Saya Pikirkan, Terima Kasih yang Mulia…

JAKARTA- Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akhirnya menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor, kemarin (22/3). Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Bachtiar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit, sapi dan sarung di Kemensos sejak 2004-2006. Bachtiar pun dijatuhi hukuman penjara 1 tahun delapan bulan.

“Mengadili dan menyatakan terdakwa Bachtiar Chamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara satu tahun delapan bulan,”ujar Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suhamba, di persidangan, kemarin.

Selain hukuman badan, politikus senior PPP tersebut juga diwajibkan membayar denda senilai Rp50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan tiga bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum Bachtiar dengan tiga tahun penjara dengan denda Rp100 juta.
Berdasarkan uraian fakta hukum yang disampaikan majelis hakim, terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan dengan menyetujui penunjukan langsung dalam proses pengadaan mesin jahit, sarung dan sapi impor di Kemensos. Proyek pengadaan tersebut dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Proyek pengadaan tanpa proses lelang itu telah memperkaya para rekanan dan beberapa pegawai Kemensos. Antara lain, Amrun Daulay (mantan Dirjen bantuan jaminan sosial masy), almarhum Iken Br Nasution (Dirut PT Armadhira Karya), Musfar Aziz (PT Lasindo) dan Cep Ruhyat (Direktur PT Dinar Semesta).

Akibat kebijakan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp33,7 miliar. Rinciannya, kerugian negara akibat pengadaan sapi impor pada 2004 sebesar Rp1,9 miliar, pengadaan sarung selama 2006-2008 senilai Rp11,3 miliar, dan  pengadaan mesin jahit sepanjang 2004-2006 sejumlah Rp20,3 miliar.

Namun, Bachtiar tidak dikenai kewajiban untuk membayar uang pengganti karena tidak terbukti menikmati hasil korupsi tersebut. Di samping itu, terdakwa juga telah membayar kepada negara sebesar Rp700 juta. “Membebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti karena tidak terbukti menikmati perbuatannya,”ujar Hakim Anggota Anwar.

Atas perbuatannya, Bachtiar dijerat dengan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP.  Menanggapi vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Bachtiar menyatakan akan pikir-pikir. “Saya akan memikirkan, terimakasih yang mulia,”ujar Bachtiar yang kala itu mengenakan kemeja batik keemasan serta peci hitam. (ken/jpnn)

JAKARTA- Kementerian Agama menyelenggarakan dialog terkait penyelesaian kasus Ahmadiyah. Sejumlah lembaga diundang, termasuk dua organisasi Ahmadiyah di Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Selasa 22 Maret 2011.

Dalam paparannya, perwakilan GAI mengaku kelompoknya berbeda secara teologis dengan JAI yang beraliran Qadian. “Jadi,  Ahmadiyah yang dimaksud bukanlah kami,” ungkap Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan GAI, Ali Yasir  di Kantor Kementerian Agama.

Menurut GAI, Ahmadiyah versinya berasal dari Lahore, Pakistan yang secara keyakinan dan praktik ibadah sama dengan umat Islam pada umumnya. Termasuk soal kenabian. “Jadi Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW setelah beliau tidak ada Nabi lagi, baik Nabi lama atau Nabi baru,” kata dia.
Disamping itu, Ali Yasir juga menegaskan Tazkirah, yang disebut-sebut kitab Ahmadiyah, bukanlah kitab suci yang menjadi rujukan GAI. “Tazkirah bukan karya kami, itu karya qadiyani, rujukan kami Al Quran dan Hadist,” katanya.
Sementara itu, GAI juga menyayangkan ketidakhadiran JAI dalam dialog hari ini. Padahal, bisa jadi pertemuan yang digagas pemerintah ini akan menjadi solusi terbaik. “Ya kami sayangkan, harusnya bisa cepat clear masalah ini, kami cuma bisa bilang begitu saja,” kata dia.

GAI mengaku sempat dihubungi JAI agar ikut tidak hadir dalam pertemuan ini, namun akhirnya GAI memutuskan datang. “Tadi pagi saya sempat mendapat telepon dari sana, ada salah satu pengurus (JAI) (meminta) supaya tidak datang juga,” kata Ali Yasir.

Sebelumnya, JAI meminta Kementerian Agama menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan Ahmadiyah. Penundaan itu diminta karena dialog yang digelar dinilai mendadak dan tidak netral.(net/jpnn)

JAKARTA-Pemerintah mengulur masa moratorium pemekaran. Jika sebelumnya pembahasan RUU pemekaran dijanjikan dimulai lagi jika sudah kelar penyusunan grand design penataan daerah, kini ada alasan terbaru. Keran pemekaran akan dibuka lagi setelah selesai pembahasan revisi UU nomor 32 Tahun 2004.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan, kebijakan pemerintah terbaru ini secara runut hingga saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah otonom baru. Sebagian memang sudah selesai dievaluasi. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi acuan penyusunan grand design penataan daerah.

Nah, rumusan penataan daerah itu nantinya akan diadopsi sebagai materi revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Sudah pasti, persyaratan pemekaran juga akan dikaitkan dengan penataan dimaksud.  “Nantinya, itu dituangkan ke revisi UU 32. Di situ nanti diatur persyaratan-persyaratan pemekaran,” ujar Djohermansyah Djohan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3).

Jadi, apakah pembahasan pemekaran nunggu revisi UU 32 selesai? “Ya, kran dibuka lagi setelah ada UU nomor 32 hasil revisi,” jawabnya.

Dari aspek anggaran, apakah sudah siap? Dijelaskan, soal pendanaan untuk daerah pemekaran, tidak terlalu jadi masalah. Pasalnya, dana yang akan diberikan ke daerah baru hasil pemekaran, tahap awalnya diambilkan dari induk. “Dananya itu-itu juga. Uang yang dulunya di induk, begitu mekar, ya sebagian dialihkan ke daerah baru. Begitu juga soal pegawainya,” terangnya.

Mengenai dana untuk pembangunan gedung atau kantor, lanjutnya, bisa dilakukan secara bertahap sehingga tidak menjadi beban keuangan. “Masalah itu bisa bertahap. Bisa ngontrak dulu nggak apa-apa,” ucap mantan Deputy Setwapres Bidang Politik itu. Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku pihaknya mengikuti kebijakan Kemendagri.

“Kewenangannya ada di Kemdagri. Tapi kalau kami baca dari hasil rekomendasi, sementara ini kita lebih baik (ikut) moratorium saja,” kata Agus di Jakarta, Selasa (22/3).

Disebutkan Agus, hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemekaran daerah dinilai gagal.  Di beberapa tempat, daerah pemekaran baru diketahui tak siap mengatur birokrasi dan keuangannya. Karena itulah, kata Agus, pemerintah belum bisa memastikan kapan kebijakan moratorium itu akan dicabut.
Data di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga saat ini sudah ada 96 daerah yang antre untuk dimekarkan.  “Laporan yang DPD terima ada sekitar 96 daerah yang menanti pemekaran. Berkasnya sudah masuk tapi belum bisa diproses,” kata anggota Komite IV DPR RI, Marhani Pua, Senin (21/3). (sam)