan fungsi DPRD Medan, terlebih lagi Komisi D DPRD Medan, Tadjuddin menilai, peran dan fungsi pengawasan yang dimiliki sama sekali tidak berjalan.

“Fungsi legislatif, khususnya Komisi D sama sekali tidak berjalan. Pemko Medan serta DPRD Medan terkesan tidak menjalankan peran dan fungsinya. Diduga, telah terjadi kongkalikong antara pengembang dengan pihak-pihak terkait. Saya dan kita semua, prihatin atas persoalan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan supaya masalah ini selesai secepatnya. Pertama, pengembang CBD agar secepatnya menyelesaikan tunggakan tersebut yang merupakan kewajiban dari pihak pengembang.

Kedua adalah Pemko Medan sebagai pihak yang berwenang, agar bertindak tegas, berani memberhentikan pembangunan CBD yang tengah berlangsung. Hal itu bertujuan, agar ke depan tidak merugikan bagi para konsumen.
Kemudian yang ke tiga, masyarakat diminta untuk lebih selektif dalam urusan memilih dan membeli rumah atau sebagainya.

Pantauan wartawan Sumut Pos ini di lokasi CBD Polonia yang memiliki seribu ruko (rumah pertokoan). Para pekerja terlihat masih terus bekerja menyelesaikan pembangunan.

Ketika wartawan koran ini mencoba menghubungi pihak marketing CBD Polonia, Hendra Markam mengatakan kalau tunggakan BPHTB yang juga belum dibayar CBD Polonia itu dibebankan kepada pembeli.

“Kalau mengenai tunggakan BPHTB, itu tergantung dari pembelinya apakah mau membeli atau tidak,” katanya melalui telepon seluler sembari menyarankan untuk menanyakan tunggakan BPHT ke kantor mereka.

Tidak mudah untuk masuk ke kantor CBD Polonia yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 4, Medan. Satpam akan menahan orang yang tak dikenal tak diizinkan masuk.

Tidak kehilangan akal, wartawan koran ini menghubungi nomor telepon kantor. Ketika diangkat, terdengar suara wanita yang menjawab pertanyaan mengeanai tunggakan BPHTB.

“Kalau untuk tunggakan BPHTB saya tidak tahu, karena kami tidak mengurus proyek itu,” tutupnya telepon setelah bertanya kepada rekanya yang terdengar di telepon.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Medan, Ibeng Syafaruddin Rani, berjanji menggalang dukungan untuk melaporkan persoalan tunggakan CBD ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Rencana ini menyikapi pendapat pihak penyidik Poldasu yang mengharapkan ada pengaduan masyarakat agar kasus tunggakan pajak pengembang CBD bisa disidik.

“Perkara ini bukan delik aduan. Kasus pengemplangan pajak yang dilakukan pengusaha CBD ini sudah terbukti. Jangan hanya menunggu laporan masyarakat saja baru kasus itu ditindak lanjuti,” tegas Ibeng di Hotel Menara Lexus Medan, Jalan Sisingamangaraja, kemarin.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, harus proaktif mengambil tindakan tegas atas pengemplangan pajak yang dilakukan pengembang CBD Polonia Medan. “Kalau memang perlu kasus ini dilaporkan, maka kami akan melaporkan pengusaha CBD ke Poldasu,” tegas pemerhati masalah hukum ini.

Ibeng berjanji akan mengumpulkan seluruh pengurus Lira Kota Medan, untuk melanjutkan laporan pengusaha CBD ke Poldasu. “Kita juga minta Poldasu proaktif menyakapi permasalahan ini,” ucap Ibeng menutup.(adl/ari/rud)

MEDAN-Sinyal kementerian agama RI untuk menyerahkan kelebihan kuota 110 kursi jamaah calon haji yang gagal melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahap II, Jumat, 9 September lalu, disambut baik. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumut (Kakan Kemenagsu) Syariful Mahya Bandar, berharap agar kuota itu tetap diisi 110 Jamaah Calon Haji (JCH) yang batal berangkat di musim haji tahun ini.

“Kita berharap, sisa calon haji yang belum melunasi BPIH tersebut bisa kembali masuk dalam kuota tambahan itu,” harap Syariful saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (12/9).

Namun harapan itu masih menunggu keputusan Kemenag RI. Kepastian apakah nantinya ke 110 kuota haji Sumut yang masih kosong itu, bisa terisi kembali oleh JCH asal Sumut baru akan diketahui dalam rentang waktu satu sampai dua hari ke depan. “Kita masih menunggu keputusan dari Menteri Agama. InsyaAllah satu atau dua hari ini, sudah ada informasi yang kita dapatkan,” cetusnya.

Terkait tambahan kuota haji musim 2011 bagi Indonesia sebesar 10 ribu JCH, Syariful tak kalah senangnya. Ia menerangkan, tambahan kuota 10 ribu JCH tersebut terbagi dalam dua kategori yakni, jamaah calon haji jalur khusus yaitu Ongkos Naik Haji (ONH) Plus dan kategori reguler sebanyak 7 ribu tempat.

Pihak Kemenagsu berharap pusat turut membagikan tambahan kuota kepada JCH asal Sumut.
Sedangkan persiapan penerimaan para JCH di Asrama Haji Medan, telah mendekati sempurna. Baik perbaikan sarana dan prasarana, catering makanan, paspor dan sebagainya. “Semua persiapan sudah kita lakukan. InsyaAllah bisa clear pada 19 September ini, saat dilakukan qur’ah atau pengundian kloter,” terangnya.

Mengenai keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Polonia Medan pada 2 Oktober 2011, Syariful belum bisa memastikan kloter mana dulu yang akan berangkat.

“Setelah qur’ah baru kita bisa ketahui kloter mana dulu yang akan berangkat. Kalau tahun kemarin, kloter yang pertama yang berangkat dari Labuhan Batu sebanyak 450 jamaah serta petugas haji,” tutupnya.

‘Bagi-bagi’ Kursi Haji

Sedangkan dari Jakarta dilaporkan, Kemenag bakal mengembalikan kursi kosong jamaah haji yang tidak melunasi BPIH ke daerah hari ini, Selasa, 13 September 2011. Saat yang sama, Kemenag juga mulai mendistribusikan kuota tambahan yang diberikan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Belum ada jaminan kursi kosong dan tambahan kuota itu bakal terisi penuh.

Sebelumnya, pemerintah RI pada musim haji tahun ini mendapatkan kuota tetap 211 ribu kursi. Jumlah itu lantas dibagi menjadi 194 ribu kursi untuk jamaah regular dan 17 ribu kursi untuk jamaah haji khusus. Dari jumlah ini, diketahui ada 2.582 calon jamaah haji tidak melunasi BPIH. Di bagian lain, pemerintah mendapatkan kuota tambahan 10 ribu. Dengan alokasi 7.000 untuk jamaah haji reguler dan 3.000 untuk jamaah haji khusus.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Slamet Riyanto mengatakan, hingga kemarin sore Kemenag masih membahas distribusi kuota tambahan tersebut. Dia menegaskan, untuk kursi kosong karena jamaah tidak melunasi BPIH, bakal langsung dikembalikan ke daerah masing-masing. Sedang untuk kursi dari kuota tambahan, bakal di distribusikan di provinsi tertentu. Diantara pertimbangannya adalah provinsi dengan masa tunggu atau waiting list yang cukup panjang.

Slamet menjelaskan, baik kursi kosong maupun kuoata tambahan untuk jamaah haji reguler bakal dikembalikan ke daerah mulai hari ini. ‘Kami bakal segera menetapkan provinsi yang mendapatkan alokasi tambahan dari kuota tambahan ini,’ tutur Slamet setelah halalbihalal di lingkungan Kemenag kemarin.

Nah, setelah kursi kosong dan kuota tambahan itu didistribusikan ke daerah, lantas Kemenag memberikan waktu selama tiga sampai empat hari bagi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag di provinsi untuk memenuhinya. Masa pemenuhan kursi kosong dan kuota tambahan ini, juga bisa dilakukan sekaligus untuk masa pelunasan BPIH.
Jika hingga masa yang ditentukan masih ada provinsi yang kuota hajinya tidak terisi, maka bakal diambil alih menjadi wewenang langsung oleh Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali alias SDA. Siapa yang bakal mendapatkan jatah untuk mengisi kekurangan tersebut, mutlak menjadi wewenang menteri.

SDA menuturkan, pihaknya hingga kemarin masih belum berani menjamin seluruh kursi kosong dan kuota tambahan bakal terisi penuh di daerah. Pengalaman tahun lalu, kursi kosong dan kursi tambahan tetap saja tidak terisi meskipun sudah dikembalikan lagi ke daerah. Meskipun memiliki wewenang penuh terhadap pengelolaan kursi sisa ini, SDA diharapkan untuk transparan dalam membagi kursi tersebut.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada tumpukan proposal pengajuan percepatan berangkat haji di meja Menag SDA. Proposal serupa juga ada di beberapa pejabat eselon satu dan dua.

Menurut sumber di lingkungan Kemenag, proposal itu berasal dari banyak pihak. Mulai dari masyarakat umum, partai, organisasi massa (ormas), hingga anggota DPR. Namun, belum ada keterangan resmi terkait kabar tersebut. Saat dikonfirmasi, SDA hanya mengatakan memang benar ada sekian banyak proposal. Dia berjanji, bakal memeriksa dengan seksama proposal-proposal tersebut. (ari/wan/agm/jpnn)

MEDAN- Hotel Grand Aston City Hall yang berada di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat mendadak heboh. Diduga tidak memenuhi standarisasi lift yang berada di lantai 2 jatuh ke lantai 1. Namun, pihak hotel terkesan menutup-nutupi kejadian tersebut. Minggu (12/9)

Receptionist hotel, Budi Hartono membenarkan kejadian tersebut. Namun, dia tidak berani memberikan informasi. “Memang ada bang, suara nya saja kedengaran keras, namun saya tidak tahu percis kejadiannya,” ujarnya.

Sementara itu, General Affair Hotel Grand Aston City Hall saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dia menjelaskan kronologis kejadian jatuhnya lift tersebut sekitar Pukul 17.45 WIB. Pada saat itu salah seorang pekerja Casual Waiter, Taufik membawa barang berupa dua meja dari lift yang berada di lantai 2 tepatnya di belakang Ballroom untuk diturunkan ke lantai 1 karena ada keperluan acara di hotel tersebut.

Pada saat meja tersebut dimasukkan kedalam lift, Taufik pun menekan tombol untuk ke lantai 1 namun dirinya tidak masuk ke dalam lift karena lift tersebut hanya untuk barang-barang hotel.

“Lift tersebut bukan lift tamu, itu merupakan lift untu droping barang dimana kalau ada barang-barang untuk acara di hotel ini menggunakan lift tersebut,” ujarnya.

Kemudian, pada saat barang tersebut diturunkan, tiba-tiba saja lift tersebut langsung jatuh ke lantai satu dengan cepat sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Casual Waiter yang menunggu barang tersebut di lantai 1, Surya Darma langsung terkejut mendengar suara lift yang jatuh. Kemudian, dia memberitahukan kejadian tersebut kepada atasannya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

“Untungnya tidak ada korban dalam kejadian ini dan jangan terlalu dibesar-besarkan kejadiannya ini karena ini merupakan kecelakaan yang tidak disengaja,”jelasnya.

Lebih lanjut, Hadi menambahkan bahwa penyebab jatuhnya lift tersebut karena tali baja penarik lift yang sudah tidak kuat lagi, “Kemungkinan karena tali baja lift tersebut sudah lapuk makanya jatuh, namun pengunjung hotel tidak sampai terganggu,”tambahnya.

Saat ditanya lift tersebut tidak memenuhi standart, dia membantahnya. Untuk perawatan sering kami lakukan, lift tersebut sudah dua tahun dipakai, “ Perawatan ada tetapi berbeda lah dengan lift tamu,”dalihnya.
Kapolsek Medan Barat, AKP Nasrun Pasaribu yang turun ke lokasi membenarkan kejadian tersebut, “Memang benar ada lift yang jatuh, namun tidak ada korbannya,”ujarnya.

Menurut pantauan wartawan koran ini di lokasi kejadian tampak terlihat suasana seperti biasa, tidak ada kepanikan dari para pengunjung. Namun, pihak hotel terkesan menutupi kejadian tersebut. Pihak kepolisian dari Polsek Medan Barat langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Sedangkan pihak hotel sendiri tidak memberikan wartawan untuk masuk dan melihat langsung ke lokasi kejadian. (mag-11)