PARIS- Perlawanan pasukan loyalis Presiden Libya Muammar Kadhafi belum bisa dipatahkan, hal itu membuat sejumlah negara NATO harus memutar otak. Prancis bersama Inggris akan mengirimkan penasihat militer untuk membantu pasukan pemberontak menyelesaikan konflik melawan pasukan pemerintah.

Juru bicara pemerintah Prancis, Francois Baroin menekankan, Prancis sama sekali tidak berniat untuk mengirimkan pasukan ke Libya. ’’Hanya penasihat militer dalam jumlah kecil akan dikirimkan untuk membantu Dewan Transisi Nasional untuk mengorganisasikan perlindungan terhadap masyarakat sipil,’’ ujarnya.

Dia menambahkan jumlah tak lebih dari 10 orang dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama koalisi barat dalam upaya campur tangan dalam krisis politik Libya. Para penasihat militer itu akan memberikan masukan kepada para pemimpin pemberontak tentang cara mengorganisasi pasukan mereka yang terpecah-pecah melawan tentara pemerintah. Masalah terbesarnya adalah pasukan Kadhafi mempunyai senjata lebih lengkap dan terlatih.
Mereka juga akan berkomunikasi dengan NATO di lokasi di mana pasukan pemberontak dan tentara Kadhafi berada.
Baroin enggan untuk mengungkapkan negara mana saja yang akan berpartisipasi dalam program tersebut. ’’Kami tidak dalam posisi untuk berbicara tentang negara lain,’’ jelasnya. Inggris bersama Prancis adalah dua negara yang berada di garda terdepan melakukan intervensi di Libya.

Di hari yang sama, Pimpinan Pemberontak Libya Mustafa Abdel Jalil bertemu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy di Paris. Kunjungan tersebut untuk memenuhi undangan Sarkozy yang sempat tertunda.

Jalil kemungkinan akan meminta NATO untuk meningkatkan intensitas serangan udara. Namun, seorang sumber dari kelompok oposisi menyatakan, Jalil mungkin juga akan memberikan daftar nama pejabat Libya yang bisa diajak kerjasama ketika Muammar Kadhafi lengser.

Kantor kepresidenan Sarkozy menjelaskan, pembicaraan antara keduanya fokus pada menciptakan transisi demokratis di Libya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Libya Abdul Ati al Obeidi juga mengisyaratkan bahwa masa depan Libya bisa dinegosiasikan. Hingga saat ini pemerintah Libya menolak untuk membahas negosiasi tentang pengunduran diri Kadhafi dan mengisyaratkan bahwa pemilu hanya bisa dilangsungkan jika serangan udara barat dihentikan.
’’Hanya jika pemboman ini dihentikan, kata al Obeidi. Setalah enam bulan berikutnya, pemilu yang yang ddi bawah pengawasan PBB bisa dilangsungkan,’’ menurut siaran radio BBC seperti dilansir Reuters.
Obeidi menambahkan, pemilu tersebut bisa mencakup berbagai isu yang muncul di tengah rakyat Libya. ’’Semuanya bisa dinegosiasikan, termasuk masa depan Kadhafi sebagai pemimpin Libya,’’ paparnya. (cak/jpnn)

Perompak Somalia

JAKARTA- Berbagai upaya pemerintah untuk membebaskan 20 anak buah kapal (ABK) MV Sinar Kudus yang masih ditawan perompak Somalia telah dilakukan. Upaya pemerintah untuk membebaskan 20 ABK MV Sinar Kudus seperti negosiasi untuk penyerahan uang tebusan, hingga telah melaksanakan pilihan jalur militer. Tapi seluruh upaya itu masih kandas.

Sambil proses negosiasi untuk penyerahan uang tebusan kepada perompak itu, pemerintah juga mengaku telah melaksanakan opsi militer.

“Oleh karena itu yang bisa dilakukan pemerintah di sini adalah mencoba kedepan kan apa yang sepatutnya pemerintah lakukan. Tapi tidak dalam konteks bernegosiasi,” ucapnya di Gedung Binagraha, Komplek Istana Presiden, Rabu (20/4).

Dia menyebutkan, pemerintah tidak pernah bernegosiasi dengan perompak dalam arti menawar untuk pembebasan sandera. Negoisasi dilakukan dalam pengertian pihak swasta dan pihak yang memiliki kapal berbendara Indonesia tersebut.

Julian menegaskan bahwa persepsi yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa pemerintah bernegosiasi atau mencoba melakukan bargaining position dengan para perompak Somalia ternyata salah. “Kalaupun terjadi nego atau tawar menawar dalam upaya pembebasan, itu dilakukan pihak swasta dan pemerintah demi keselamatan para WNI yang ditawan di Somalia,” tuturnya. (bbs/jpnn)

WASHINGTON –  Rencana Palestina untuk meminta pengakuan sebuah negara merdeka dari PBB, ditolak sepihak oleh Amerika Serikat (AS), Selasa (19/4).

“Kami tidak yakin itu adalah gagasan yang baik, kami tidak yakin itu akan membantu,” kata juru bicara Deplu AS, Mark Toner.

Pembicaraan damai ditengahi AS, antara Israel dan Palestina telah dimulai lagi September 2010, tapi macet.
Tak lama setelah itu Israel menolak memperpanjang moratorium dalam pebangunan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya. Israel bersikeras  dibahas dalam pembicaraan langsung. Presiden Pemerintah Otonomi Palestina, Mahmud Abbas menyatakan pihaknya meminta pengakuan PBB sebagai Palestina merdeka. (bbs/jpnn)

SEOUL-  Korea Utara ternyata dibelit utang yang cukup besar kepada tetanggnya, Korea Selatan. Bahkan, utang tersebut kemungkinan dilunasi sangat kecil. Pasalnya, utangnya  itu mencapai Rp8,15 triliun.

Selama satu dekade terakhir, Korsel memasok makanan, bahan bakar, pupuk dan bahan mentah lainnya kepada Korut dalam bentuk pinjaman. Jumlahnya hingga kini mencapai 1,02 triliun won atau sekitar Rp8,15 triliun. Jumlah itu terus membengkak karena bunga utang. Pyongyang menerima 2,4 juta ton beras dan 200 ribu ton jagung yang nilainya mencapai 787 miliar won pada 2000-2007. Pembayaran dijadwalkan jatuh tempo 20 tahun dengan periode grace selama 10 tahun dan bunga 1 persen per tahun.

Pada 2007, Selatan memberi bahan-bahan mentah senilai 87,5 miliar won untuk membantu produksi pakaian, sepatu dan sabun. Utara membayar hanya 3 persen dari total nilai itu dalam bentuk seng.
Saat kedua negara membuka perbatasan pada 2008, Utara menerima bahan mentah dan peralatan senilai 149,4 miiliar won. Pembayaran pertama, yakni pinjaman makanan senilai 6,4 miliar won akan jatuh tempo pada Juni tahun delan.
Pejabat Korsel meragukan Korut akan sanggup membayar utangnya, karena situasi di negara tersebut. “Sulit bagi Korut untuk membayar utangnya. Namun kami takkan menyerah,” ujar pejabat kementerian unifikasi tanpa menyebut namanya. (bbs/jpnn)

DAMASKUS – Pemerintah Suriah siap meresmikan UU untuk membatalkan UU Darurat yang berlaku selama 48 tahun terakhir ini. Pemberlakukan UU Darurat itu dipicu rangkaian kerusuhan yang terjadi di negara tersebut.
Pengangkatan UU Darurat ini merupakan salah satu permintaan dari pengunjuk rasa prodemokrasi di negara tersebut. Presiden Suriah Bashar Al Assad masih belum meratifikasinya, meski dikatakan tanda tangannya hanya sekadar formalitas.

Menurut kantor berita Suriah, SANA, pemerintah akan membentuk pengadilan negara yang akan mengetuk palu untuk UU baru tersebut. Sehingga unjuk rasa bisa terus berlangsung dengan damai. Kementerian Dalam Negeri menyatakan, rakyat harus unjuk rasa damai jika ingin UU baru diresmikan. (bbs/jpnn)

YOGYAKARTA- Wanita 55 tahun asal Vietnam didapati membawa narkotika berjenis methamphetamine sabu-sabu seberat 1.568 gram atau sekitar Rp3,3 miliar di Bandara Adi Sucipto sekira pukul 08.30, Rabu (20/4).
Wanita diketahui berinitial LTL tempat kelahiran TP Ho Chi Minh dengan no paspor B 4802282. Kedatangannya ke Yogyakarta dengan menumpangi pesawat Air Asia, flight no. AK-594 tujuan Kuala Lumpur – Yogyakarta yang mendarat di Bandara Adi Sucipto.

“Berat sabu-sabu beserta kemasan itu 1.568 gram berbentuk kristal putih, harga di pasaran internasional kurang lebih Rp3,3 miliar,” kata kepala Bea dan Cukai DIY, Sudaryanto kepada para wartawan di kantornya.  Dia membeberkan, pihaknya memastikan benda kristal itu dengan mengirimkannya ke laboratorium ke Balai Pengujian dan Identifikasi Barang di Jakarta. (bbs/jpnn)