LUBUK PAKAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi sebesar Rp2,958 miliar dana replanting di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Sei Putih PTPN 3 seluas 174 hektar pada 2007 silam. Desakan ini disampaikan juru bicara komisi A DPRD Deli Serdang, Mikail TP Purba usia menerima managemen Kebun Sei Putih PTPN 3 dengan petani Sukses Mandiri di ruang komisi A DPRD, Senin (28/3).

Permasalahan dugaan korupsi ini, mencuat semejak berakhirnya HGU Kebun Sei Putih PTPN 3, seluas sekitar 380 Ha pada 2005 silam. Selanjutnya kelompok petani Sukses Mandiri melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam.

Namun, meski belum ada putusan berkekuatan hukum tetap managemen PTPN 3 melakukan replanting pada 2007 silam. Padahal, status lahan masih stanpas. Selanjutnya, karena merasa didahului akhirnya, kelompok petani Sukses Mandiri menanami ubi kayu di lahan sengketa itu.

“Kebijakan PTPN 3 menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupia. KPK hendaknya melakukan pemeriksaan di kebun plat merah itu,” tegas Mikail.

Akibat ditanamnya ubi kayu di lahan perkebunan karet itu. Menyebabkan sekitar 174 ha dari 380 ha mengalami kerusakan. Karena diserang penyakit jamur.

Senada dengan itu, anggota Komisi A lainnya Alisman Saragih menjelaskan, berdasarkan PP No.40/1996, dalam waktu setahun bila HGU urung diperpanjang, maka selurut aset yang ada di atas lahan, harus dicabut. Padahal, HGU berakhir tahun 2005 silam, bahkan hingga saat ini belum dikeluarkan izin perpanjangan HGU lahan 380 ha oleh BPN Pusat.

Kuasa Hukum PTPN 3 Kusbianto mengatakan, kegiatan replanting di atas lahan eks HGU PTPN 3 Kebun Sei Putih merupakan kebijakan perusahaan. Meski ketentuan PP No.9/1999 pasal 29, yang menyebutkan, PTPN 3 masih memiliki hak keperdataan menguasai aset sebagai pemegang HGU lama, sampai BPN belum melepaskannya ke negara.(btr) “Akibat perusakan yang dilakukan warga, PTPN 3 melapor ke pihak berwajib,” bilangnya.
Distrik Manager PTPN 3, Jhony menyebutkan, angka kerugian PTPN 3 sekitar Rp16 juta-Rp18 juta per hektar. Lahan yang dirusak karena tanaman ubi kayu sekitar 174 Ha. “Angka secara pasti saya kurang tau, soalnya saat peristiwa itu berlangsung saya belum di sini,” kilahnya. (btr)

SERGAI- Dana rehabilitasi 22 unit Madrastah Ibtidaiyah Swasta (MIS) senilai Rp2,5 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) diduga disunat oknum Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sergai. Akibatnya, fisik gedung sekolah tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditetapkan.

Dari data yang diperoleh wartawan koran ini, setiap sekolah yang menerima dana rehabilitasi dari APBN 2009 adalah sebesar Rp93.500.000, dan langsung ditransfer ke rekening Kepala Sekolah (Kasek). Sebelum dana diterima, pihak sekolah (MIS) mengajukan proposal melalui Kantor Kemenag Sergai.

Menurut informasi yang dikumpulkan Sumut Pos, sebelum dana diambil atau dicairkan, para Kasek dikumpulkan di MIS yang ada di Sei Rampah untuk dikondisikan. “Para Kasek dikumpulkan dan di situ diberi arahan, siapa kontraktor yang akan mengerjakan proyek rehab MIS,” kata Ketua LSM BIN, MS Sitompul SSos kepada Sumut Pos, Senin (28/3) di Sei Rampah.

Padahal semestinya, proyek rehab dikerjakan secara swakelola, tetapi setelah intervensi yang dilakukan oknum Kemenag Sergai, akhirnya para Kasek hanya menerima kunci saja tanpa terlibat secara aktiv proses pekerjaan. “Setelah pekerjaan rehab selesai, para Kasek menerima bagian sebesar 10 persen dari pagu proyek,” ungkap MS Sitompul.
Soal pemotongan ini, Kepala Kementerian Agama Sergai H Hasbi ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu adanya pembagian komisi dari nilai proyek itu. “Kami hanya melakukan peninjauan proyek. Waktu itu ada yang memberi uang terima kasih, kami terima. Tapi tidak dipatokkan nominalnya,” katanya.(mag-15)

Tuhan Mendengar Doaku…

Kegembiraan mulai terlihat di wajah Marintan br Sinaga (73) dan Deli br Sirait (52) saat hakim ketua, Gabe Doris SH memvonis kedua terdakwa dengan kurungan 1 bulan 20 hari, Senin (28/3).

Vonis yang diberikan itu akan dikurangi selama masa tahanan saat terdakwa mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun.

“Tuhan mendengarkan doaku dan memberikan jalan terbaik pada ku. Rabu  (30/3), aku sudah bebas dan bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan  anak dan cucu ku. Ini memang mukzijat dari Tuhan,” ungkap Marintan  warga Huta Palia Borla Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten  Simalungun.

Saat ditanya, apakah mereka akan membuat acara keluarga atas vonis itu? Dia mengatakan, biarlah anaknya yang mempersiapkan semua. “Sekarang saya hanya memikirkan untuk kedepan. Usia saya sudah tua, biarlah anak saya nantinya yang mengurusi semuanya. Saya akan kerjakan, apa yang bisa saya kerjakan nantinya,” sebutnya.
Dirinya saat ini hanya bisa bersyukur dan tidak sabar ingin segera kembali ke rumah. Diakuinya, dia bersama keluarganya akan memulai kehidupan baru lagi tanpa memikirkan hal lain.

Dalam sidang yang digelar di PN Simalungun sekitar pukul 11.30 WIB dengan agenda pembelaan serta putusan itu, Deli br Sirait membacakan pembelaannya. “Kami mengaku menyesal telah berbuat kesalahan ini. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, kami meminta kepada ibu hakim agar kami diberikan keringan,” ucapnya.
Usai mendengar pembelaan itu, hakim ketua, Gabe Doris SH didampingi hakim anggota, Monalisa SH dan Halida SH membacakan seluruh isi putusan. Kemudian, mereka juga membacakan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman terdakwa. “Dari hasil keterangan dari saksi yang dihadirkan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 tentang pencurian. Hal memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara hal meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, berjanji tidak akan mengulanginya serta belum pernah dihukum,” terangnya. (mua/smg)

BINJAI-Pembangunan Gardu Induk milik PLN di Lingkungan III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, menuai protes warga setempat. Pasalnya, selama proyek itu dikerjakan, warga merasa di rugikan. Untuk itu, mereka minta agar PLN memberikan ganti rugi.

Permintaan puluhan warga ini, disampaikan dalam pertemuan di Kantor Kelurah Jati Karya, Jalan T Amir Hamzah, Senin (28/3) pukul 14.30 WIB. Dalam pertemuan itu, warga terus menyampaikan keluhannya terkait proyek pembanguna gardu induk itu berjalan.

Seperti Riki, yang mengaku resah atas proyek itu. “Kalau musim kemarau debu berterbangan. Suara bising dari pengerjaan sangat mengganggu. Saya minta PLN mencari solusi agar kami tidak terganggu,” ujar Riki.
Ternyata, pertemuan itu tak dihadiri seorangpun perwakilan dari PLN.  Namun, secara tiba-tiba seorang pria yang mengaku bernama Amin, memberikan jawaban terkait keluhan yang dirasakan masyarakat.

Amin dan teman-temannya mengaku dari Tim USU, yang bekerja secara independen guna membantu menyelesaiakan persoalan PLN dengan masyarakat. “Kami dari Tim USU yang akan melakukan penelitian terkait masalah yang ada. Untuk itu, kami akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Apakah keluhan yang dikatakan masyarakat benar atau tidak. Jika benar, kami akan memberikan laporan kepada PLN dan selanjutnya PLN akan memberikan ganti rugi,” ujar Amin.

Usai pertemuan, Amin, kepada wartawan koran ini mengatakan, Tim USU datang kehadapan masyarakat berdasarkan undangan dari PLN Kota Binjai untuk menyelesaikan maslah ini. “Sebelumnya kami diundang PLN dan kami meminta persetujuan dari warga. Setelah warga setuju, barulah kami bekerja. Kami mendapatkan persetujuan dari 20-an orang warga,”kata Amin.(dan)

TEBING TINGGI- Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menetapkan Arianto Sianturi sebagai tersangka kasus pengadaan tanah Rumah Potong Hewan (RPH) di Jalan Bintang, Kelurahan Tambangan, Tebing Tinggi, Senin (28/3). Arianto Sianturi diperiksa mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB di ruang Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Kasus tersebut terjadi pada 2006 lalu, di mana tersangka menjadi panitia pengadaan tanah RPH, dengan anggaran pagu APBD sebesar Rp630 juta dan realisasi sebesar Rp515 juta. Setelah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguanan (BPKP), ditemukan indikasi mark up harga tanah.

“Tersangka sudah dua kali diperiksa. Penyidikan telah dapatkan bukti-bukti lengkap dan saksi-saksi juga telah dimintai keterangannya,” ungkap Kasi Pidsus Muhammad Zulfan Tanjung SH .(mag-3)

BRANDAN- Lagi-lagi tabung gas elpiji 3 kg meledaka. Kali ini dialami pasangan suami istri Herman (25) dan Hamidah (28), warga Dsn I Titi Hitam Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Langkat, Minggu (27/3) malam pukul 22.30 WIB. Keduanya mengalami luka bakar dan kini mendapat perawatan di ruang UGD RSU Pangkalan Brandan.

Kejadian tersebut bermula saat Hamidah hendak memasak nasi goreng untuk dimakan bersama suaminya. Saat korban hendak menyalakan kompor, Hamidah sempat mencium bau gas. Saat api menyala, tiba-tiba api menyambar ke baju korban sehingga muka dan sekujur tubuhnya mengalami luka bakar.

Mendengar teriakan istrinya, Herman bergegas ke dapur. Melihat baju yang di pakai istri terbakar, Herman berusaha memadamkannya. Namun, dia pun ikut terbakar di bagian lengan.

“Malam itu, kami sedang nonton televisi sembari menjaga anak kami yang baru empat bulan di ruang tamu. Namun karena terasa lapar, istri saya hendak memasak nasi goreng. Namun tak berapa lama, istri saya tiba-tiba menjerit minta tolong,” bebernya.(jok/smg)