JAKARTA- Nama Rita Subowo rupanya masih menjadi magnet yang kuat di dunia olahraga Indonesia.
Buktinya, perempuan kelahiran DI Jogjakarta tersebut menjadi kandidat utama untuk menjabat sebagai ketua umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam pemilihan yang akan dilakukan di salah satu hotel di Jakarta hari ini (21/4).

Hingga kini, Tim Penjaring memang masih menyimpan rapat nama-nama kandidat. Namun, kabarnya perempuan yang juga menjabat sebagai Ketum KONI tersebut berada di barisan terdepan untuk mengisi posisi itu.
“Setahu saya cuma Bu Rita yang menjadi kandidat utama di pemilihan nanti,” terang salah satu sumber Jawa Pos  (Grup Sumut Pos) kemarin (20/4).

Para pengurus KOI juga memilih untuk tak membocorkan kandidat tersebut. Alasannya, daftar kandidat calon ketum KOI tersebut masih berada di tangan tim penjaring. Namun, mereka menyatakan bahwa hanya ada satu calon yang memiliki kans kuat untuk menjabat posisi itu.

“Sepengetahuan saya, sejauh ini memang hanya ada satu calon. Belum terlihat calon lainnya. Begitupun,  kami masih menunggu laporan tim penjaring,” jelas Arie Ariotedjo, sekretaris jenderal (Sekjen) KOI. (ru/jpnn)

Tekan Angka Kecelakaan

MEDAN- Mencegah tingginya tingkat kecelakaan di Sumut, Mabes Polri bekerjasama dengan Polda Sumut meresmikan sekolah mengemudi Medan Safety Driving Centre (MSDC) bertaraf internasional di Jalan Bilal Ujung No. 195 Medan. Sekolah tersebut diyakini mampu memberikan pelatihan mengemudi kepada masyarakat di Sumut agar semakin sadar disiplin berlalu lintas.

Sekolah tersebut dibuka secara resmi Kepala Korps Lalulintas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo SH M Si, Rabu (20/4). Hadir pada kesempatan itu, Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Atma Sastro, Sekdaprovsu Rahmatsyah, dan Dirlantas Poldasu Kombes Pol Bambang Sukamto SH MH serta Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga dan perwira tinggi dari Mabes Polri dan Poldasu.

Djoko Susilo menyampaikan, dengan diresmikannya sekolah ini, hendaknya mampu menurunkan angka kecelakaan hingga 50 persen. Sebab, angka kecelakaan hanya bisa ditekan dengan cara meningkatkan disiplin berlalulintas. “Jadi hadirnya sekolah ini diharapkan bisa menekan angka kecelakaan,” sebutnya diamini Kapoldasu, Wisjnu AS.
Sementara itu, Dirlantas Poldasu Kombes Pol Bambang Sukamto SH MH menyampaikan, dibukanya sekolah mengemudi bertaraf Internasional ini merupakan jawaban atas berbagai peristiwa kecelakaan, kesemrawutan, pelanggaran rambu-rambu jalan yang setiap saat selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dia memaparkan, pada 2010 saja, jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 3.624 kasus dengan jumlah sembilan kasus perhari dan jumlah orang meninggal dunia mencapai 1.621 jiwa selama tahun 2010 dengan rata-rata lima jiwa meninggal perhari.

Pimpinan MSDC, Jimmi mengatakan, MSDC merupakan wadah untuk belajar tentang keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat dari segala lapisan. Sehingga, para pengendara mobil  dan sepeda motor akan memahami tentang keberadaan lalu lintas dengan berbagai rambu-rambunya.  (mag-8)

BELAWAN- Kinerja DPRD dan Pemko Medan untuk membangun Medan Utara dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini buruknya kondisi infrastruktur, pelayanan kesehatan dan administrasi kepenudukan di kawasan Medan Utara yang terdiri dari Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Marelan tak kunjung teratasi, bahkan terkesan dibiarkan.

Hal tersebut diungkapkan puluhan masyarakat Medan Utara pada reses anggota DPRD Kota Medan Dapil V di Balai Hermina Belawan, Rabu (20/4). Seperti yang disampaikan Arifin (37), warga Kecamatan Marelan, yakni pada 2010 lalu, dirinya mendapatkan kabar kalau di kelurahannya (Kelurahan Terjun, Red) akan dilaksanakan proyek pembetonan terhadap sejumlah jalan setapak oleh Dinas Perkim Kota Medan. Namun, hingga saat ini jalan setapak tersebut tidak kujung dibeton. “Kemana uang tersebut, kenapa sampai saat ini jalan belum juga dibeton?” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, di kelurahanya banyak bermunculan kuburan keluarga yang lokasinya tidak teratur. Hal tersebut terjadi karena di daerah itu tidak ada tempat pemakaman umum (TPU). “Hal ini sudah berulangkali kami sampaikan dalam reses DPRD maupun ketika bertemu dengan Wali Kota Medan. Namun hingga sekarang tidak pernah terealisasi,” keluhnya.

Sedangkan Marlina (33), warga Pekan Labuhan mengatakan, warga di kelurahannya masih banyak yang tidak memiliki KTP dan KK karena biaya pengurusan yang mahal. Akibatnya, banyak warga Kelurahan Pekan Labuhan yang tidak terdaftar, bahkan tidak memiliki kartu JKPMS dan Jamkesmas.

Parahnya lagi, kata Marlina, seorang anak di daerahnya menderita sakit parah akibat tersiram air panas sempat tidak dilayani rumah sakit swasta karena tidak punya biaya dan kartu JKPMS maupun Jamkesmas. “Untung masih ada anggota DPRD yang menjamin. Sehingga anak tersebut sekarang dirawat di rumah sakit tersebut,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PPP, M Yusuf berjanji akan meminta kepada Wali Kota Medan memecat camat dan lurah yang tidak mampu melayani warganya dengan baik dan benar. “Mereka juga warga Medan dan itu merupakan tanggung jawab pihak kecamatan kenapa mereka sampai sekarang tidak punya KK dan KTP. Saya minta itu segera ditanggapi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Demokrat, A Hie mengakui kalau seluruh unek-unek yang disampikan warga Medan Utara tersebut adalah masalah klasik yang seharusnya sudah selesai 10 tahun lalu. Namun akibat ketidakmampuan para SKPD dalam melaksanakan tugasnya, masalah tersebut muncul lagi dan membuat warga semakin kecewa. “Seharusnya para SKPD sadar dan kalau tidak mampu menjalankan tugasnya mundur saja agar Pemko tidak selalu disalahkan warga,” ujarnya.

Lebih lanjut, A Hie mendesak SKPD serius dan seluruh hasil reses anggota dewan tersebut direalisasikan dan masuk dalam anggaran agar mampu menjawab keluhan warga Medan Utara yang sudah berlarut-larut.(mag-11)