30 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14972

Pertamina Bohongi Wakil Rakyat

Berlarut-larut dan meluasnya wilayah yang terimbas kelangkaan BBM bersubsidi  diduga dilakukan jaringan yang melibatkan pengusaha SPBU, jasa pengangkutan BBM dan oknum di Pertamina. Termasuk kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina nakal. Tetapi secara tegas, manajemen PT Pertamina Region I Sumbagut membantah kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina di Gudang Siong.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung juga berasumsi ada oknum PT Pertamina ‘bermain’ dengan SPBU. “Permainan ini juga bisa diasumsikan menjadi dua macam, yakni yang pertama PT Pertamina melakukan intimidasi terhadap SPBU sehingga SPBU tak bisa berkutik dengan kebijakan PT Pertamina. Dan yang kedua ada kong-kalikong sehingga oknum di PT Pertamina bisa menjual hasil timbunan BBM tersebut ke pihak industri,” paparnya, kemarin.

Guntur juga mengungkapkan, pada 4 Juli 2011 lalu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Sumut dengan pihak PT Pertamina. Dalam RDP, PT Pertamina berjanji dalam tiga hari akan mengatasi kelangkaan BBM di Sumut. “Tapi ternyata hingga saat ini kelangkaan BBM ini masih terus terjadi, seperti di Siantar, Taput, Simalungun dan lainnya. Tapi di Medan sendiri tidak, jadi ini juga mengindikasikan penyaluran BBM ke daerah-daerah terpencil tak dilakukan oleh PT Pertamina,” tegasnya.

Karena itu, Komisi B DPRD Sumut hingga saat ini menilai PT Pertamina belum terbuka terhadap permasalahan yang terjadi. “Hingga saat ini pihak PT Pertamina belum ada menunjukkan SK dari Mentri SDM dan Mentri Keuangan tentang kuota BBM Subsidi di Sumut. Seharusnya pada RDP lalu mereka sudah menunjukkan itu, jadi kita bisa tau sebenarnya salahnya dimana,” terang Guntur.

Disebabkan permasalahan yang tak kunjung diketahui titik masalahnya, pihak Komisi B DPRD Sumut akan kembali menggelar RDP. “Pada RDP lalu kita menskor rapat, jadi dalam waktu dekat ini kita sudah mengagendakan akan melakukan RDP dengan memanggil kembali PT Pertamina berikut dengan Hiswana Migas dan Asosiasi SPBU,” kata Guntur.
Guntur juga berharap, pada pertemuan berikutnya nanti semua permasalahan bisa selesai karena adanya keterbukaan dari PT Pertamina.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga berasumsi, pelaku penimbunan BBM tersebut adalah pihak SPBU sendiri. Asumsi tersebut ditarik dari paparan PT Pertamina yang mengatakan hingga saat ini belum ada pihak SPBU yang menyatakan kekurangan volume BBM armada truk tangki BBM yang sampai ke SPBU. “Jadi ini bisa disebabkan karena truk ‘kencing’ ini pelaku utamanya sendiri adalah oknum pemilik SPBU sendiri. Karena memang dia yang melakukan penimbunan itu, kenapa harus dilaporkan ada kekurangan dari armada truk tangki BBM ke PT Pertamina. Ya, diam-diam saja lah,” katanya.

Hal ini menurutnya juga disebabkan kebijakan pemerintah yang mengadakan BBM bersubsidi ini. Pemerintah membuat harga BBM bersubsidi dengan BBM reguler sangat berbeda jauh harganya. “Kalau bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, kenapa harus dijual dengan harga biasa, tentunya itu pemikiran semua orang dalam berbisnis,” tutur Tafbu.
Tafbu mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan elemen masyarakat, harusnya bisa dijadikan pegangan polisi untuk bertindak. (saz)

Jangan Hambat Pemerintahan di Sumut

Polemik Sekdaprov Sumut-Mendagri

MEDAN-Permintaan Mendagri Gamawan Fauzi agar masyarakat Sumut bersabar menunggu Sekda Provsu definitif, mendapat reaksi keras. Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi meminta Mendagri menyegerakan pendefenitifan tersebut.

“Harus berapa lama lagi kita menunggu? Apa Mendagri tak tahu sudah berapa lama kita menunggu? Jangan digantung-gantung persoalan pemerintahan di Sumut ini,” tegas Hasbullah, Selasa (12/7).

Mengenai fungsi Plt Sekda saat ini sudah bisa mewakili untuk sementara, Hasbullah membantahnya. Menurutnya, fakta di lapangan saat ini Plt Sekda tak berani mengambil kebijakan. “Ia (Plt Sekda) takut menyalahi aturan, jadi kendala yang terjadi adalah banyaknya pelaksanaan pembangunan yang terhambat, stagnan. Karena banyak dana hibah tak berani ditandatangani oleh Plt Sekda, sehingga pencairannya terhambat dan alhasil menghambat perkembangan pembangunan di Sumut juga,” kata Hasbullah.

Sebaiknya, Mendagri jangan memperlambat peng-SK-an Sekda. “Kalau memang tiga calon yang diajukan Plt Gubsu saat ini memenuhi prosedur ketatanegaraan, silakan lakukan fit and proper tes lagi. Walau pun tiga calon Sekda yang diajukan gubernur nonaktif sudah di fit and proper tes,” tuturnya lagi.

Pengamat Politik Sumut Ridwan Rangkuti berpendapat lain. Lambatnya proses pendefenitifan Sekda Provsu dilihat mengandung unsur politik. “Mendagri kan Pembina Partai Demokrat, sementara Plt Gubernur merupakan kader PKS. Sementara tiga nama usulan dari Gubernur nonaktif sebelumnya ditengarai satu diantaranya adalah kader Partai Demokrat. Karena itu, asumsi saya, pedefinitifan Sekda Provsu ini tendensius mengarah ke politik,” terangnya.

Seharusnya, menurut Ridwan, pendefinitifan Sekda Provsu ini disegerakan secepat mungkin. “Jangan semua permasalahan dipolitisir. Memang posisi Sekda sarat kepentingan politik. Apalagi 2013 ini sudah Pemilukada dan 2014 Pemilu. Tentunya akan sangat mempengaruhi jika kader partai bisa memimpin di tingkat yang berpengaruh,” jelasnya lagi.

Ia menegaskan, harusnya Mendagri memposisikan diri sebagai pengayom pejabat daerah serta masyarakatnya. “Plt Gubsu saat ini sudah didelegasikan oleh presiden melalui Kepres yang memiliki kewenangan sama dengan Gubernur. Seharusnya Mendagri mempercayai Plt Gubsu ini. Ini juga sudah dijabarkan di UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda,” papar Ridwan.(saz)

Najib Dituntut Mundur, Anwar Diusir

Malaysia Perang Online

KUALA LUMPUR- Kekacauan di Kuala Lumpur, Malaysia semakin panas,  sejumlah kelompok massa anti gerakan Bersih 2.0 menggelar petisi secara online. Petisi itu terkait status Anwar Ibrahim sebagai warga negara Malaysia harus dicabut. Tak hanya itu, 100 ribu facebooker menuntut Perdana Menteri Malaysia, Najib Rajak mundur dari jabatannya.

Kelompok massa anti gerakan bersih 2.0 itu menyebutkan pemimpin oposisi di parlemen itu telah mengacaukan negara, lebih baik dibuang dari Malaysia. Bahkan, kelompok itu mengancam jika tuntutan tak dipenuhi maka tak lagi mendukung Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak dalam pemilu berikutnya.

Petisi bernama “Aksi hukum dan rekomendasi bagi Yang Mulia Yang Dipertuan Agung Malaysia untuk mencabut medali dan penghargaan” diambil secara online dengan target satu juta penandatangan. Dilansir dari laman The Malaysian Insider, Selasa (12/7), telah 173 orang yang mendukung petisi itu.
Penggagas petisi, Rahmat Azim Abd Aziz, mengatakan Najib harus memenuhi tuntutan mereka. Jika tidak, para pendukungnya tidak segan-segan melawan Bersih demi mempertahankan Malaysia.

“Kami akan melakukannya, walaupun tanpa bantuan pemerintah Najib,” kata Rahmat. Mereka juga meminta Raja Mizan Zainal Abidin mencabut semua gelar dan medali penghargaan milik Anwar Ibrahim, pengacara Ambiga Sreenavasan, Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan aktivis perdamaian, A Samad Said.

Petisi tersebut juga menuntut agar nama-nama yang disebutkan tersebut dicabut kewarganegaraannya karena memicu kerusuhan, pemberontakan, dan melanggar hukum Malaysia. Mereka juga menuntut tindakan hukum terhadap 91 anggota Bersih 2.0 yang melanggar peraturan pengadilan.

Tidak mau kalah, pendukung gerakan Bersih juga membuka kampanye oposisi di Facebook, menuntut Najib mundur. Dibuka usai kericuhan Sabtu pekan lalu, fan page ini telah memiliki penggemar lebih dari 100.000 orang hingga Selasa pagi (12/7) kemarin.

Gerakan itu baru dilakukan dalam waktu 48 jam, lebih dari 100 ribu pemilik akun Facebook mendukung halaman tersebut. Menurut Terry Hong, seorang pengguna Facebook, kelompok itu merupakan bentuk dukungan terhadap kelompok koalisi organisasi non-pemerintah.

“Dia (Najib) mengatakan banyak rakyat tidak mengikuti Bersih 2.0 karena mereka tidak menghiraukan Bersih 2.0. Ini supaya dia tahu tidak mengikuti bukan berarti tidak mendukung,” tulis Terry di Facebook.

Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Kuala Lumpur, Sabtu (9/7). Aksi yang diprakarsai Bersih-koalisi kelompok nonpemerintah itu berakhir ricuh, setelah polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran.

Wakil presiden partai oposisi PAS, Mohamed Sabu juga terluka dalam aksi demo menuntut reformasi pemilu itu. Kakinya terluka setelah terjatuh dari motor yang ditabrak kendaraan polisi.

Seorang aktivis partai PKR, Badaruddin Ahmad, tewas dalam aksi demo itu setelah polisi menembakkan gas air mata kepada demonstran.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, seperti dikutip harian The Star, Senin (11/7) membantah Atas tudingan itu. Najib menegaskan, personel polisi hanya menggunakan kekuatan minimum saat menghadapi para demonstran.

Menurut Najib, para personel kepolisian telah bertindak profesional. “Bahkan ketika para demonstran ditangkap, mereka diberikan makanan dan tempat untuk menunaikan ibadah,” katanya.  (ap/bbs/jpnn)

Tentara Anak-anak Ditangkap dan Disiksa

NAYPYIDAW – Seorang tentara anak, Yay Chan  (15) lari dari Angkatan Bersenjata Myanmar, kini anak itu dikhawatirkan sedang disiksa saat dirinya berhasil ditangkap otoritas.

Tentara anak tersebut berasal dari Rangoon, direkrut pasukan Myanmar pada 2009 lalu setelah dirinya melarikan diri dari rumahnya karena berdebat dengan sang ayah. Kedua orangtua Yay yakin putranya berada di kamp pelatihan militer di Mon setelah empat bulan meninggalkan rumah. Demikian seperti diberitakan DVB, Selasa (12/7)

Pada Mei lalu, Yay Chan melarikan diri dari militer dan pulang ke rumah karena dirinya akan dicari kepolisian dan dikembalikan ke militer. Pada bulan berikutnya, Yay kembali melarikan diri dan bersembunyi di rumahnya sebelum akhirnya dia ditangkap.

“Anakku ditangkap otoritas setempat dan militer pada 5 Juli pukul 23.00, mereka memukulinya dan membawanya ke kantor polisi Hlaing Tharyar dan dibawa ke kantor polisi militer,” ujar ibu Yay, Daw Sabae.

Keluarga Yay saat ini mendapatkan bantuan dari aktivis HAM untuk mengadu ke kantor  PBB yang ada di Rangoon. (bbs/jpnn)

Prancis Bantah Negosiasi Libya

PARIS – Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe membantah pihaknya melakukan negosiasi dengan  Libya. Namun, Juppe mengaku pemerintahnya memang ada melakukan pembicaraan dengan sejumlah pihak terkait Muammar Kadhafi.

“Memang ada pembicaraan, tapi itu tidak berpindah menjadi negosiasi,” ungkap Menlu Alain Juppe seperti dikutip AFP, Selasa (12/7).
Dia mengaku melakukan pertemuan dengan utusan khusus dari Kadhafi. “Utusan khusus Kadhafi memang ada bertemu beberapa kali,” paparnya.

Sebelumnya putra Khadafi, Saif al-Islam menyatakan kepada Surat Kabar Aljazair El Khabar mengenai pertemuan itu. Dia mengaku melakukan negosiasi langsung dengan Prancis bukan dengan kelompok oposisi Libya.

Selama ini, oposisi Libya memang menolak untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Khadafi. Mereka tetap bersikeras agar pemimpin yang sudah berkuasa 42 tahun tersebut untuk lengser dari jabatannya dan keluar dari negeri kaya minyak itu. (bbs/jpnn)

3 Rudal AS Serang Pakistan, 38 Tewas

ISLAMABAD- Tiga rudal menghantam wilayah barat laut Pakistan,  Selasa (12/7). Akibatnya 38 militan tewas. Diduga tiga rudal tersebut milik Amerika Serikat (AS) demikian sumber intelijen Pakistan.

Insiden itu menyusul pengumuman yang dikeluarkan Presiden AS, Barack Obama, yang menyatakan Amerika akan menangguhkan sepertiga dari bantuan militer AS ke Pakistan atau sekitar dolar US 800 juta (sekitar Rp6,8 triliun) hingga ditemukan jalan ke luar perbedaan pendapat dengan Pakistan.

Menurut intelijen Pakistan, rudal AS menghantam sebuah rumah di Desa Dremala, di Selatan Waziristan. Serangan itu menewaskan delapan orang yang diduga militan. Sebelum fajar, rudal AS kembali meringsek sebuah rumah di daerah Shawal, di Utara Waziristan dan menewaskan 10 orang lainnya. Sebelumnya, Senin malam rudal AS menyerang sebuah rumah di Desa Gorvak dan menewaskan 20 militan.

Menurut AP, keengganan Pakistan menyerang militan Afghanistan di Waziristan Utara, yang merupakan target NATO di Afghanistan, adalah satu sumber utama ketegangan. (bbs/jpnn)

Pemerintah Diminta Gandeng Akademisi

MEDAN- Ketidakjelasan arah kebijakan Pemprovsu atas upaya pengambilalihan PT Inalum, ditengarai mmperlihatkan sikap pemimpin di Pemprovsu plinplan. “Jangan menjadi pemerintahan yang  plin-plan, karena ini demi hajat hidup orang banyak,” ungkap analis ekonomi asal USU, Ami Dilham, Selasa (12/7).

Ami Dilham juga mengkritik kinerja Pansus Inalum DPRD Sumut yang belum memiliki hasil signifikan untuk membantu perjuangan Sumut dalam upaya share saham yang diinginkan. Maka dari itu, ia menyarankan Pemprovsu melibatkan akademisi. “Akademisi bisa melakukan survei kemampuan serta keinginan mendasar masyarakat Sumut,” tandasnya.

Koordinator Pansus Inalum Sigit Pramono Asri yang dikonfirmasi menegaskan, sebaiknya Pemprovsu segera melakukan koordinasi lagi dengan 10 kabupaten/kota yang mempunyai akses dengan keberadaan PT Inalum.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah menambahkan, kemampuan pemprov dan 10 kabupaten/kota dalam kepemilikan saham PT Inalum harus terukur. “Namun, kemampuan finansial melalui konsorsium, belum jelas. Nafsu kuat tenaga kurang,” kata Hidayatullah. (ari/saz)

Ikut Calon Mertua Jiarah

Aliya Rajasa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan Jawa Tengah selama 3 hari. Selain didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, SBY juga didampingi putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Yang beda dari kunjungan-kunjungan Presiden sebelumnya tampak calon mantu Presiden SBY, Siti Rubi Aliya Rajasa, juga ikut dalam rombongan. Aliya bersama Ibas kompak mengenakan batik motif warna biru tua.

Selama di pesawat, Aliya duduk di kursi eksekutif Garuda Indonesia jenis Boeing 737 800, bersama keluarga istana itu.  Di sela kunjungan, SBY bersama Ny Ani Yudhoyono akan berziarah ke makam (alm) Sarwo Edi Wibowo di Pangen, Jurutengah, Purworejo. (net/jpnn)

Penyidik KPK Dituduh Intip Istri Syarifuddin

JAKARTA- Kabar tidak sedap kembali dihembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan tentang dugaan penyuapan atau penggelapan yang dilakukan para pegawai KPK, namun penyidik lembaga antikorupsi ini dituduh telah melakukan pelecehan seksual kepada istri tersangka hakim Syarifuddin Umar.

“Penyidik (KPK) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Memaksa masuk ke kamar (saat penangkapan) padahal istri klien kami tidak mengenakan pakaian lengkap,” ujar Hotma Sitompul, kuasa hukum Syarifuddin, di Gedung KPK kemarin (12/7).

Hotma mengaku, pihaknya telah melaporkan tindakan para penyidik KPK itu kepada Komisi III DPR. Dengan nada tegas dia meminta agar penyidik yang telah berbuat semena-mena itu ditindak.
Pengacara senior tersebut lantas menceritakan kejadian tersebut bermula saat penyidik KPK menggerebek rumah Syarifuddin yang diduga baru saja menerima suap dari seorang kurator yang menangani perkara kepailitan PT Sky Camping Indonesia Puguh Wirawan pada 1 Juni lalu.

Saat penggerebekan, kata Hotma, istri Syarifuddin baru saja selesai dipijit di kamar. Karena itu, pakaian yang dikenakannya pun cuma seadanya. Syarifuddin sebenarnya menangkap gelagat para penyidik hendak masuk ke dalam kamar untuk menggeledah. “Pak Syarifuddin sudah berusaha mengingatkan,” katanya.

Namun, para penyidik yang semuanya laki-laki itu tak menggubris dan masuk untuk menggeledah kamar. Bahkan Hotma menuduh petugas KPK langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuh istri Syarifuddin. Karenanya, Syarifuddin marah dan memprotes tindakan petugas KPK yang dianggapnya arogan itu.

Tapi sebenarnya, pada penggeledahan di kamar itu, para penyidik KPK berhasil menyita uang dengan mata uang asing dalam jumlah cukup besar dan diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Rinciannya, USD 84.228, SGD 284.900, 20 ribu Yen, dan KHR 12.600 (mata uang Kamboja) dan Rp141.353 juta.

Sementara itu, KPK dengan tegas membantah segala ocehan Syarifuddin. Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan jika tidak ada pelecehan terhadap istri tersangka kasus suap tersebut. Dia memastikan jika timnya sudah bekerja sesuai dengan prosedur hukum dan bekerja professional.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Syarifuddin harus membuktikan semua ucapannya tersebut. Sebab, tudingan tersebut termasuk kategori dalam perbuatan yang tidak menyenangkan. (kuh/dim/jpnn)

Kebijakan Plt Gubsu Masuk Paripurna

Pelengseran Pejabat Eselon III

MEDAN- Hak Interpelasi terhadap kebijakan yang diambil Plt Gubsu saat melanti 110 eselon III dan menonjobkan 26 pejabat eselon III pada 10 Juni 2011 lalu di berbagai SKPD jajaran Pemprov Sumut masih terus gencar akan dilakukan. Apalagi pasca pertemuan Komisi A DPRD Sumut dengan Baperjakat Sumut baru-baru ini yang membahas masalah tersebut. Pada pertemuan tersebut Komisi A DPRD Sumut mengaku tak puas dengan jawaban-jawaban yang dikemukakan. Alhasil, usulan hak interpelasi akan dilanjutkan.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Mulkan Ritonga, satu dari 16 anggota dewan yang menandatangani rencana hak interpelasi menjelaskan, akan mempertanyakan motivasinya, dan menyelidiki prosedur-prosedur yang dilakukan Plt Gubsu dalam melakukan pelantikan baru-baru ini.

Saat ini, pengajuan hak interpelasi tersebut sudah diagendakan ke paripurna untuk menjadwal kapan dilaksanakan hak interpelasi ini. “Itu semua diatur di Bamus, pimpinan yang akan mengatur itu. Yang penting untuk mengajukan hak interpelasi ini, kita sudah memiliki paying hukum yang jelas dan telah memenuhi syarat untuk itu. Kita memiliki UU dan tata tertib dewan yang berdasar sisduk anggota dewan,” tegas Mulkan, Selasa (12/7).

Sebelumnya, Baperjakat melalui Plt Sekda Rahmatsah mengemukakan pengangkatan pejabat yang dilakukan sudah melalui mekanisme yang benar, melalui pertimbangan Baperjakat yang terdiri dari lima unsur yakni Sekda sebagai ketua, Kepala BKD sebagai sekretaris, Asisten I dan IV sebagai anggota serta Kepala Inspektorat yang juga sebagai anggota, serta ada SK sebagai dasar.

Ia juga mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan usulan SKPD bersangkutan lalu diambil dari daftar yang ada di BKD. “Tak harus dari SKPD itu, bisa jadi dari yang lain. Yang pasti, setiap jabatan kita usulkan tiga orang. Jadi, dari 110 yang dilantik, ada 330 orang yang kita usulkan. Tiga ini yang menetapkan pimpinan, ditinjau dari kesetiaan, kepangkatan, macam-macam. Ini sudah lama diusulkan,” ungkapnya.

Kepala BKD Provsu Suherman mengutarakan, mekanisme pelantikan eselon III sudah sesuai prosedur. “Proses jabatan itu, kami punya nota dinas yang disampaikan ke Gubernur, lalu kita tunggu beliau, kalau ada petunjuk baru kami bekerja,” katanya.

Mengenai adanya pejabat yang meloncat, adalah kewenangan atasan. Rahmatsah juga mengatakan pengangkatan jabatan menjadi hak prerogatif Plt Gubsu. Argumen ini juga dibantah anggota Komisi A DPRD Sumut Ahmad Ikhyar Hasibuan. “Tak ada hak prorogatif, hanya presiden yang punya,” tegasnya. (saz)

1...14,97114,97214,973...15,676Page 14,972 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor