MEDAN- Sistem pendidikan di Indonesia sudah sangat kuno dibanding negara lain. Dimana di beberapa negara, reformasi pendidikan sudah terjadi di awal 1990-an. Dimana anak tidak lagi dididik berdasarkan kurikulum, melainkan sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut.

Demikian dikatakan praktisi pendidikan berbasis Multiple Intelegience dan Holistic Learning dan pembicara tetap program pendidikan dan keluarga di Smart FM Radio, Ayah Edy dalam seminar bertajuk Design Our Child Success Right Now di Hotel Arya Duta, Sabtu (26/3).

Menurut Ayah Edy, selama ini sekolah kita mengenal sistem pendidikan, dimana seorang siswa harus dapat menguasai semua pelajaran. Sehingga anak tersebut harus membagi konsentrasinya terhadap berbagai mata pelajaran tersebut. “Hal ini akan membuat seorang murid tidak akan mengenal dan mengetahui apa yang disukai dan yang paling dikuasainya. Padahal kesuksesan seseorang itu hanya pada 1 bidang saja, bukan hanya berbagai bidang,” katanya.
Selain itu, lanjut Ayah Edy, paradigma masyarakat yang menyatakan, belajar untuk mencari duit dan kepintaran berdasarkan ranking di sekolah juga sangat menjadi beban anak. Karena si anak harus memaksakan diri untuk melakukan kegiatan yang disukai oleh orangtuanya, bukan atas keingginannya sendiri. Karena itu, prinsip yang seperti ini yang harus dikuburkan, sehingga seorang anak dapat menentukan apa yang diinginkannya.

Ayah Edy menyatakan, saat ini tren pendidikan yang berlaku di Indonesia adalah “Full Day”, dimana dari pagi hingga sore hari, anak berkutat pada pelajaran, setelah itu belajar di Bimbel (Bimbingan Belajar), sampai di rumah, orangtua akan bertanya “apakah sudah menyelesaikan PR?”. Tanpa disadari oleh si anak dan orangtua, hal ini akan menjadikan si anak kehilangan atas keahlian alami yang diberi Tuhan sejak lahir. (mag-9)

MAPOLDASU- Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terus melakukan penyelidikan guna mengungkap jaringan pemalsu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Sumatera Utara.

Hal ini menyusul dengan terbongkarnya sindikar pemalsu BPKB di komplek Perumahan Grand Harjosari, Jalan Garu 2, Medan Amplas, Jumat (25/3) pukul 11.30 WIB.

“Kita sedang melakukan pengembangan. Tersangka yang telah kita amankan saat ini masih dalam penyelidikan. Jika masih ada sindikat lainnya, akan kita kejar,” kata Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hery Subian Sauri saat dihubungi wartawan koran ini, Sabtu (26/3) siang.

Dijelaskannya, untuk menghempang sindikat pemalsu BPKB antar provinsi, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian antar daerah di tiap-tiap provinsi. “Kalau jejaringnya antar provinsi, kita akan berkoordinasi dengan polda-polda lainnya. Tapi, jika jejaringnya antar kabupaten, maka kita instruksikan kepada jajaran Poldasu untuk mengungkapnya,” tambahnya.

Disebutkan Hery, dari enam tersangka yang diamankan, otak pelakunya adalah pasangan suami istri yakni Harun SE (34) dan Suryaningsih (32). “Ya, otak pelakunya pasangan suami istri itu,” tegasnya.
Sementara, Direktur Lalu Lintas Poldasu Kombes Pol Bambang Sukamto menyarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli kendaraan bermotor (ranmor). “Kalau ragu, bisa langsung cros cek ke kepolisian, bermasalah atau tidak ranmor yang akan dibeli,” katanya.(mag-8)

MEDAN- Direktorat Jenderal (Dirjend) Pajak Sumatera Utara menggelar sosialisasi kepada jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Jalan Danau Singkarak, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (26/3) sore pukul 15.00 WIB. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Djahotman Saragih mengatakan, kalau mereka tidak sama dengan Gayus Tambunan.

“Kami tidak sama seperti Gayus Tambunan. Jika merasa ragu membayar pajak kepada petugas pajak, silakan bayar pajak melalui bank, agar tidak ada yang menggelapkan,” kata Djahotman. Dijelaskanya, pembayaran pajak melalui bank jauh lebih efektif dan tidak ada unsur penggelapannya. “Langsung saja bayar ke bank, pajaknya pasti aman,” tegasnya lagi.

Sementara itu, PP Humas Kanwil DJP Sumut I Jhonny Wilson Purba mengatakan, sosialisasi pajak ini untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk kemajuan pembangunan. “Kalau tidak ada pajak dari masyarakat, tidak akan ada pembangunan. Negara ini kan hidup dari pajak, jadi warga harus sadar akan pajak,” kata Jhonny.

Menurut Jhonny, sosialisasi melalui gereja ini merupakan yang pertama dilakukan. Dia berharap, lewat sosialisasi ini masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. “Harapanya, dengan sosialisasi ini masyarakat lebih peduli membayar pajak untuk kemajuan negera ini,” lanjutnya.(mag-8)

MEDAN- Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Panusunan Harahap SH mengaku belum tahu Panitera Pengganti PN Medan Edi Suhairi SH ditangkap Dir Reskrim Polda Sumut terkait dugaan pemerasan di Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (25/3) lalu.

“Saya belum tahu perihal penangkapan itu. Namun saya akan mencari tahu, dalam perkara apa panitera pengganti itu ditangkap. Polisi juga belum ada mengabari saya perihal penangkapan ini,” kata Panusunan Harahap kepada wartawan, Sabtu (26/3). Namun, Panusunan Harahap, berjanji akan menindak oknum tersebut jika terbukti, melakukan pemerasan pada keluarga terdakwa dalam perkara narkoba.

“Jika benar oknum itu ditangkap dalam perkara pemerasan, kita akan tindak. Kita akan laporkan kepada pimpinan agar yang bersangkutan ditindak sesuai peraturan dan undang-undang,” tegasnya.

Diketahui, Eddy Suhairi SH, warga Jalan Amal Luhur No 68 B Medan ditangkap petugas Direktorat Reskrim Poldasu atas laporan Syarifah Hazanah (50), warga Jalan Gatot Subroto Medan, keluarga terdakwa kasus narkoba yang saat ini masih sidang di Pengadilan Negeri Medan. Panitera pengganti ini dilaporkan karena meminta uang pada pelapor, sebesar Rp100 juta untuk biaya pengurusan pengurangan hukuman di PN Medan. Selain mengaman tersangka, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp50 juta yang dibungkus dalam tas plastik.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Subian Sauri saat dihubungi wartawan koran ini mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Panitera PN Medan tersebut berikut barang nukti berupa uang Rp50 juta yang masih dibungkus rapi serta rekaman pembicaraan dan rekaman gambar transaksi dengan keluarga terdakwa.

“Masih kita lidiklah, bersama barang buktinya berupa rekaman suara dan gambar transaksinya, panitera itu minta Rp100 juta tetapi uang mukanya masih Rp50 juta, sementara uang itu diberikan untuk kebebasan terdakwa,” ujar Hery. (rud/mag-8)