Ngaku Dapat Bayaran Rp 25 Ribu
JAKARTA-Gelombang suporter prorevolusi PSSI dari daerah jumlahnya terus bertambah. Mereka secara bergantian berdatangan untuk melakukan unjuk rasa ke kantor PSSI. Namun, tujuan mereka untuk menyampaiakan uneg-uneg terhalang oleh kehadiran massa pro-PSSI.
Sehari sebelumnya, massa yang berbeda visi tersebut memang sempat terlibat bentrok kecil. Tapi, kali ini kejadian tersebut tak sampai terulang.
“Kami sengaja menghindar. Kami tidak ingin sampai terjadi tindakan kekerasan. Karena kami tahu itu sebenarnya adalah tindakan provokasi,” ujar salah satu koordinator aksi asal srikandi Pasoepati, Tike Setyowati Dia melihat, gerakan pro-PSSI yang muncul adalah sebuah usaha untuk memamancing emosi massa yang prorevolusi. Seandainya diladeni, lanjutnya, maka dia memastikan isu yang selama ini berkembang untuk merevolusi PSSI bisa tenggelam dengan aksi kekerasan antara suporter.
Pihaknya juga memastikan bakal melakukan gerakan yang lebih tegas seandainya Nurdin dan keputusan komisi banding tidak adil dan lebih berat ke Nurdin.
“Kami akan boikot kongres PSSI di Bali, kami juga akan ramai-ramai datang kesana untuk menghentikan kongres yang hasilnya pasti menguntungkan Nurdin dan kawan-kawan,” terang perempuan asal Solo tersebut.
Sementara itu, massa Pro-PSSI juga tak kalah bersemangat menyampaikan aspirasinya. Mereka menuding pemerintah, dalam hal ini Menpora, terlalu mengintervensi PSSI. Pertama, mereka mendatangi kantor Menpora untuk berorasi sekaligus meminta kunci gembok segel pintu PSSI yang sehari sebelumnya (24/2) diserahkan massa prorevolusi ke menpora.
Tapi, pihak Menpora tak menggubris kehadiran massa dan tidak ada stupun perwakilan menpora yang keluar sehingga massa terlihat emosi. Mereka menumpahkannya dengan melakukan penyegelan ke pagar pintu masuk kantor Menpora. Selain itu, mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan menyembelih dua ekor ayam betina yang dilambangkan sebagai Arifin Panigoro dan Andi Malarangeng.
Puas dengan langkah itu, mereka akhirnya bergeser ke kantor PSSI untuk membuka gembok penyegelan secara paksa dan hal itu dibiarkan oleh pihak kemanan yang berjaga di kantor PSSI.
Disana mereka juga sempat berorasi. Hanya, ada kejanggalan pada kumpulan massa yang mengaku pro-PSSI tersebut. Sebagaian dari mereka adalah ibu-ibu dan tak sedikit pula anak muda yang ikut membentangkan spanduk.
Seorang pendemo, Muni’ah, saat ditanya mengaku hanya ikut-ikutan aksi saja. Meskipun sebelumnya menjelaskan bahwa dia ikut turun ke lapangan karena cinta PSSI, namun, ujung-ujungnya perempuan berjilbab itu mengaku jika diajak oleh seseorang. Sayang, dia tidak mau menunjukkan siap orang yang mengajaknya berdemo tersebut.
Perempuan berusaia 45 tahun tersebut memaparkan alasan ikut unjuk rasa adalah karena ada iming-iming materi yang ditawarkan. Dengan ikut demo tersebut, dia mendapatkan bayaran yang menurutnya lumayan. Dia bahkan tidak memperdulikan konsekuensi apa yang akan terjadi dengan turunnya dia bersama ibu-ibu yang lain ke jalan.
“Dapat separuh, Rp25 ribu, ditambah nasi bungkus. Kan lumayan daripada diam saja di rumah. Kami pokoknya tahunya diajak kesini saja. Tujuannya apa juga tidak tahu, kami tahunya disuruh bilang untuk membela PSSI,” ujar perempuan yang berasal dari daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ke salah satu humas PSSI Tubagus Adi yang siang itu berada di area kantor PSSI, dia menolak disebut jika massa yang ada adalah massa bayaran. Dia menilai orang-orang itu datang karena ingin menyampaikan aspirasinya juga bahwa Pertama, mereka mendatangi kantor Menpora.pemerintah terlalu intervensi ke dalam urusan PSSI.
“Coba dengar mereka ada yang berteriak hidup Nurdin. Kan nggak ada. mereka murni menuntut agar pemerintah tidak intervensi PSSI. mereka tidak rela PSSI campurtangani terlalu jauh oleh pemerintah,” terangnya.
“Itu juga bukan massa bayaran. PSSI mana kuat membayar massa segitu banyak. Mereka murni turun karena tidak ingin pemerintah terlalu intervensi,” tandasnya.
Komite Banding Tolak Banding George-Arifin
Sementara gonjang ganjing seputar Kongres PSSI memasuki babak baru. Itu setelah Komite Banding kemarin membuat keputusan mengejutkan. Yaitu menolak banding yang diajukan oleh empat pihak ( Arifin Panigoro, George Toisutta, Tuty Dau, Sihar Sitorus) sekaligus menganulir keputusan Komite Pemilihan.
Keputusan berarti membuat semua proses yang dilakukan Komite Pemilihan mentah dan kembali ke titik nol lagi. Artinya, keputusan Komite Pemilihan yang meloloskan 25 calon anggota Exco, empat calon Waketum dan dua calon Ketum tidak lagi berlaku. Komite Banding kemudian menyerahkan semua kepada PSSI dalam hal ini Exco sebagai pemberi mandat.
Sesuai statuta PSSI pasat 41 ayat 5 yang menyatakan bahwa Sekjen (PSSI) akan memberitahukan anggota-anggota mengenai nama-nama calon yang diusulkan dalam waktu empat minggu sebelum tanggal kongres, maka bisa dipastikan kongres yang rencananya digelar pada 26 Maret mendatang di Pulau Bali mundur. Hari ini ( 26 Februari) adalah waktu empat pekan sebelum kongres digelar. Sedangkan semua proses pencalonan mentah dengan keluarnya keputusan Komite Banding kemarin.
Kepada media Ketua Komisi Banding, Tjipta Lesmana mengatakan bahwa keputusan yang dimbil itu sudah melalui pertimbangan cermat dengan mempertimbangkan semua aturan dan situasi yang berkembang.
Guru Besar Universitas Indonesia itu mengungkapkan keputusan mengejutkan itu tak lepas dari dari banyaknya tekanan yang ditujukan kepada komite yang dipimpinnya. “Kami sudah bekerja keras, berketetapan dan bersiteguh untuk independent. Kami tidak mau didekte siapapun. Kami punya integritas. Tapi kami pahami situasi diluar,” ujarnya. “Namun kami tidak bisa bekerja dengan tenang karena banyaknya intimidasi, tekanan, dan ancaman dalam segala bentuk. Anda saja kami bisa kerja dengan tenang dan bebas, maka kami bisa mengeluarkan keputusan yang jauh lebih cantik,” sambungnya.
Sayang, Tjipta enggan mengungkan pihak mana saja yang sudah berusaha mengobok – obok Komite Banding. Tapi Tjipta terus terang menyebut jika Menpora Andi Mallarangeng adalah salah satu pihak yang sudah melakukan intervensi. Menpora pernah meminta Komisi Banding untuk membatalkan semua keputusan Komite Pemilihan.
Setelah keputusan ini keluar Tjipta mempersilahkan pemerintah dalam hal ini Menpora untuk turut campur. “Silakan intervensi. Tapi harus ditanggung konsekwensinya. Itu ketentuan FIFA. Sekarang saya tantang pemerintah untuk campur tangan dan Mempora tahu seperti apa konsekwensinya,” cetusnya.
Bagaimana jika keputusan itu menimbulkan gejolak? “Gejolak itu urusannya PSSI dan pemerintah. Saya jengkel, muak. Saya ini tidak bisa disuap atau disogok,” tegas Tjipta.
Wakil Ketua Komite Banding, Gayus Lumbuun mengatakan jika keputusan Komite Banding memberi pintu masuk kepada pemerintah untuk melakukan kewenangannya. “Sekarang bola ada di tangan Exco PSSI. Kami harap mereka bisa mengambil langkah-langkah tegas dan tepat,” ujarnya.
Syarif Bastaman, Ketua Komite Pemilihan yang dihubungi tadi malam mengaku menghormati keputusan Komite Banding. “Kalau saya pribadi menduga Komite Banding menjalankan perintah Menpora. Itu bentuk intervensi Menpora,” ujar Syarif. “Sesuai pasal 13 dan 17 statuta segala bentuk intervensi pemerintah akan berujung sanksi. Feeling saya sanksi itu akan segera dijatuhkan,” lanjutnya. Pada 1 Maret lusa, komite etik FIFA akan bersidang di Zurich. Bisa jadi saat itu juga akan dibahas mengenai apa yang terjadi di PSSI.
Menurtu Syarif bersama Komite Banding, Komite Pemilihan akan segera menghadap PSSI untuk melaporkan semuanya. “Terkait mundur atau tidaknya kongres, PSSI harus segera lapor ke FIFA,” ungkap Syarif.
Keputusan Komisi Banding itu tentu saja semakin memojokkan PSSI. Sebab dari awal otoritas tertinggi sepak bola tanah air itulah yang membuat segalanya yang sebetulnya jelas dan mudah jadi ruwet. Bola kini ada di tangah Exco PSSI. Sedangkan seperti diketahui mayoritas public menilai tim Exco adalah bagian ketidakberesan dari PSSI selama ini.
Sekjen PSSI, Nugraha Beoses ketika dihubungi menyatakan menerima apa yang diputuskan Komite Banding. “Secepatnya Exco akan melakukan rapat untuk memastikan keabsahan nama-nama di luar peminta banding. Apakah nantinya akan dimulai dari awal atau tinggal meneruskan saja. Untuk waktu kongres fleksibel saja bergantung perkembangan,” kata Nugraha Besoes.
Tapi salah seorang pengurus PSSI yang namanya enggan dikorankan bahkan menyatakan kongres empat tahunan PSSI tidak akan pernah terjadi. Sebab sanksi dari FIFA akan segera turun karena pemerintah sudah terbukti melakukan intervensi. “Saya rasa kongres tidak akan jadi digelar karena sanksi dari FIFA akan segera dijatuhkan,” katanya.
Sementara itu, kepada koran ini tadi malam Menpora Andi Mallarangeng menyatakan masih akan mempelajari keputusan Komite Banding terlebih dulu. “Saya baru tiba di Bandung dari Bali. Saya sudah dengar kabar tentang hasil Komite Banding. Tapi saya perlu malihat dan mempelajari keputusannya secara utuh sebelum memberi komentar. Sementara itu dulu,” kata Andi Mallarangeng lewat pesan singkatnya pukul 22.30 WIB tadi malam.
Di sisi lain, kubu Arifin Panigoro dan George Toisutta yang bandingnya ditolak mengaku masih mempelajari putusan Komite Banding sebelum mengambil sikap. “Kita masih menunggu dan mempelajari secara seksama,” kata Tri Goestoro, juru bicara tim pemenangan Arifin Panigoro dan George Toisutta. “Dengan keluarnya keputusan ini, kami melihatnya proses pemilihan ini sudah final.
Yaitu tidak ada calon lagi. Artinya, proses pemilihan para bakal calon ini tidak berlaku lagi. Tentu ktia ingin cari tahu bagaimana perkembangannya nanti,” lanjutnya. Agar bisa melangkah dengan benar Tri Gustoro menyatakan akan lebih dalam mempelajari Statuta FIFA, Statuta PSSI dan Standard Electoral Code dari FIFA. Yang terpenting dari gerakan kami, mencalonkan Pak George dan pak Arifin itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kami adalah memperbaiki sepakbola Indonesia,” tegasnya.
Salah Mukadar, salah satu tim sukses Arifin Panigoro dan George Toisutta menilai apa yang diputuskan KOmite Banding adalah salah satu hal positif. “Saya “membacanya” Komite Banding ingin proses diulang sesuai makansime yang sesunguhnya,” kata Saleh. “Kita ini tidak minta calon kita dimenangkan. Kita hanya minta organisasi olahraga dikelola dengan ketentuan yang beretika olahraga. BUkan etika mafia,” tegas Saleh. (ali/aam/jpnn)
