JAKARTA- Sidang perdana kasus dugaan korupsi APBD Langkat Tahun 2000-2007 dengan terdakwa Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin  (14/3).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Chaterina Muliana Girsang mendakwa mantan Bupati Langkat itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp98,71 miliar.

Jaksa menyebutkan, perbuatan Ketua DPD Partai Golkar itu dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemegang kas Pemkab Langkat, Buyung Ritonga (1998-2006), Kabag Kuangan (1008-2003) yang juga Plh Kabag Keuangan (2003-2004) Surya Djahisa (Kabag Keuangan), Aswan Sufri (Plt Kabag Keuangan), dan Taufik (Plt Kabag Keuangan (2007-2008).

Jaksa menyebut Syamsul telah memerintahkan para bawahannya itu untuk mencairkan kas daerah Kabupaten Langkat selama tahun 2000-2007, yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, kolega serta untuk sejumlah pihak lainnya termasuk wartawan.

“Sehingga merugikan negara sebesar Rp98,716 miliar,” papar Chaterina, dalam sidang yang dipimpin Hakim, Tjokorda Rae Suamba itu.

Jaksa membeberkan modus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Syamsul.  “Seolah-olah uang kas daerah tersebut adalah milik pribadi terdakwa,” ujar Chaterina, yang dulunya menjadi anggota JPU kasus pengadaan Damkar dan APBD Medan dengan terdakwa Abdillah dan Ramli Lubis.

Diulas jaksa, Syamsul dalam kurun 2000-2007 memerintahkan Buyung Ritonga menggunakan uang kas yang ada di brankas, atau mencairkan uang dari beberapa rekening pada Bank Sumut Cabang Binjai dan Cabang Stabat, sesuai jumlah yang diminta, tanpa melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu, penandatangan cek juga telah diubah lebih dulu oleh Syamsul, sehingga tak lagi melalui permintaan paraf pada bonggol cek kepada kabag keuangan, asisten sekda, sekda, dan wakil bupati secara berjenjang.
Buyung mencatat pengeuaran itu di agenda pribadinya, bukan di pengeluaran kas. Total pengeluaran kas sejak Febrauri 2000-Desember 2007 mencapai Rp52 miliar.

Syamsul, sebagaimana tertuang di dakwaan, juga memerintahkan pengeluaran kas bon. Rinciannya, kas bon Bagian Tata Pemerintahan tahun 2000 Rp139 juta dan 2001 Rp110 juta, total Rp249 juta. Uang ini untuk fee proyek ke Rahmat, Tim Itwilprov Sumut, Tim BPKP Medan, DJA Medan, anggota DPRD Sumut, anggota DPRD Langkat, yang penyerahan dilakukan Buyung secara bertahap atau melalui Taufik atau Asgul, atau Otto Harianto.

Kas bon Bagian Keuangan tahun 2000-2003, Syamsul meminta Buyung mengeluarkan kas untuk bantuan rapat-rapat DPRD, seperti pembahasan RAPBD dan pembahasan LPj Bupati. Total pengeluaran-pengeluaran dari kas bon 2003-2006 mencapai Rp6,02 miliar.

Dengan modus yang sama, juga dikeluarkan kas bon di Dinas PU tahun 2005-2007 sebesar Rp21,8 miliar.
JPU membeberkan, untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluran dana kas tersebut, Syamsul meminta Buyung dan Surya Jahisa untuk melakukan pemotongan anggaran sejumlah Rp10 persen dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Langkat. Surya yang membuat daftar pemotongan anggaran, Buyung yang mengeksekusi dari 2004-2006.

Rinciannya, Bagian Umum dipotong Rp1,5 miliar, Bagian Kepegawaian Rp391,7 juta, Bagian Perekonomian Rp415 juta, Bagian Sosial Rp723 juta, Bagian Orta Rp496,1 juta, Bagian Kapwat Rp12,5 juta, Bagian Tapem Rp950 juta, Bagian Hukum Rp270 juta, Dinas Pendapatan Rp1,325 miliar, Dinas Infokom Rp342,5 juta, dan masih banyak SKPD lain yang dipotong. Total hasil pemotongan Rp12,26 miliar.

“Terdakwa juga meminta Surya Jahisa memungut uang dari pemenang tender atas pembayaran proyek-proyek di Dinas PU sehingga pada tahun 2006 terkumpul sejumlah Rp3,61 miliar,” beber Muhibuddin, anggota JPU membacakan dakwaan. Untuk 2007 jumlahnya Rp5,3 miliar.

Terkait pembelian 43 unit Panther untuk anggota DPRD Langkat, JPU menyebut, itu tak dianggarkan di APBD, namun cek yang diteken Syamsul dan Buyung yang besarnya Rp10,2 miliar. Yang dipakai untuk beli 43 Panther Rp6,7 miliar. Sisanya Rp3,44 miliar, diserahkan Buyung ke Syamsul Rp850 juta. Sisanya lagi mengalir ke banyak pihak, termasuk BPK, Dandim, Fitria Elvi Sukaesih, fraksi, wartawan, Kajatisu, Kejaksaan Agung, Polda Sumut, termasuk Surya Jahisa.

Untuk menutupi sebagian pengeluaran itu, modusnya sama, yakni memotong anggaran SKPD selama 2002-2003, yang besarnya 4-40 persen. Hasilnya, terkumpul Rp4,5 miliar.

Jaksa juga membeberkan penggunaan kas untuk diberikan ke orang lain sebagai pinjaman, yang dari 2003-2006 mencapai Rp1,02 miliar. Atas permintaan Syamsul, Buyung menyerahkan uang kepada Amirudin Kid Rp5 juta, Mahsin Rp50 juta, Eswin S Rp100 juta, Syarifudin Basyir Rp65 juta, Tengku Danil Rp200 juta, PT AKA Rp500 juta, Akiat Rp100 juta.

“Yang mana seluruh uang yang diserahkan sebagai pinjaman tersebut tidak pernah dilunasi oleh pihak ketiga yang melakukan pinjaman,” demikian bunyi dakwaan.

Yang lebih kacau lagi, Syamsul pada 21 Nopember 2003 mengajukan pinjaman Rp500 juta ke Bank Mandiri Syariah Cabang Stabat menggunakan nama CV Ansor Bintang Sembilan milik Mahsin, dengan jaminan 5 BPKB mobil Panther milik anggota DPRD yang dibeli dengan kas daerah.

Modus yang sama diulang lagi pada 11 Maret 2004, di bank yang sama, dengan menjaminkan 36 BPKB Panther tersebut, untuk pinjam uang Rp2,5 miliar.

Dalam dakwaan primair, Syamsul diancam  pidana sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  Ancaman hukuman dalam pasal ini, minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun.

Sedang dakwaan subsidair, Syamsul dijerat pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan/jabatan. Juga pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (sam)

—

Dinikmati Keluarga dan Kolega

Tahun 2000
Rp3,26 miliar yang dikeluarkan bertahap. Rp1,77 miliar untuk keperluan pribadi dan keluarga Syamsul. Sementara, Rp1,49 miliar mengalir ke pihak lain.

Tahun 2001
Rp7,7 miliar diantaranya Rp2,8 miliar untuk keperluan Syamsul dan keluarganya. Yang Rp4,8 miliar mengalir ke sejumlah pihak.

Tahun 2002
Rp13,1 miliar diantaranya untuk keperluan Syamsul dan keluarganya, istri, anak, adik-adiknya. Sedangkan yang Rp8,49 miliar ke pihak lain.

Tahun 2003
Rp10 miliar, Rp7,1 miliar dinikmati Syamsul, istrinya, anak, adik, serta keponakannya. Yang diberikan ke non keluarga Rp2,9 miliar, yang penerimanya sebagian besar juga sama.

Tahun 2004
Rp7,8 miliar untuk Syamsul dan keluarganya tersebut Rp5,31. Sedang ke pihak lain Rp2,49 miliar.

Tahun 2005
Rp4,7 miliar diembat Syamsul dan keluarga Rp3,9 miliar, yang mengalir ke pihak ketiga Rp791 juta, yang penerimanya juga masih sama.

Tahun 2006
Rp5,2 miliar, sebagian besar yakni Rp5,06 miliar dinikmati sendiri oleh Syamsul dan keponakannya. Rp209,5 juta mengalir ke anggota DPRD Langkat, muspida dan beberapa nama lain.

Tahun 2007
Rp6,8 miliar. Lagi-lagi, sebagian besar untuk Syamsul dan keluarganya Rp5,8 miliar. Hanya Rp1 juta saja yang mengalir ke pihak lain.

Sumber: Dakwaan Jaksa

SBY:  Ini Pembunuhan Karakter

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) akhirnya angkat bicara soal pemberitaan dua koran terkemuka di Australia, The Age dan Sydney Morning Herald yang menyebutkan SBY telah menyalahgunakan kekuasaannya. SBY beranggapan bahwa pemberitaan Koran Australia, The Age, edisi Jumat 11 Maret 2011 lalu adalah sebuah pembunuhan karakter.

“Nanti tentunya akan tahu siapa yang sesungguhnya demokratis dan tidak demokratis. Yang main lapor, main tuduh, main hakim di media massa. Sungguh merugikan nama baik dan boleh disebut character assasination,” kata SBY di Istana Bogor, Senin (14/3).

Namun demikian, SBY berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dengan baik. “Saya akan tetap mengutamakan situasi di negeri ini untuk tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
“Percayalah saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Insya Allah saya akan tetap menjaga integritas karena itulah tugas saya sebagai pemimpin di negeri ini,” ujar SBY.

SBY juga mengaku tidak akan diam saja dengan pemberitaan tersebut. Dirinya akan menggunakan haknya sebagai pihak yang merasa tercemar namanya oleh pemberitaan.

“Saya tidak ingin terlalu reaktif, emosional. Saudara-saudara tahu kebiasaan saya, setelah semuanya bisa dinalar dengan baik secara jernih, saya akan menggunakan hak saya untuk mendapat keadilan dengan cara-cara yang demokratis,” pungkasnya.

Presiden mengatakan, pemberitaan tersebut hanya sebuah kegaduhan. “Tidak perlu kita terus-menerus ikut dalam kegaduhan soal ini. Karena lebih banyak yang harus kita lakukan,” katanya.

SBY juga mengaku, tidak sakit hati dengan beberapa komentar yang bermunculan menyikapi pemberitaan tersebut. “Barangkali sebagian dari saudara sudah mengiukuti pemberitaan dua koran australia yang menyangkut diri saya dan sejumlah tokoh nasional, saya ingin mengucapkan terimakasih atas beberapa komentar dari saudara-saudara tetapi saya pandang sudah cukup,” tutup SBY.

Sementara, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendy Choirie, meyakini bahwa informasi rahasia yang dibocorkan Wikileaks dan dikupas dua media terkemuka Australia The Age dan Sydney Morning Herald adalah benar adanya.

“99 persen benar. Termasuk dugaan skandal yang melibatkan kalangan Istana itu benar. Sebetulnya, yang dikutip media Australia dari Wikileaks itu membenarkan apa yang kita rasakan selama ini,” ujar pria yang disapa Gus Choi ini seperti dilansir sebuah situs berita, Senin (14/3).

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, dirinya mempercayai informasi beragam skandal pejabat Indonesia yang dilansir The Age dan Sydney Morning Herald karena informasi tersebut sudah menjadi perbincangan luas. “Setiap hari kita semua rakyat Indonesia dan pengamat sudah bicara seperti itu. Cuma nggak dimuat di koran saja,” tuturnya.

Koran The Age dan Sydney Morning Herald dinilai Gus Choi sebagai media yang memiliki kredibilitas tinggi. “Yang memuat ini institusi yang punya kredibilitas tinggi, media Australia punya kredibilitas dan bukan koran kuning. Jadi nggak benar kalau itu dianggap informasi sampah,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Koran Harian The Age dan Sydney Morning Herald memuat berita yang menyudutkan Presiden SBY.  SBY dituding telah menyalahgunakan kekuasaannya.

Salah satunya, SBY diberitakan telah mengintervensi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk menghentikan kasus korupsi yang dilakukan Taufiq Kiemas saat istrinya Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden.

Tak hanya itu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ditengarai telah melakukan suap saat dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jusuf Kalla sendiri tidak membantah berita itu. Ia membenarkan membagikan duit untuk akomodasi dan kamar peserta.

LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) menyayangkan sikap pemerintah yang hanya berkomentar pemberitaan The Age sebagai berita sampah dan tidak menuntut The Age seperti halnya dua aktivis Bendera yang kini menjalani persidangan. “Kita akan minta sidang diberhentikan, kecuali wikileaks dan dua media itu dituntut juga oleh SBY,” ujar aktivis Bendera Mustar Bona Ventura di Markas Bendera, Jakarta, (14/3).

Menurutnya, untuk menggugat dua media itu, tentu saja pemerintah harus juga menggunakan data. Namun sejauh ini Mustar melihatnya pemerintah hanya berani menuntut rakyatnya dan tak berani dengan The Age dan SMH. “Kenapa pemerintah tak berani, beraninya sama kita saja, karena SBY sebenarnya takut, pemerintah tidak berani menelusurinya jika (pemberitaan) ini benar SBY juga tidak sah sebagai presiden,” ucapnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai berita yang ditulis dua surat kabar Australia, The Age dan Sydney Morning Herald statusnya tidak lebih dari sensasi dan gosip.

Anas menyakini tokoh-tokoh yang ditulis dalam dua koran Australia itu adalah orang-orang yang betul betul memiliki kredibilitas seperti presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono serta Taufiq Kiemas.
“Kami tidak perlu menanggapi dan direspon terus menerus yang menjawab sensasi dan gosip itu cukup kredibilitas beliau beliau. Itulah jawaban yang paling manjur terhadap sensasi dan gosip,” kata Anas Urbaningrum di Sragen, kemarin.

Anas juga membantah akibat pemberitaan dua media Australia membuat pihak Istana kebakaran jenggot, melainkan sebagai bentuk klarifikasi dan menjernihkan karena itu penting , karena kalau tidak diklarifikasi dan dijernihkan dianggap sebagai pembenaran. “Bukan kebakaran jenggot. Mengklarifikasi dan menjernihkan itu penting. Karena kalau tidak diklarifikasi dan dijernihkan dianggap sebagai pembenaran. Itu tugas pemerintah yang disudutkan dengan hal yang sensasional yang digosok makin sip, “ jelas Anas Urbaningrum.

Menurut Anas hubungan Indonesia-Australia saat ini hubungannya bagus, tetapi tentu pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengontrol pers. Karena pers Australia sangat bebas hampir mirip Indonesia. Bahkan Australia lebih bebas lagi . Tetapi persoalannya adalah sumber berita itu, akurat atau tidak. Terkait akurasi sumber berita sebenarnya diakui sendiri oleh Kedubes di Jakarta bahwa sumbernya adalah kawat diplomatik yang lebih merupakan penilaian dan obesrvai pribadi dari diplomat bukan sikap dan pandangan pemerintah Amerika.

“Saya tahu diplomat luar negeri itu salah satu kerjaannya  mengundang ngobrol orang-orang di Jakarta dan dari obrolan itu kadang-kadang disimpulkan. Dari obrolan warung kopi itu dianggap sebagai media informasi yang benar dan serius dan dijadikan bahan menulis dan mengirim kawat diplomatik,” tegas Anas.

Informasi Wikileaks yang menuding Ketua MPR Taufik Kiemas terlibat kasus korupsi, juga dibantah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Muhammad Amari. Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) tersebut menyatakan, Taufik tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan.

“Sejauh yang saya amati di kejaksaan, belum pernah saya dengar Pak Taufik Kiemas pernah menjadi tersangka lalu dihentikan,”ujar Amari di gedung KPK, kemarin (14/3).

Namun, Amari mengakui, Kejaksaan memang menangani kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Menurut dia, pihaknya akan kembali mengkaji penanganan kasus tersebut. “Ya, nanti saya review lah,” ujar Amari.

Seperti diketahui, pembangunan jalan tol JORR pada tahun 1993 disinyalir telah merugikan keuangan negara hingga Rp100 miliar lebih. Pelaksanaan proyek ini ditangani oleh PT Hutama Karya dan PT Yala Perkara Internasional. Dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur itu belum berhasil diungkap oleh Kejaksaan.
Kasus dugaan korupsi JORR tersebut kembali mencuat setelah diberitakan oleh surat kabar asal Australia, The Age dan Sidney Morning Herald. Kedua media cetak itu membeberkan informasi dari Wikileaks perihal kasus itu. Wikileaks menyebut bahwa kasus tersebut melibatkan Taufik Kiemas dan kemudian dihentikan oleh Kejaksaan karena campur tangan presiden.

Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK) menanggapi santai bocoran WikiLeaks yang diberitakan media Australia. Taufiq tidak merasa dicemarkan nama baiknya.

“Nggak. Kalau dicemarin nama baik kan sudah dari dulu. Itu joke,” ujar Taufiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/3).

Taufiq mengaku bingung memberikan jawaban lebih mendalam terkait tudingan melakukan korupsi. Taufiq malah menanggapi dengan bercanda. “Udah empat hari ditanyain pertanyaan yang sama, udah ya, nggak kasian apa,” kata Taufiq sambil tertawa. (ken/jpnn/net/bbs)

Surat Keputusan Presiden (Kepres) penonaktifan Syamsul Arifin dari jabatannya sebagai Gubernur Sumut diperkirakan akan terbit dalam satu dua hari ini. Kemarin (14/3), Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengirim draf Kepres ke Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

“Tadi sudah diteken mendagri dan sudah dikirim ke setneg untuk proses lebih lanjut di Kantor Presiden, akan turun dalam beberapa hari ini. Kepres ini untuk pemberhentian sementara Pak Syamsul, sekaligus pengangkatan Pak Gatot sebagai Plt Gubernur,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan kepada wartawan koran ini, kemarin (14/3).

Dijelaskan, jika Kepres sudah terbit, maka akan dikirimkan ke Syamsul yang ada di rutan Salemba dan kemarin sudah resmi berstatus terdakwa, karena kemarin menjalani sidang perdana. Jika sudah nonaktif, Syamsul masih tetap mendapatkan hak-haknya sebagai gubernur, seperti gaji. Penonaktifan Syamsul berlaku hingga keluarnya putusan hukum tetap (incrach) kasus dugaan korupsi APBD Langkat ini. Jika dinyatakan bebas, Syamsul balik lagi menjadi gubernur definitif dan Gatot balik lagi menjadi wagub. Sebaliknya, jika dinyatakan bersalah, Syamsul diberhentikan secara permanen dan Gatot menjadi gubernur definitif.

Mantan Deputy Bidang Politik Setwapres itu menjelaskan, jika Kepres sudah terbit, Gatot akan dipanggil untuk penyerahan Kepres, sekaligus untuk diberi arahan terkait jabatan barunya. “Untuk Kepres wagub yang menjadi Plt Gubernur, juga akan kita sampaikan itu kepada Pak Gatot, untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Plt Gubernur dan kita beri arahan,” terangnya.

Wagubsu, Gatot Pudjo Nugroho mengaku, biasanya surat menyurat dari dan untuk Pemprovsu ada di sekretariat, kemudian masuk dan keluarnya surat diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu. “Surat keluar dan masuk itu ada di Sekretariat Pemprovsu, tapi sampai hari ini (kemarin, Red) Plt Sekda belum ada melaporkan ke saya,” ucap Gatot.

Lebih lanjut, Gatot mengaku siap menjalankan amanah di pemerintahan apabila dihunjuk menjadi Plt Gubernur. Tapi, setelah dihunjuk itu dirinya berharap agar didukung seluruh pihak dan seluruh wartawan. “Kalau prosesnya, mau tidak mau harus siap. Tapi harus didukung seluruh pihak,” ucapnya saat ditemui, usai membuka Rakornas Staf Ahli dan Ortala se-Indonesia di Hotel Madani Medan, kemarin (14/3).

Terpisah, pengamat politik dan pemerintahan, Ahmad Taufan Damanik menilai, setelah Gubsu Syamsul Arifin menjadi terdakwa, tentunya secara aturan sudah tidak memiliki dan atau tak boleh mengambil kebijakan strategis di Pemprovsu, walaupun statusnya belum dinonaktifkan sementara oleh presiden.(sam/ril)