JAKARTA – Indonesia dipercaya menjadi penengah konflik yang terjadi di perbatasan wilayah Kamboja dan Thailand. Demi mengakhiri konflik berdarah, di perbatasan kedua negara pemerintah Indonesia akan mengirimkan utusan menjadi penengah. Utusan RI memastikan perjanjian gencatan senjata di perbatasan kedua negara dapat dipatuhi.
“Itu sebagian komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian terutama di wilayah Asia Tenggara,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, usai pertemuan perwakilan negara-negara ASEAN di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (22/2).

Marty mengatakan, pada pertemuan itu kedua pihak sepakat menjadikan Indonesia turut meredam konflik di perbatasan ke-dua negara. Tugas pertama Indonesia mengirimkan utusan ke perbatasan kedua negara. Terutama di dekat kuil sengketa Preah Vihear, yang menjadi lokasi baku tembak awal bulan ini. Amanat itu diberikan setelah mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN. “Kita akan menjadi peninjau atau observer di kedua sisi perbatasan. Observer bekerja memastikan gencatan senjata betul-betul dapat dipatuhi,” ujar Marty.
Utusan yang dikirim pemerintah Indonesia terdiri dari pihak militer dan sipil yang diwakili utusan dari Kemenlu. (zul/jpnn)

Seruan protes menentang Nurdin Halid makin kencang. Kelompok Save Our Soccer dan pecinta sepak bola nasional mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan ketua umum PSSI itu sebagai tersangka terkait kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004.
Kemarin (22/2) mereka mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan laporan bukti keterlibatan Nurdin kepada bagian pengaduan masyarakat.

“Kami mendorong KPK untuk segera menetapkan Nurdin sebagai tersangka kasus cek pelawat (cek perjalanan). Kami berharap, yang bersangkutan bisa segera menjadi tersangka sebelum kongres PSSI di Bali,” papar peneliti Indonesia Corruption Watch yang juga anggota Save Our Soccer Apung Widadi kemarin.

Apung menyatakan, bukti awal keterlibatan Nurdin dalam kasus yang juga menyeret mantan DGS BI Miranda Goeltom tersebut sudah cukup jelas. Lewat pengakuan salah seorang terpidana kasus tersebut Hamka Yandhu bahwa Nurdin ikut menikmati aliran dana Rp 500 juta dalam bentuk tunai, seharusnya KPK bisa memeriksa kembali calon Ketum incumbent PSSI tersebut. “Nurdin harus diperiksa kembali,” sambungnya.(ken/c4/iro/jpnn)

JAKARTA- PSSI melalui Komite Pemilihan tetap tidak menggubris permintaan Menpora Andi Mallarangeng untuk merevisi hasil verifikasi calon ketua umum PSSI. Otoritas sepak bola tanah air itu tetap mensyahkan dua incumbent, Nurdin Halid dan Nirwan D. Bakrie, lolos pada Kongres PSSI di Tabanan, Bali, 26 Maret nanti.

Sikap ngeyel PSSI itu kemarin (22/2) membuat pemerintah kembali mengeluarkan ancaman lebih keras. Mereka akan mengambil tindakan lebih tegas kalau PSSI tidak segera mengoreksi keputusannya terkait dengan calon ketua umum yang akan maju dalam kongres.

“Harapan kami adalah koreksi kami bisa segera dilaksanakan. Kalau tidak, tentu saja pemerintah akan mengambil tindakan sesuai kewenangan pemerintah,” kata Andi di sela raker pemerintah di Istana Bogor, kemarin (22/2).
Menpora tidak merinci kewenangan yang dimiliki pemerintah. Andi hanya menyebut kewenangan tersebut mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah.

“Di situ kewenangan pemerintah jelas dan kewenangan itu akan dilakukan,” tegasnya. “Bagaimanapun PSSI ada I (Indonesia)-nya, jadi dia juga terikat pada aturan UU yang berlaku di Republik Indonesia dan pemerintah punya wewenang,” imbuhnya.

Koreksi yang dimaksud Andi adalah yang sudah disampaikannya dalam keterangan pers khusus merespon perkembangan kongres PSSI di kantor Kemenpora, Senin (21/2).Ketika itu, Menpora didampingi Ketua KONI/KOI Rita Subowo. Intinya, memberikan peringatan-peringatan kepada PSSI.

“Jadi kita tinggal tunggu bagaimana tindak lanjut dari koreksi tersebut yang sudah kami sampaikan,” ujar mantan Jubir Presiden itu. menurutnya, PSSI tetap harus tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Andi mengatakan, pihaknya siap jika PSSI masih membutuhkan penjelasan terkait dengan koreksi dari pemerintah. “Kalau masih belum jelas, bisa berkonsultasi bagaimana menindaklanjutinya. Tapi itu harus segera ditindaklanjuti,” urainya.

Ada peraturan lain yang mestinya juga menjadi referensi. Antara lain, Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, serta hasil Kongres Sepak Bola Nasional (KSN).

Menpora mengatakan, jika warning itu tidak diindahkan, pemerintah bersama KONI/KOI menjalankan wewenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk membekukan PSSI.
Sesmenpora Wafid Muharam menegaskan, instruksi pemerintah itu harus dilaksanakan sebelum kongres dihelat di Tabanan pada 26 Maret mendatang. Jika tidak, pemerintah turun tangan langsung. “Mereka harus menjalankan itu. Semuanya merupakan kelanjutan dari hasil KSN,” cetus Wafid.(fal/ris/jpnn)

JAKARTA-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa saja mengindahkan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar panita seleksi CPNS memasukkan salinan hasil ujian ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tapi ada risiko yang harus ditanggung BKD jika tidak menjalankan isi SE, yaitu tidak diprosesnya Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS bersangkutan.

“Kalau salinan hasil ujian termasuk perangkingannya tidak dimasukkan oleh BKD, maka BKN tidak akan memproses penerbitan NIP-nya. Karena itu merupakan salah satu syarat utama dalam pemberkasan,” tutur Kabag Humas BKN, Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Selasa (22/2).

Meski banyak yang sudah melampirkan salinan hasil ujian, namun ada juga yang ditolak. Sebab tidak sesuai persyaratan. Dia mencontohkan yang terjadi di Nias dan Tuban. Lampiran hasil perangkingannya ternyata ditambah sendiri oleh pihak panitia, sehingga BKN mengembalikan berkasnya dan tidak memprosesnya.

“Di Nias dan Tuban ada pencantuman nama yang sebenarnya tidak lulus dan tidak sesuai formasi, makanya kami tolak. Kami heran, sudah dikasih tahu jangan coba-coba, tapi nyatanya masih berani juga,” katanya.

Sebelumnya, Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho menyatakan masih ada BKD yang tidak memasukkan salinan hasil tes CPNS. Dari laporan kecurangan CPNS di 40 daerah, ada tiga kabupaten yang tidak memasukkan salinan hasil ujiannya ke BKN.

Salinan hasil tes CPNS itu untuk mempermudah BKN dalam menilai apakah kelulusan yang diumumkan BKD murni atau tidak.

Pemda bisa saja mengubah-ubah rangking CPNS, tapi BKN berhak membatalkannya bila ternyata ada masalah. (esy/jpnn)

JAKARTA – Akhirnya usulan angket mafia pajak kandas di paripurna DPR yang berlangsung hingga Selasa (22/2) malam. Pihak pengusung angket hanya kalah dua suara dari fraksi-fraksi penolak angket. Dari 530 anggota DPR yang hadir di paripurna, 264 di antaranya setuju dengan penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus mafia pajak. Sedangkan 266 anggota DPR menolak usulan penggunaan hak angket.

264 suara pendukung angket berasal dari 106 anggota Fraksi Partai Golkar, 84 anggota FPDIP, 56 anggota Fraksi PKS dan 16 suara dari Hanura. Dua suara lainnya berasal dari anggota FPKB yang membelot yaitu Effendie Choirie dan Lily Wahid.

Sedangkan dari pihak penolak, 266 suara terhimpun dari 145 anggota Fraksi Partai Demokrat, 43 anggota Fraksi PAN, 26 anggota Fraksi PPP, 28 suara dari Fraksi PKB, serta 26 dari Fraksi Hanura.
“Saudara-saudara sekalian, dari 530 anggota dewan yang hadir hari ini dan telah memberikan suaranya, 264 menerima dan yang menolak 266. Dengan demikian usulan angket perpajakan ditolak,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie selaku pimpinan rapat.

Sebelum pengambilan keputusan melalui voting, sempat terjadi perdebatan tentang opsi yang divoting. Paripurna yang berlangsung sejak siang hari itu sempat mengalami tiga kali skorsing untuk memutuskan hal yang akan divoting. Fraksi Golkar, PDIP, PKS dan Hanura, berpendapat paripurna hanya menentukan usulan penggunaan angket diterima atau ditolak.

Pihak pengusung angket beranggapan, agenda paripurna hanya mengambil keputusan atas usulan angket yang merupakan hak individu setiap anggota DPR. Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komaruddin, menyatakan, pasal 178 di UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) secara tegas mengatur bahwa pengambilan keputusan atas usulan angket hanya ditolak atau diterima.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, FPAN, FPKB, FPPP dan Gerindra sepakat untuk memunculkan opsi lainnya, yakni mem bahas kasus mafia pajak melalui rapat oleh Panitia Kerja (Panja) dan rapat gabungan komisi. (fas/ara/jpnn)