MEDAN-Pemerintah Malaysia dalam hal ini kementerian pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang dalam bahasa setempat dikatakan Jabatan Pengajian Tinggi,  mengeluhkan pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan akademisi dan intelektual yang digunakan agen di Indonesia.

“ Hal tersebut diketahui dari hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Medan di Negeri Tetangga, Malaysia dalam menerima mahasiswa baru di Tanah Air khususnya di Perguruan Tinggi di Sumatera, termasuk Medan, “ ujar Ibeng Syafruddin Rani SH selaku Sekretaris Daerah LIRA Medan, Selasa (19/7).
Diktakannya, jabatan Pengajian Tinggi Malaysia di Kuala Lumpur memastikan dokumen izin menimba ilmu di Indonesia, banyak dipalsukan agen. Dokumen yang dipalsukan adalah Sijil Sokongan Luar Negara (NOC). “ Menurut Datuk Nazaruddin, eksekutif di Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia, NOC palsu digunakan dengan melibatkan oknum akademisi dan intelektual dari Malaysia dan Indonesia,” ucap Ibeng didampingi Wali Kota LIRA Medan Ganda Manurung.

Dijelaskannya, LIRA Medan dipimpin Ganda Manurung melakukan investigasi sepekan di Malaysia. Investigasi dilakukan atas dasar korban NOC palsu dari Malaysia yang ditengarai dilakukan oknum akademisi dan intelektual dari salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Medan.

Dalam Perjalanan LIRA Medan secara formal dimulai dari KBRI di Kuala Lumpur, ke kementerian pendidikan Malaysia dan berakhir di Jabatan Pengajian Tinggi. Secara nonformal, investigasi pun dilakukan ke sejumlah agen, baik di Medan maupun di Kuala Lumpur. “Sejumlah kepastian pemalsuan, terkumpul dan LIRA secara resmi meneruskan ke Gubernur LIRA Sumut untuk dilanjutkan ke Presiden LIRA dan seterusnya disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan pihak yang diduga terkait mengetahui guna ditindaklanjuti,” cetusnya lagi.

Kroscek yang dilakukan LIRA Medan, lanjut Ibeng, memastikan adanya sejumlah tindakan tidak terpuji yang melanggar hukum dan merugikan materi besar peserta pendidikan. Selain kerugian itu, ujar Ibeng Syafruddin Rani, secara nasionalisme nama Indonesia rusak di luar negeri. “Reputasi Indonesia makin rusak. Memalukan. LIRA minta setelah dokumen hasil temuan disampaikan ke instansi yang diduga oknumnya terlibat, ditindaklanjuti. Secara hukum, LIRA sedang menyusun langkah,” tandasnya mengakhiri.(*/adl)

MEDAN – Ketua BPH Yayasan Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Tommy Leonard, SH MKn mengatakan, UNPRI adalah kampus multi etnis. Artinya, dalam memajukan pendidikan UNPRI tidak membeda-bedakan suku, budaya dan agama.Tommy mengatakan, sistem pendidikan masih harus dikelola dengan baik, konsisten, kuat secara nasional yang berdasar pada konsep keragaman, kebhinnekaan atau multikultural.

Karenanya, lanjut dia, UNPRI terus meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya.. Sebab, kampus yang multi etnis ini didirikan untuk menjawab tantangan era globalisasi. Dalam hal ini, UNPRI juga didukung oleh dosen-dosen tamatan dalam dan luar negeri dengan kualitas S2-S3 serta memiliki 10 profesor.

Bila dilihat dari jumlah calon mahasiswa UNPRI tahun akademik 2011/2012 yang mencapai 1.958 orang untuk 10 fakultas, menurut dia, menunjukkan UNPRI sebagai perguruan tinggi swasta yang diminati mahasiswa di Sumut.
Ia mengatakan, pihaknya mendidik mahasiswa yang siap pakai yang  mengutamakan keseimbangan antara teori dan praktik. “Karena itu, UNPRI dilengkapi dengan ruang kuliah yang nyaman, laboraturium, rumah sakit milik sendiri, perpustakaan aula dengan kapasitas 750 orang, dan lapangan olah raga, sehingga lulusannya siap pakai,” kata Tommy meyakinkan.

Tommy menambahkan, cikal bakal UNPRI bermula dari Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan Prima Medan yang didirikan  tahun 2001. Kemudian tahun 2002 berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Husada Medan.

Pada tahun 2005, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Husada Medan berkembang menjadi Universitas Prima Indonesia. Dan, pada saat ini, UNPRI memiliki 10 fakultas yakni Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan dan Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Teknologi dan Ilmu Komputer, Agro Teknologi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hukum, dan Psikologi.

Selain itu yayasan telah mendirikan Rumah Sakit (RS) Gigi dan Mulut Universitas Prima Indonesia di Jalan Pabrik Tenun Medan. Kemudian, RS Pendidikan Universitas Prima Indonesia di Jalan Simalungun Tebing Tinggi.
Ada juga Sekolah Internasional TK-SD-SMP-SMA Global Prima di Jalan Brigjen Katamso Medan dan RS Fakultas Kedokteran bertaraf internasional di Jalan Ayahanda Medan. (*/sih)

MEDAN- Pasca Dewan Pengupahan (DP) Kabupatan Malang belajar Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) di Kota Medan, kini giliran DP Kota Bandung yang belajar UMSK di Kota Medan.Hal itu diketahui setelah rombongan DP Kota Bandung hadir di ruang rapat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan, Rabu (20/7). Rombongan DP Kota Bandung itu dipimpin Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Dede Sukadis.

Dede menyampaikan, kehadirannya ke Kota Medan untuk mempelajari UMSK, karena selama ini Kota Bandung tak memiliki UMSK. “Kami ingin belajar ke Kota Medan ini, karena kami belum memiliki UMSK,” katanya.
Dia menyebutkan selama ini Kota Bandung membayar upah kepada para pekerja hanya berdasarkan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) saja, padahal di dalam UU tentang ketenaga kerjaan ada diatur tentang UMSK.

Dede menerangkan, di Kota Bandung UMK itu ditetapkan berdasarkan hasil survei di pasar. Pada survei itu, dari 23 pasar yang ada di Kota Bandung hanya empat yang diambil sebagai sampel, setelah itu dikaji oleh DP Kota Bandung, selanjutnya dilakukan penetapan oleh Wali Kota dan dibuat unsur legalnya. “Makanya kami sangat tertarik dengan sistem UMSK di Kota Medan yang sudah lebih maju dari kami,” ujarnya kepada wartawan.

Menjawab kehadiran itu, Ketua DP Kota Medan, Robert M P Tambunan menyatakan, UMSK di Kota Medan memang sudah ada sejak lama, dalam penetepan itu ditentukan ada 46 sektor unggulan. Pada penetapannya dipakai sistem musyawarah dan mufakat dengan berbagai perwakilan yang masuk di dalam DP Kota Medan.
“Karena dengan cara musyawarah mufakat inilah yang bisa membawa kesepakatan penghitungan dan dibuat dan dilegalkan,” ucapnya didampingi  DP Kota Medan lainnya. (*/ril)

MEDAN-Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pancasila Indonesia (DPN MPI) Meher Ban Shah mengharapkan  MPI Sumbar berguna bagi masyarakat. “Tidak perlu besar massanya, tapi perlu perbuatan yang besar kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat pra sejahtera,” bilang Ketua DPN MPI  Meher Ban Shah usai menyerahkan SK kepengurusan DPP MPI Sumatera Barat  serta Komando Komandan Khusus MPI yang berlangsung di Jalan Sei Musi Medan, Rabu (20/7).

Meher Ban Shah yang saat itu didampingi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Ir. Asman Lubis dan Lilik Sukamto Lubis juga meminta kepada MPI Sumbar agar menghindar konflik dengan sesama organisasi masyarakat yang ada di provinsi tersebut. “Serta merangkul TNI/Polri dan pegawai negeri, karena tanpa mereka republik ini acak-acakan. Perhatikan dan dukung mereka. Selain itu perbanyaklah kegiatan sosial,” katanya.

Dia menegaskan dimanapun MPI berada, tetap anti koruptor. Karena koruptor ini, sebutnya menenggelamkan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Diungkapkannya, bercerita Pancasila apa yang kita lihat saat ini, tentunya pahlawan pancasila banyak yang tutup usia, rohaniawan pancasila banyak tutup mulutnya, ilmuwan pancasila banyak tutup bukunya, masyarakat idiologi pancasila banyak menutup idiologi dengan ham-nya.

“Maka harapan kami MPI yang menjadi rahim untuk melahirkan pahlawan rohaniawan, ilmuwan dan masyarakat pancasila. Dan diminta seluruh keluarga besar MPI agar tidak berdampingan dengan manusia pencari tahta yang bersyarat dengan dengan dusta,” tuturnya yang juga didampingi Ketua DPP MPI Sumut Bobby Octavianus Zulkarnain, SE Sekretaris DPP MPI Sumut Aulia P Sitepu, SH dan Bendahara DPP MPI Sumut M. Ridwan, SE .

Ketua DPP MPI Sumbar Erwin Amar, SH mengatakan,  akan mengembangkan  MPI di Sumatera Barat (Sumbar) demi kejayaan bangsa dan negara.” Kita akan turut serta berperan membantu persoalan-persoalan bangsa yang rumit pada saat ini. Persoalan mendasar pada saat ini, adalah masalah para koruptor yang merajalela,”Erwin yang diberi gelar Raju Ampang Bumi.

Dia berharap dengan kehadiran MPI di Sumbar para pejabat pemerintahan dan elit politik dapat  memahami keberadaan MPI yang hadir pada saat negara dalam keadaan krisis yang sudah sangat.  “Kepada masyarakat  kita memohon agar mendukung kegiatan MPI di Sumbar. “Mari kita sama-sama memajukan bangsa dan negara demi anak cucu kita,” ajaknya didampingi sekretaris dan bendaharanya Yan Narzon Nasar, SE, MM dan Syamsul Akmal S.Ag, MM.
Dia juga menambahkan, MPI Sumbar akan mengadakan kegiatan kemasyarakatan yakni Seminar Pancasila untuk pemberantasan korupsi Workshop Pancasila, zikir akbar dalam menjelang Ramadhan dan  konsolidasi organisasi.
Turut hadir  dalam acara penyerakan SK itu antara lain Komandan Komando Khusus MPI Sumbar Anasrul Leo, SH dan wakilnya Imam Sadikin, Kepala staf Bustami SPd dan Bidang OKK DPP MPI Sumbar Kresna Ristriandi serta unsur pengurus DPN MPI dan DPP MPI Sumut lainnya. (*/omi)

Medan-Adanya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan untuk peruntukkan pembangunan tembok pagar permanen di atas tanah seluas 74 hektar eks HGU PTPN II di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, mendapat protes dari Sekretaris Komisi A DPRD Sumut H Isma Padli Ardya Pulungan SAg SH.
“Kita membuat rekomendasi Bupati Deliserdang harus segera mencabut IMB-nya karena kalau tidak itu akan membuat persoalan tanah yang ada di pemerintahannya makin runyam untuk diselesaikan. Sebab alas hak yang digunakan untuk memproses pembangunan tembok tersebut tidak memenuhi syarat,” tegas anggota Fraksi Golkar ini didampingi anggota Komisi A DPRD Sumut H Raudin Purba.

Selain itu ia menilai cacat hukum ketika dieksekusi PN Lubukpakam karena mengggunakan surat palsu sesuai keputusan pidana dari MA No 165 K/Pid/2010 tanggal 25 Maret 2010 menyebutkan alas hak Titin Kurniawati Cs, tanah tersebut sampai saat ini masih bersengketa.

“BPN Kanwil Sumatera Utara telah menyatakan tanah seluas 106 Ha yang dimana terdapat 74 hektar tersebut masih berpekara sehingga tidak dapat melaksanakan pengukuran. Tapi uniknya tembok sudah dibangun tanpa alas hak maupun tapal batas yang jelas  dengan tanah yang bersebelahan dengannya,” tambahnya.
Isma mengaku prihatin dengan kebijakan Pemkab Deliserdang yang hanya mengejar pendapatan daerah melalui IMB, namun mengkebiri hati rakyat yang seharusnya dilindungi.

Sementara Raudin Purba mengatakan, dalam rekomendasi itu juga disebutkan persoalan tanah itu status quo karena pihak PTPN II, masyarakat dan Al Washliyah masih memprosesnya secara hukum. Disamping itu DPRD Sumut juga meminta BPN Deliserdang tidak mengeluarkan sertifikat sebelum sengketa tanah tersebut diselesaikan.
Sebelumnya, Komisi C DPRD Deliserdang merekomendasikan Bupati Deliserdang untuk membongkar paksa bangunan pagar milik Titin Kurniawati Rahayu Cs. Pimpinan DPRD Deliserdang melalui Wakil Ketua, Ruben Tarigan SE juga mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan rapat dengar pendapat 1 Juni 2011.

Sekadar diketahui, masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut beberapa kali telah melakukan aksi demo menuntut perubuhan pagar di kantor Camat Labuhan Deli bahkan ke kantor Bupati. (*/ila)