Soal Penertiban Bangunan Besar di DAS Deli dan Babura

Banjir yang melanda Medan beberapa hari ke belakang tidak bisa dikatakan semata karena debit air yang tinggi. Ditengarai, keberadaan bangunan-bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli dan Babura juga
menjadi penyebab.

Terkait dengan itu, bola panas kini mengarah ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Dengan kata lain, kini saatnya Pemko mengambil langkah taktis guna menertibkan bangunan-bangunan yang dimaksud. Sayang, Pemko ternyata kurang merespon hal tersebut. Pemko Medan hanya berani melakukan penertiban terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di DAS, namun tidak untuk bangunan lain.

Kurang responnya Pemko terlihat dari pengakuan Wali Kota Medan Rahudman Harahap saat dikonfirmasi Sumut Pos. “Kita hanya membantu warga yang tidak berada di DAS. Kalau kita membantu warga yang di DAS, itu sama saja Pemerintah Kota Medan melegalkan warga itu tinggal di DAS. Kalau memberi bantuan sekolah dan sebagainya, bisa dibantu. Tapi bukan untuk bantuan fisik,” tegasnya di sela-sela kunjungan ke Jembatan Sari Rejo yang roboh karena banjir beberapa waktu lalu, Rabu (6/4).

Lalu, bagaimana dengan bangunan hotel, spa dan sebagainya? Nah, saat ditanya hal itu, Rahudman berkilah dan hanya menyatakan, akan melakukan evaluasi terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Itu kaitannya peninjauan kembali AMDAL tentang yang sudah dikeluarkannya,” tukasnya.

Bagaimana dengan izin pendirian bangunannya? Mendengar itu, Rahudman terlihat kurang senang dan kembali menyatakan, yang akan dievaluasi adalah AMDAL-nya. “AMDAL-nya yang pertama, bukan izinnya,” tegasnya.
Terkait upaya perbaikan sarana dan prasarana yang diterpa banjir, Rahudman pada kesempatan itu menuturkan, Pemko Medan bersama dengan pihak LANUD akan bekerjasama membangun jembatan baru di Sari Rejo, dimana jembatan yang lama telah rusak. “Kita akan bangun. Dimulai besok (hari ini, red). Karena informasinya, jembatan yang lama ini setiap harinya dilalui sekitar 1.500 sepeda motor setiap harinya,” katanya.

Menanggapi tentang tidak beraninya Pemko Medan melakukan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan-bangunan besar di sepanjang DAS, baik Sungai Deli dan Babura, anggota DPRD Medan Muslim Maksum menyatakan, seharusnya inilah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemko Medan. “Inilah tantangan bagi wali kota. Ini PR yang harus dikerjakan saat ini, karena tidak dipungkiri banyaknya bangunan di DAS menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi,” tegas Sekretaris Komisi D DPRD Medan ini.

Lebih lanjut Muslim menuturkan, banyaknya bangunan di sepanjang DAS ini juga disebabkan karena birokrasi di Medan yang tidak bersih. Karena, berdirinya bangunan di sepanjang DAS itu juga sudah terjadi sejak wali kota-wali kota terdahulu. “Ini kesalahan dan buruknya birokrasi di Medan. Ini juga karena pengangkatan SKPD atau birokrasi yang kurang jelas, jadi kerjanya tidak profesional. Makanya jadi seperti ini,” tandasnya.

Soal bangunan yang menjamur di DAS memang menjadi sebuah permasalahan sendiri. Karena itu, tata ruang Kota Medan sudah bisa dikaji ulang. Pasalnya, banyak lahan yang beralih fungsi menjadi bangunan komersial hingga membuat semrawut. Seperti pantauan wartawan Koran ini di kawasan bantaran Sungai Deli di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Pulau Brayan Kota Kecamatan Medan Barat, tampak terlihat sepanjang jalan bangunan ruko berdiri dan semakin banyak. Bahkan, ada bangunan yang proses pengerjaan belum siap. Untuk jarak antara bangunan dan Sungai Deli sendiri, tampak terlihat hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bangunan ruko tersebut.
Seorang warga sekitar, Randi (28) mengatakan di daerah tersebut memang sudah banyak sekali bangunan. Bahkan, ada bangunan yang masih dalam pengerjaan. Contohnya, di bantaran Sungai Deli Lingkungan I Kelurah Pulau Brayan, rencananya mau di bangun sebuah rumah makan cepat saji berlabel luar negeri. “Sekarang masih dalam proses pengerjaan,” akunya.

Randi menjelaskan, sejatinya dia dan warga lain ressah dengan menjamurnya bangunan di bantaran sungai. Pasalnya, mereka sering khawatir jika sungai meluap. “Mau dibilang apa lagi, yang penting tempat tinggal kami tidak diganggu,” jelasnya. (ari/mag-11)

—

Penasaran di Balik Reruntuhan

Warga di sekitar Kampus Akademi Kebidanan (Akbid) Senior di Jalan Bahagia, Gang Pelita Nomor 32, Padang Bulan Medan masih penasaran dibalik puing-puing runtuhan bangunan yang berdiri diatas bibir Sungai Babura. Penasaran warga makin mengemuka setelah mencium bau bangkai yang menyengat di sekitar reruntuhan bangunan. “Baunya seperti bau bangkai Bang, tapi kita tidak bisa memastikan sebelum runtuhan tersebut dibersihkan,” ujar warga sekitar yang tinggal bersebelahan dengan Gedung Akbid Senior, Rabu (6/4)siang.

Kini warga sekitar mengharapkan agar pihak yayasan segera mengevakuasi seluruh puing bangunan yang masih menumpuk di pojok kanan gedung yang berbentuk U itu. “Kalau bisa, pihak yayasan segera mungkin membersihkan sisa puing yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Untuk apa dibiarkan menumpuk, bila terjadi banjir lagi apa nggak seluruh puing akan terbawa hanyut,” tambah warga tadi.

Sementara itu, Hasudungan Siahaan, Humas Akbid Senior yang dikonfirmasi mengenai bau bangkai di sekitar reruntuhan tersebut tidak mau berkomentar banyak. “ Kalian sudah salah, malah membantai terus. Kalau kalian tidak diperbolehkan masuk ke dalam Gedung itu Brimob Poldasu yang melarang, bukan kami,” ungkapnya.
Terlepas itu, musibah yang menimpa Akbid Senior membuat warga sekitar berang. Pasalnya, pihak yayasan Akbid Senior tidak menghiraukan permintaan warga dalam pembangunan hingga tengah bantaran Sungai Babura. “Lihat saja bekasnya, seperti danau kemarin itu. Airnya berputar-putar mulai dari gedung itu sampai ke hulu sana,” ungkap seorang warga, Nande Ginting, sembari menunjuk bekas hantaman air itu.(adl/mag-8)