Wajib Bayar Rp60 Juta

MEDAN- Karena tak memiliki uang, jenazah Khairul (27) warga Jalan Marelan Raya, Tanah 600 Medan Labuhan sempat disandera pihak Rumah Sakit Umum Marta Friska. Pasalnya, pihak keluarga diwajibkan membayar biaya perobatan sebesar Rp60 juta. Namun, setelah difasilitasi anggota DPRD Sumut, jenazah tersebut akhirnya bisa dibawa pulang.

Menurut penuturan Samsiah (46), kerabat Khairul yang ditemui di RSU Martha Friska, disanderanya jenazah Khairul yang merupakan korban Laklantas tersebut karena tidak ada yang berani menjaminnya. Pasalnya, keluarga korban notabene orang susah.

“Tidak ada yang mau menjamin, karena kami tidak ada uang. Kemarin sudah bayar Rp10 juta, masih kurang. Ini keluarganya lagi mencoba mencari pinjaman. Almarhum meninggalnya tadi pagi (Jumat (29/7), Red). Ini lagi menunggu kawan untuk menjamini agar bisa keluar,” ujarnya.

Menurut Samsiah, Khairul merupakan tulang punggung keluarga dan masih lajang. “Khairul tabrakan pada Jumat (15/7) sore lalu. Kasus ini sudah ditangani polisi, tapi kami herannya, yang menabrak itu alamatnya tidak jelas dan sudah dilepas polisi, begitu informasi yang kami terima,” jelas Samsiah.
Sementara Izul (28), adik ipar almarhum Khairul menuturkan, kalau abang iparnya itu sudah dua minggu menjalani perawatan di RS Martha Friska.

“Almarhum Khairul dirawat dua minggu dan meninggal tadi (kemarin, Red) pagi, tapi jenazahnya tidak bisa diambil karena harus membayar sekitar Rp60 juta. Biaya Rp60 juta itu sudah termasuk biaya perawatan selama dua minggu dan biaya-biaya lainnya. Bagaimana mau ditebus, kami tidak ada uang. Memang kami yang salah, karena kami tidak ada Jamkesmas atau Jamkesda dan tidak ada biaya. Kalau tahu di sini mahal, kami akan pilih rumah sakit pemerintah,” ujarnya.

Tidak berapa lama kemudian, Parluhutan Siregar anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN datang ke RSU Martha Friska untuk memfasilitasi antara keluarga pasien kurang mampu tersebut dengan pihak rumah sakit. Pada pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan antara pihak rumah sakit dan tiga anggota dewan tersebut. Pihak rumah sakit bersedia mengeluarkan jenazah, setelah ada perjanjian dalam bentuk pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan anggota dewan sebagai saksi. Pukul 17.10 WIB, jenazah Khairul pun diperbolehkan dibawa pulang dari rumah sakit.

Zura Br Panjaitan staf Information Customer Service RSU Martha Friska menuturkan, pihak rumah sakit sudah menjelaskan kepada pihak keluarga mengenai obat dan tindakan medis yang dilakukan. “Kami juga sudah menyarankan agar keluarga membawanya ke RSU milik pemerintah, namun keluarga tidak mau,” kata Zura. (jon)

Pemadaman karena Cuaca

MEDAN- Selama Bulan Suci Ramadan hingga Idul Fitri, PT PLN (Persero) Wilayah Sumut akan mengupayakan agar tidak terjadi pemadaman. Pasalnya, saat ini kondisi pasokan listrik surplus 52 Mega Watt.

“Pasokan listrik kita surplus 52 Mega Watt, dengan daya kemampuan pada pembangkitan di Waktu Beban Puncak (WBP) 1.400 MW. Tapi ini bukan jaminan pasokan listrik kepada 2,6 juta pelanggan tetap lancar dan aman selama Ramadan ini. Hal ini tergantung ada tidaknya faktor penggganggu pada jaringan distribusi,” ungkap Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Raidir Sigalingging SE pada Coffee Morning di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Jumat (29/7).

Di hadapan Kadis Kominfo Sumut Asren Nasution dan peserta, Raidir mengatakan, gangguan pada jaringan distribusi yang menyebabkan listrik padam adalah kondisi iklim dan cuaca yang tak bersahabat.

“Gangguan iklim dan cuaca, semisal hujan disertai angin kencang yang menyebabkan tumbangnya dahan atau ranting pohon, merupakan faktor utama yang menyebabkan listrik ke pelanggan padam,” katanya lagi. (saz/mag-7)

MEDAN- Semakin menguatnya permintaan agar Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin mengundurkan diri dari jabatannya, membuat politisi Partai Demokrat ini gerah. Dia membantah tudingan kalau dia tidak mampu memimpin sidang dan tak paham tata tertib dewan. Bahkan, Amiruddin menuding, desakan pergantian Ketua DPRD Kota Medan tersebut adalah kepentingan dari fraksi-fraksi yang tak senang kepadanya.

“Itu kepentingan mereka saja, yang hanya melihat dari satu sudut pandang saja,” katanya kepada wartawan koran ini, Jumat (29/7). Amiruddin juga mengungkapkan, kalau dirinya sebagai pimpinan sidang sudah melaksanakan sesuai dengan aturan dan putusan dalam tata tertib rapat paripurna.
Sedangkan untuk kesiapannya memipin lembaga legislatif, Amiruddin mengaku tetap siap. “Saya tetap siap memimpin, karena sudah sesuai dengan amanah dan akan saya lakukan dengan baik,” tegasnya.(adl)

MEDAN- Berkas kasus penembakan terhadap pasangan suami istri toke ikan, Kho Wie To alias Tho Cie Wie alias A Wie (34) dan istrinya Lim Chi Chi alias Dora Halim (30) yang terjadi, Selasa (29/3) silam, kini sudah P21.

Polresta Medan melalui Satuan Reserse Kriminal telah melimpahkan dan menyerahkan tersangka kasus penembakan tersebut ke Kejari Medan dan selanjutnya perkara ini bakal bergulir di meja persidangan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

“Sudah P21, tersangka beserta barang bukti, siang tadi telah kita limpahkan ke pihak kejaksaan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Medan Ajudan Komisaris Polisi (AKP) M Yoris Marzuki, Jumat (29/7) siang. Dijelaskannya, kedua tersangka yang diserahkan yakni Sun An alias A Lang (60), warga Komplek Perumahan Teluk Gong 47 RT 02 RW 08 Jakarta Utara dan Ang Ho (37), warga Jalan Citra 5 Blok D3/12 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Kota, Jakarta Barat.

Mengenai bukti rekaman CCTV di Hotel JW Marriot, saat empat orang eksekutor dan Sun Anh sempat melakukan pertemuan yang menurut pihak kejaksaan belum juga dilengkapi oleh pihak penyidik, Yoris dengan tegas membantahnya dan mengatakan semua unsur kelengkapan telah dilengkapi. (mag-7)

Distanla Sidak ke Pasar Ikan Cemara

MEDAN- Guna memberi rasa nyaman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi ikan selama Ramadan, Dinas Pertania dan Kelautan (Distanla) Kota Medan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) secara rutin.

Seperti sidak yang dilakukan pada Jumat (29/7) dini hari pukul 04.00 WIB, Kadistanla Ir Wahid memimpin langsung sidak ke Pasar Cemara di Jalan Cemara yang menjadi pasar ikan terbesar di Kota Medan. Dari sidak tersebut, tim dari Distanla tak menemukan adanya ikan berformalin yang dijual pedagang.

“Sidak ini kita lakukan untuk melihat kualitas semua jenis ikan yang akan dipasarkan ke masyarakat. Hasilnya, kualitas ikan yang beredar di pasar layak dikonsumsi dan semuanya bagus, tak ada yang tak bagus,” kata Wahid kepada wartawan di sela-sela sidak.

Dijelaskannya, hal ini diketahui karena mereka langsung melakukan test dengan menggunakan alat PH Meter untuk mengukur kadar keasaman dengan menyuntikkan alat tersebut ke tubuh ikan.

“Tak ada penemuan ikan yang berformalin. Itu terbukti dari alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasamannya. Dari situ kita ketahui ikan tersebut terkena formalin atau tidak.
Ternyata ikan-ikan itu masih sehat. Untuk normalnya, PH ikan mencapai 5-7, sedangkan hasil tes yang kita lakukan, PH nya mencapai 5 hingga 6,1 dari berbagai jenis ikan yang dites. Ini membuktikan kalau ikan di sini masih sehat,” bebernya.

Dalam sidak ini, tim juga mengecek masalah harga ikan di pasar, apakah ada lonjakan atau tidak. “Ternyata, harga ikan masih stabil dan ada sebagian ikan harganya turun dan kualitasnya sangat baik,” ujar Wahid lagi.(adl)

MEDAN- Dinas Bina Marga mengkalim, proyek APBD 2010 telah terealisasi 90 persen. Namun, untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (silpa) mencapai Rp9 miliar. Besarnya Silpa tersebut, dinilai Komisi D DPRD Kota Medan karena ketidakmampuan Kepala Dinas Bina Marga dalam mengelola anggaran yang telah dialokasikan.

“Kalau ada kelebihan anggaran atau Silpa, berarti kadisnya kurang bagus dalam melakukan kegiatan yang sudah dianggarkan. Ini membuktikan kalau kinerja SKPD tidak maksimal, seharusnya anggaran itu dihabiskan atau digunakan sesuai alokasinya,” kata Deni Ilham Panggabean, anggota Komisi D DPRD Kota Medan dalam pembahasan LPJ 2010 Dinas Bina Marga di ruang Komisi D DPRD Medan, Jumat (29/7).

Sementara Kadis Bina Marga, Gunawan Surya Lubis menjelaskan, tidak ada pilih kasih dalam pembangunan infrastruktur baik jalan maupun drainase di Kota Medan. Justru, dia menilai jika satu wilayah saja yang dilakukan pembangunan jalan dan drainase maka APBD Kota Medan sektor infrastruktur jalan habis.

“Kalau pilih kasih, habisla anggaran kita di satu wilayah itu saja. Tidak ada itu, justru kita ingin melakukan pembangunan merata dengan anggaran yang ada,” jelasnya. (adl)