26 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Home Blog Page 1487

Dimiyathi Sampaikan Salam Perpisahan dari Pj Wali Kota

RAKOR: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi ketika memimpin Rakorpem bersama OPD sekaligus mengucapkan salam perpisahan dari Pj Wali Kota Tebingtinggi yang berakhir pada tanggal 24 Mei 2023.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi pamit karena terhitung tanggal 24 Mei 2023 tidak lagi menjabat sebagai Pj Wali Kota Tebingtinggi, hal itu disampaikan Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi saat memimpin Rapat Kordinasi Pemerintah (Rakorpem) di Gedung Balai Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Senin (22/5) sore.

Rakorpem dipimpin oleh Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Gul Bakhri Siregar dan Plt Administrasi Umum M Syah Irwan, Kepala OPD, Camat.

Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh peserta Rakorpem di lingkungan Pemko Tebingtinggi.

Salam perpisahan disampaikan Muhammad Dimiyathi mengingat pada hari Rabu, 24 Mei 2023, akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota Tebintinggi dan akan digantikan oleh salah seorang Direktur di jajaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Saya secara pribadi dan keluarga memohon maaf pada rekan semua, mungkin selama saya bertugas di Kota Tebingtinggi ini sejak tahun 1992 sampai sekarang ada hal kurang berkenan, saya sebagai manusia, tidak sempurna. Terimakasih kepada rekan sekalian yang telah membantu saya selama ini,” ucap Dimiyathi.

Sebelumnya, dalam Rakorpem tersebut dilakukan beberapa pembahasan, diantaranya tentang pemahaman akan tupoksi Kepala OPD yang ada di masing- masing OPD, masalah stunting dan penanggulangannya, perkembangan inflasi, biaya politik atau biaya hibah dalam rangka persiapan Pemilu ataupun Pilkada dan serapan anggaran serta hal-hal lain yang berkembang.

Terkait program yang telah dikerjakan atau program yang sudah disusun, Muhammad Dimiyathi meminta agar disampaikan realisasinya dan mempercepat kegiatan yang bersifat pengadaan barang dan jasa serta proyek, mengingat akan berakhirnya semester satu.

Menurut informasi yang beredar di jajaran Pemko Tebingtinggi, Pj Wali Kota Tebingtinggi selanjutnya akan digantikan Drs Syarmadani orang dari Kemendagri dengan Jabatan Direktur Politik Dalam Negeri Pada Derektorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum dengan Unit Kerja Direktorat Politik Dalam Negeri – Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum. (ian/han)

Jabatan Staff Ahli Dicopot, Prihatinah Gugat Bupati Sergai

Ir.Prihatinah, M.Si

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Merasa pencopotan jabatannya cacat administrasi, Ir Prihatinah, MSi menggugat Bupati Sergai Darma Wijaya ke PTUN Medan.

Diketahui Prihatinah sebelumnya menempati posisi jabatan staff Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan keuangan di Kabupaten Serdangbedagai, dan diganti Bupati Darma Wijaya menjadi staff Analis Informasi Hasil Pertanian di Dinas Ketahanan.

Saat dikonfirmasi SUMUTPOS.CO, Prihatinah mengaku untuk memperlancar surat permohonan dirinya dimutasi ke Provinsi Sumut sebagai staf ahli, diperintahkan untuk membuat surat pengunduran diri sebagai staf ahli.

” Tapi sampai sekarang surat permohonan mutasi yang saya buat itu belum disetujui atau tidak. Namun tiba tiba saja saya diberhentikan sebagai staf ahli,”ungkap Prihatinah, Sabtu ( 20/05/2023 ) siang.

Lanjut Prihatinah, SK pemberhentian dirinya cacat administrasi karena sampai detik ini belum dimutasi ke Provinsi.

“Kalau memang dasarnya mereka memberhentikan saya sebagai staff ahli, mengapa sampai detik ini saya masih di Pmkab Sergai. Saya merasa ditipu dan diizolimi akan kejadian tersebut”.ungkapnya.

Diketahui, Prihatinah mengajukan gugatan pada hari Senin 10 April 2023 dengan nomor perkara : 59/2023/PTUN.Mdn .

“Inti gugatannya di PTUN Medan, saya ingin SK pemberhentian itu dibatalkan karena alasannya tidak mendasar serta tidak sesuai prosedur dan dasar pertimbangnnya “. Terang Prihatina.

Sementara itu, Kepala BKD Pemkab Sergai terkait adanya gugatan Prihatna. ” Kalau sudah mundur, ya diberhentikan. Itu ada aturannya “kata Dingin Saragih.

Terpisah Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya menjelaskan tentang pemberhentian Prihatinah sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada terkait pergantian jabatan ASN. Apalagi Prihatinah sudah menjadi kadis selama 10 tahun, dan sebentar lagi masuk masa pensiun.

“Sesuai prosedur pergantian jabatan harus melalui lelang, dari mekanisme lelang jabatan tersebut dia kalah, mungkin dia tidak terima dengan keputusan tersebut, “terang Darma Wijaya.

Menurut Darma Wijaya, gugatan yang dilayangkan Prihatinah merupakan haknya.

“Dalam internal pemerintah daerah adalah hal yang wajar jika ada pergantian jabatan karana itu adalah juga wewenangnya atau hak preogratif kepala daerah untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah,” kata Darma Wijaya.

“Persoalan gugatan tersebut tidak masalah, itu hak beliau sebagai warga negara dengan ini kami terima dan siap untuk menghadapi gugatan tersebut,”tutupnya. ( fad/han)

PDI-P Kritik Pedas Gubsu Terkait Tanggul Jebol di Labura

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memberikan kritik pedas terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkait dugaan pembiaran tanggul jebol di Labuhanbatu Utara (Labura), terkhusus di Desa Sialang Taji pada Tahun 2021 silam. Akibatnya, jalannya menjadi rusak dan hancur lebur.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Sumut Fraksi PDI-P, Dr Poaradda Nababan SpD didampingi anggota Fraksi PDI-P lainnya, yakni Delpin Barus dan Ust Syahrul Siregar kepada Sumut Pos, usai Penyampaian Keputusan DPRD Sumut, tentang Rekomendasi DPRD Sumut terhadap LKPJ Gubsu Akhir Tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Senin (22/5) petang.

“Ini masukan buat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, terkait kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Labura, terkhusus di Desa Sialang Taji yang jalannya rusak, hancur lebur, akibat tanggul jebol sejak tahun 2021, dan dibiarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Kita tidak tahu, apakah sengaja dibiarkan atau empat OPD tidak melaporkannya ke gubernur atau mungkin sengaja menjebak gubernur. Kenapa saya sampaikan begitu, karena tanggul yang jebol adalah tanggung jawab Pemprovsu,” ujarnya.

Dijelaskannya, terkait pembangunan tanggul yang berperan penting, adalah Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede. Namun, saat ini sudah diistirahatkan (dicopot jabatannya, red) gubernur. “Kita tidak tahu sedang diistirahatkan atau mendekati masa pensiun,” imbuhnya.

Kemudian, tambah Poaradda, yang bertanggung jawab selanjutnya, adalah Kepala BPKAD Sumut, Ismail Sinaga, yang berperan mengelola uang dan aset di Pemprovsu. “Nah, ini tidak pernah disetujui anggaran Rp6,8 miliar tersebut. Padahal, sebenarnya BPBD Sumut sudah lama menyetujui agar dikerjakan dengan tuntas. Siapapun yang mengerjakan BPBD Sumut tidak pernah mempersoalkannya,” katanya.

Lalu, sambungnya, Inspektorat Pemprovsu. “Saya turut menyorotinya, karena Inspektorat ini juga harus bertanggung jawab melihat kinerja dari para OPD tersebut agar memberikan laporan kepada Gubsu,” bebernya.

Menurut Poaradda, kedatangan Presiden RI, Jokowi bukanlah suatu kebanggaan. Hal itu merupakan pukulan berat, karena kehadiran presiden untuk meninjau jalan yang rusak berat. “Intinya saya tegaskan jangan bangga kedatangan Presiden ke daerah kita, sebenarnya itu aib, karena kedatangannya untuk meninjau. Dan terkait masalah tanggul jebol, saya menduga empat OPD ini tidak menyampaikan informasi yang benar ke Gubsu,” tegasnya.

Disinggung anggaran yang dikucurkan dalam pembangunan jalan di Labura, Poaradda menyebutkan, awalnya Pemprovsu menganggarkan dana sebesar Rp1,15 miliar, padahal permintaan dari hasil analisisnya minimal Rp6,8 miliar. Kemudian, direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp3,2 miliar. Tetapi tetap masih kurang. Makanya tidak sanggup UPT melaksanakannya. Sudah diusulkan Rp6,8 miliar, karena dana tanggul jebol membutuhkan dana sebesar itu. Sementara APBD Sumut sebesar Rp14 triliun. “Jadi inikan merupakan ketololan sebenarnya, jika disebut-sebut dana yang ada hanya Rp3,3 miliar,” tegasnya lagi.

Dia menilai, jika saja saat itu Gubsu tegas membangun tanggul secepatnya, pastinya jalan tersebut sudah selesai, tidak sampai terendam jalannya, yang mengakibatkan membutuhkan dana yang lebih besar lagi.

“Memang kucuran dana dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan disitu cukup besar, setahu saya sekira ratusan miliar rupiah dan ini sudah dianggarkan. Apakah juga untuk tanggul kita belum tahu. Namun pengerjaannya pada Juni 2023 ini,” tandasnya.

Adapun, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut itu masih terus berlangsung hingga malam hari. Rapat sempat diskorsing saat memasuki waktu Salat Maghrib. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi belum memberikan tanggapan apapun, terkait penyampaian masukan dari setiap fraksi DPRD Sumut. Sejak dimulainya Rapat Paripurna pada Pukul 15.30 WIB, Edy hanya mendengarkan masukan-masukan dari setiap fraksi. (dwi/han)

Hyundai Yos Sudarso Medan, Dealer ke-129 di Indonesia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kini telah mengoperasikan sebanyak total 129 dealer di seluruh Indonesia melalui peresmian Hyundai Yos Sudarso yang berlokasi di Jalan Kol. Yos Sudarso No.20, Medan, Sumatera Utara. Langkah strategis ini diambil oleh Hyundai untuk semakin memberikan kemudahan dan mendekatkan Hyundai kepada pelanggan di seluruh Indonesia.

Hyundai Yos Sudarso yang dikelola oleh PT Shinari Putra Kencana ini memberikan pelayanan lengkap dengan konsep 3S (Sales, Service & Spare Parts) dan didukung oleh 2 (dua) Charging Station untuk para pelanggan mobil listrik. Dealer ini juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti working bay luas yang dapat menampung sampai dengan 8 unit serta ruang serah terima eksklusif yang disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pelanggan yang ada di kota Medan.

Makmur, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan, “Kami mengucapkan selamat atas diresmikannya Hyundai Yos Sudarso. Melalui hal ini, kami ingin senantiasa meneruskan komitmen kami dalam memperluas touchpoint Hyundai di seluruh Indonesia untuk hadir lebih dekat dengan pelanggan.”

Makmur menambahkan, “Prioritas utama kami adalah kemudahan dan kenyamanan pelanggan dan tentunya kami akan berusaha memenuhi kebutuhan mobilitas mereka melalui jaringan dealer Hyundai yang lebih dekat dan mudah ditemukan di sekitar tempat pelanggan. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang terus mendukung dan percaya kepada merek Hyundai,”

Kehadiran Hyundai di seluruh Indonesia ini terwujud atas kerjasama bersama mitra strategis atas kesamaan visi dalam mewujudkan dan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kepuasan pelanggan serta dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan Hyundai di seluruh Indonesia.

Selain Hyundai Yos Sudarso, di tahun ini juga Hyundai telah memperluas jaringan nya di Indonesia melalui pembukaan outlet pertamanya di Nusa Tenggara Timur melalui Hyundai Kupang yang mengusung konsep Compact 3S dan dilengkapi 1 (satu) AC Charging Station untuk penyediaan pelayanan menyeluruh bagi warga Kupang.

Hyundai juga hadir lebih dekat untuk masyarakat Tangerang dengan pembukaan tiga outlet 3S yang tersebar di beberapa titik, yaitu Hyundai Tangerang City, Hyundai Cipondoh, Hyundai Cikupa di mana masing-masing dealer tersebut juga telah dilengkapi dengan fasilitas Charging Station. Kemudian, Hyundai menambahkan jaringan nya di kota Depok melalui Hyundai Sawangan serta bagi masyarakat Magelang yang dapat merasakan pelayanan terbaik dari Hyundai Magelang.

Hingga hari ini, dari total 129 total dealer di Indonesia, Hyundai Motors Indonesia telah hadir di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di area Jabodetabek dengan total 48 dealer. Kemudian di area Banten dengan 2 dealer, area Jawa Barat mencapai 15 dealer. Hyundai juga telah memperkuat eksistensinya di Jawa Timur dengan jumlah dealer mencapai 16 outlet disusul oleh Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta total sebanyak 10 dealer.

Hyundai juga telah hadir di area Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 4 dealer resmi, kemudian area Kalimantan yang telah memiliki 5 dealer. Kehadiran brand Hyundai juga telah mencapai daerah Maluku dan Papua masing-masing memiliki 1 dealer. Area Sulawesi hingga hari ini telah memiliki total 10 dealer Hyundai. Sedangkan Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau telah mencapai sebanyak 17 dealer resmi Hyundai.

Untuk memberikan pengalaman perjalanan pelanggan yang lengkap, showroom Hyundai juga telah terintegrasi dengan platform penjualan online milik Hyundai, ‘Click-to-Buy’. Platform ini dirancang untuk pengalaman ritel online end-to-end (menyeluruh) untuk produk Hyundai tanpa perlu interaksi secara langsung dan lebih aman dalam situasi seperti saat ini.

Melalui platform ‘Click-to-Buy’ yang tersedia di website Hyundai Motors Indonesia (www.hyundai.com/id/id), Hyundai menawarkan akses ke berbagai tahapan pembelian. Pelanggan diberikan kemudahan dan pengalaman pembelian kendaraan online yang lengkap melalui fitur-fiturnya, yaitu preview mobil 3D pilihan, reservasi test drive, dan pemesanan online.

Melalui dealer-dealer resmi Hyundai di seluruh Indonesia, pelanggan dapat merasakan pengalaman terbaik yang selangkah lebih dekat dengan mereka. Masyarakat Indonesia dapat pengalaman berkendara langsung bersama lini-lini terbaik dari Hyundai seperti Hyundai STARGAZER, Hyundai CRETA, Hyundai IONIQ 5, Hyundai PALISADE, Hyundai STARIA, dan Hyundai SANTA FE.

Lokasi dealer dan info kontak dapat diketahui dengan mengunjungi situs resmi HMID, tepatnya di halaman Find-a-dealer. PT HMID juga telah meluncurkan inovasi terbaru untuk menghadirkan pengalaman berbelanja dan pelayanan aftersales yang lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun melalui Hyundai Virtual Showroom untuk langsung melihat 3D model dari setiap mobil Hyundai dan membeli secara langsung, menghubungi fasilitas service, hingga suku cadang atau seluruh layanan 3S yang langsung terkoneksi dengan dealer pilihan kapanpun dan dari manapun.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi HMID di hyundai.com/id/id, atau melalui berbagai kanal media sosial, yaitu Instagram HyundaiMotorIndonesia, YouTube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan Twitter @HyundaiMotorID. (rel/han)

Wakil Ketua DPRD Karo Dukung Atlet Balck Eagle Tigapanah

SEMANGAT: Wakil Ketua DPRD Karo Davit Kristian Sitepu memberi semangat pada Dojang Black Eagle Tigapanah

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Karo Davit Kristian Sitepu menyambangi Dojang Black Eagle Tigapanah, di jambur Desa Tigapanah, Kecamatan Tiga Panah Kabuparen Karo, Minggu(21/5)sore.

Kehadiran Davit dalam rangka memberi pembekalan dan pematangan persiapan mengikuti perlombaan Taekwondo memperebutkan piala Menko Menteri Perekonomian RI dan Wakil Gurbenur Sumatera Utara yang akan berlangsung pada Kamis-Minggu 1-4 Juni 2023 di Jl. Wiliam Iskandar Gedung Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara.

Jerry Sejahtera Tarigan selaku pelatih Dojang Black Eagle Tigapanah menyampaikan, beberapa waktu lalu pihaknya mengundang Davit selaku Wakil Ketua DPRD Karo untuk hadir di Dojang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan pembekalan sekaligus meminta bantuan berupa materi untuk beberapa atlet yang kurang mampu.

“Di kesempatan ini kami juga mengesahkan beliau sebagai pembina Black Eagle,” ujarnya. Dipaparkannya, akan ada 45 atlet dari Dojang ini yang akan ikut bertanding di Kejuaraan Nasional Piala Menko RI dan Wagubsu. Namun ada beberapa atlet yang kurang mampu dalam membayar biaya pendaftaran, sementara mereka saya lihat atlet yang cukup berbakat dan berprestasi.

“Puji Syukur kami ucapkan karena Bapak Davit Sitepu yang telah bersedia hadir untuk langsung melihat dan berkenalan dengan para atlet serta memenuhi permintaan kami. Bahkan yang di berikan beliau melebihi permintaan kami, yaitu memberi biaya pendaftaran 10 atlet, dan transportasi keberangkatan serta menyampaikan keprihatinannya terhadap fasilitas latihan kami. Beliau mengatakan akan mencari solusi untuk mengisi fasilitas latihan seperti matras dan samsak,” ucap Jerry.

“Maka dari Itu saya mewakili pengurus, dan para atlet mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dan bantuan ino semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Davit,”ujarnya.

Hal tersebut ditambahkan salah satu perwakilan dari orang tua altet Jaja Tobing di pertemuan tersebut juga mengucapkan terima kasih banyak dengan kehadiran bapak dan bantuan serta kepedulian kepada anak-anak. Wakil Ketua DPRD Davit Kristian Sitepu mengaku hadir di Dojang ini atas undangan pihak pengurus dojang, untuk melihat proses latihan para atlet yang akan bertanding.

“Setelah saya melihat kesungguhan anak – anak dan beberapa orangtua yang hadir maka semampu saya, memberikan bantuan uang pendaftaran beberapa atlet yang kurang mampu sesuai yang dibutuhkan dan menyediakan transportasi keberangkatan mereka,” ucapnya.
Dia berharap agar para atlet bisa semangat dan fokus dalam berlatih untuk mengikuti pertandingan nanti sehingga apa yang di cita – cita kan bisa tercapai. (deo/han)

Gelar Paripurna, DPRD Medan Perpanjang Pansus Inovasi Daerah

PARIPURNA: Suasana sidang paripurna tentang laporan kinerja Panitia khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Inovasi Daerah di gedung, Senin (22/5/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan menggelar sidang paripurna tentang laporan kinerja Panitia khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Inovasi Daerah di gedung, Senin (22/5/2023). Dalam rapat paripurna disepakati, DPRD Medan melakukan perpanjangan waktu untuk masa kerja Pansus pembahasan Ranperda.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala serta beberapa anggota dewan lainnya.

Menurut laporan Ketua Pansus Habiburrahman Sinuraya ST, dari pembahasan Pansus terdapat beberapa pandangan sebagai pertimbangan untuk penyempurnaan Ranperda tentang inovasi daerah.

Dikatakan Habiburrahman asal politisi Nasdem itu, untuk mendukung penerapan Perda Inovasi Daerah nantinya dinilai penting agar Pemko Medan dapat mengalokasikan anggaran  di Perubahan APBD 2023. “Anggaran itu nantinya diperuntukkan keperluan riset dan inovasi demi kemajuan Kota Medan,” ucap Habib.

Kemudian, Pansus DPRD Medan bersama Pemko Medan akan berkomiten untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional demi terselenggaranya riset dan inovasi daerah.

Selanjutnya, disampaikan Habiburrahman, Ranperda wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diimplementasikan untuk penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Kota Medan.

Sedangkan itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan akan menjadi koordinator penyelenggaraan riset dan inovasi melalui pelembagaan hub inovasi (innovation hub) yang melibatkan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan riset dan inovasi. Maka saat nantinya Perda disahkan, BRIDA Kota Medan wajib memfasilitasinya.

Ditambahkan Habib, riset menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah yang lebih berkualitas dan berbasis bukti.

Bahkan sesuai rekomendasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta, dalam penyusunan Ranperda tentang inovasi daerah, harus ditambahkan beberapa BAB dan pasal-pasal yang mengatur tentang plagiat, sanksi pidana, objektifitas inovasi yang dipandang penting dan bersifat strategis-kompetitif bagi kemajuan riset dan inovasi daerah Kota Medan.

Menurutnya, berdasarkan rangkaian pandangan dan urgensi Ranperda, Pansus masih memerlukan waktu demi penyempurnaan Ranperda.

“Untuk itu melalui sidang paripurna, Pansus memohon kepada pimpinan DPRD untuk dapat memperpanjang masa kerja dalam pembahasan dan penyusunan Ranperda agar ketika disahkan kelak, Pemko Medan memiliki Perda yang lebih berkualitas, berbasis bukti dan dapat diimpelementasikan,” ujarnya.

Di akhir paripurna, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu masa pembahasan kepada Pansus Ranperda Inovasi Daerah.

“Hal itu dinilai penting oleh Pimpinan DPRD Medan untuk memaksimalkan kinerja Pansus,” pungkas Hasyim. (map)

Saat Didemo, 35 Anggota DPRD Tapteng Tidak Ngantor

ORASI: Raju Firnanda Hutagalung, orator aksi saat berorasi di depan gedung DPRD Tapteng, Senin (22/5/2023).

TAPTENG, SUMUTPOS. CO – Sebanyak 35 Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah kedapatan tidak berada di kantor. Hal tersebut dibuktikan saat massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Tapanuli Tengah (AMP-TT) memasuki gedung DPRD di jalan Raja JunJungan Lubis, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Kita telah mempunyai bukti, saat memasuki gedung DPRD, tidak ada satu orang pun anggota DPRD,” Kata orator aksi, Raju Firnanda Hutagalung kepada wartawan usai keluar dari gedung DPRD Tapteng, Senin (22/5/2023).

Raju menduga anggota DPRD Tapteng saat ini tidak lagi berpihak kepada rakyat.
“Terang dan jelas bahwa terbukti hari ini kekesalan masyarakat Tapanuli Tengah dengan tidak bekerjanya DPRD Tapteng, kita masyarakat sangat kecewa,” kata Raju

Raju juga meminta agar masyarakat luas dapat mengevaluasi kinerja anggota DPRD dan lebih bijak dalam memilih anggota DPRD yang betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Hati-hati dalam memilih DPRD yang tidak mau bekerja untuk rakyat,” ungkapnya. (mag-5/han)

Sutarto Ingatkan Tim Relawan Ganjar Pentingnya Kolaborasi dengan Elemen Masyarakat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD PDI Perjuangan Sumut menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap Calon Presiden Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan Sumut juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya relawan-relawan, sebagai apresiasi dan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Sutarto didampingi pengurus lainnya yakni Djumian Abdi, Meinarty Bangun, Syarifah Khairiyah Alatas dan Ahmad Bima Nusa, saat menerima kunjungan sejumlah relawan pendukung Ganjar Pranowo yaitu Relawan Barigade Sumut, Relawan Padamu Negeri, dan Relawan Seknas Ganjar di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting Nomor 86 Medan, Senin (22/5). Hadir dalam silaturahmi yang diterima secara terpisah, antara lain Ketua Relawan Barigade (Barisan Garda Terdepan) Sumut Teuku Syafruddin didampingi sekretarisnya Doni Sukard, Ketua Relawan Padamu Negeri (RPN) Kornelius Kembaren didampingi Troy Sirait, juga pendiri RPN Taufan Agung Ginting, serta Ketua Seknas Ganjar Andes Radytya didampingi Sekretaris Oloan Otto Tamba serta rombongan masing-masing.

Menurut Sutarto, dengan banyaknya masyarakat yang membentuk tim relawan, menjadi bukti bahwa Ganjar sangat populis di Sumut dan dipandang sebagai pemimpin yang mampu meneruskan keberlanjutan pembangunan dan kepemimpinan Jokowi. “PDI Perjuangan Sumut solid dan tegak lurus terus melakukan konsolidasi secara masif , baik secara internal dan eksternal. Dengan sungguh-sungguh melakukan kerja-kerja kerakyatan dan elektoral untuk memenangkan Ganjar dalam Pilpres, salah satunya dengan melakukan konsolidasi penuh di seluruh kabupaten kota se-Sumut,” beber Anggota DPRD Sumut tersebut.

Sutarto menyatakan, untuk memenangkan Ganjar, tidak bisa dilakukan sendiri oleh partai, namun harus berkolabori bersama-sama dan mendorong peran serta aktif masyarakat untuk berjuang memenangkan Ganjar. “Itu sebabnya kita menyampaikan teriman kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terbentuknya tim-tim relawan Ganjar di Sumut,” katanya.

“Kita memberikan karpet merah kepada relawan Ganjar dan seluruh lapisan masyarakat, untuk secara masif berkolaborasi bersama berjuangan untuk kemenangan Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia,” pungkas Sutarto.

Senada dengan itu, Taufan Agung Ginting selaku Penasehat Relawan Padamu Negeri menyampaikan terima kasih kepada DPD PDI Perjuangan Sumut atas sambutan yang diberikan. “Pada intinya kedatangan kita hari ini untuk menyamakan persepsi antara relawan dan partai agar terjadi singkronisasi dan kolaborasi gerakan pemenangan Gandjar di Sumut,” kata Taufan.

Sementara, Teuku Syafruddin selaku Ketua Barigade Sumut mengatakan, mereka akan terus melakukan konsolidasi kepada masyarkat , khususnya pemilih milenial dan juga pemilih kaum perempuan di Sumut. “Makanya kami juga membentuk dan mengukuhkan Relawan Putri Jawa Sumut,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris DPD Seknas Gandjar Sumut, Oloan Tamba menyatakan, komitmen penuh untuk bekerja di akar rumput untuk pemenangan Ganjar di Sumut dan kami akan melakukan rapat kerja sekaligus pengukuhan Pengurus Seknas Ganjar Sumut dan Seknas kabupaten/kota se- Sumut.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan berkas dukungan untuk kemenangan Ganjar di Sumut. (adz)

FASI Sumut Bidik 20 Emas di PON 2024

BERSAMA: Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian didampingi staf bersama pengurus dan pelatih FASI Sumut di Posko Publikasi PON XXI/2024 Wilayah Sumut, Senin (22/5). (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh – Sumatera Utara akan menjadi debut bagi cabang olahraga (cabor) Aaero Sport dipertandingkan. Cabor di bawah Federasi Olahraga Aero Sport (FASI) ini memiliki 5 cabang lomba mulai dari Aero Modelling dan Drone, Paralayang, Paramotor, Gantole dan Terjun Payung.

Ketua Harian FASI Sumut, Letkol Dr Ahmad Rusly Purba SIP SH MH mengatakan, Sumut menargetkan 20 medali emas pada pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Keyakinan tersebut dikatakan karena beberapa alasan.

“Kenapa target kita banyak? Kita banyak juara nasional. Selain itu, satu atlet saja bisa ikut banyak nomor perlombaan. Misalnya, paralayang saja ada 16 nomor lomba,” ucap Letkol Dr Ahmad Rusly Purba SIP SH MH didampingi Sekretaris Joko Dilu Kumoro, Azhari (Ketua Cabor Aeromodelling dan Drone), Masrianto (Ketua Paramotor) dan Pelatih M Emir (Paramotor) di Posko Publikasi PON XXI/2024 Wilayah Sumut, Senin (22/5).

Dijelaskan, FASI Sumut memiliki beberapa pengurus kabupaten/kota, seperti FASI Medan, Deliserdang, Taput, Tapsel, Toba, Samosir dan Karo. FASI Sumut telah membina beberapa atlet Pelatda untuk masing-masing cabang lomba. Dua atlet untuk Paralayang dari total 25 atlet yang tersebar di lima kabupaten/kota. Para atlet berlatih intens di Hutaginjang (Taput), Gajah Bobok, Samosir dan Tapsel.

Sementara cabang Paramotor memiliki empat atlet di Pelatda.”Kenapa atletnya tidak ditambah? Jawabannya karena tidak ada barang/alatnya. Peralatan FASI Sumut terbatas. Sementara satu alat bisa mencapat Rp 250 juta,” sebutnya.

Sedangkan cabang Gantole memiliki tiga atlet Pelatda. Para atlet hanya bisa berlatih di satu tempat, yakni Hutaginjang. “Bahkan waktu TD ke Sabang (venue pertandingan PON 2024), tidak mendapat rekomendasi main di sana. Begitu loncat, ada laut. Tempat landing juga tidak cukup. Minimal itu dua Km,” terangnya.

Selain itu, FASI Sumut juga memiliki 3 atlet Aeromodelling dan Drone di Pelatda. “Totalnya ada 10 atlet. Kami akan melakukan Selekda pada 27 Mei ini di Hutaginjang untuk atlet non pelatda,” katanya.

“Kalau terjun payung, kami masih mempertimbangkannya. FASI Sumut hanya mengikuti yang tim putri, atletnya semua dari Brimob. Kenapa tidak dari AU? Ya, karena sudah habis. Satu tahun jelang PON, biasanya atlet ini dibagi ke berbagai daerah, jadi habis,” tambahnya.

Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan jumlah nomor perlombaaan pada PON 2024 nantinya. “Karena tidak semua daerah kirim atlet. Misalnya, Paralayang ketentuan 16 FASI yang ikut, sementar sampai hari ini masih tujuh yang mengatakan ikut,” jelasnya.

Sebelumnya Posko Publikasi PON XXI/2024 Wilayah Sumut dibuka Kadispora Sumut, H Baharuddin Siagian SH MSi didampingi Kabid PPO Budi Syahputra. Turut hadir Wasping cabor Aero Sport yakni Dr Arifin Saleh Siregar, Ketua SIWO PWI Sumut Johnny R Silalahi, dan lainnya. (dek)