LANGKAT- Rapat paripurna penyampaian draft Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2010 yang dijadwalkan berlangsung, Jumat (7/10) siang, akhirnya dimundurkan hingga pekan depan. Disebut-sebut, eksekutif tidak siap mendokumenkan draft sehingga rapat batal dilaksanakan.

“Iya, jadwalnya dimundurkan hingga pekan depan. Pendokumenan berkas mungkin yang belum siap di jilid, makanya rapat tidak dapat dilangsungkan hari ini,” kata Kabag Hukum Sekretariat DPRD Langkat, Zurwansyah.
Pembatalan itu, singkat dia, disampaikan menjelang salat Jumatan sehingga agenda rapat yang semestinya dimulai pukul 14.00 WIB dimundurkan. Zurwansyah pun memilih bergegas, diduga sengeja mengelak menjawab eksekutif tidak siap dengan pengunduran jadwal itu.

Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal, sedianya menyangkal mundurnya rapat paripurna penyampaian draft P-APBD disebabkan ketidaksiapan eksekutif. Namun, ketika disebutkan faktornya eksekutif belum siap menjilid atau membukukan berkas menjadi satu dokumen, mantan Camat Kutambaru ini seketika berjanji mencari tahu.

“Wah mana ada itu, mana mungkin kita (eksekutif) membatalkan rapat paripurna karena ketidaksiapan. Kalau persoalannya buku atau pendokumenan belum siap dikerjakan, maaf kita tidak tahu persis coba nanti kita informasikan lagi,” tutup Rizal. (mag-4)

TEBING TINGGI- Pasangan suami istri (pasutri) Zulfan (36) dan Sugihartini (32) warga Jalan Prof Dr Hamka, Lingkungan II, Kelurahan Bulian, Kota Tebing Tinggi, melahirkan seorang bayi laki-laki Gibran Khailani dengan daun telinga sebelah kiri menyerupai tuliskan asma Allah.

Anak ketiga dari dua bersaudara perempuan ini, dilahirkan secara normal pada Selasa (4/10) sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya dengan pertolongan seorang bidan. Berat badan Gibran Khailani 4,2 kg dengan panjang 50 cm.
Sugihartini mengetahui daun telinga anaknya sebelah kiri menyerupai tulisan huruf arab ketika memandikan anak yang baru dilahirkannya itu.

“Selama ini nggak tahu, kebiasaan jabang bayi selalu membalikan kepala sebelah kiri menutupi telingannya, saat ku lihat rupanya daun telinga sebelah kiri bertulisakan asma Allah,” kata Sugirhatini kepada wartawan Sumut Pos, Jumat (7/10) sore.

Selama di dalam kandungan, menurut Sugihartini, tidak ada pertanda apa-apa, sementara kehamilannya pun biasa dan tak merasakan ada keganjilan ataupun wangsit yang datang dalam mimpi.
“Tak ada tanda-tanda, mungkin ini adalah pertanda Tuhan untuk membuktikan kebesarannya,” ungkap Sugihartini.

Sementara suaminya, Zulfan yang sehari-hari berpropesi sebagai pedagang keliling mengaku, terkejut setelah mendapat informasi dari istrinya, bahwa daun telinga anaknya bertuliskan huruf arab. “Terkejut bang, mungkin ini pertanda baik bagi anak ini kelak,” kata Zulfan sambil mengatakan merinding ketika terus memandangi daun telinga anaknya.

Diharapkannya kedepan, Gibran Khailani menjadi orang yang taat kepada agama serta kepada kedua orang tuanya. “Insyah Allah Gibran dewasa nanti akan menjadi ustad kondang di negeri ini. Kita berharap, anak bayi ini mendapat wahyu yang berguna bagi bangsa dan negara,” harapnya. (mag-3)

Kasus Dugaan Suap Mutasi Kepsek

BINJAI- Kasus dugaan suap yang terjadi saat mutasi besar-besaran Kepala Sekolah (Kepsek) dilakukan Wali Kota Binjai, HM Idaham, beberapa bulan lalu, terus berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai sudah memanggil lima orang guru Sekolah Dasar (SD) untuk dimintai keterangannya, Jumat (7/10).

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Binjai FKJ Sembiring, kepada wartawan Sumut Pos mengatakan, lima orang guru SD yang dipanggil masih sebatas saksi. Dari keterangan lima orang guru SD tersebut, belum ada mengarah kepada seorang oknum tertentu.

“Iya, kita memang sudah memanggil lima orang guru SD, tapi status mereka masih sebatas saksi. Hanya saja, keterangan guru SD tersebut, belum ada me ngarah kepada seorang oknum tertentu terkait dugaan suap saat mutasi itu berlangsung,” ujar FKJ Sembiring. Lebih jauh dikatakan FKJ Sembiring, keterangan guru SD yang dipanggil menjadi saksi itu, ternyata hanya mendengar keterangan dari orang lain.

“Lima guru itu selalu memakai bahasa ‘katanya’. Misalnya, kata si A, si B pernah minjam uang kepada si C, uang yang dipinjam itu, menurut si B untuk menjadi Kepsek. Setelah itu, si B memang benar jadi Kepsek,” terang Sembiring.

Bahkan, ada juga guru yang mengaku, ada seorang guru ingin menjadi Kepsek dan tidak tahu memberikan uangnya kepada siapa. “Keterangan ini juga memakai bahasa ‘katanya’. Jadi, semua keterangan guru SD yang kita panggil masih rancu dan menyulitkan kita untuk melakukan penyidikan lebih lanjut,” ucap FKJ Sembiring.

Pun begitu, pihaknya tetap akan melanjutkan perkara ini sampai menuju kepada oknum tertentu yang diduga terlibat di dalamnya. “Kita belum memanggil oknum yang berbicara dalam rekaman dugaan suap itu. Kita lebih memilih, melakukan pemeriksaan kepada setiap kepala UPTD,” katanya.

Untuk pemeriksaan terhadap UPTD ini, sambungnya, akan dilanjutkan minggu depan. Paling tidak, Senin atau Selasa. “Yang jelas, kasus ini tetap kita lanjutkan. Rencananya, Senin atau Selasa depan, kita panggil pihak UPTD,” ucapnya, seraya menambahkan, kalau rekaman itu hanya sebagai alat bantu atau petunjuk, guna melakukan penyidikan yang dilakukan.

Sekedar mengingatkan, munculnya kasus dugaan suap saat mutasi Kepsek ini, setelah Kepsek yang dimutasi tidak terima atas kebijakan yang dilakukan Wali Kota Binjai tersebut. Pasalnya, menurut mantan Kepsek, mutasi yang dilakukan sarat dengan suap.(dan)

Gelapkan Dana Sertifikasi Guru

MEDAN- Dua pejabat Dinas Pendidikan Labuhan Batu diadili pada sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (7/10). Keduanya didakwa melakukan korupsi dana sertifikasi/tunjangan 233 guru tahun 2010 sebesar Rp2,91 miliar.

Kedua terdakwa tersebut yakni, Pelaksana tugas (Plt) Kadisdik Labuhan Batu Adi Susanto Purba selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Halomoan alias Lomo selaku bendahara.

Kedua terdakwa diadili dalam dua berkas terpisah. Sidang terdakwa Halomoan dipimpin Ketua Majelis Hakim  Muhammad Nur, sedangkan terdakwa Adi Susanto Purba dipimpin Jonner Manik.

Tim jaksa dari Kejari Rantau Prapat Hamka dkk, dalam dakwaannya terhadap Halomoan menyebutkan, pada 2010 Disdik Labuhan Batu menerima dana sertifikasi untuk 531 guru sebesar Rp7,98 miliar. Namun setelah dipotong pajak 15 persen jumlahnya menjadi Rp6,7 miliar.

Terdakwa Halomoan lantas memproses pencairan dana tersebut. Setelah seluruh cek ditandatangani oleh terdakwa Adi Susanto Purba selaku KPA, Halomoan pun mencairkan cek tersebut ke Bank Sumut.

Akan tetapi, 10 lembar cek ditandatangani terdakwa Adi Susanto Purba tanpa dilengkapi dokumen pendukung yakni Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sehingga seluruh dana sebesar Rp6,7 miliar itu dapat dicairkan Halomoan.

Setelah dana tersebut ditangan Halomoan, dia hanya mentrasfer ke rekening 298 guru. Sementara dana sertifikasi untuk 233 guru sebesar Rp2,91 miliar tidak ditransfer Halomoan ke rekening guru bersangkutan. Akibatnya, para guru yang merasa dirugikan mengadukan kasus ini ke aparat penegak hukum.(rud)

LANGKAT- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Suhardi Surbakti, merasa terkejut dan sedikit kecewa ketika persoalan sosialisasi persyaratan mengelola sumur tua tidak menyertakan legislatif.

“Secara pribadi merasa aneh saja dan sekaligus terkejut, kenapa kita di unsur ke legislatifan tidak disertakan. Apalagi, kemarin informasi kita peroleh ada sosialisasi persyaratan mengelola atau pengusahaan minyak bumi di sumur tua seputar area Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang,” kata Suhardi, Jumat (7/10).

Politisi dari PDI-P ketika berbincang dengan wartawan di gedung dewan, merasa persoalan yang dibahas tidak terlepas dengan keterkaitan rakyat. Makanya, bukanlah berlebihan jika agenda menyertakan BP Migas, PT Pertamina maupun PT Heksindo selaku badan dipercaya sebagai pihak ketiga mengelola sumur-sumur dimaksud menghadirkan legislatif.
Bukan itu saja, urai Ucok sapaan Suhardi, persoalan lain yang ditengarai luput dari sosialisasi yang minus legislatif adalah mengenai perlunya kajian ilmiah pengelolaan.

Hal ini turut menjadi bahagian penting, dengan kealpaan di pointers tersebut, dikhawatirkan akhirnya nanti malah mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat.

Ucok yang mengaku bahagian dari warga Buluh Telang mengaku, sangat mendukung upaya dimaksud dengan tujuan perbaikan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, hendaknya seluruh aspek pendukung harus diperhatikan guna menghindari hal-hal kurang menguntungkan.

Sejatinya, sambung dia, kehadiran legislatif pada momen itu mampu setidaknya diharapkan menganalisa kemungkinan-kemungkinan buruk bakalan ditimbulkan dari pengelolaan minyak bumi sumur tua dimaksud. Pasalnya, dalam satu hajatan apapun bentuknya selalu berdampingan dengan efek bersifat positif maupun negatif.

Seperti diketahui sebelumnya, dilakukan sosialisasi persyaratan mengelola sekaligus pengusahaan minyak bumi di sumur tua seputar area Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang, Sei Lepan maupun Gebang, Langkat dengan tujuan sebagai sumber peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Saya berharap, pengusahaan terhadap sumur tua yang mengandung minyak dapat segera dioperasionalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu penambahan sumber PAD,” kata Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, ketika itu.

Julius Wiratno dari BP Migas wilayah Sumbagut di kesempatan itu menyampaikan, pihaknya akan memfasilitasi, baik kepada masyarakat maupun Pemkab agar dapat mengelola pengusahaan ladang minyak sumur tua sesuai ketentuan pemerintah.(mag-4)