27 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 15070

Kegiatan Loyalti di Sekolah bagi Member Telkomsel School Community

Telkomsel memberi kesempatan kepada 10 orang siswa pemenang lomba vokal mirip Gamal untuk meet & greet bersama artis Gamal, Cantika dan Audry di Bakoel Ubud Sun Plaza Medan. Seleksi lomba ini dilakukan di SMA Budi Murni 1 Medan dan SMA Sinar Husni Medan pada Jumat, 17 Juni 2011 dari pukul 08:30 s/d 11:00 WIB dalam bentuk konser band yang diikuti oleh seluruh siswa dan siswi sekolah masing-masing.

Menurut  Manager Corporate Communication Telkomsel Area Sumatera – Hadi Sucipto , “Event ini merupakan salah satu program loyalti kepada sekolah yang telah bergabung di komunitas Telkomsel School Community, dengan program ini diharapkan para siswa dapat menyalurkan bakat sekaligus menunjukkan telenta mereka di bidang seni musik.”

SMA Budi Murni 1 Medan dan SMA Sinar Husni merupakan anggota komunitas  TSC. Untuk menjadi salah satu lokasi ini, pelajar SMU yang menjadi pelanggan simPATI atau Kartu As harus mendaftarkan diri menjadi anggota TSC. Cukup dengan kirim SMS, ketik SEKOLAH<spasi><School ID>, contoh: SEKOLAH 1235456789, lalu kirim ke 4545. Pendaftaran anggota TSC juga dapat dilakukan melalui email tsc@telkomsel.co.id. Sekolah yang ingin mendapatkan school ID dan bergabung ke dalam TSC dapat menghubungi kantor GraPARI Telkomsel terdekat.

“Sebelumnya Telkomsel telah melakukan berbagai program loyalti untuk member TSC, antara lain program beasiswa ke luar negeri, pelatihan akademis dan spiritual bagi guru, menhadirkan website yang bermanfaat untuk dunia pendidikan yaikni www.haisobat.com, SIS (Sistem Informasi Sekolah), dan berbagai dukungan infrastruktur sekolah lainnya” tambah Hadi.

TSC merupakan komunitas sekolah pertama dan terbesar di Indonesia yang kini memiliki lebih dari 8 juta anggota dari sekitar 8.200 sekolah di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas prestasi siswa dengan mengkombinasikan konsep edukasi dan entertainment menjadi fokus kegiatan TSC.

Dengan bergabung di TSC, para anggota dapat mengikuti berbagai kegiatan bermanfaat yang dapat membuka wawasan akademis, baik melalui seminar/ workshop, outbond Super Camp, serta program homestay dan pertukaran pelajar di mancanegara. Akhir tahun 2010 lalu, Telkomsel telah memberangkatkan 20 anggota TSC untuk mengikuti homestay di Australia guna memperdalam kemampuan berbahasa Inggris serta mengenal budaya baru.

Di samping itu, anggota TSC juga mendapatkan berbagai penawaran menarik berupa diskon harga spesial untuk berbagai layanan Telkomsel. Anggota TSC dapat menikmati tarif murah untuk nelpon, SMS, dan internet. Tersedia pula paket spesial chatting melalui layanan Chatbox (Rp 5.500 per 30 hari), paket hemat internet berkecepatan tinggi TELKOMSELFlash (Rp 10.000 untuk 35 MB), diskon penggunaan GPRS menjadi Rp 1/ KB, serta layanan SMS Freedom (Rp 20 per SMS).

Tongkang Mulai Diarak

Upacara Bakar Tongkang di Bagansiapiapi

BAGANSIAPSIAPI-Kemarin, Jumat (17/6) sekitar pukul 15.00 WIB warga Bagansiapi-api berkumpul di Klenteng Ing Hok King. Di saat bersamaan, rombongan yang merupakan utusan klenteng tersebut muncul. Rombongan itu berjumlah 15 sampai 20 orang dan membawa tetabuhan yang terus dibunyikan sepanjang jalan kota. Tarian persembahan untuk dewa pun ditampilkan bersamaan dengan arak-arakan tongkang (kapal) yang hari ini akan dibakar sebagai persembahan untuk Dewa Ki Ong Ya dan Taisun Ong Ya.

Begitulah suasana yang tampak menjelang ritual Bakar Tongkang di Bagansiapisiapi. Pelaksanaan Upacara Bakar Tongkang khas warga keturunan di Bagansiapiapi sudah merupakan suatu tradisi sejak tahun 1820, tepatnya hampir 2 abad yang lalu.

Tahun ini puncak acara ritual Bakar Tongkang jatuh pada Sabtu (18/6) di depan Kelenteng Ing Hok King, Bagansiapiapi. “Persiapan ritual yang telah menjadi agenda nasional dan berskala internasional tersebut telah matang,” sebut Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda Olahraga (Kadis parsenibudpora) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Tarmizi Madjid, Kamis (16/6).

Dijelaskannya lagi, untuk pengamanan ritual ini akan dibantu oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Rokan Hilir serta pihak keamanan lainnya. “Tidak hanya dari satuan Dishub, namun kita juga telah mengkoordinasikan dengan satuan petugas lainnya,” ujarnya.

Sejatinya, Bakar Tongkang atau disebut Go Ge Cap Lak dilaksanakan setiap tanggal 15-16 bulan 5 penanggalan Cina adalah sebagai wujud syukur masyarakat Tiong Hoa kepada Dewa Ki Ong Ya dan Taisun Ong Ya, yang dipercayai oleh mereka telah memberikan keselamatan kepada masyarakat Tiong Hoa di Bagansiapiapi. Menjelang acara puncak, cukup banyak acara pendukung yang digelar. Contohnya di kawasan Jalan Sudirman, digelar pasar malam yang menjual aneka pakaian, makanan, dan permainan yang berhadiah. “Kalau tidak ada upacara Bakar Tongkang, pasar malam itu enggak ada. Pasar malam ini digelar seminggu sebelum puncak upacara,” jelas Rudi, warga Jalan gedung Bagansiapiapi kepada Sumut Pos.(*)

Jaksa: Kasus Korupsi Rahudman Harga Mati

ICW Tegaskan, Jangan Berharap Izin Presiden

MEDAN-Pernyataan Rahudman Harahap yang menegaskan dia tidak melakukan korupsi, dianggap mengingkari statusnya sebagai tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Pernyataan Rahudman justru menguatkan keinginan Kejatisu mempercepat kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 itu ke meja peradilan.

“Silakan saja ia mengatakan tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi, itu haknya. Yang terpenting perkara itu sudah digelar ekspos di Kejagung RI, bahkan Kejatisu sudah menetapkannya sebagai tersangka,” ujar Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan, kemarin (17/6).

Dikatakan Edi Irsan, mereka bertekad menuntaskan kasus dugaan korupsi yang menyeret Rahudman Harahap. “Ini sudah harga mati dan sesuai perintah Kajagung RI bahwa kasus-kasus korupsi menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan secara hukum hingga sampai proses peradilan,” tegasnya.

Sebagai lembaga negara yang memegang teguh azas praduga tidak bersalah, Kejatisu akan berupaya membuktikan sangkaan Rahudman benar-benar melakukan praktik korupsi, hingga ke pengadilan. “Rahudman ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan temuan bukti ataupun keterangan saksi,” ujar Edi Irsan.

Kasi Penkum Kejatisu menyatakan, sebagai lembaga yang menganut azas praduga tidak bersalah, Kejatisu mempersilahkan Rahudman Harahap mengeluarkan pendapat dan menyatakan tidak bersalah melakukan korupsi APBD tahun 2005 senilai Rp13,8 miliar.

Bagaimana perkembangan penyelidikan kasusnya? Edi Irsan menegaskan, saat ini penyidik Kejatisu masih menunggu surat izin pemeriksaan Rahudman yang saat ini menjabat wali kota Medan dari presiden ataupun mendagri. “Kita berharap surat itu turun agar secapatnya dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan,” tegas Tarigan lagi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Medan melihat kinerja Kejatisu sangat kurang greget dalam menangani kasus dugaan korupsi dengan tersangka Rahudman Harahap. “Kurang greget melihat kinerja kejatisu. Penanganannya lamban,” ujar Juliandi Siregar, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (17/6)n
Dikatakannya, terlibatnya seorang kepala daerah sebagai tersangka korupsi sangat mengganggu kinerja pemerintahan Pemko Medan. “Bila Kejatisu tidak memprosesnya sesuai dengan proses hukum bisa mengganggu kinerja pemerintahan Kota Medan,” cetusnya.

Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin hanya ‘pasrah’ melihat situasi. “Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dia Korupsinya di Tapanuli Selatan sana. Coba langsung saja ke dewan Tapanuli Selatan,” katanya mengelak memberi pendapat.

Izin Presiden

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruptions Watch (ICW) Emerson Yuntho menyarankan agar elemen-elemen antikorupsi tidak berharap banyak izin pemeriksaan terhadap Wali Kota Medan Rahudman Harahap dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa keluar. Alasannya, SBY sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tidak akan mau kepala daerah yang dulu diusungnya, menjadi pesakitan.

“Tidak hanya di Medan. Di banyak daerah, masalah izin itu dimanfaatkan betul oleh penguasa agar kasus-kasus yang menyeret kadernya, tidak berlanjut,” ujar Emerson Yuntho kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.
Lantas bagaimana solusinya? Emerson mengatakan, proses penyelesaian perkara korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 itu harus didorong agar ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, proses di KPK tidak memerlukan izin dari presiden. “Kalau prosedurnya pakai izin, ya pastilah sesama Demokrat akan melindungi,” ujarnya.

Untuk bisa ditangani oleh KPK, kata Emerson, maka perkara yang melibatkan Rahudman ini harus mendapat supervisi dari KPK. Dalam proses supervisi, jika KPK menilai prosesnya mandek di Kejaksaan Tinggi Sumut, maka akan diambil alih.

Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Edy Ramli Sitanggang, tidak mau berkomentar saat ditanya mengenai masalah ini. “Saya kan Demokrat juga, jangan tanya soal itu lah,” ujarnya lewat ponselnya, kemarin.

Sementara, anggota Komisi III DPR yang juga dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawady Samsudin, dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan, jika ada kader yang tersangkut kasus hukum, maka prosesnya juga diserahkan ke ranah hukum.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahendra menegaskan, dia sudah sering meminta kepada Jaksa Agung agar melimpahkan  penanganan perkara korupsi yang jalan di tempat.
“Kalau sudah begini, Kejaksaan Tinggi Sumut harus berkoordinasi dengan KPK. Terhadap perkara yang tidak jalan, ya harus cepat diserahkan ke KPK,” terang vokalis di komisi yang membidangi hukum itu  kepada koran ini di Jakarta, Senin (13/6).

Apakah desakan ini akan disampaikan ke KPK? Politisi muda dari Partai Gerindra itu dengan tegas menyatakan, iya. “Itu pasti. Terhadap perkara korupsi yang lambat, harus ditarik saja ke KPK,” cetus mantan aktivis itu.
Sedang Juru Bicara KPK Johan Budi pernah mengatakan, sebelum mengambil alih perkara yang ditangani kejaksaan atau kepolisian, maka perlu ada supervisi terlebih dahulu. Dalam proses supervisi ini, koordinasi antar kedua lembaga penegak hukum dilakukan secara intensif.

Mengenai perkara dengan tersangka Rahudman Harahap, Johan menjelaskan, belum ada proses supervisi dari KPK.  Namun, jika Kejatisu merasa sudah tidak mampu dan menyerahkan prosesnya ke KPK, maka lembaga penegak hukum yang ditakuti para koruptor itu siap menggarapnya. (rud/adl/sam)

Taput Masih Bagian dari Sumut

Gatot Diminta Perhatikan Korban Gempa

MEDAN-Lambannya tanggapan Gatot Pujo Nugroho menangani dampak gempa di Tapanuli yang terjadi Selasa (14/6) lalu, memunculkan keprihatinan atas jiwa kepemimpinan Plt Gubsu itu. Anggota dewan dari Fraksi PAN Zulkifli Husein terang-terangan menyesalkan sikap Gatot yang kalah cepat dari Menko Kesra Agung Laksono.
“Bencana alam di Sumut bukan hari ini saja. Seharusnya dengan pengalaman yang dimiliki, Pemprovsu bisa menanganinya dengan lebih cepat,” jelasnya, Jumat (17/6).

Asumsi adanya lepas tangan Plt Gubsu dalam menangani bencana di Taput karena daerah tersebut sempat mengajukan diri sebagai bagian dari pemekaran Provinsi Tapanuli, Zulkifli meminta seharusnya Pemprovsu tetap bijak. “Karena hingga saat ini Taput masih menjadi bagian dari Pemprovsu. Dan penanganan bencana bagi masyarakat sudah barang tentu menjadi prioritas utama,” katanya.

Zulkifli juga mengatakan, kepentingan umum sudah seharusnya jadi prioritas utama. “Saat-saat seperti ini yang diutamakan harusnya adalah masyarakat. Daripada sibuk mencopot pejabat-pejabat eselon tiga dari berbagai SKPD,” katanya.

Menurutnya, pencopotan pejabat berbagai SKPD di jajaran Pemprovsu bisa menjadi satu keresahan yang memuncak. “Jadi SKPD tak bisa bekerja maksimal dengan keresahan yang mereka miliki atas adanya pencopotan sepihak tersebut,” tutur Zulkifli.

Anggota dewan Fraksi PDI P Brilian Moktar berkomentar, Pemprovsu sudah seharusnya menjadi orang pertama yang menjenguk masyarakatnya. “Kita sangat menyesali Plt Gubsu tak hadir pada saat kunjungan Menko Kesra ke Taput. Walau data update saat itu belum didapat dari Bupati Taput, paling tidak PLt Gubsu harusnya membuat konsep-konsep bantuan ke sana,” ujarnya.

Brilian mengatakan, Pemprovsu harus dengan cepat mengetahui kerusakan-kerusakan infrastruktur baik itu kesehatan, pendidikan maupun fasilitas umum. “Namun, pemprovsu juga harusnya jangan hanya memperhatikan kerusakan dari segi fisik, namun juga kejiwaan dan mental masyarakat. Mereka juga harus diberi treatment dalam mengembalikan semangat dari ketakutan atau trauma mengenai bencana tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, anggota dewan dari Komisi E Nurhasanah menuturkan, keterlambatan penanganan bencana oleh Pemprovsu ini karena Plt Gubsu terlihat memikul beban sendiri. “Dia harusnya membagi kewenangan, jadi sesibuk apapun penanganan bencana harusnya diutamakan,” kata anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini.
PLt Gubsu bersama dinas terkait harus bersama-sama menuntaskan masalah daerah. Seperti dinas kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Nurhasanah juga menjelaskan, dengan memikul semua beban sendiri, semua SKPD tak berfungsi sebagaimana seharusnya. “Seharusnya masalah yang datangnya mendadak apa lagi bencana, harus jadi prioritas untuk lebih dulu ditangani. Misalnya ada agenda ketemu SBY, jika ada bencana, pertemuan tersebut bisa dibatalkan dan SBY tentunya tak akan marah,” tegasnya. (saz)

Loyalitas, Alasan Pelengseran

Pencopotan Pejabat Eselon II, Plt Sekda Bela Plt Gubsu

MEDAN-Pencopotan pejabat eselon tiga berbagai SKPD di jajaran Pemprovsu yang secara tiba-tiba mendapat pembelaan dari Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Rahmadsyah. Ia menegaskan, pencopotan tersebut sudah melalui proses dari Baperjakat. “Mekanismenya sudah benar, karena sudah melewati Baperjakat,” katanya seusai Salat Jumat di Masjid Agung Medan, Jumat (17/6).

Namun, saat ditanya jika telah melalui Baperjakat, kenapa yang menggantikan pejabat yang dicopot serta pejabat yang dicopot sendiri tak mengetahui mereka akan dilantik atau dinonjobkan, Rahmadsyah mengatakan wewenang tersebut ada di Plt Gubsu sebagai pimpinan.

Lantas, jika kepala SKPD juga tak mengetahui hal tersebut, apakah proses dan mekanismenya memang sudah sesuai dengan Baperjakat? Rahmadsyah lagi-lagi menjawab dengan perkataan serupa. “Kenapa Kepala SKPD harus mengetahui ada atau tidak pejabat di bawah jajarannya yang dicopot dan dilantik? Sebelum pejabat yang menggantikan pejabat yang dicopot tersebut dilantik, kita bisa saja juga mencopot Kepala SKPD-nya. Kepala SKPD hanya bisa mengusulkan, tapi yang menentukan kebijakan adalah PLT Gubsu sebagai pimpinan saat ini,” tegasnya.

Rahmadsyah juga mengatakan, alasan kenapa beberapa pejabat eselon tiga tersebut dicopot karena dianggap tak bisa memenuhi target penyelesaian program kerja. “Setiap pejabat eselon memiliki tengat waktu untuk melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan, jika mereka tak bisa memenuhi target, ya harus digantikan,” jelasnya.
Ia juga sempat menceritakan saat menjadi pimpinan di Aceh, dan mencopot beberapa pejabat di bawah jajarannya. “Ada yang saya copot hanya dalam jangka waktu satu bulan,” ungkapnya.

Namun, ia tak bisa menerangkan, berapa lama waktu yang diberikan kepada pejabat yang baru dilantik melanjutkan program kerja sebelumnya. “Itu juga wewenang dari pimpinan, kita belum mengetahuinya,” kata Rahmadsyah.
Mengenai adanya pejabat yang dipindahkan tak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Rahmadsyah berdalih, Pemprovsu harus memberdayakan seluruh SDM yang ada. “Jika memang ada pejabat dengan latar belakang dokter hewan dan kini dipindah untuk mengisi posisi di Perpustakaan Daerah, kita bisa mengaturnya melalui manajemen yang ada. Dengan memberikan pelatihan dan sebagainya,” jelasnya.

Saat wartawan Sumut Pos memastikan berarti tak ada SDM yang mumpuni di Sumut yang bisa mengisi posisi jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, ia membantah. “Banyak yang memenuhi persyaratan, tentunya sangat banyak yang berpotensi di Sumut ini. Tapi saya secara pribadi tentunya akan memilih pejabat yang loyal. Kalau tak loyal, bagaimana ia bisa menjalankan perintah atasan?” katanya.

Sementara itu, anggota dewan dari Fraksi PAN Zulkifli Husein menjelaskan, jika proses tersebut sudah melalui Baperjakat, tentunya pejabat yang menggantikan atau yang dilantik seharusnya mengetahui kalau dirinya akan dilantik. “Tapi beberapa kasus, ada pejabat yang dilantik merasa terkejut karena tiba-tiba dilantik dan tak ada pemberitahuan dari Kepala SKPD,” tuturnya.

Berarti, lanjutnya, penggantian tersebut belum melalui Baperjakat, karena jika melalui Baperjakat pejabat yang akan dilantik harus melalui proses fit and proper test. “Nah, jika melalui fit and proper test, tentunya pejabat yang akan dilantik akan sangat mengetahui kalau dirinya bakalan menduduki jabatan tertentu dalam waktu dekat. Tapi ini sama sekali tidak ada, bahkan banyak yang terkejut,” jelasnya lagi.

Menurut Zulkifli, proses-proses tersebut jangan terlalu dipaksakan. “Hasilnya kita lihat saja nanti, pasti pelayanan publik bisa carut-marut. Karena, pengganti pejabat yang dicopot tentunya perlu sosialisasi melaksanakan atau menjalankan program kerja. Dan itu membutuhkan waktu yang sedikit banyaknya pasti akan mengganggu pelayanan publik nantinya,” ujarnya.

Seharusnya, menurut Zulkifli, pencopotan tersebut merupakan bagian dari evaluasi, bukan dari kewenangan yang dimiliki pada saat-saat tertentu.

Ia mencontohkan, Sekretaris Dinkes Sumut yang digantikan pejabat yang berasal dari Pemkab Sergai. “Ia baru menjabat dua bulan di sana, dan sebelum di Sergai ia juga merupakan pejabat di Sumbar. Tentunya hal ini membuat ketimpangan dalam melanjutkan program kerja, karena tak mungkin dengan serta-merta ia bisa menguasai permasalahan yang ada di SKPD yang didudukinya sekarang. Alhasil, nantinya pelayanan kesehatan di Sumut akan terganggu,” jelas Zulkifli.

“Ini kan sama saja dengan melakukan eksperimen? Sudah pasti sasaran empuknya adalah pelayanan publik yang semakin merosot nantinya,” ujarnya lagi.

Zulkifli juga mengatakan, ia takut akhirnya permasalahan ini mengerucut ke masalah suka atau tak suka. “Ini akan menimbulkan kesenjangan di antara pejabat di masing-masing SKPD. Dan lagi-lagi ujungnya masyarakat atau publik juga yang dikorbankan,” terangnya. (saz)

Tampilkan Budaya Aceh, Melayu dan Batak

Pluralisme di Balik Peringatan 104 Tahun Mangkatnya Raja Sisingamangaraja XII

Semangat persaudaraan yang dibawa Raja Sisingamangaraja XII membuatnya menjadi pahlawan yang dekat dengan banyak suku. Semangat pluralisme tersebut lantas mewarnai peringatan mangkatnya Raja Sisingamangaraja XII.

INDRA JULI, Medan

Kematian hanya terjadi dalam bentuk fisik. Karena kenangan selama mengarungi kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan kedua seseorang. Semangat dan pesan yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Setidaknya hal itu yang ditangkap dari “Peringatan 104 Tahun Gugurnyan

Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII” oleh Forum Sisingamangaraja di Monumen Sisingamangaraja XVII Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (17/6). Beberapa kegiatan yang digelar hingga malam hari itu pun menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya Kota Medan dan Sumatera Utara, juga dari provinsi Nanggroe Aceh Darusallam (NAD) yang turut meramaikan perhelatan kedua ini.

“Kita mau mengajak masyarakat untuk mengingat kembali sejarah. Bagaimana Sisingamangaraja XII menjunjung tinggi semangat pluralisme dalam perjuangannya. Hal yang belakangan ini tidak lagi ditemui di tengah-tengah masyarakat yang lebih suka menyelesaikan segalanya dengan cara-cara kekerasan,” ucap Ketua Forum Sisingamangaraja Raja Tonggo Tua kepada Sumut Pos.

Sejak pagi hari, monumen yang terletak di depan Stadion Teladan Medan ini sudah menjadi perhatian. Empat patung Si Gale-Gale dengan balutan kain hitam dan merah dipasang menuju pintu masuk monumen. Di dalamnya terlihat tenda yang menaungi puluhan kursi menghadap panggung mini di bawah patung pahlawan nasional itu. Sementara di sisi kanan monumen berdiri satu panggung berukuran besar yang menutup jalan. Petugas pun terlihat sigap mengalihkan lalu-lintas menghindari kemacatan yang dapat terjadi.

Memasuki pukul 10.00 WIB, lokasi mulai diramaikan dengan panitia yang mengenakan kaos merah cerah bergambar aksara Batak, simbol sang Raja di bagian depan diikuti rombongan undangan yang datang dari berbagai lapisan. Dari anggota masyarakat, seniman, legislatif, hingga eksekutif. Berbaris untuk mengikuti pembukaan peringatan gugurnya Sisingamangaraja XII pada 17 Juni 1907 silam. Diawali dengan penghormatan dilanjutkan hening cipta dan Hymne Parbaringin.

Hymne Parbaringin merupakan doa-doa yang ditujukan untuk memuja Sisingamangaraja sebagai dewa orang Batak yang juga sebagai Raja Iman. Sesuai dengan tujuan kegiatan, oleh sastrawan Batak Thompson HS, Hymne Parbaringin tadi pun diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dengan harapan seluruh audiens dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Pengunjung lantas dibuat bertanya-tanya sehubungan dengan penampilan pertama pada kegiatan itu. Bagaimana tidak, peringatan tadi dimulai dengan penampilan Seni Budaya Magic Aceh (SBMA), kelompok kesenian dari tanah rencong dengan Seudati Inong, Tari Saman, Debus, dan Rapai. Bahkan Ketua SBMA, Yoga menegaskan bahwa kedatangan mereka justru mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) NAD.

“Kita bangga bisa turut berpartisipasi pada kegiatan ini mengingat hubungan sejarah dan misi untuk mengangkat nilai-nilai budaya,” ucap Yoga. Hal itu dipertegas H Zulfikar Noor yang juga pengurus Aceh Sepakat, komunitas masyarakat Aceh di Kota Medan. “Di Aceh, generasi kemarin masih kerap mendengar cerita dari orang-orang tua bagaimana Sisingamangaraja XII berhubungan dengan pejuang-pejuang Aceh dalam melawan kolonial. Makanya ada beberapa kuburan panglima perang Aceh di daerah Parlilitan dan Humbang Hasundutan,” beber H Zulfikar Noor yang turut mengajak dua putrinya pada peringatan Hari Sisingamangaraja tersebut.

Tidak hanya kesenian dari NAD, kegiatan yang dilanjutkan pukul 16.00 WIB juga menampilkan kesenian tradisional dari berbagai daerah di Sumut. Diawali dengan musik ilustrasi dari musisi tradisional Batak Toba pimpinan Marsius Sitohang dengan menghadirkan mantan pemain Opera Batak, Mery Boru Silalahi. Permainan musik dan tiupan seruling pun menarik perhatian masyarakat untuk menghentikan kendaraannya.

Dari panggung ritus tadi, perhatian audiens berpindah ke panggung besar dimana digelar tari Zapin Kasih Budi dari daerah Melayu. Diikuti rari ritual dari Karo, pertunjukan dari Angkola Mandailing, dilanjutkan dengan penampilan seniman Aceh. Memasuki puncak kegiatan, Raja Tonggo Sinambela tampil dengan orasi budaya dalam refleksi perjuangan Raja Sisingamangaraja XII dan Pertunjukan reflektif spirit perjuangan Raja Sisingamangaraja XII.

Turut pula meramaikan kegiatan remaja Kota Medan yang tergabung dalam satu kelompok kesenian dengan mempersembahkan tarian madley multi etnis. Dari Melayu, Batak, dan Mandailing. “Cukup positif ya. Di satu sisi mengingatkan kita generasi muda akan nilai sejarah dari Raja Sisingamangaraja XVII. Akan sangat baik kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sehingga semangat perjuangan sang raja melalui pluralisme tidak hilang dan dapat diteruskan di masa yang akan dating,” ucap siswa SMA Amir Hamzah Medan, Dira yang juga keturunan India/Sunda.
“Kegiatan ini memang kita buat sedemikian rupa dengan daerah-daerah yang berhubungan dalam perjalanan perjuangan Raja Sisingamangaraja XII dalam melawan penjajahan. Kita harapkan generasi muda kembali mengingat bahwa sahala Opung tetap mengayomi orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya. Karena Sisingamangaraja tidak hanya milik orang Batak,” tegas pria yang merupakan cicit dari Raja Sisingamangaraja XII ini.

Peringatan 104 Tahun Gugurnya Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII ini merupakan kali kedua dimana sebelumnya digelar 2007 lalu. Pelaksanaan kedua ini dimulai, Kamis (16/6) dengan menggelar seminar di Universitas Negeri Medan (Unimed). Kegiatan yang diramaikan ratusan peserta itu menghadirkan Raja Tonggo Sinambela, Thompson HS, dan sejarawan Ikhwan Pusis Medan yang memaparkan delapan hal kontroversi pada kematian Raja Sisingamangaraja XII.

Terlepas dari misteri kematiannya, kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII yang bergelar Patuan Bosar Opung Pulau Batu ini adalah peringatan akan kenyataan yang terjadi belakangan ini. Dimana seringnya aksi kekerasan dalam menyelesaikan masalah merupakan dampak hilangnya semangat menjunjung tinggi pluralisme dan mengutamakan kesepakatan sebelum sebuah keputusan dibuat. (*)

My Eyes Paling Seksi

Marissa Nasution

Marissa Nasution pede banget seluruh tubuhnya tergolong seksi. Tapi apa yang menurutnya terseksi dan kerap mendapat pujian dari orang lain?

“Aku paling suka sama mataku, karena banyak yang bilang mata aku seksi,” ujarnya malu-malu.
Dalam bersolek, bekas VJ MTV ini mengaku selalu menonjolkan keseksian matanya. Dengan begitu, ia semakin percaya diri. “Aku jadi pede aja kalau mataku udah dirapiin, jadi aktif, mau ngapa-ngapain juga percaya diri,” ujarnya.
Lantas siapa yang mengungkapkan pertama kali jika mata adalah bagian tubuh Marissa yang paling seksi? “Bukan pacar, ada salah satu majalah. Katanya mata aku yang paling seksi, dari setelah aku pikir, iya juga sih,” tawanya.

Marissa pun tetap menjaga matanya agar tetap terlihat segar dan seksi. Seperti apa sih? “Ya, paling tidur yang teratur, biar kantong matanya tidak hitam dan jarang gunakan kontak mata,” ucapnya.

Bicara karir, saat ini artis berdarah Jerman-Batak itu tidak mau terjebak dalam peran yang sama, terlebih berperan sebagai perempuan seksi. “Aku sering ditawari berperan sebagai cewek seksi dan main film komedi. Aku nggak mau peran yang sama terus kayak begitu,” ungkapnya.

Itu sebabnya, sudah dua tahun ini dia tidak syuting film atau sinetron. Bekas pacar Daniel Mananta itu, masih menunggu tawaran yang tidak hanya mengandalkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Tetapi peran yang benar-benar menuntut kemampuan aktingnya. “Aku ingin peran yang beda,” katanya. (jpnn)

Konsorsium Pemda Andalkan Silpa

Nasionalisasi PT Inalum Butuh Rp6,192 T

MEDAN-Pemprovsu bersama 10 kabupaten/kota harus menggelar konsorsium dalam usaha mendapatkan 60 persen saham di PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pasca penyerahan perusahaan tersebut oleh pihak Jepang kepada Indonesia.

Untuk menggelar konsorsium dibutuhkan dana yang tak sedikit. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, untuk mengambil alih saham NAA (Nippon Asahan Alumminium) besarnya 58,9 persen, dibutuhkan dana sekitar 720 juta dolar AS. Bila dirupiahkan dengan kurs Rp8.600 per dolar, nilainya mencapai Rp6,192 triliun.
Nah, langkah konkrit dan riil yang dapat dilakukan Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota dengan cara yang paling mudah adalah menggunakan dana silpa. “Ini suatu hal sangat mudah,” terang anggota dewan dari Fraksi PKS, Amsal, Jumat (17/6).

Lebih lanjut anggota pansus PT Inalum ini menjelaskan, Pemprovsu beserta 10 kabupaten/kota tersebut dapat melakukan pemakaian dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) asal tetap bisa menekan jumlah dana silpa pada tahun berikutnya. “Saya rasa hal itu tak akan mengganggu anggaran. Karena silpa itu kan sisa anggaran yang tak terpakai pada akhir tahun dan dapat digunakan pada tahun berikutnya. Tapi, jika memakai anggaran tersebut, Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota harus mampu menekan dana silpa untuk tahun berikutnya,” katanya.
Dengan begitu, sambungnya, pemerintah pusat dapat melihat keseriusan pihak Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota yang ingin mengelola PT Inalum tersebut. “Jadi kita bisa membuktikan kepada pemerintah pusat, bukan sekedar omongan saja,” jelas Amsal.

Atau bisa dengan cara diberikan cuma-cuma oleh negara kepada Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota. “Namun, hal ini bukan semata-mata dilihat dari tinjauan bisnis. Ya kalau mau beli lah. Cara lain adalah dengan membayar belakangan, nantinya baru dibayar dari perolehan keuntungan dari saham,” tutur Amsal lagi.

Sebenarnya, menurut Amsal, Pemprovsu bersama 10 kabupaten/kota ini layak mendapatkan asset tersebut dan itu dapat dilakukan. “Karena ini merupakan SDA yang ada di Sumut. Sudah sepatutnya dikelola oleh Sumut, kan lucu kalau dikelola daerah lain. Karena pemerintah pusat sempat mewacanakan untuk mentenderkan perusahaan ini agar dapat dikelola daerah lain. Tentunya kalau ini dilakukan, bukan hanya tak adil, tapi juga kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengelola asset yang cukup potensial,” ujarnya.

Jadi, Pemprovsu beserta 10 kabupaten/kota ini harus menunjukkan keseriusan kepada pihak pusat. Bisa dengan menampung pernyataan-pernyataan masyarakat yang menginginkan dikelolanya perusahaan tersebut, pemda dan seluruh unsur terkait di Sumut. “Jadi, Pemprovsu beserta 10 kabupaten/kota ini harus bisa mempertimbangkan cara dengan sebaik-baiknya. Kita harus membangun wacana kepada seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah, kalau Sumut memang memerlukan saham di perusahaan tersebut pasca penyerahan oleh pihak Jepang,” ungkap Amsal.

Pemerintah pusat juga harus komitmen dengan kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan. “Pemerintah harus membiarkan Pemda yang mengelola perusahaan tersebut nantinya. Jadi harus sama-sama jujur. Pemda berusaha semaksimal mungkin mendapatkan dana untuk menggelar konsorsium, dan pemerintah pusat juga berkomitmen menyerahkan pengelolaan ke Pemda. Jangan setelah diserahkan pemerintah Jepang akhirnya pemerintah pusat malah menutup kemungkinan untuk Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota mengelola perusahaan itu,” harapnya. (saz)

Cina Naik Tensi Akibat Pulau Spratly

BEIJING- Militer Cina  mulai naik tensi dan menggelar latihan militer tiga hari di Laut Cina Selatan. Latihan itu untuk meningkatkan kekuatan patroli maritim lepas pantai. Demikian dilansir media pemerintah, Jumat (17/6).
Tujuan itu dilaksanakan untuk meningkatkan tensi ketegangan antara Cina dengan beberapa negara tetangganya.  Cina ingin memperebutkan kepemilikan pulau Spratly yang disengketakan dengan Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei atas daerah yang berpotensi kaya sumberdaya di Laut Cina Selatan.
Senin (13/6), Vietnam menggelar latihan militer dengan menggunakan peluru tajam di Pulau Hon Ong, sebuah pulau tak berpenghuni di Laut China Selatan.

Beijing memandangnya sebagai provokasi, sementara Hanoi berdalih latihan itu rutin digelar.      Beijing berjanji tak akan mengurangi kekuatan menyelesaikan sengketa wilayah maritim yang tersisa, selanjutnya Filipina pekan ini meminta bantuan dari Amerika Serikat (AS) dan Vietnam mementaskan latihan militer dengan menggunakan peluru tajam.

Menurut Global Times, 14 kapal angkatan laut Cina dikerahkan pada latihan di perairan dekat pulau tropis bagian selatan Cina, Hainan, termasuk manuver antikapal selam dan pendaratan pasukan pantai.
Pasukan Pengawasan Maritim Cina akan ditingkatkan dari  9.000 staf menjadi 15.000 personel pada 2020, kata surat kabar China Daily. Selanjutnya, pasukan itu diturunkan di bawah pengawasan Lembaga Kelautan Negara, sebuah instansi pemerintah yang bertugas memantau pantai Cina dan perairan teritorial.

“Armada patroli akan memiliki 350 kapal pada 2015 dan 520 pada tahun 2020,” kata laporan yang mengutip pejabat senior yang tidak disebutkan namanya, menunjuk seorang pejabat senior Cina.

Sengketa di laut antara Cina dan negara-negara lainnya telah meningkat, menurut Lembaga Negara Kelautan pada bulan lalu. Cina mengatakan, Kamis (16/6) telah mengirimkan sebuah kapal patroli maritim ke perairan Laut Cina selatan yang disengketakan, tetapi bersikeras pihaknya berkomitmen untuk perdamaian di kawasan itu. (bbs/jpnn)

Kadhafi Akhirnya Nego dengan Oposisi

TRIPOLI – Pintu perdamaian antara pemerintah dan oposisi Libya mulai terbuka. Utusan pemerintah Rusia, Mikhail Margelov, yang berada di Tripoli, Jumat (17/6) mengungkapkan, kedua pihak yang bertikai tengah melakukan dialog langsung.

Margelov yang berada di Tripoli, selama 1 hari, Kamis (16/6), setelah menemui kelompok oposisi di Benghazi, pekan lalu, menyatakan adanya pertemuan itu setelah bertemu dengan Perdana Menteri Libya, versi oposisi, Baghdadi al-Mahmudi.

“Sudah dipastikan bahwa negosiasi langsung antara Benghazi dan Tripoli sedang berlangsung,” terang Margelov, yang dikutip kantor berita Rusia ITAR-TASS.
“PM Libya memberi tahu saya pertemuan itu tak termasuk dialog di Paris, Rabu (15/6),” tambahnya. Dia tak menjelaskan isi pertemuan tersebut.

Kabar tersebut dibantah Dewan Transisi Nasional (NTC), kubu oposisi. Seorang pejabat (NTC), yang enggan disebutkan identitasnya, kepada AFP menyatakan, posisi pemberontak tak berubah.
“Kadhafi harus lengser. Siapapun orangnya yang melakukan negosiasi dengan syarat Kadhafi tetap berada dalam posisinya, akan langsung kami keluarkan surat pencekalan kepadanya,” tegasnya.
Mahmudi menyatakan, turunnya Kadhafi dari tampuk pimpinan Libya adalah garis merah yang tidak bisa dilanggar. “Yang menjadi prioritas kami adalah persatuan bangsa Libya,” tambahnya.
Mahmudi berkometar setelah putra Kadhafi Saif al-Islam menegaskan bahwa satu-satunya langkah maju adalah pemilu.

“Pemilu, segera dan di bawah pengawasan internasional. Itulah satu-satunya jalan keluar yang tidak melukai kedua pihak di Libya,” terang Saif kepada Harian Italia, Corriere della Sera.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland menyatakan, usulan pemilu sudah terlambat. Sementara akhir kekuasaan Kadhafi hanya tinggal menunggu waktu.
“Sudah sedikit terlambat untuk mengusulkan perubahan ke arah demokrasi. Sudah saatnya Kadhafi lengser,” tukasnya.

Masih di hari yang sama, serangan pesawat tempur NATO dilaporkan telah menghancurkan sebuah hotel kosong, Wenzrik, di pusat Kota Tripoli dekat perkantoran pemerintah dan televisi pemerintah Libya. Otoritas Libya, membawa wartawan ke lokasi target serangan yang terjadi dini hari kemarin. Bangunan itu hanya tersisa sebagian dindingnya, tapi tak ada korban jiwa.

Deputi Menteri Luar Negeri Libya, Khaled Kaaim menyebut serangan tersebut sebagai tindakan barbar dan tidak manusiawi pasukan NATO terhadap warga sipil. (cak/ami/jpnn)

1...15,06915,07015,071...15,673Page 15,070 of 15,673

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor