April menjadi bulan istimewa bagi kaum wanita dengan diperingatinya Hari Kartini. Kartini merupakan pahlawan nasional wanita yang telah berjasa menunjukkan semangat perubahan, memperjuangkan  kesetaraan gender, dan memberikan inspirasi bagi kaum wanita untuk berani tampil membuktikan kemampuan di segala bidang.

Namun tidak hanya itu, peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April juga sekaligus megingatkan tentang kegetiran dan kepahitan hidup seorang perempuan yang tak mampu melepaskan diri dari nilai-nilai budaya yang membesarkannya.

Sebagai bentuk penghargaan kepada perjuangan Raden Ajeng Kartini, Honda memiliki caranyan
sendiri dengan menyajikan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dengan mengunjungi website www.welovehonda.com/kartinimuda/ dan mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya, perempuan Indonesia dapat menyebarkan semangat Kartini lewat cerita-cerita inspiratif apa saja, baik itu pengalaman pribadi maupun dari pengalaman teman-teman perempuannya.

Cerita yang telah diposting nantinya akan dipilih pembaca, dan cerita inspiratif yang memiliki pemilih terbanyak akan mendapatkan beragam hadiah dari Honda seperti uang tunai Rp25 juta, Honda Scoopy dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya.

General Manager CV Indako Trading Co Arifin Posmadi, selaku main dealer Honda di Sumatera Utara sangat mendukung niat baik Honda yang memberikan apresiasi kepada wanita Indonesia di momen istimewa ini.
“Kartini menjadi sosok wanita yang sangat menginspirasi, dan pada masa kini Honda meyakini banyak Katini muda dari beragam profesi yang bisa memberikan inspirasi positif, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman hidup kepada orang lain, sehingga bisa saling belajar dan memberikan motivasi tersendiri dalam menjalani kehidupan,” ujar Arifin.
Memiliki banyak Kartini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri  bagi bangsa Indonesia, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama, dan Honda menyadari benar dengan menemukan kartini muda Indonesia, berarti Honda ikut meneruskan perjuangan Kartini menyebarkan semangat perjuangan.

Sementara itu, Marketing Manager CV Indako Trading Co Leo Wijaya mengungkapkan, perempuan Indonesia harus mampu menjadi perempuan tangguh dan tegar dalam menjalani beragam peran yang dimilikinya, terutama perannya sebagai seorang ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa dan negara yang penuh cinta kasih.
“Maju terus kartini-kartini Indonesia, gapai cita-citamu setinggi langit, dan buktikan bahwa kamu layak disebut Kartini Indonesia,” ujar Leo Wijaya. (mag-9)

Demo Pungli Jembatan Timbang

MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP), mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk menutup jembatan timbang yang rawan dengan pengutipan liar (pungli). Pasalnya, pungli yang dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi tersebut telah memberi celah bagi truk yang melebihi tonase, untuk tetap melintas di jalan propinsi atau nasional sehingga mengakibatkan rusaknya jalan-jalan tersebut.

Diketahui, tiga pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang bertugas di Jembatan Timbang Sibolangit, Deli Serdang, Kamis (23/3) dini hari. Mereka tertangkap tangan menerima uang dari supir truk yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain menangkap ketiga pegawai Dishub tersebut, tim intelijen juga menemukan barang bukti hasil pungli di lokasi senilai Rp16,4 juta, dan uang senilai Rp1,2 juta hasil retribusi sesuai yang tertera dalam buku registrasi sesuai buku register Peraturan Daerah (Perda) Sumut No14 Tahun 2007. Uang sebesar Rp1,2 juta itu sesuai dengan yang tertulis pada laporan, sedangkan Rp16,4 juta merupakan hasil pungutan yang ditemukan dalam tas.

Ketiga pegawai Dishub Sumut yang kini ditahan, disangka melanggar Undang-undang (UU) No 31/1999 yang sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini disampaikan massa AMPP, saat berunjuk rasa, di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro, Rabu (20/4).

“Pungli yang dilakukan oknum petugas Dinas Perhubungan ini jelas-jelas telah menggerogoti kepentingan jalan yang baik, bahkan ada upaya memperkaya diri sendiri,” kata Ketua AMPP Medan Feri Nofirman, saat berorasi, di hadapan petugas kepolisian dan perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga mendesak agar Pelaksana Tugas (PLt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho mencopot Kepala Dinas Perhubungan Sumut yang dinilai tak mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Kalau Kadishub menjalankan tugasnya, tentu praktik-praktik pungli ini tidak akan terjadi,” tegas Feri.

Dikatakannya, saat ini Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang seolah telah menjadi alat untuk melakukan korupsi. Sebab, pada kenyataannya perda ini tidak dilaksanakan secara konsisten. Petugas justru membiarkan truk yang melebihi muatan melintas di jalan. Mereka juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut mengevaluasi perda ini, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

“Meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit dana pengutipan yang dilakukan Dishub Sumut melalui jembatan timbang se-Sumut,” kata Feri dalam pernyataan sikapnya.

Mereka juga mendesak Kejati Sumut agar benar-benar serius mengungkap kasus suap di Jembatan Timbang Sibolangit. Semua pihak yang terkait dalam perkara ini didesak untuk diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.
Apalagi, menurut Feri, kasus ini diduga tidak hanya melibatkan ketiga pegawai Marlon Sinaga, Ahmad Sofyan dan Panal Simamora, tetapi banyak pihak lain.

“Tidak mungkin tidak tahu atasan. Oleh karena itu layak dipertanyakan apakah ada keterkaitan dengna atasan,” kata Feri.

Menanggapi tuntutan  pengunjuk rasa, Kepala Seksi Jembatan Timbang Dishub Sumut TB Simanjuntak mengatakan, hal ini akan disampaikan kepada pimpinan. Mengenai kasus ketiga petugas jembatan timbang, Simanjuntak menuturkan, sepenuhnya telah diserahkan pada proses hukum. “Kita percayakan pada proses hukum,” katanya.
TB Simanjuntak berjanji, akan mengevaluasi seluruh jembatan timbang di Sumut. Evaluasi tersebut berdasarkan, adanya penangkapan pegawai Jembatan Timbang Sibolangit oleh petugas Kejaksaan Tinggi Sumut beberapa waktu lalu. “Supaya lebih hati-hati dan melaksanakan tugas sesuai aturan,” ujarnya kepada massa AMPP.

Menurutnya, evaluasi akan dilaksanakan dalam bulan ini. Evaluasi ini tidak hanya di Jembatan Timbang Sibolangit tempat penangkapan tiga pegawai yang diduga menerima suap dari supir truk. Simanjuntak enggan menyebutkan jembatan timbang mana saja saja yang rawan terjadinya suap. Dia hanya menegaskan, evaluasi menyeluruh dilakukan di 11 jembatan timbang yang ada di Sumut. “Kita akan tertibkan semuanya,” ujarnya.(ari)

MEDAN- Masyarakat Sari Rejo melalui Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) mempertanyakan sikap seorang anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan II yakni, Bangkit Sitepu. Pasalnya, Bangkit Sitepu pernah berujar kepada masyarakat Sari Rejo untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait sengketa lahan di Kelurahan Sari Rejo.
Hal itu dikemukakan Ketua Formas kepada Sumut Pos saat menunggu dimulainya acara reses anggota DPRD Medan Dapem II, di Lapangan Basket Kantor Camat Medan Maimun, Rabu (20/4). Ungkapan itu juga kembali dikatakannya saat acara reses tersebut dimulai. “Dulu, Tahun 2005 Komisi A DPRD Medan sudah ke Jakarta. Saat reses terakhir anggota DPRD Medan di Asrama Haji Medan, saya ingat betul Pak Bangkit Sitepu menjanjikan akan membantu penyelesaian persoalan ini. Ini menyangkut 35 ribu masyarakat Sari Rejo. Tapi saya lihat tidak ada buktinya,” ungkap Riwayat Pakpahan Ketua Formas pada forum reses tersebut.

Lebih lanjut Riwayat menambahkan, yang dibutuhkan masyarakat Sari Rejo adalah sertifikat. Karena pada dasarnya, masyarakat telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat. “Kalau kami mau diusir, ya diusir saja. Tapi, kalau memang tanah itu milik kami, masyarakat Sari Rejo, kami jangan diganggu. Kami punya kekuatan hukum,” tegasnya.

Terkait hal itu, di hadapan masyarakat serta anggota DPRD Medan Dapem II lainnya yakni, Ketua Koordinator Reses Salman Alfarisi (PKS), Zulmorado (PKS, Burhanuddin Sitepu (Demokrat), HM Faisal Nasution (Demokrat), Damai Yona Nainggolan (Demokrat), Ilhamsyah (Golkar), Paulus Sinulingga (PDS), Bangkit Sitepu (Patriot), Abdul rani (PPP) serta Kuat Surabakti (PAN) dan Daniel Pinem (PDI P) tersebut, Bangkit Sitepu berkilah.

Dikatakannya, pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2010 lalu, dirinya bersama Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengusulkan untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) Sari Rejo, namun hasil dari itu dipercayakan kepada Komisi A DPRD Medan. “Kawan-kawan di fraksi telah mempercayakan kepada Komisi A DPRD Medan. Sekarang saya tidak tahu,” katanya.

Sementara itu, Koordinator reses tersebut Salman Al Farisi menyatakan, perjuangan anggota DPRD Medan juga tidak pernah berhenti.

“Teman-teman di dewan tidak pernah berhenti memperjuangkan ini, dan upaya itu sudah maksimal. Dan persoalan ini, juga terjadi di Kebumen, dimana terjadi sengketa antara TNI AU dengan pihak masyarakat,” terangnya.
Lain halnya dengan anggota Dapem II lainnya Ilhamsyah. Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Medan ini menjanjikan dan meyakinkan masyarakat Sari Rejo, bahwa lahan  Sari Rejo menjadi milik masyarakat. Namun, untuk itu masyarakat diharapkan untuk tenang dan bersabar. “Tenang, ini akan menjadi hak masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu pula, politisi Partai Golkar ini menyatakan, ada dua hal dalam MoU tersebut yang tidak bias diceritakan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya masyarakat Sari Rejo.

“Awal April lalu, Pemko Medan dengan pihak TNI AU baik itu Pankosek dan sebagainya telah membuat nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU). Namun, MoU ini belum bias diekspos karena belum ditandatangani. Dan saat itu, saya hadir. Masyarakat harus sabar, karena yang kita hadapi adalah militer. Ini akan selesai, tapi butuh waktu,” ungkapnya.(ari)

MEDAN- Puluhan warga yang bermukim di Jalan Tomat, Jalan Sriwijaya dan Jalan Abdulla Lubis berunjukrasa ke Yayasan Nanyang Zhi Hui Internasional Modern School (Singapore), Rabu (20/4) pukul 12.00 WIB. Warga menentang pembangunan Yayasan Nanyang yang diduga telah menyalahi izin bangunan.

Pasalnya, kata warga yang bermukim di Jalan Sriwijaya, Abdullah Lubis dan Jalan Tomat ini, Yayasan TK dan sekolah tari yang dibangun pada 2005 lalu itu sudah menyalahi izin. Bukan itu saja, pemilik yayasan yang disebut-sebut Lindawaty Roesli ini hanya mempunyai izin 2 lantai.

“Nyatanya sudah lima lantai. Ada apa ini. Apakah Kadis TRTB Medan sudah mendapat upeti,” ujar warga disana.
Bukan itu saja, pemilik yayasan tidak ada meminta persetujuan pembangunan itu kepada warga sekitar. “Mereka dulu cuma pegang izin 2 tingkat, sekarang nyatanya udah lima tingkat,” ujar warga lagi.

Dan yang paling memberatkan warga di sana, juga tanpa persetuajuan warga, Yayasan Nanyang hendak membangun lagi gedung sekolah untuk SMP persis di belakang gedung lama. Daulat Harahap, selaku Kepling IV, Kelurahan Darat mengaku, sebelum dibangunya Yayasan Nanyang, pihaknya sudah menyurati pemilik yayasan supaya menghentikan bangunanya. “Kami juga sudah layangkan surat keberatan supaya dihentikan bangunan itu. Ini tahap kedua mau dibangun lagi, sementara tahap pertama sudah bermasalah. Pokoknya ini harus dihentikan,” ujar kepling tersebut.
Sementara itu, pemilik yayasan Lindawaty Roesli saat hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat. Salah satu staf di sana mengatakan, bosnya sedang keluar.

Kadis TRTB Medan Syampurno Pohan, saat dikonfirmasi wartawan koran ini di Hotel Tiara Medan, Selasa (19/4) mengatakan, izin bangunan kedua memang sudah ada. Sedangkan bangunan pertama, dia tida tahu apakah ada izinnya atau tidak, karena saat itu dia belum menjabat.(ari/fit/smg)