MEDAN- Tiga calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (sekdaprovsu) telah dibahas di sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wapres Boediono, Jumat (8/4) sore. Ketiganya adalah Syafaruddin yang kini menjabat Kadis Pendapatan Daerah Pemprovsu, Saiful Safri kini Kadis Pendidikan Pemprovsu, dan Aspan Sofyan Batubara kini Penjabat Bupati Madina.

“Saya mau rapat TPA, salah satunya tentang sekda Sumut,” ujar Gamawan Fauzi kepada koran ini, kemarin, sesaat sebelum meninggalkan gedung Kemendagri untuk menuju ke kantor wapres.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Gamawan, termasuk mengenai siapa yang punya kans besar untuk terpilih. Pasalnya, kemarin merupakan rapat TPA pertama kali. Terlebih lagi, penentu siapa yang bakal terpilih bukan hanya mendagri, namun juga anggota TPA yang lain, antara lain menpan-RB, mensesneg, kepala BIN, dan beberapa yang lain. Untuk penentuannya sendiri, bisa melalui sidang TPA lebih dari sekali. Termasuk misal ketiga calon dinilai tidak memenuhi persyaratan oleh TPA dan gubernur diminta mengusulkan lagi.

Sebelumnya, pada 8 Maret lalu, ketiga kandidat sekdaprov Sumut itu secara bergantian diuji oleh lima pejabat tinggi kemendagri, yakni Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni selaku ketua tim, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo, Kabandiklat Kemendagri Tarmizi Taher, dan Irjen Maliki Heru Santosa.

Fit and proper test berlangsung tertutup. Namun, usai ujian, ketiganya tampak kompak dan keluar dari gedung kemendagri secara bersamaan. Plt Sekdprovsu Rahmatsyah juga ikut mendampingi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)/Jubir Kemendagri, Roydonnyzar Moenek menjelaskan, seluruh proses tahapan penentuan nama sekda berpedoman pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 tentang tata cara dan mekanisme pengangkatan sekda. (sam/ari)

Penertiban Bangunan di Kawasan DAS

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap kembali menegaskan rencana penertiban semua bangunan yang ada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), Sei Deli dan Sei Babura. Penegasan itu dikemukakan Rahudman kepada wartawan Sumut Pos usai menghadiri pemaparan Kapoldasu Irjen Poln Wisjnu Amat Sastro, dengan jajaran Dirlantas Poldasu dan Satlantas Polresta Medan dengan segenap jajaran petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan di Hotel Emerald, Jalan Putri Hijau, Jum’at (8/4).

“Ya akan kita tertibkanlah. Karena bangunan-bangunan yang ada di DAS itu membuat sungai mengecil dan menyebabkan banjir,” ujarnya. Dia juga menegaskan, penertiban bangunan di DAS ini akan dilakukan tanpa pandang bulu, baik rumah warga maupun hotel serta bangunan-bangunan besar lainnya. “Iya lah. Semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengapresiasi keberanian Wali Kota Medan tersebut. “Kita mengapresiasi niat wali kota itu. Karena memang, tidak dipungkiri, salah satu faktor utama terjadinya banjir di Medan selain karena curah hujan yang tinggi juga disebabkan banyaknya bangunan di DAS,” tuturnya.

Ikrimah menambahkan, jika memang itu benar akan dilakukan Wali Kota Medan, maka sebaiknya Wali Kota Medan melakukan rapat koordinasi dengan Muspida Kota Medan, guna menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh.

Ikrimah sendiri menyarankan, penertiban terhadap semua bangunan itu sebaiknya dilakukan secara bertahap. Dari yang masyarakat baru kemudian ke bangunan-bangunan lainnya.

Khusus untuk bangunan-bangunan besar di sepanjang DAS, Ikrimah juga menyarankan, agar Wali Kota Medan Rahudman Harahap melakukan komunikasi terhadap pihak pengelola bangunan-bangunan tersebut. “Pemilik atau pengelola bangunan-bangunan ini kan banyak juga dari Jakarta. Sebaiknya terlebih dahulu ada komunikasi yang dilakukan,” terangnya.

Sementara Direktur Lembaga Pengkajian Pemukiman dan Pengembangan Kota (LPPP) Rafriandi Nasution SE MT mengatakan, penertiban yang dilakukan harus memiliki kekuatan hukum.

Karenanya, jika Wali Kota Medan mau menertibkan bangunan-bangunan di sepanjang DAS, perlu diambil kebijakan bersama dengan DPRD Kota Medan. “Wali Kota perlu meminta rekomendasi dari DPRD Kota Medan, sehingga penertiban yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Caranya, wali kota menyampaikan penertiban ini dalam paripurna dan fraksi-fraksi menyampaikan pendapatnya dalam paripurna,” kata Rafriandi.

Dia juga mengatakan, DPRD Medan juga bisa mengambil inisiatif dengan memanggil Wali Kota Medan untuk melakukan rapat dengar pendapat atau paripurna tentang pencabutan izin dan penertiban bangunan-banguan di kawasan DAS tersebut.

Menurut Rafriandi, koordinasi Pemko dan DPRD Medan ini dinilai perlu, agar eksekuti dan legislatif sekata dalam kebijakan tersebut. “Jika DPRD tak dilibatkan, ini bisa ‘masuk angin’.

Contohnya penertiban ternak babi. Ternyata saat penertiban dilakukan ada anggota dewan yang berusaha menghalanginya. Demikian juga dengan penertiban bangunan di kawasan DAS ini, tak tertutup kemungkinan ada oknum dewan yang memiliki kepentingan dan memback-up dengan menghalangi penertiban,” bebernya.

Mantan anggota DPRD Sumut ini juga mengaku heran, kenapa baru sekarang wali kota menyadari kalau bangunan di kawasan DAS itu membahayakan masyarakat.(ari)

MEDAN- Adanya temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran pelaksanaan pengawasan pengerjaan lanjutan proyek pembangunan gedung kelas III RSUD dr Pirngadi TA 2009 senilai Rp412,69juta, dibantah manajemen pihak rumah sakit. Data yang disampaikan BPK tersebut bukanlah TA 2009 melainkan TA 2010, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu dipegang langsung Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan.

Bahkan anggaran senilai Rp412,69juta yang disebutkan, merupakan anggaran yang diserahkan Pemko Medan melalui KPA, kepada Konsultan Pengawas Pelaksana Proyek yang dipercaya PT Alpha Rho Delta sebagai pemenang tender. Hal ini disampaikan Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan, didampingi Wadir Keuangan Yasin Sidabutar saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (8/4).

“Temuan adanya kelebihan pembayaran pelaksanaan pengawasan pengerjaan lanjutan proyek pembangunan gedung kelas III adalah bentuk kesalahpahaman antara petugas BPK dengan pengawas konsultan pelaksana tender. Di mana saat itu petugas BPK melihat adanya sejumlah staf ahli dalam pengerjaan proyek yang tidak mengisi daftar hadir, sementara para staf ahli dinyatakan konsultan pengawas selalu berada di lokasi sesuai tugas dan pengerjaan,” sebut Yasin. (uma)

MEDAN- Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis yang didampingi segenap jajaran Dishub Medan, mendapat shock therapy dari para anggota Komisi D DPRD Medan.
Shock therapy ini diterimanya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Medan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Jum’at (8/4).

Banyak persoalan yang disoroti anggota Komisi D DPRD Medan, mulai dari tidak diterimanya anggota Komisi D DPRD Medan saat kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Dishub beberapa hari lalu, hingga persoalan penataan lalulintas di Kota Medan. Dimana, kenyataan itu sudah menunjukkan bukti bahwa Dishub Medan tidak memiliki pelayanan yang baik terhadap tamu dan lain sebagainya.

Bagian lain yang disoroti khususnya oleh Sekretaris Komis D DPRD Medan Muslim Maksum adalah mengenai keberadaan parkir yang antah berantah di Medan ini, menjadi faktor penyumbang kemacetan terbesar. Belum lagi persoalan adanya pungutan liar (pungli).(ari)