MEDAN- Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Syafri dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota Komisi E DPRD Sumut saat rapat dengar pendapat antara Komisi E DPRD Sumut dengan Dinas Pendidikan Sumut di Ruang Komisi E Lantai II DPRD Sumut, Senin (28/2). Mendapat cecaran pertanyaan dari para anggota dewan, wajah Syaiful Syafri memerah.

Saat didesak Zulkifli Husein, anggota Komisi E dari Fraksi PAN yang mempertanyakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Dinas Pendidikan Sumut berkisar Rp56 miliar lebih, Syaiful menyatakan, dia siap membeberkannya secara tertutup tanpa diketahui para wartawan.

Namun, alasan tersebut tidak diterima oleh Zulkifli Husein

Sebelumnya, Syaiful mengungkapkan, runutan dari masalah Silpa tersebut adalah, ketiadaan program yang dijalankan Dinas Pendidikan Sumut di triwulan ke empat 2010 lalu, dimana dikatakan Syaiful Syafri dana di triwulan itu tidak digunakan.

Dikatakan Syaiful, ketiadaan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Sumut di triwulan ke empat tersebut, karena saat memasuki triwulan ke empat tersebut, dirinya beserta jajarannya masih melakukan proses pencairan dana tri wulan II dan III.

Namun, alasan tersebut juga tidak diterima Zulkifli Husein. Kemudian, Zulkifli Husein berpendapat, ketiadaan kegiatan tersebut bukanlah karena ketidakmampuan manajemen Dinas Pendidikan, tapi karena ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi.

“Kalau alasannya karena manajemennya, belum bisa memproses. Masak manejemen sekelas Dinas Pendidikan Sumut bisa seperti ini. Saya belum menerima alasan itu,” tegas Zulkifli.

Cecaran lainnya dikatakan Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Taufan Agung Ginting. Politisi senior PDI P ini menyatakan, kalau memang ada borok yang terjadi tidak perlu ditutup-tutupi, lebih baik dikatakan saja secara gamblang. Apa yang dikatakan kedua politisi tersebut, juga ditimpali anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya Richard Eddy M Lingga.

Politisi dari Fraksi Golkar ini menyatakan, jangan sampai nantinya ada hal yang sama seperti yang dialami Kepala Dinas Pendidikan Sumut yang lama, dimana harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas terhadap Syaiful Syafri.

“Kepala Dinas yang lama, turun karena adanya desakan dari berbagai pihak termasuk anggota Komisi E. Kami sayang dengan Pak Syaiful, jadi ada baiknya semua dikatakan saja. Biar semua tahu, apakah memang ada hal yang dilakukan diluar prosedur yang ada atau yang lainnya,” ungkap Richard.

Menanggapi desakan tersebut, Syaiful Syafri akhirnya menyatakan, ada hal-hal yang bisa dibicarakan, namun untuk tidak dipublikasikan. “Ada yang bisa dibicarakan, namun tempatnya bukan di sini. Di tempat lain yang lebih santai, agar lebih konsentrasi. Di ruangan ini juga tidak bisa merokok, buat stres jadinya,” jawabnya.
Mendengar jawab tersebut, salah seorang anggota Komisi E lainnya Sopar Siburiam langsung membantahnya dan menyatakan, untuk membicarakan apa-apa saja yang ada dan terjadi di Dinas Pendidikan Sumut tidak perlu mencari tempat lain. Cukup di ruang Komisi E DPRD Sumut, agar semua bisa tahu termasuk media dan masyarakat.
“Tempat ini sudah sangat refresentatif. Nggak usah mencari tempat lain. Lagian tidak perlu ada yang ditutup-tutupi,” tegas Sopar.

Lebih lanjut Sopar menyatakan, dengan ketiadaan program yang dilakukan pada tri wulan ke IV, itu bisa dipertanyakan apa yang dikerjakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

“Kalau tidak ada kegiatan, jadi apa kerja dari kepala dinas. Berarti Kepala Dinas itu tidak ada kerjanya !,” tegas Sopar.
Akhirnya, rapat tersebut ditutup tanpa hasil yang memuaskan. Rencananya, bakal ada pertemuan lanjutan antara Dinas Pendidikan Sumut dengan Tim Panitia Khusus Pendidikan DPRD Sumut 14 Maret mendatang.
Setelah rapat ditutup, Syaiful Syafri tampak berbincang dengan salah seorang wartawati yang meliput dan menyatakan, agar berita yang dibuat oleh para wartawan yang meliput RDP tersebut berita yang baik.
“Buat saja beritanya yang bagus,” kata Syaiful kepada salah seorang wartawati tersebut.(ari)

MEDAN- Mantan Kapolsekta Medan Kota AKP Darwin Ginting akhirnya ditetapkan sebagai tersangka terkait eksekusi tembak terhadap Zainal Abidin Nasution, juru parkir (jukir) yang dituduh pembunuh Direktur PT Sewangi Sejati Luhur (SSL) di Jalan Bandung, Medan.

Penetapan Darwin Ginting sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Dit Reskrim Polda Sumut selama ini. Namun dalam pemeriksaan, Darwin Ginting tetap membantah kalau dirinya memberikan perintah tembak terhadap Zainal.

“Walau dalam pemeriksaan, dia (AKP Darwin Ginting, Red) tidak mengakuinya, tetap kita jadikan tersangka,” ujar Dir Reskrim Poldasu, Kombes Pol Agus Ardiyanto yang ditemui di Poldasun
Senin (28/2) siang.

Dijelaskan Agus, penetapan tersangka terhadap AKP Darwin Ginting berdasarkan pemeriksaan terhadap anggotanya yang melakukan eksekusi tembak terhadap Zainal dengan kesaksian tiga orang personil dari Polsek Medan Kota.
“Setelah berkas penyidikan selesai, secepatnya kita ajukan ke Kejatisu. Untuk hasil selanjutnya kita serahkan saja ke Kejaksaan untuk diteliti,” ucap Agus lagi.

Lebih lanjut Agus mengatakan, AKP Darwin Ginting dijerat dengan Pasal 351 jo 55 KUHPidana dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Sebelumnya, Dit Reskrim Poldasu juga telah melakukan penyidikan terhadap personil Polsek Medan Kota yang menembak Zainal juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sedangkan untuk anggotanya Brigadir A yang berkasnya sudah kita ajukan ke Kejatisu masih P19. Kita terus berkordinasi dengan Kejatisu untuk melengkapi berkasnya,” bebernya.

Tim kuasa hukum Zainal dari LBH Medan memberikan acungan jempol buat Dit Reskrim Poldasu yang telah menetapkan mantan Kapolsekta Medan Kota sebagai tersangka. Mereka juga berterima kasih atas penyidikan yang dilakukan Direskrim Polda Sumut. Dimana, pihaknya, berharap sekali agar aktor intelektual di belakang kasus tersebut diusut secara tuntas.

Diketahui, pada 25 Mei 2009, Zainal Abidin ditangkap dari rumahnya dan diduga mengalami penyiksaan dari oknum Polsek Medan Kota yang diduga dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Direktur PT Sewangi Sejati Luhur (SSL) Kesuma Wijaya di Jalan Bandung, Medan.

Polisi membawa Zainal dengan mobil dan berputar-putar keliling kota, bukannya langsung menuju kantor polisi. Setelah diinapkan di kantor polisi, di sebuah tempat, Zainal diturunkan, dan di sana dieksekusi tembak oleh polisi. Padahal saat itu Zainal sudah tidak berdaya. Akibatnya  hingga saat ini proyektil peluru belum bisa diambil dari kakinya.(mag-1)

MEDAN- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan penyimpangan ruislag Kebun Binatang Medan (KBM) atas terdakwa mantan Wakil Wali Kota Medan kembali digelar di Pengadilan Tinggi Negeri Medan, Senin (28/2). Dalam persidangan dihadirkan dua saksi ahli yakni Kasubdis Pendataan Dirketorat Pajak Pusat Muryanto dan Julhairi mantan Pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Muryanto yang merupakan saksi ahli yang dibawa Jaksa Penuntut Umum JPU) Rehulina Purba menyebutkan, proses ruislag sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu disampaikannya kepada Majelis Hakim yang diketuai Sugiyanto.

Dijelaskannya, prinsipnya pemecahan Nilai Jual Objek Pajak  (NJOP) dibenarkan oleh UU Perpajakan. “Jangakan dipecah tiga, dipecah empat pun tidak ada masalah, semuanya sesuai dengan permohonan keberatan yang diajukann
objek pajak,” kata Muryanto, di depan persidangan.

Lebih lanjut menurut Muryanto, untuk itu, pemecahan NJOP KBM lama sah-sah saja dilakukan. Seandainya ada kesalahan dalam penghitungan nilai yang keliru atau ada kesalahan secara terulis yang salah, sesuai ketentuan pasal 16 Undang-undang tentang pajak bisa diperbaiki. “Jadi terkait pemecahan NJOP, begitu pengajuannya tidak ada masalah,” beber Muryanto.

Di samping itu, tambah Muryanto, kepala kantor pajak daerah setempat secara formal memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan terkait pengajuan keberatan para objek pajak atau mengenai masalah pemecahan NJOP. “Memang ada surat edaran Dirjen Pajak soal pemecahan NJOP itu, tapi Kepala Kantor bisa mengabaikan, namun tidak secara meteril, sepanjang bisa dipertanggung jawabkan,” tegasnya.

Muryanto mengatakan, dalam proses pemecahan  NJOP  menjadi tiga bagian yang dilakukan Tim Ruislag KBM diperbolehkan. “ Tidak ada masalah itu asalkan ada mengajukan keberatan dari pemohon objek pajak sesuai hasil penilian pegawai pajak ke lapangan,” ucap Muryanto.

Pemecahan tiga NJOP itu, Tim Ruislag menilai adanya perbedaan konstur tanah dan lahan. Dimana, lahan di bagian depan, tidak sama dengan bagian tengah dan belakang KBM.

Di bagian belakang KBM tekstur tanahnya lebih rendah dan menjorok ke bawah dibandingkan di bagian depan KBM. Hal inilah yang membuat nilai jual tanah berbeda.

Terkait pernyataan tim JPU Rehulina Purba bahwa NJOP yang baru dipecah tiga belum membayarkan pajak bisa dijadikan pedoman perhitungan nilai aset, ia menyebutkan, pajaknya hanya tinggal dibayarkan saja. Seharusnya pihak pajak menagihnya itu.

Sementara Julhairi saksi ahli yang dihadirkan Kuasa hukum terdakwa mmenyatakan, secara administrasi proses ruisalgh KBM sudah sesuai dengan Kepemendagri No 11 tahun 2001. Seluruh proses dan pengajuan sudah terpenuhi. “Selain itu, dari kondisi KBM memang sudah tidak layak, dan yang baru itu kami nilai sudah cocok,” jelas Julhairi, yang juga termasuk tim peninjau KBM lama.

Dia mengatakan, rombongan tim dari kantor Mendagri kaget saat melihat KBM lama, kerena sangat tidak layak lagi. “Salah seorang pejabat dalam rombongan peninjau  bilang, ini bukan kebun binatang, tapi pengkandangan binatang,” kata Julhairi mengutip keterangan pejabat itu.

Sedangkan, KBM baru sangat tepat, sebab, selain luasnya 10 kali lipat, kondisi tanahnya juga rata. Selain itu, dia juga menerangkan, sesuai ketentuan ruisalgh, prosesnya tidak mengenai lelang. “Jadi satu, atau dua perusahaan bisa mengajukan permohonan,” tegasnya.

“Proses perusahaan yang terlibat dalam ruislagh KBM sudah benar. Satu perusahaan dibolehkan terlibat dalam ruislagh itu dengan catatan perusahaan tersebut sudah memiliki lahan penggantinya,” papar Julhairi.
Selain, itu dalam ruislagh KBM ini, tidak saja menguntungkan Pemko Medan, juga prospek meningkatkan PAD, mengingat, KBM lama akan dibangun pusat perbelanjaan.

Lebih jauh, kata Julhairi, dalam proses ruislag, sekretaris daerah (sekda) hanya bertanggung secara administrasi. “Tugas sekda hanya melakukan koordinasi dan sinkronisasi, tidak lebih dari itu,” sebutnya.
Sedangan kalau pun ada masalah dalam kegiatan ruislagh yang bertanggung jawab adalah kepala daerah. “Proses Ruislag tersebut tidak bisa dibebankan terhadap sekda, sesuai ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab atas aset daerah adalah kepala daerah,” pungkasnya.

Usai mendengarkan keterangan para saksi ahli, majelis hakim Sugianto menunda persidangan hingga 2 Maret dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.(rud)

Kenalkan Metode Baru, Minimum Perawatan 1 Bulan

Kampus Tirai merupakan unit dari lembaga Medan Plus yang bertujuan memberikan pelayanan bagi pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) dan penderita HIV/AIDS.

Kampus Tirai Medan Plus yang terletak di Jalan Pijer Podi nomor 38, Padang Bulan, Medan ini berdiri sejak pertengahan 2005 lalu. Kampus ini memiliki program membantu pemerintah untuk menampung para pecandu Napza dan penderita HIV/AIDS secara gratis.

Seiring perjalanan waktu, Kampus Tirai ini mengalami kendala di segala bidang, hingga akhirnya tutup. Namun pada pertengahan 2010 lalu, kampus ini bangkit kembali, setelah adanya komitmen dari beberapa mantan pecandu Napza untuk membantu masyarakat yang masih ketergantungan dengan Napza.

Dalam proses pemulihan dan memberi motivasi kepada orang-orang yang ketergantungan Napza bukanlah hal yang mudah. Karenanya, Kampus Tirai saat ini membutuhkan sponsorship atau seseorang yang mau mengambil peran dalam proses pemulihan orang lain.

“Sponsorship bukan merupakan seorang pecandu, tetapi lebih efektif dan berguna jika mempunyai pengetahuan yang cukup tentang adiksi (ketergantungan),” ujar Eban, pengelola Kampus Tirai saat ditemui di kampus tersebut.
Eben menjelaskan, Kampus Tirai sudah merawat sebanyak 18 orang penyalaguna Napza dan penderita HIV/AIDS. Kampus Tirai juga memperkenalkan metode pemulihan baru dengan standart pelayanan, Intensif (rawat inap dengan minimum perawatan satu bulan) dan non intensif (rawat jalan) yang mengacu pada program pemulihan andiksi berbasis masyarakat (PABM).

“Awalnya dengn Individual konseling untuk melihat seberapa tingkat ketergantungan dan dampak lain yang berhubungan dengan lingkungan, keluarga dan penggunaan zat. Kita juga mempunyai trik manplaning yang merupakan program pemulihan yang dilakukan bersama consolar dan keluarganya. Jadi kalau dibutuhkan penanganan medis, kita akan berkordinasi dengan pihak medisnya,” ucap Eban lagi.
Kampus Tirai yang mendapatkan biaya dari beberapa donatur dan sumbangan dari keluarga yang dirawat dengan seikhlas hati mengharapkan kepada beberapa pihak untuk dapat menampung kembali bagi para mantan pecandu untuk dapat kembali kuliah, bekerja dan di tengah masyarakat.

“Semua itu tidak bisa dilakukan Medan Plus sendiri tanpa kerjasama dengan berbagai sektor,” jelasnya.

Ke depan, kata Eban, Medan Plus akan melakukan kerjasama lintas sektoral. Dia berharap, pemerintah dapat melihat kebutuhan masyarakat, khususnya dalam program pemulihan pelaku penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS.
Ternyata, Eban juga kesal terhadap polisi yang seharusnya dapat mengidentifikasi korban Napza. “Bagaimana polisi bisa berfikir untuk memutus mata rantai narkoba, jadi polisi jangan mengejar jumlah kasus Napza saja yang akhirnya harus mengorbankan pecandu sebagai pihak yang dirugikan dari bencana narkotika. Jadi, seharusnya negara bertanggung jawab terhadap bencana Narkoba. Di mana, aparat dan negara juga terlibat dalam peredaran Narkoba. Jadi diharapkan adanya tindakan tegas dari aparat. Kalau aparat tidak bisa mau menjadi apa negara kita ini,” ungkapnya dengan sedikit kesal.

Secara pribadi, Eban meminta kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota mengakomodir berbagai unsur, baik dari pemerintahan dan non pemerintahan harus melibatkan berbagai unsur agar tergabungnya mekanisme kontrol yang jelas.

Sekali lagi, Eban sangat mengharapkan kepada polisi agar lebih mampu mengantisipasi bagi pemakai untuk siapa yang ditolong dan ditodong. Sedangkan untuk target tangkapannya polisi bisa membedakan pemakai dan pengedar. Jadi efek jera yang dilakukan polisi tidak efektif.

“Jadi kita harapkan kepada teman-teman yang masih ketergantungan Napza bisa memanfaatkan UU Nomor 35 tahun 2009 untuk situasi yang dihadapi agar pecandu mengetahui hak-haknya,” katanya.(*)