Dugaan Pemotongan Bansos dari APBD Sumut Senilai Rp9,7 M

MEDAN-Polemik dana bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provsu Tahun 2010 ke Universitas Sumatera Utara (USU) terus bergulir. Kali ini, masalah tersebut memancing adrenalin para aktivis dari USU. Sejumlah aktivis mahasiswa berjani ’turun ke jalan’. Mereka berniat membersihkan dugaan praktik-praktik kotor yang mencemari dunia pendidikan di Sumatera Utara.

Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut, Syamsi Pohan menegaskan, saat ini HMI Sumut dan elemen mahasiswa di USU lainnya, sedang membahas persoalan ini. Jika Pemprovsu tidak segera menyelesaikannya, tidak menutup kemungkinan mereka akan mendatangi kantor Gubsu secara beramai-ramai. Termasuk mengungkit borok Pemprovsu terkait berbagai dugaan kasus korupsi di pos-pos anggaran lain.
“Kalau untuk pendidikan pun dikorupsi, konon lagi yang lain,” tegas Syamsi kepada Sumut Pos, Kamis (24/3).
Sementara Sekjen Pemerintahan FMIPA USU Mahdiran menyatakan, kalau penyelewengan benar terjadi, pihaknya akan mempertanyakan hal itu ke Pemprovsu. “Itu sama artinya menzalimi USU dan dunia pendidikan secara luas. Kalau dari tabulasi itu ternyata positif ada permainan pihak Pemprovsu, bukan tidak mungkin pihaknya akan memberikan reaksi,” tandasnya.

Juru bicara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU yang juga Gubernur Fakultas Sastra (FS) USU, Mawardi, mengatakan, sebagai mahasiswa, mereka dituntut untuk pintar dalam menyikapi hal-hal seperti ini.
“Sikap yang seharusnya diambil adalah jika ada siapa pun yang melanggar UU atau secara sengaja merugikan orang lain, harusnya mereka dihukum sesuai UU yang berlaku,” tegasnya.

Apalagi, sambungnya, jika ternyata dugaan korupsi benar adanya, itu merupakan satu tindakan yang merugikan kepentingan banyak orang. “Jika memang petinggi-petinggi di sini (USU, Red) melakukan tindakan tersebut, sebaiknya jangan dari sanksi pidana saja mereka dihukum. Tapi juga, hingga pencabutan jabatan mereka di sini tanpa pandang bulu. Karena, petinggi-petinggi sudah seharusnya mengayomi, bukan malah mengambil keuntungan,” terang Mawardi.

Kepada pihak universitas, Syamsi menegaskan, pihak USU tidak boleh tinggal diam. “USU harus meminta kekurangan dana tersebut. Karena ini menyangkut kepentingan pendidikan dan nama baik. Tindakan Provsu tersebut merupakan tindakan penyepelean terhadap isntitusi USU yang meruapakan ikon perguruan tinggi di Sumut,” katanya.
Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut juga diminta menelusuri sisa kas yang belum disalurkan tersebut. Jika terbukti masuk kantong pribadi para pejabat Provsu, maka harus dilaporkan ke institusi penegak hukum, guna dilakukan penyelidikan.

Sebagai generasi muda, Syamsir prihatin dengan kelakuan para pendahulunya. Para birokrat di Sumut menjalankan tugas birokrasi yang rumit dan rawan penyelewengan. “Birokrasi yang lebih sederhana namun ketat, tentu lebih menjamin penyaluran dana hibah,” ungkapnya.

Bansos untuk Ruko, Kejatisu tak Tahu

Temuan baru soal adanya penyimpangan dana untuk umat di Bansos Pempropsu, untuk pembangunan ruko  yayasan yang dilakukan oknum pejabat, ternyata belum diketahu Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu Jufri SH, pada wartawan Kamis (25/3) di Jalan AH Nasution Medan.

“Kita belum mengetahui, soal penyimpangan dana dari proposal bantuan, untuk pembangunan mesjid ataun bantuan ke panti asuhan yang diselewengkan untuk pembangunan ruko sebuah yayasan yang diduga milik oknum di Bansos Pempropsu,” tegas Jufri SH.

Jufri mengatakan lebih lanjut bahwa saat ini pihaknya hanya melakukan penyelidikan penyelewengan di Bansos Sumut, masih seputar dugaan proposal bodong, untuk pengembalian dana APBD Kabupaten Langkat senilai Rp215,17 miliar. “Belum ada kita mengarah ke penyelidikan sesuai dengan laporan salah satu LSM itu. Namun demikian informasi tersebut, jadi acuan kita untuk mengusut lebih dalam soal rentetan dana Bansos yang diselewengkan tersebut,” tegas Jufri menutup pembicaraan.

Sementara ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) juga sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Pemprovsu senilai Rp215,17 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Edi Irsan Tarigan SH juga pada wartawan Kamis (24/3) menegaskan, penyelidikan tidak akan dihentikan.” Kami terus selidiki. Sekarang kami menunggu,” tegas Tarigan.

Tarigan menambahkan, walau pihaknya belum menerima supervisi dari KPK, upaya pengusutan tuntas dugaan korupsi tersebut terus dilakukan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejatisu, berkat adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari anggaran sebesar Rp215,17 miliar, sebesar Rp10,7 miliar yang terbagi dalam 13 item, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. “Kami sudah terima laporan dari BPK RI terkait hasil auditnya untuk Pemprovsu, dan sekarang sudah saya suruh teliti,” kata Kajatisu Sution Usman Adji.

Lebih jauh dikatakan Sution, pihaknya belum memberikan penjelasan lengkap terkait adanya penyimpangan pada laporan BPK tersebut. Tapi, pada laporan BPK disebutkan, ada 13 bagian yang dianggap menyimpang. “Ada kira kira 13 item, dan sudah saya minta kepada Aspidsus dan Asintel dipilah-pilah mana yang kira-kira bisa diteruskan,” bebernya.

Pada laporan BPK yang disampaikan pada Kejatisu disebutkan, ada 13 bagian yang dianggap menyimpang.

Seperti telah diberitakan Sumut Pos, dugaan pemangkasan dana hibah dai APRB Sumut ke senilai Rp9,7 miliar terungkap saat anggota DPRD Sumut melakukan rapat kerja dengan pihak rektoran USU. Dalam raker diketahui, pagu hibah dana APBD 2010 yang seharusnya diberikan Rp18,5 miliar untuk tiga pos, hanya diserahkan Rp8,8 miliar.
Hasiholan Silaen yang saat ini kembali menjabat Asisten I Pemerintahan Setdaprovsu membenarkan pemberian hibah yang jumlahnya haya Rp8,8 miliar dari pagu Rp18,5 miliar. Ditanya dana Rp9,7 miliar yang belum dicairkan, Hasiholan menolak menjelaskannya.

“Iya benar. (Sisanya, Red) katanya belum cair. Waktu saya bilang, mana yang bisa dicairkan cepatlah dicairkan. Kenapa yang lain belum cair, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Binsos yang tahu itu. Saya yang memimpin rapat waktu itu, karena memang waktu kan tinggal sedikit lagi,” katanya kepada Sumut Pos di Lantai 9 Kantor Gubsu, Rabu (23/3).

Meski demikian, Hasiholan menolak jika disebut permasalahan pencairan bermuara di Biro Binsos dan Keuangan Provsu. “Ooo, saya tidak mengatakan seperti itu. Biro Binsos dan Biro Keuangan yang lebih tahu,” ungkapnya.

Soal Alkes, Anak Kedokteran Tutup Mulut

Sementara itu, terkait adanya dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sumatera Utara (USU) 2010 senilai Rp38 miliar lebih, Dekan FK USU Prof Gontar A Siregar mengatakan, tak tahu menahu tentang hal tersebut. “Tak ada pengadaan Alkes di FK USU. Mungkin itu di RS Pendidikan USU. Kalau soal di sana, saya tidak tahu sama sekali,” terangnya, Kamis (24/3) Belasan mahasiswa FK USU yang dimintai komentarnya, tak satupun yang berani mengeluarkan statemen. Rata-rata mengaku takut, padahal wartawan koran ini telah memberikan jaminan nama dan identitas mereka tak disebut. Sejumlah mahasiswa yang menjadi pengurus beberapa organisasi kemahasiswaan di FK USU, juga tak mau berstatmen. “Jangan sayalah, soalnya saya tak berhak dan tak berani berkomentar,” ujar seorang pengurus organisasi kemahasiswaan yang menolak namanya disebut.

Pembantu Dekan I FK USU Prof Guslihan saat dikonfirmasi melalui telepon seluler beberapa kali, sama sekali tak menggubris panggilan telepon wartawan. Kepala Bidang Promosi, Humas dan Protokoler USU Bisru Hafi mengatakan, mengenai hal itu, ia belum bisa mengonfirmasi kepada pimpinan. “Bapak (Rektor, red) masih di Jakarta. Jika nanti beliau telah pulang, secepatnya saya akan memberitahukan perkembangannya. Atau, nanti saya coba tanya kepada Bapak PR I. Kalau ada jawaban, nanti saya juga akan mengonfirmasikannya,” terangnya.

Kajatisu, Sution Usman Adji mengakui pihaknya melakukan pengusutan dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, untuk anggaran tahun 2010 senilai Rp38 miliar. Namun kasus tersebut belum dilimpahkan intel ke bagian tindak pidana khusus (Pidsus) Kejatisu. “Tim sudah bekerja, namun kasus itu belum dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Saat ini tim intelejen sedang berusaha mencari bukti tentang adanya penyimpangan anggaran,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sution Usman Adji kepada wartawan, Kamis (25/3).

Ketika disinggung adanya beberapa pejabat di USU yang sudah diperiksa, Sution Usman Adji tidak menampik. Namun Sution belum mau menjabarkan lebih lanjut, karena kasus tersebut masik lidik. “Kasus itu masih penyelidikan, jadi kita belum bisa jabarkan siapa saja yang diperiksa dalam perkara tersebut, baik pejabat yang berkepentingan ataupun perusahaan rekanan,” tegas Sution.

Sution mengatakan, kasus itu masih dipegang bagian intelejen, karena status penyelidikan belum dinaikkan. “Tidak ada kasus yang kita tutupi, kita akan buka dan tuntaskan semuanya. Namun tunggu dululah biar anggota saya bekerja semaksimal mungkin untuk membongkar kasus itu. Kalau nanti sudah lengkap semuanya maka akan kita ekspos,” tegas Sution.

Sebelumnya, Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu Jufri Nasution SH mengatakan, kasus dugaan korupsi Alkes FK USU itu masih tahap penyelidikan. Jufri mengatakan kasus ini belum sampai ke tangan pidsus. Dia mengaku, masih melakukan beberapa pemeriksaan materi, apakah ada terkait penyelewengan anggaran ataupun di mark up. Diduga, dalam proyek senilai Rp38 miliar itu, terdapat kerugian negara sebesar Rp8 M-Rp10 M.
Sejauh ini Kejatisu sudah memeriksa empat profesor (bukan lima seperti berita kemarin, Red). Keempat profesor yang diperiksa itu adalah berinisial Prof GLN, Prof CHY, Prof DDM dan Prof SYP. (rud/saz)

Kantongi Kepres Plt Gubernur, Gatot Umbar Ambisi

JAKARTA-Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Kamis (24/3) siang, menerima Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15/P Tahun 2011 tentang penonaktifan Gubernur Sumut Syamsul Arifin dari jabatannya yang sekaligus menunjuk dirinya sebagai Plt gubernur Sumut. Gatot menerima Keppres tertanggal 21 Maret 2011 itu dari Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Apa yang akan dilakukan Gatot segera? Gatot sendiri memberikan sinyal tidak akan melakukan mutasi besar-besaran. ”Sebagai penjabat yang melaksanakan tugas dan kewajiban gubernur, kita akan melaksanakan policy yang sudah dijalankan sebelumnya. Yang baik kita teruskan,” katanya kepada Sumut Pos.

Langkah awal, setelah mengantongi Keppres, Gatot akan melakukan konsolidasi integral. Tidak hanya konsolidasi internal pemprov, namun juga dengan seluruh stakeholders, baik itu dewan, TNI/Polri beserta unsur muspida lainnya, termasuk dengan kalangan dunia usaha. “Jika semua pihak merasa memiliki Sumut, saya yakin mimpi menjadikan Sumut sebagai pusat ekonomi wilayah Barat, bisa terwujud,” ujarnya optimis.

Bagaimana menjaga hubungan dirinya sebagai Plt gubernur yang berasal dari PKS, dengan dewan yang terdiri dari politisi lintas partai? Gatot menegaskan, di partainya sudah ada tradisi, begitu ada kader yang menduduki jabatan publik, maka dia menjadi milik publik, bukan lagi milik partai. “Tak mungkin PKS kerja sendirian. Pasti harus bekerjasama dengan seluruh partai yang ada, dengan seluruh stakeholders,” ucapnya.

Hal senada dijelaskan Sigit Pramono Asri, wakil ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS yang hadir saat pelantikan. Dikatakan, Gatot tidak akan melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang sifatnya frontal. Bagaimana pun, katanya, pasangan Syamsul Arifin-Gatot saat kampanye pilkada 2008 sudah mengusung sejumlah gagasan yang sudah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Apa yang sudah dilakukan Pak Syamsul, akan dilanjutkan Pak Gatot,” ujarnya.

Perlukah Gatot memutasi jabatan? Sigit mengatakan, selama mutasi didasari alasan rasional, yakni dalam rangka untuk mencapai target RPJMD, maka sah-sah saja dilakukan. “Dewan tak keberatan, tapi harus tetap konsultasi dengan mendagri,” ujar Sigit.

Ikut hadir dalam acara tertutup serah terima Keppres itu sejumlah wakil ketua DPRD Sumut, antara lain Affan Lubis (F-PDIP), Chaidir Ritonga (F-Partai Golkar), dan Asisten I Setdaprov Hasiholan Silaen. Sedang Diah didampingi Plt Direktur Pejabat Negara Kemendagri, Susilo. Mereka ditemui Diah lantaran Mendagri Gamawan Fauzi masih di Tanah Suci untuk umroh.

Dilarang Memutasi Pejabat

Usai acara yang berlangsung sekitar 40 menit itu, kepada Sumut Pos Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menjelaskan, pertemuan dengan Gatot memang secara khusus untuk menyampaikan Keppres, sekaligus memberikan arahan. Pesan yang disampaikan ke politisi PKS itu, agar langsung melakukan konsolidasi internal dengan para pejabat Pemprov Sumut dan kalangan DPRD.

Selain itu, Gatot diingatkan agar meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. ”Kebijakan yang sudah dilaksanakan diteruskan saja supaya bisa bekerjasama dengan pejabat yang ada. Selama ini kan Pak Gatot sudah menjadi wagub, jadi tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan,” terang Diah.
Lantaran saat pertemuan itu juga ada sejumlah pimpinan DPRD, Diah juga mengingatkan agar tetap ada hubungan yang baik antara pemprov dengan dewan. “Hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu bukan saling berhadapan, tapi harus bersama dalam keharmonisan,” terang birokrat karir asal Semarang itu.

Diceritakan Diah, poin penting yang ditekankan kepada Gatot adalah soal mutasi. Gatot, sebagai Plt gubernur, dilarang mutasi dan hanya boleh mengisi jabatan yang kosong saja. Melakukan mutasi boleh, namun harus lapor dulu untuk mendapat persetujuan Mendagri Gamawan Fauzi. “Itu pokok, masalah mutasi. Saya minta Pak Gatot mempedomani PP 49,” terang Diah.

Yang dimaksud Diah adalah PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008 ayat (1) mengatur sejumlah tindakan yang tidak boleh dilakukan penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah. Yakni dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Hanya saja di ayat (2) dinyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”.

Mengenai suasana acaranya sendiri, Gatot menceritakan, suasananya cair. Terlebih, ada sesi khusus empat mata antara Gatot dengan Diah. “Ibu Diah itu senior. Saya menempatkan diri sebagai adik, saya panggil beliau ‘mbak’,” ujar Gatot. Sebagai yunior, Gatot minta masukan banyak hal dari Diah.
Diah juga mengakui hal itu. Bahkan, kata Diah, dia sudah akrab dengan Gatot sejak lama. “Dia saya anggap adik saya,” ujarnya mengenai Gatot, pria asal Magelang itu.

Gatot Ditantang Reshuffle SKPD

Banyak harapan yang menggantung kepada Gatot setelah menerima SK Plt Gubsu. Terutama harapan penataan pemerintahan, termasuk pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Diharapkan, pengangkatan SKPD setelah wagubsu menyandang status Plt Gubsu harus objektif. Karena, selama ini pengangkatan SKPD yang ada terkesan melompat,” kata Ketua Komisi A  DPRD Sumut Hasbullah Hadi di Medan, kemarin.

Selain itu, Gatot punya tugas menghapus citra Sumut dari penilaian provinsi terkorup. “Predikat membuat masyarakat Sumut malu,” katanya.
Gatot pun diminta merealisasikan janji kampanyenya bersama Syamsul Arifin yang belum terealisasi. “Janji itu harus dilanjutkan. Kita lihat, visi misi rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, rakyat tidak bodoh dan rakyat punya masa depan belum tercapai. Masih banyak rakyat Sumut ini yang buta aksara, masih banyak yang tidak makan dan banyak yang belum punya masa depan,” tegasnya.

Politisi Senior PDI P Sumut yang juga anggota DPRD Sumut Syamsul Hilal menyambut baik status baru Gatot sebagai Plt gubernur Sumut. ”Sudah pasti akan lebih efektif, karena Gatot yang langsung memimpin Sumut. Selama ini, pemerintahan kita memang tidak efektif karena Syamsul Arifin sedang berada di Pesantren KPK,” tandas Syamsul Hilal.

Syamsul lantas meminta Gatot meninjau ulang pemimpin SKPD yang layak dievaluasi, salah satunya adalah jajaran direksi PDAM Tirtanadi. “Tirtanadi harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Hardi Mulyono berharap Gatot bisa menjalankan dan menyelesaikan visi dan misi saat dirinya bersama Syamsul Arifin maju dalam Pikada.

Mengenai kemungkinan Golkar memisahkan diri dengan partai-partai pendukung lainnya, Hardi menjawab, belum ada kebijakan Partai Golkar mengarah ke hal itu. Sedangkan terkait kemungkinan pergantian SKPD, Hardi juga hanya menjawab, reshuffle pemimpin SKPD adalah hak dan wewenang kepala daerah. “Itu kan wewenang dari kepala daerah. Jadi, kepala daerah itu yang punya penilaian,” tuturnya.(sam/ari)