28 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 15565

Revolusi Melati Ancam Pemerintah Cina

BEIJING- Ancaman terjadinya Revolusi Melati terus menjadi momok pemerintah Cina. Demi meredam semangat revolusi itu, Minggu (27/2), Perdana Menteri, Wen Jiabao berjanji memperhatikan berbagai masalah yang menjadi keluhan rakyatnya, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi melambat, dan korupsi.

Hal ini sebagai bagian untuk menjawab pertanyaan para pengguna Internet melalui layanan percakapan (chatting), Wen menanggapi sejumlah isu nasional yang mengkhawatirkan pemerintah, dimana masalah serupa juga menjadi pemicu pecahnya revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara.

“Tujuan pembangunan ekonomi kita adalah untuk memenuhi bertumbuhnya kebutuhan material dan kultural rakyat. Kami juga berupaya agar kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” terang Wen seperti dilansir AFP.

Wen angkat bicara setelah sebuah ajakan misterius di dunia maya yang menyerukan kepada rakyat Cina untuk bergabung dengan demonstrasi di 13 kota. Ajakan tersebut menuntut adanya transparansi dalam pemerintahan satu partai, kebebasan berekspresi, dan penyelesaian sejumlah keluhan masyarakat. Kampanye maya tersebut mengajak masyarakat berdemo setiap hari Minggu pukul 14:00 waktu setempat. Masyarakat diminta menggelar aksi damai dengan berjalan menuju titik berkumpulnya massa yang sudah ditentukan di 13 kota tadi. Pemerintah yang tak ingin demonstrasi terjadi, bersikap reaktif.   AP melansir, pengerahan polisi dalam jumlah besar dan taktik baru mereduksi berkumpulnya massa dilakukan pemerintah. Di Minggu kedua pasca ajakan berdemo, polisi menggunakan peluit dan truk penyapu jalanan.

Di salah satu ujung jalan menuju alun-alun Rakyat, Shanghai, polisi berseragam membunyikan peluit tanpa henti, memerintahkan orang-orang di sekitar terus berjalan dan tak berkumpul. Namun sekitar 200 orang yang berada di lokasi tampak tak begitu mengindahkan suara peluit.

Di  Beijing, polisi mengawal ketat para reporter dan melarang membawa kamera memasuki pusat perbelanjaan di Jalang Wangfujing, salah satu titik berkumpulnya massa yang diserukan via internet.  Polisi menangkap, setidaknya dua orang di Beijing dan empat di Shanghai. (cak/jpnn)

Sebarkan Propaganda, Korut Ancam Tembakan

KOREA UTARA- Hubungan Korea Selatan (Korsel) dengan Korea Utara kembali dipanaskan. Pemerintah Korea Utara (Korut) menuding memancing amarah Korut melalui selebaran pesan propaganda.

Selebaran pesan propaganda yang disebarkan Korsel melalui balon terbang dan menyerukan tentang kerusuhan Mesir dan Libya, Korut mulai panas. Bahkan mengeluarkan sikap siap melepaskan tembakan ke perbatasan Korsel, apabila pemerintah Korsel melanjutkan penyebaran selebaran tersebut.

Korsel menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran dan DVD berisi unjuk rasa menuntut demokrasi di Mesir melalui perbatasan yang dibentengi. Sebuah kantor berita nasional KCNA mengatakan, Kor sel harus segera menghentikan perang psikologis. Peringatan tersebut dikeluarkan sehari sebelum Korsel melakukan latihan militer tahunan dengan tentara Amerika Serikat (AS).

“Korsel akan mendorong semenanjung Korea kepada konfrontasi global, dengan terus melancarkan pengaruh psikologis dan anti republik,” pemerintah Korut mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, Minggu (27/2).

Selain selebaran itu, Korsel menyertakan makanan, pakaian, dan radio di balon yang dikirimkannya ke Korut. Pemerintah Korut mengatakan, latihan militer yang dilakukan Korsel dengan tentara AS merupakan dalih untuk melakukan invasi ke Korut. Tapi, Pemerintah Korsel mengatakan bahwa latihan tersebut murni untuk pertahanan.
Terdapat 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korsel dalam latihan tersebut. Hubungan antar Korea tersebut menjadi sangat tegang sejak 46 warga Korsel tewas saat kapal perang mereka tenggelam Maret lalu.

Anggota Parlemen Korsel, Song Young-sun mengatakan, kampanye tersebut bertujuan untuk mendorong Korut mempertimbangkan perubahan. Diakuinya, didalam keranjang makanan tersebut terdapat pesan yang berisi, makanan itu dikirim militer Korsel dan aman untuk dikonsumsi manusia namun untuk memastikan keamanannya bisa diberikan pada ternak. Pemerintah Korsel menyalahkan Korut atas kejadian tersebut, namun Pemerintah Korut menyangkalnya. (bbs/jpnn)

Thailand Siapkan Operasi Gabungan

Konflik Perbatasan

BANGKOK- Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva menegaskan upaya untuk meredam kekerasan separatis Thailand Selatan bergerak ke arah yang tepat, hanya saja hasilnya masih kurang memuaskan.

“Pemerintah mengatasi masalah di arah yang benar, jumlah insiden kekerasan telah jelas menurun, tapi masih belum memuaskan karena masih ada orang-orang yang terbunuh,” katanya dalam pidato di Raja Prajadhipok Institute, Minggu (27/2) seperti dikutip dari The Nation.

Sehubungan serangan pemberontak di kota Yala, Pattani dan Narathiwat, Abhisit mengatakan akan dilakukan operasi gabungan antara Angkatan Darat dan polisi, dan otoritas provinsi.
Gubernur Pattani Nipon Narapitakkul memerintahkan keamanan akan ditingkatkan di daerah-daerah ekonomi di 12 kabupaten setelah sumber intelijen memperingatkan bahwa bank-bank toko-toko emas, dan hotel terancam perampokan.

Dia juga mendesak sektor bisnis untuk memeriksa kondisi kamera keamanan yang ada dan menambahkan kamera jika memungkinkan. Sebuah tim terdiri dari 50 personil dari polisi dan tentara, akhir pekan lalu menemukan senapan mesin berat di sebuah perkebunan karet Ban Sam Yaek Moo 6 di distrik Narathiwat’s Waeng.

Sementara itu, gugus tugas Angkatan Laut mengawasi sebuah perkebunan karet di Ban Tamnop di distrik Narathiwat’s Muang dan terlibat dalam tembak-menembak selama 20 menit. Satu serdadu tertembak di wajah sementara satu pemberontak tewas. Tim lain, angkatan darat disergap oleh tiga atau empat pemberontak saat dalam perjalanan ke sebuah desa di Tambon Sri Banphot di distrik Si Sakhon. Para pemberontak melarikan diri setelah tembak-menembak singkat. (bbs/jpnn)

Yusril Kritik SBY

Berantas Korupsi untuk Hantam Lawan Politik

JAKARTA-Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY. Menurut dia, pemerintah telah menggunakan agenda yang sangat urgen tersebut sebagai instrumen untuk menghadapi lawan-lawan politiknya.

Yusril menyebut, setiap rezim memiliki cara berbeda. Saat Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, orang yang tidak sepaham dengan pemerintah divonis kontrarevolusioner. Begitu era Orde Baru, Soeharto melawan para penentang dan pengkritiknya dengan stigma PKI dan subversif.

Pemerintah yang kini berkuasa juga punya cara khas. Pemerintah sekarang, sebut Yusril, senang mencari-cari kesalahan para tokoh yang rajin melontarkan kritik. Mereka dituduh melakukan korupsi, lantas diseret ke penjara. Pemberantasan korupsi akhirnya terkesan tebang pilih sekali.

“Kalau sekarang, penguasa mengecap musuhnya sebagai koruptor, lalu menyeretnya ke Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi). Hal itu juga saya alami,” ucap Yusril dalam acara zikir akbar bertajuk Tiba Saatnya Kebenaran Datang di lapangan Monas, Jakarta, kemarin (27/2).

Lebih jauh, Yusril menyampaikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia sebenarnya jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan negara kawasan Timur Tengah. Setelah reformasi bergulir pada 1998, undang-undang sudah membatasi secara tegas masa jabatan maksimal seorang presiden, yakni hanya dua periode.
Sementara itu, sejumlah negara di Timur Tengah belum mengatur pembatasan tersebut. Akibatnya, tokoh besar seperti Muammar Kadhafi yang kini digoyang berbagai aksi demonstrasi bisa memimpin Libya sampai 42 tahun. Sebaliknya, di Indonesia, seorang presiden hanya bisa mempertahankan kekuasaan konstitusionalnya maksimal sepuluh tahun atau dua periode.

“Tapi, kalau memimpin sampai sepuluh tahun, memerintahnya yang benar, dong. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain,” sindir Yusril di hadapan ribuan jamaah, lantas tersenyum. Lagu Garuda Pancasila juga dinyanyikan dalam zikir akbar yang digelar Jamaah Manakib pimpinan KH Junaedi Al Baghdadi itu. (pri/c11/tof/jpnn)

Parpol Ditolak Masuk KPU

Hasil Survei Formappi

JAKARTA-Keinginan politisi di Senayan agar anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) diisi kader parpol ditentang publik. Survei yang diadakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebutkan, 73 persen responden menolak masuknya unsur parpol dalam lembaga penyelenggara pemilu itu.

“DPR harus segera mengubah ketentuan yang disepakati dalam draf revisi Undang-Undang 22/2007 tersebut,” kata Sebastian Salang, koordinator Formappi, dalam keterangan di sekretariat Formappi, Jakarta, kemarin (27/2).

Survei Formappi itu dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Survei kuantitatif tersebut dilaksanakan sejak 13 Januari hingga 7 Februari 2011. Sebanyak 564 responden memberikan jawaban atas survei itu.
Menurut Salang, hasil survei tersebut bisa dibedakan berdasar responden yang masih memiliki dukungan terhadap parpol serta responden yang saat ini tidak memiliki dukungan. Kepada responden yang tidak mendukung parpol, 73 persen menolak KPU partisan, 4 persen mendukung, dan 23 persen mengaku tidak tahu.

Penolakan yang sama muncul dari responden yang saat ini memiliki dukungan terhadap parpol tertentu. Penolakan itu lebih tegas karena 81 persen mereka menolak jika KPU diisi orang parpol. Hanya delapan persen responden yang mendukung serta 11 persen lain tidak tahu.

Apa arti survei itu” Salang menyatakan, sikap mayoritas responden bertentangan dengan sebagian besar fraksi di DPR yang menghendaki struktur parpol di KPU. Para pendukung parpol pun tidak sependapat jika ada kader politik yang menjadi anggota KPU. “Survei ini mengonfirmasi bahwa parpol di DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat, bahkan pendukung,” ujarnya.

Salang menilai, ada potensi berbahaya jika KPU kembali diisi parpol seperti Pemilu 1999. Banyak konflik kepentingan yang akan terjadi. Apalagi dalam sektor pengadaan logistik yang dananya besar, unsur parpol bisa jadi akan mengavling logistik demi keuntungan basis wilayahnya. “Tugas KPU nanti menjalankan misi partai, bukan tidak mungkin deadlock (kebuntuan, Red) rapat terus terjadi,” sorotnya.

Menanggapi survei itu, anggota Komisi II DPR Agus Purnomo menilai, seharusnya bisa dilakukan survei yang lebih luas. Jika cakupannya hanya sebagian wilayah Jakarta, hal tersebut belum menjawab suara publik atas syarat keanggotaan KPU. “Ini kurang proporsional, minimal 20 kota besar,” kata Agus.

Menurut Agus, sejumlah kader parpol saat ini memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pemilu. Keberadaan mereka juga harus dimaksimalkan. Posisi keanggotaan KPU dari parpol memiliki pengawasan yang ketat. Jika memang ada yang menyimpang, Dewan Kehormatan KPU yang berasal dari berbagai unsur parpol akan melakukan tindakan. “Urusan independensi bisa dikontrol kok,” tandasnya. (bay/c7/tof/jpnn)

Pemerintah Jajaki Tiongkok Atasi Masalah Perumahan

JAKARTA-Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menghitung, rata-rata kebutuhan rumah nasional mencapai 800 ribu unit pertahun. Pemerintah berpendapat, kebutuhan itu sulit tercapai jika ongkos membuat rumah masih tinggi. Kemenpera siap menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengatasi kesulitan pembangunan rumah skala besar dan murah.

Menpera Suharso Monoarfa menjelaskan, kerjasama dengan negeri tirai bambu tersebut cukup penting. Sebab, dia menilai Tiongkok memiliki program tepat guna dalam pembangunan perumahan sekala besar. “Kami ingin menerapkannya disini (Indonesia),” ujar menteri 56 tahun itu.

Tingginya anggaran membangun rumah, terdapat dalam pos-pos tertentu. Diantaranya, asesoris rumah seperti pintu, kusen, jendela dan jamban. Rata-rata, untuk membangun rumah sederharap sehat (RSH) di kawasan berkembang, membutuhkan ongkos pokok Rp 3 juta per meter.

Dengan mencontoh teknologi di Tiongkok, Suharso berusaha menekan harga dari pos anggaran tersebut dengan membangun fasilitas yang bersifat umum. “Bisa murah jika bisa digunakan tiga hingga lima rumah sekaligus,” ucap dia.
Permulaan hubungan bilateral itu bakal dimulai dengan kunjungan studi bunding langsung ke Tiongkok. Di negeri tersebut, Suharso akan melihat langsung teknologi yang diterapkan membangun rumah dalam skala besar.
Suharso menyebutkan, kebutuhan perumahan terutama rumah murah untuk masyarakat Indonesia terus meningkat. Dia memperkirakan, seiring dengan jumlah pertambahan penduduk setiap tahun, perkembangan kebutuhan rumah nasional mencapai 710 ribu hingga 800 ribu unit pertahun.  (wan/jpnn)

Rombongan PKS Kecelakaan, 1 Tewas

JAKARTA-Rombongan PKS Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan usai menghadiri Mukernas PKS di Yogya. 1 Orang tewas dalam kecelakaan mobil di Tanrutedong, Sulsel.

“Tadi sekitar jam 12 malam, rombongan pengurus dari 4 Kabupaten pulang dari Makassar mengendarai mobil. Kecelakaan terjadi di Tanrutedong,” ujar Ketua DPW PKS Sulsel, Ariadi Arsal saat dihubungi detikcom, Minggu (27/2).
Ariadi menjelaskan, saat itu yang mengendarai mobil adalah Syarief, bagian kaderisasi di Kabupaten Lubuk Utara. Diduga karena supir mengantuk, mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan. “Yang meninggal di tempat Pak Nurhaidi. Beliau mantan anggota DPRD Kota Palopo. Sementara yang lain kritis,” terangnya.

Ariadi mengaku belum mendapat laporan yang jelas tentang kecelakaan tersebut. Dia belum bisa memastikan apakah kecelakaan itu karena tabrakan atau mobil terjatuh ke jurang.  (net/jpnn)

Bebas, Oentarto Kembali ke UI

JAKARTA-Terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Oentarto Sindung Mawardi, bebas bersyarat hari ini. Oentarto sebelumnya divonis 3 tahun penjara. “Benar, Pak Oentarto bebas bersyarati,” ujar Kepala Rumah Tahana (Rutan) Cipinang Eddy, Minggu (27/2).

Sebelumnya, mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi, divonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta. Vonis lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Oentarto dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU 31/1989 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.
Oentarto terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2003-2004 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 76,2 miliar bagi negara. Modusnya adalah penerbitan radiogram bernomor T.131.51/299/OTDA kepada seluruh gubernur untuk mengadakan mobil pemadam kebakaran dengan menunjuk PT Istana Sarana Raya sebagai pemasok tunggal.

Selanjutnya, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Oentarto Sindung Mawardi kembali mengajar ke kampusnya di Universitas Indonesia (UI).

“Seperti profesi saya, melakukan  penelitian, mengajar dan membuka biro konsultan,” kata Oentarto. (bbs/net/jpnn)

Riau Akan Jadi Pusat Ekonomi Baru

TANJUNG PINANG-Rencana pengembangan kawasan Riau, tampaknya, digarap serius. Sebelum meninggalkan Riau setelah melakukan kunjungan kerja selama tiga hari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas (ratas)dengan jajaran Pemprov Kepri di Bandara Raja Haji Fii Sabilillah, Tanjung Pinang.

Tidak hanya Gubernur Kepri Muhammad Sani yang didampingi jajarannya, SBY juga mengikutsertakan beberapa menterinya. Antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menhub Freddy Numberi, Menbudpar Jero Wacik, Menperin MS Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan” Menpera Suharso Manoarfa.

Bahkan Menhut Zulkifli Hasan, Menteri LH Gusti Muhammad Hatta, Mentan Suswono menyusul dari Jakarta karena sebelumnya tidak masuk dalam rombongan presiden. Suswono bersama Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung datang menggunakan pesawat carter.

Menurut SBY, konsep Singapura-Johor-Riau (Sijori) sekarang ini sudah tidak sama dengan saat kali pertama dicanangkan. “Dulu, seolah-olah Sijori itu hanya Batam. Ke depan harus memasukkan seluruh Kepulauan Riau,” kata SBY dalam pengantar ratas, kemarin (27/2).

Jika sebelumnya Singapura dianggap lebih maju, kata SBY, kondisi itu bisa berbalik jika serius menggarap sektor wisata, jasa, dan industri. “Tempat kita ini satelitnya Singapura. Kita akan menjadi new economy center,” tutur SBY.
SBY juga menyoroti peluang Indonesia untuk menjadi pemasok kebutuhan sayuran di Singapura. Bahkan SBY mengundang rektor IPB Heri Suhardianto untuk melakukan riset di Kepri tentang tanaman yang bisa menjadi unggulan dan diekspor. “Mengapa tidak kita pasok dari tempat ini yang hanya (ditempuh) 45 menit,” katanya. (fal/jpnn)

Dendam, Tikam Pedagang

KISARAN-  Rubinta Silalahi (27), nekad menikam Alianto (51), warga Dusun I Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Asahan yang bekerja sebagai pedagang keliling, Minggu (27/2) sekitar pukul 10.00 WIB.
Informasi yang diperoleh, Rubinta tanpa basa-basi langsung menikam Alinto saat berada di salah satu warung kopi yang tidak jauh dari rumahnya. Usai menikam Alianto dengan menggunakan pisau dapur milik warung tersebut, lalu Rubinta pergi melarikan diri.

Lalu pengunjung warung menangkap Rubinta yang tinggal di Dusun I, sementara warga lainnya berusaha memberikan pertolongan terhadap korban. “Karena klinik terdekat tidak memiliki prasarana yang memadai, Alinto dilarikan ke RSU Kisaran dengan menompangi becak motor, namun dalam perjalanan korban mengembuskan nafas terakhirnya,” ungkap Darwin (39) warga setempat.

Sementara itu, Rubinta yang berhasil ditangkap warga hampir dimassakan. Untuknya petugas dari Polsekta Air Batu yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut menangkapnya dan menyerahkannya kepada Polsek Simpang Kawat.  Siti Rohani (47) istri korban terlihat syok, karena kepergian suaminya untuk berdagang, ternyata pergi untuk selama lamanya.

Sementara itu, Adi (14) putra bungsu korban, tidak bisa berkata sepatah pun, ketika ditanya tentang orangtuannya, dia hanya menangis terisak-isak.

Ruminta yang ditemui di ruangan tahanan Mapolsek Simpangkawat, mengakui, tindakannya karena merasa sakit hati, ketika saat akan ke warung, sepeda motor korban menghalangi jalannya. Sehingga untuk memberi pelajaran, Rubianta tega menikamkan pisau yang diambil dari pemilik warung ke bagian perut korban sebelah kanan. “Aku geram kali, masak sepeda motor ku dihalangi saat aku akan lewat, untuk memberi pelajaran, ku tikam dia,” kata Ruminta.

Sementara itu, Suryaanda (22) warga Kota Binjai, yang ketangkap tangan mencuri kabel listrik jenis triji sepanjang 15 meter malah nekat menikam leher security PT Nedia Karya (NK), Leles Wahyudi (30), Minggu (27/2), sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian Leles diboyong ke klinik Kartini.(btr/smg)