MEDAN – Sebanyak 174 anak yatim dan 128 orangtua lanjut usia (lansia) menerima uang zakat yang disalurkan Badan Amil Zakat (BAZ) Sumut di sekretariat Jalan Williem Iskandar Medan, Kamis (4/8).

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Ketua BAZ Sumut Drs H Amansyah Nasution MSP didampingi Kepala Dispenda Sumut H Sjafaruddin dan mantan Pj Wali Kota Tebing Tinggi Drs H Eddy Sofyan Purba MAP.

Selain menerima zakat dari BAZ Sumut, ratusan kaum muslimin ini juga mendapatkan siraman rohani dari Drs Milhan Yusuf MA yang menyampaikan tausiah seputar zakat.  Milhan berharap anak yatim yang menerima bantuan dapat memanfaatkan untuk mengatasi biaya pendidikan seperti membeli buku dan perlengkapan sekolah atau membayar uang sekolah. ‘’Nantinya dengan tetap bersekolah, mereka dapat meraih kesuksesan dan masa depan lebih baik. Semoga jadi anak yang sukses,’’ katanya.

Sedangkan Ketua BAZ Sumut Drs H Amansyah Nasution MSP berharap dukungan doa dari para penerima zakat agar BAZ Sumut dapat lebih banyak mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah sehingga akan lebih banyak warga kurang mampu yang dapat ditolong.

Amansyah mengutarakan adanya dukungan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprovsu yang memberikan infaq setiap bulan berupa dana Rp.5.000 hingga Rp.20.000 per bulan. ‘’Dalam tujuh bulan di tahun 2011 telah terkumpul infaq PNS pemprovsu senilai Rp581 juta,’’ terangnya.

Ia menambahkan, nantinya infaq yang terkumpul dari PNS Pemprovsu sebagian lagi akan disalurkan kepada PNS golongan I dan II sehingga dapat membantu pegawai tersebut membayarkan zakat fitrah.
Armansyah juga berharap agar selama bulan Ramadan, umat Islam dapat semakin banyak memberikan zakat, infaq dan sadaqah yang sangat berarti bagi warga kurang mampu. (*/rel)

MEDAN  – Sukses perusahaan tidak hanya diukur dari berapa keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga seberapa besar kontribusi yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar.  Hal ini disadari penuh oleh manajemen Asian Agri Group.  Lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) nya, perusahaan perkebunan sawit yang memiliki lahan di tiga propinsi yakni Sumatera Utara, Riau dan Jambi ini, terus berupaya memberi nilai tambah kepada masyarakat sekitar kebun. Tidak  hanya sebagai kewajiban  dan tanggung jawab sosial,  program CSR yang dilakukan Asian Agri juga merupakan salah satu strategi bisnis. ‘’Ini menjadi langkah konkrit memberdayakan masyarakat,”ujar
Head CSR Asian Agri, Rafmen, dalam acara buka puasa bersama insan pers di Medan, Sabtu (6/8)
Keberhasilan  Asian Agri dalam menjadikan CSR sebagai strategi bisnis bisa terlihat dari program kemitraan berupa pola perusahaan inti rakyat (PIR Trans) dan kredit kepada koperasi primer untuk anggota (KKPA) seluas 60.000 hektare dengan sekitar 29.000 kepala keluarga (KK) yang sudah menunjukkan hasil.

Petani binaan program PIR Trans dan KKPA di Kebun Ukui dan Buatan, Riau dibawah pengelolaan  perusahaan group Asian Agri yakni PT Inti Indosawit Subur misalnya, saat ini   sudah 100 persen melunasi kredit  ke bank pelaksana.  Demikian pula   dengan  program sapi bergulir juga sudah berhasil meningkatkan pendapatan  petani.
Asian Agri, lanjutnya, juga membantu petani dalam menghadapi masa replanting. ‘’Termasuk membantu merumuskan pola replanting yang tepat,”ujarnya.

Ditambahkan  Rafmen,  sepanjang tahun 2011 ini berbagai program CSR telah digulirkan mulai dari bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Untuk bidang pendidikan salah satunya,  kerjasama dengan Tanoto Foundation, Asian Agri melakukan renovasi sekolah SD Negeri 117870 Pondok Kuning, yang berlokasi di Desa Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat,  Kabupaten. Labuhan Batu Selatan.  Kemudian di Kecamatan Bilah Hulu Kan Labuhan Batu dilakukan pembangunan Polindes yang dilengkapi dengan sarana air bersih.

Selain memperhatikan sosial kemasyarakatan, Asian Agri juga memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan, dimana salah satu Kebun Asian Agri di Buatan, Riau, pada tahun 2010 telah mendapatkan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).  Tahun 1992 Asian Agri membangun pusat penelitian kelapa sawit di Riau dan  telah menghasilkan bibit unggul Topaz I, II, III dan IV. ‘’ Bibit unggul ini tidak hanya digunakan untuk keperluan internal, tapi juga diproduksi untuk masyarakat petani mandiri yang diharapkan bisa meningkat produksi petani,” kata Direktur Asian Agri Group, Semion Tarigan.

Turut hadir dalam acara tersebut beberapa unsur pimpinan Asian Agri Group. Seperti Hadi Susanto, Ricky Chandra, Laksamana Adiyaksa, Lamsaudin Situmeang dan Humas Fiona Manalu dan Lidya Veronika. (*/sih)

MEDAN-Anggota DPD RI DR H Rahmat Shah menuturkan, dari hasil evaluasi perjalanan reformasi yang dilakukan para pakar, dapat disimpulkan bahwa revisi terhadap Undang-undang Dasar NRI 1945 yang telah dilakukan melalui empat (4) kali amandemen masih memperlihatkan beberapa kelemahan untuk suatu penyelenggaraan negara yang ideal.
Ada ketidakseimbangan dan ketimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebangsaan dan kenegaraan kita, termasuk  salah satunya adalah harapan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu masih diperlukan upaya untuk melakukan amandemen kelima UUD NRI 1945.

Rahmat mengutarakan hal tersebut di depan kelompok masyarakat Tapanuli Selatan pada suatu pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Tapanuli Selatan, (22/07). Pertemuan itu sendiri merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja anggota DPD RI pada masa reses kali ini. Rahmat menambahkan, paling tidak terdapat tiga (3) isu sentral dalam rencana amandemen kelima UUD NRI 1945, yang masing-masingnya adalah; (1) memperkuat sistem presidensial (2) memperkuat lembaga perwakilan dan (3) memperkuat otonomi daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili Wakil Bupati Ir Aldinz Rapolo Siregar, menyampaikan beberapa permasalahan krusial yang ada di Tapsel, yakni permasalahan jalan negara lintas tengah Sumatera.
Jalan ini sepanjang 18,64 Km dari dari Kota Sipirok – Aek Latong – Hutaimbaru – Batas Kabupaten Tapanuli Utara. Diakui bahwa pada ruas ini sering terjadi longsoran dan badan jalan turun/amblas, namun yang paling kritis adalah  di Kawasan Aek Latong Km133,000 -133,900 dari Sibolga. Turunnya badan jalan pada kawasan ini telah terjadi sejak tahun 1998 sepanjang + 1 Km

Permasalahan lain adalah proses percepatan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini berada di Kota Panyabungan ke Sipirok. Terkait dengan hal tersebut, disampaikan bahwa telah keluat SK Menhut 244/Menhut-II/2011. Dengan demikian dasar hukum dan izin prinsip pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok untuk pembangunan pertapakan kantor bupati Tapanuli Selatan dan sarana prasana lainnya telah ada.

Terkait pembangunan Kantor Bupati Tapsel sesuai dengan SK Menhut 244/Menhut-II/2011, pihaknya mendukung percepatan pemindahan Kantor Bupati di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok dengan alasan dan pertimbangan antara lain berada di wilayah Sipirok, sangat strategis dan berada di koridor jalan nasional. (*/ila)