JAKARTA- Sidang yang berlangsung sekitar 11 menit di PN Medan terus mendapat kecaman. Advokat senior Todung Mulya Lubis menyebut persidangan ini layak tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI). Jhoni Sitohang, ketua majelis hakim PN Medan bersidang selama 11 menit dengan memvonis Muhammad Ridwan 6 tahun penjara, atas kasus kepemilikan sabu-sabu.

“Saya rasa kalau memang ada sidang 11 menit itu bisa memecahkan rekor MURI, itu sidang yang luar biasa,” tandas Todung sebelum menghadiri acara bedah buku “Cerita Azra.” Di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (23/6).
Todung yang mengenakan jas hitam ini memang mendukung proses peradilan cepat, murah dan sederhana. Namun ia menegaskan dalam suatu sidang, sang hakim tidak boleh mengabaikan hak- hak terdakwa.

“Sidang pidana kan bukan hanya persoalan hukum, jika sidang secepat itu saya rasa pasti ada hak-hak terdakwa yang diabaikan seperti proses pembuktian dan sebagainya,” tegas Todung. Todung pun menjabarkan, jika memang hak terdakwa diabaikan dalam sidang tersebut, hakim tersebut bisa dikenai sanksi dan teguran. “Kalau hanya memutus berdasarkan dokumen tanpa ada verifikasi, tanpa ada pembuktian, saya rasa sidang tersebut ceroboh,” kata Todung.
Hal yang sama juga dikatakan pengajar hukum UI, Hasril Hertanto. “Pastinya tidak lazim, tidak masuk akal. Meskipun ada hukum acara singkat, ancaman lebih dari 5 tahun tidak bisa secepat itu. Bagaimana terdakwa bisa melakukan pembelaan, itu sudah melanggar dan itu batal demi hukum,” terang Hasril.

Dia menduga ada sesuatu di balik persidangan kasus narkoba itu. Persidangan cepat dengan langsung vonis tidak bisa diterima. Semua orang memiliki hak yang sama untuk melakukan pembelaan di mata hukum.

Di tempat terpisah Jhoni Sitohang, ketua majelis hakim dalam sidang kilat selama 11 menit di Medan yang memvonis Muhammad Ridwan 6 tahun penjara, siap jika dirinya diperiksa Komisi Yudisial. Jhoni mengaku sudah menjalankan proses persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Siapapun yang memeriksa kita siap. Nggak ada kita pernah gentar melaksanakan tugas. Karena kita ini benar sungguh-sungguh menjalankan pengadilan yang benar,” kata Jhoni. Dia mengaku berani menerima konsekuensi apapun dari pekerjaannya. “Apapun yang terjadi. Kita takutnya cuma sama Tuhan,” ujarnya.

Jhoni mengaku tak menghitung berapa lama sidang Ridwan yang berlangsung pada 15 Juni lalu. Namun pada saat sidang berjalan, Jhoni sudah menjalankan semua tahap yang ada. Persidangan dijalankan dengan cepat karena jaksa penuntut umum, terdakwa dan saksi lainnya sudah siap di ruang persidangan.

Jhoni menceritakan awalnya sidang dibuka. Jhoni lantas menanyakan kepada terdakwa apakah ingin didampingi pengacara atau tidak. Terdakwa kemudian menolak didampingi pengacara. “Kita tanyakan hak dia. Mau didampingi penasihat hukum atau tidak. Katanya nggak mau, tidak perlu,” ceritanya.

Selanjutnya, dakwaan, keterangan saksi, penunjukan barang bukti, tuntutan dan bahkan vonis dilakukan saat itu juga. Ridwan diganjar vonis 6 tahun penjara.

Sidang ekspres 11 menit ini menuai kritik para pakar hukum, karena sidang kasus narkoba bukanlah sidang tilang yang memang berlangsung singkat. Keluarga Ridwan pun mengadu ke LBH Medan. LBH Medan pun rencananya akan melapor ke Komisi Yudisial (KY) pekan depan.

KY pun mengaku prihatin dengan proses persidangan tersebut. Jubir KY, Asep Rahmat Fajar, berjanji akan merespon kasus ini asalkan laporannya segera masuk ke KY. (net/jpnn)

Hari Ini, Sengketa Pemilukada Tapteng Digelar di MK

JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilukada Tapanuli Tengah (Tapteng) yang akan dibacakan pagi ini (24/6), sangat ditentukan penilaian majelis hakim terhadap sikap DPP Hanura.

Jika majelis hakim menyatakan Hanura mengusung pasangan Albiner Sitompul-dr Steven PB Simanungkalit seperti diklaim KPU Tapteng, maka MK akan memutuskan pemilukada ulang yang mengikutkan pasangan Albiner-Steven.
Sebaliknya, jika hakim MK menyatakan Hanura memang mengusung pasangan Bonaran Situmenang-Sukran Tanjung (Bosur), maka MK bakal menyatakan Albiner-Steven tidak memenuhi syarat dukungan, yang berarti kemenangan Bosur sudah sah.

Kuasa hukum Bosur, Tomson Situmeang, sangat yakin MK akan memutuskan kemenangan bagi kliennya itu. Dasar keyakinannya, sikap DPP Hanura sudah jelas dan tegas mengusung pencalonan Bosur. Sikap jelas DPP Hanura ini, katanya, ditunjukkan dengan kehadiran Ketua DPP Hanura, Djafar Badjeber di persidangan yang menegaskan Hanura hanya mengusung Bosur.

“Dengan demikian, saya sangat-sangat yakin MK akan memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan. Hanura konsisten sampai harus hadir di persidangan untuk menyatakan sikapnya di hadapan majelis hakim MK,” beber Tomson Situmeang kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (23/6).
Kehadiran Ketua DPP Partai Buruh di persidangan yang menyatakan dukungan ke Bosur, lanjut pengacara muda itu, semakin memperkuat keyakinannya tersebut.  Berkali-kali dia mengatakan keyakinannya bahwa MK akan memberikan putusan yang arif dan berkeadilan bagi masyarakat.

Maksudnya ‘berkeadilan bagi masyarakat’? Tomson menjelaskan, bahwa Bosur dalam pemilukada Tapteng meraih kemenangan dengan suara mayoritas, yakni lebih 62 persen. “Itu di luar suara yang dianggap cacat. Cukup alasan bila saya mengatakan, rakyat Tapteng memang menghendaki Bonaran yang jadi pemimpin mereka,” tegasnya.
Ditanya bagaimana respon Bonaran sendiri menghadapi hari pembacaan putusan, Tomson mengatakan, malah Bonaran yang mengajak agar seluruh tim kuasa hukumnya tetap tenang. “Kata Pak Bonaran, ‘kita ini pengacara, sudah biasa menghadapi menjelang putusan. Harus tetap tenang’, ujar Tomson menirukan pesan kliennya itu. Bonaran sendiri, hingga kemarin sore, sulit dihubungi karena ponselnya tidak aktif. (sam)