Home Blog Page 1663

Jalan Sudirman Sidikalang Dairi Rusak Berat, Dikeluhkan Pengendara

RUSAK: Kondisi badan Jalan Sudirman, Kelurahan Kota, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi rusak berat dan tergenang air saat musim hujan.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Para pengguna jalan serta warga sekitar, mengeluhkan kondisi kerusakan badan jalan Sudirman, Kelurahan Kota, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Badan jalan rusak berada dekat kantor Ranting PLN Sidikalang. Ruas jalan Sudirman sendiri, menghubungkan Kota Sidikalang lewat Pasar Lama menuju Desa Bintang, Desa Lae Pinang dan Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang.

Amatan wartawan, Kamis (23/3), ada sekitar 100 meter badan jalan dalam kondisi rusak parah. Padahal, lokasi jalan rusak masih dalam pusat kota Sidikalang.

Kerusakan itu, menjadi cemoohan dari pengendara khususnya sepeda motor kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi. Sebab, jika pengendara sepeda motor berpapasan dengan pengendara mobil, sering terkena serpihan air.

Seorang warga, Sahat Tobing (47) mengatakan, kubangan air pada badan jalan cukup dalam. Kondisi itu sangat mengancam keselamatan pengendara sepeda motor. Begitu juga, pada bahu jalan kiri dan kanan terdapat jurang yang lumayan dalam. Sumber mengatakan, kerusakan jalan tersebut sudah cukup lama berlangsung.

“Warga setempat dan pengguna jalan, sangat mengharapkan perbaikan segera dilakukan Dinas PUTR Pemkab Dairi,” ujarnya. (rud/ram)

Istri Bupati Humbahas Instruksikan OPD Catat Aspirasi Warga Sanggaran II

POLLUNG: Istri Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor (kiri) saat hadir di Desa Sanggaran II Kecamatan Pollung.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Istri Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor meminta organisasi perangkat daerahnya (OPD) untuk mencatat aspirasi masyarakat Desa Sanggaran II Kecamatan Pollung.

Permintaannya itu disampaikannya kepada Kepala Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Anggiat Simanullang, Kadis Pendidikan Jonny Gultom, dan Plt Kadis Kesehatan P2KB dr Gunawan Sinaga.

Dikatakan Lidia, bahwa aspirasi masyarakat akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sehingga dapat diakomodir kedepannya.

“Kami hadir di sini untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan, apa-apa saja nanti yang dibutuhkan di desa ini, bisa berdiskusi dengan OPD terkait. Sehingga ke depan bisa dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan,” kata Lidia saat melakukan kunjungan ke desa, belum lama ini.

Selain menampung, Ketua TP PKK ini berharap agar saling menjaga kebersihan, karena bersih itu indah dan sehat.

“Bagi orangtua supaya rajin memberikan sayur-mayur dan buah-buahan kepada balita supaya terhindar dari stunting,” harapnya.

Sementara itu, Kadis PKP Anggiat menambahkan, bahwa akan ada pembangunan di desa ini berupa 50 unit septic tank untuk di tahun 2023 ini.

“Desa Sanggaran II akan dibangun 50 unit septic tank dan tahun ini siap dibangun,” tambahnya.

Sebelumnya, salah satu mewakili masyarakat bermarga Lumbangaol menyampaikan bahwa jalan menuju ke desanya ini penuh dengan tantangan dan masih ada jalan tanah termasuk jembatan kayu.

“Tapi kami yakin dengan kehadiran Bunda Paud dan OPD membawa berkat. Kami sangat merindukan kehadiran bapak ibu di desa ini tapi yang sangat kami rindukan adalah pembangunan. Desa ini bapak ibu sangat-sangat merindukan pembangunan dan selalu tertinggal. Kalau bisa akses jalan dari Sanggaran II menuju Sanggaran I Kecamatan Sijamapolang dibuka,” pinta dia.

Selain pembangunan jalan, ia juga berharap pembangunan berupa jaringan internet. Itu dikarenakan, setiap anak mereka untuk mengikuti pembelajaran sulit mendapatkan internet maupun informasi. ” Kami juga butuh, lapangan bola, ambulance, air bersih ternak,” tambahnya.

Usai melakukan pertemuan, Lidia memberikan susu untuk balita stuntinf, dan kepada ibu hamil. Selain itu, pemberian meubiler sebanyak 32 set kepada sekolah dasar, dan 32 set untuk SMP.

Kemudian, pemberian buku bacaan SD dan SMP, alat-alat olahraga berupa bola volley, bola kaki, bola takraw, raket, net dan shuttlecock.

Pada kesempatan itu juga, pemberian kartu administrasi kependudukan, penyerahan alat pemipil jagung, bibit jagung. Paket anak Paud berisi botol minum, kotak makan, buka mewarnai dan pensil warna. Paket siswa SD dan SMP berisi buku tulis, pulpen dan kaos kaki. Paket lansia berupa payung dan roti talas.

Bukan hanya memberikan bantuan, Dinas Kesehatan P2KB memberikan pelayanan KB, IVA tes, pemeriksaan ibu hamil, posyandu lansia dan posyandu balita. Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan vaksinasi rabies termasuk bibit ikan. (des/ram)

Peletakkan Pembangunan Masjid Raya Desa Banyumas, Syah Afandin Ucapkan Terima Kasih

HADIR: Plt Bupati Langkat, Syah Afandin saat tiba pada acara peletakkan batu pertama pembangunan Masjid raya Desa Banyumas.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat Syah Afandin meletakan batu pertama Pembangunan Masjid Raya Desa Banyumas Kecamatan Stabat, di Dusun 1 Desa Banyumas, Selasa (21/3). Giat tersebut dirangkaikan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhamad SAW 1444 H dan penyantunan anak-anak yatim.

Warga Banyumas di kesempatan itu menyatakan dukungan kepada Plt Bupati Langkat untuk kembali memimpin Langkat di 2024-2029.

Kades Desa Banyumas Joko Saputra menyampaikan ucapan terima kasih yang setingginya atas kehadiran Plt Bupati Langkat di tengah-tengah masyarakat Banyumas. “Terimakasih atas kepedulian Bapak, kami mendukung visi misi bapak menjadikan masyarakat Kabupaten Langkat yang religius,” sebutnya.

“Kami warga banyumas akan mendukung semua program dimasa kepemimpinan bapak yang masih tersisa dan kami juga siap mendukung kembali bapak Syah Afandin untuk menjadi Bupati Langkat periode 2024-2029,” tambahnya.

Sembari atas nama masyarakat, Joko menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibunda tercinta bapak Syah Afandin ibu H.Fadlah binti Hasim semoga amal ibadah beliau di Terima Allah SWT.

Terkahir Joko menjelaskan pembangunan masjid raya Al Ikhlas Desa Banyumas berukuran 13 Meter x 13 Meter. Untuk ada yatim yang disantuni berjumlah 44 orang.

Nuriadi, S.Sos selaku Camat Stabat menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang kepada Plt Bupati H.Syah Afandin di tengah masyarakat Desa Banyumas Kecamatan Stabat.

“Walaupun di tengah-tengah kesibukan, beliau masih sempat hadir untuk meletakan batu pertama pembangunan mesjid Raya Al Ikhlas Desa Banyumas. Semoga pembangunan masjid Raya ini berjalan sesuai rencana dan semestinya, saya harap tidak hanya sebatas di bangun saja harus di pergunakan untuk beribadah,” ucapnya.

Selanjutnya Syah Afandin sangat bahagia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Banyumas. Beliau memohon maaf atas keterlambatan yang sudah di jadwalkan protokol di karenakan ada rapat dengan seluruh kepala daerah se Indonesia yang di pimpin langsung Ketua KPK secara Zoom bertempat LCC Kantor Bupati Langkat.

Plt Bupati Langkat berkomitmen menjadikan bumi Langkat yang religius harus di buktikan dari kerja nyata bukan hanya dari ucapan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Banyumas yang menumbuhkan kesadaran untuk selalu bersyukur dengan Allah SWT terlihat dari pembangunan Masjid Raya ini, dan saya berharap kepada masyarakat tidak hanya sekedar membangun saja tapi harus bisa memakmurkan masjid agar tidak sia-sia,” pinta Syah Afandin.

Syah Afandin sangat berterimakasih atas dukungan masyarakat desa Banyumas yang mendukung beliau di 2024-2029 untuk memimpin Langkat kembali. “Doakan saya menjadi pemimpin yang amanah, selalu di cintai masyarakat dan mendapat ridho Allah SWT dalam setiap menjalankan amanah memimpin Langkat, dan saya harus menjadi pemimpin yang memberikan kebahagian bagi masyarakat bukan memberikan kesedihan bagi masyarakat,” ucapnya.

Syah Afandin menyampaikan agar panitia pembangunan segera mengurus proposal untuk di tujukan kepada pemerintah kabupaten Langkat agar mendapat bantuan, tidak hanya itu Syah Afandin juga mewakafkan uang pribadinya sebesar Rp10 juta untuk pembangunan Masjid Raya Al Ikhlas Desa Banyumas. (mag-6/ram)

Prancis vs Belanda: Descamps Challenges

PARIS, SUMUTPOS.CO – Didier Deschamps menantang anak asuhnya untuk langsung menunjukkan performa hebat pasca kegagalan di final Piala Dunia 2022 Kekalahan mereka dari Argentina menurutnya adalah masa lalu.

Tantangan atau challenges itu dilontarkan Deschamps menjelang duel Prancis kontra Belanda di Grup B Kualifikasi Euro 2024. Menurut Deschamps, ini adalah babak baru dan mereka harus memulai perjalanan dengan bagus.

“Final ada di belakang kami, itu milik masa lalu, saya hanya berkonsentrasi pada tahap ini. Hari esok berbeda untuk semua orang: para pemain saya dapat melanjutkan, staf saya dan saya mengerjakan analisis pertandingan ini. Pelajaran harus dipelajari untuk masa depan,” tegas Deschamps di situs FFF.

Prancis sudah ditinggal sang kapten, Hugo Loris. Penjaga gawang Tottenham Hotspur itu memutuskan pensiun Januari lalu. Begitu juga dengan kapten kedua mereka, Raphael Varane yang memutuskan fokus bermain di klub.

Dengan dua kapten mereka sudah mundur, pemimpin tim kini dipercayakan kepada Kylian Mbappe. Ia baru saja didapuk sebagai pemegang ban kapten dan Antoine Griezmann menjadi kapten kedua.

Keputusan menunjuk Mbappe yang baru berusia 24 menjadi kapten tim sempat menuai sorotan setelah Griezmann dilaporkan kecewa. Namun, Deschamps memastikan semua spekulasi yang muncul tidak benar.

Meski demikian, bukan berarti Prancis bisa bersantai menyambut laga kontra Belanda. Deschamps menegaskan, laga di Stade de France ini bakal sangat sulit.

“Tidak pernah ada margin di level internasional, Anda harus tampil baik sejak awal melawan tim hebat dari Belanda dan kemudian melakukannya dengan baik di Irlandia. Penting untuk menetapkan tujuan lolos ke Euro dan tidak percaya bahwa, dengan apa yang telah kami capai di Qatar, itu sudah diperoleh,” katanya.

Namun, Didier Deschamps juga memastikan Tim Ayam Jantan siap menghadapi Belanda. “Hari ini kita berada pada hari transisi dengan peningkatan bertahap minggu ini untuk tiba dengan semangat penuh pada hari Jumat (Sabtu),” jelasnya.

Penjaga gawang RC Lens, Brice Samba yang dipanggil untuk pertama kalinya mewakili rekannya juga memastikan kesiapan pemain Prancis melakoni duel besar ini. “Ini adalah pertandingan kualifikasi, kami tahu apa yang harus dilakukan untuk lolos ke Euro berikutnya, Anda harus mendapatkan hasil yang bagus. Pelatih akan memberi kami rencananya, kami akan mencoba pertandingan yang bagus mulai Jumat malam (Sabtu) di kandang,” ujar kiper berusia 28 tahun itu.

Di kubu Belanda, mereka tampaknya tidak sesiap tuan rumah. Itu setelah playmaker andalan mereka Frenkie de Jong dan pemain sayap Steven Bergwijn mengalami cedera dan dipastikan absen.

Sebagai jenderal lapangan tengah, absennya De Jong diakui pelatih Belanda Ronald Koeman akan sangat berpengaruh. “Frenkie adalah pemain penting dalam tim. Dia memiliki kualitas yang hanya dimiliki sedikit pemain lain,” kata Koeman dalam konferensi pers dikutip dari Super Sport.

Meski begitu, Koeman yang menggantikan Louis van Gaal yang pensiun setelah Piala Dunia 2022 di Qatar memastikan mereka tidak akan mengubah gaya dan sistem bermain Belanda. “Ketidakhadirannya tidak berarti saya akan mengubah sistem saya. Itu akan aneh,” tegas Koeman yang selama ini lebih memilih formasi 4-3-3 untuk tim besutannya.

Menghadapi Belanda dan selanjutnya Gibraltar, Koeman memasukkan lima debutan. Kelimanya adalah Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Bart Verbruggen, Sven Botman, dan Brian Brobbey. Gelandang AS Roma, Georginio Wijnaldum yang absen di Qatar akibat patah kaki juga sudah kembali bergabung.

Penjaga gawang veteran Jasper Cillessen yang sempat dicoret oleh Van Gaal untuk Piala Dunia juga ada dalam daftar skuat Koeman. Sementara Andries Noppert yang jadi kiper Belanda di Qatar seperti halnya De Jong, Berwijn, dan gelandang Teun Koopmeiners absen karena cedera.

Prancis sementara itu selain Lloris dan Varane, mereka tidak lagi diperkuat Karim Benzema. Wesley Fofana, William Saliba, serta Ousmane Dembele juga tidak ada dalam skuat Deschamps akibat cedera.

Prancis memiliki rekor bagus di babak kualifikasi di mana mereka hanya kalah sekali dari 19 pertandingan terakhir. Itu terjadi 2019 silam dalam duel kontra Turki. Sebaliknya, The Oranje tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan di semua kompetisi sebelum ditekuk Argentina melalui adu penalti di delapan besar Piala Dunia. (amr)

Prediksi Mobilitas Arus Mudik Lebaran 2023 di Sumut, Pemudik Naik KA dan Pesawat Naik 15 Persen

NAIK KA: Sejumlah penumpang bersiap menaiki kereta api (KA) di Stasiun Medan. Mudik tahun ini, Dishub memprediksi penumpang KA bakal meningkat. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memprediksi, mobilitas pemudik pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Namun begitu peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

Kepala Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjelaskan, peningkatan jumlah pemudik di Sumut tahun ini tidak terlalu jauh dibanding tahun sebelumnya. “Kalau prediksi kita masih kompilasi data. Kalau hitung-hitungan kita, tidak terlalu jauh dengan mudik Lebaran tahun lalu, sejenis,” kata Agustinus kepada wartawan, Kamis (23/3).

Agustinus mengungkapkan, mobilitas pemudik Lebaran tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, sangat longgar dan tidak ada pembatasan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19. “Polanya hampir sama, tidak ada lagi pembatasan. Yang penting vaksin syarat perjalanannya, lebih longgar,” sebutnya.

Untuk seluruh moda transportasi, Agustinus memprediksi akan terjadi kenaikan pemudik sekitar 5 hingga 15 persen. Hal ini merujuk pada mudik Lebaran 2022 lalu. “Untuk angkutan jalan (bus) sekitar 5-10 persen. Yang cukup tinggi peningkatan penumpang Kereta api dan pesawat terbang, kenaikannya sekitar 15 persen. Sedangkan kapal laut sekitar 10 persen. Seperti itu prediksi peningkatannya,” beber Agustinus.

Dari segi persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2023, Agustinus enggan membeberkannya. Menurutnya, terlalu dini hal itu untuk disampaikan. Karena harus lebih dahulu disusun skema pengamanan bersama TNI/Polri dan stakeholder terkait.

Begitu juga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tengah mengebut proses perbaikan jalan, terutama jalan berstatus jalan provinsi, yang jadi perlintasan bagi pemudik nantinya. Perbaikan jalan tersebut, merupakan mega proyek dari Rp2,7 triliun dari APBD Sumut secara multiyears. Kini, proses pengerjaan tengah dilakukan sampai saat ini.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi, sebanyak 123,8 juta orang bakal mudik lebaran pada tahun 2023. Sebanyak 4,4 juta diantaranya, merupakan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Jumlah pemudik tahun ini disebut meningkat 14,2 persen dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat pada tahun lalu yang mencapai 85,5 juta orang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, peningkatan prediksi orang yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran lantaran tidak lagi diterapkannya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Ini karena sudah tidak ada PPKM, memasuki masa pra endemi atau mendekati normal pasca pandemi Covid-19, perekonomian yang semakin membaik, tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, dan persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2022 lalu,” kata Budi Karya dalam keterangan resmi, Selasa (7/3).

Budi Karya menjelaskan, sesuai dengan hasil survei Kemenhub, pergerakan masyarakat saat lebaran akan didominasi dari Pulau Jawa sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang. Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak, yakni Jawa Timur sebanyak 21,2 juta orang, Jawa Tengah sebanyak 18,7 orang, Jabodetabek sebanyak 18,3 juta orang, Jawa Barat 14,9 juta orang, dan Sumatera Utara sebanyak 4,4 juta orang.

Sementara itu, daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu, pertama, Jawa Tengah sebanyak 32, 75 juta orang. Lalu, Jawa Timur 24, 6 juta orang, Jawa Barat 20, 72 juta orang, Jabodetabek 8, 07 juta orang, dan Yogyakarta 5, 9 juta orang. Adapun puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Jumat, 21 April 2023, sedangkan arus balik diprediksi terjadi pada 25 hingga 26 April 2023.

Pihaknya memprediksi saat puncak arus mudik itu akan terjadi pergerakan sebanyak 17,7 orang. “Peningkatan perjalanan pada arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 atau 19 April 2023,” jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi membeberkan soal moda transportasi yang akan digunakan masyarakat saat mudik lebaran. Menurutnya, moda darat diprediksi menjadi pilihan paling dominan. Setidaknya, kata dia, akan ada penggunaan mobil pribadi oleh 27,32 juta orang, sepeda motor 25,13 juta orang, bus 22,77 juta orang, kereta api antarkota 11,47 juta orang, dan mobil sewa sebanyak 9,53 juta orang.

Terkait peningkatan jumlah pemudik di tahun ini, Budi Karya mengatakan, Kemenhub bakal menyiapkan sejumlah langkah antisipasi sejak awal tahun. Termasuk dengan mengevaluasi penyelenggaraan mudik, Natal, dan tahun baru sebelumnya. “Kami bersama para pemangku kepentingan menyiapkan antisipasi, berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan kebijakan lain agar mudik berjalan selamat, aman, dan terkendali,” tandasnya. (gus/adz)

Pemakzulan Wali Kota Siantar, Gubsu Diminta Turun Tangan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan pemakzulan Wali Kota Susanti Dewayani bakal diajukan DPRD Pematangsiantar ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/3) pekan depan. Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi diminta segera turun tangan mengambil langkah menyelesaikan konflik di antara Wali Kota dengan DPRD Kota Pematangsiantar.

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Arifin Saleh Siregar menilai, pemakzulan ini tidak lepas dari komunikasi politik yang tersumbat antara Susanti dengan DPRD Pematangsiantar. Sehingga permasalahan terjadi berlarut, timbul hak angket dalam Pansus yang berujung pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar dari jabatannya.

“Ada komunikasi tersumbat. Kalau komunikasi lancar, pasti ada masalah bisa diselesaikan. Ada sumbatan-sumbatan politik, harus di-clear-kan dan dicairkan. Ini perlu lobi-lobi dan negosiasi. Ini sah saja di komunikasi politik,” kata Arifin kepada Sumut Pos, Kamis (23/3).

Menurut Arifin, komunikasi politik ini dibangun semata-mata untuk kepentingan pembangunan di Pematangsiantar. Kemudian, singkirkan kepentingan pribadi dan ego kepentingan kelompok. “Ego disingkirkan, kepentingan daerah nomor satu, apalagi kepentingan masyarakat,” sebutnya.

Dengan begitu, Arifin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi segera menyelesaikan pemakzulan ini. “Jangan sampai Pemerintah Pusat turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah Daerah tersebut, tambah malu,” tandasnya.

Praktisi hukum Edi Sihombing SH menilai, Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani memenuhi syarat untuk diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 78 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Jika benar dan terbukti Susanti melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya, maka poin ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan untuk memberhentikan Susanti sebagai Wali Kota Pematangsiantar,” katanya.

Edi menguraikan pendapat DPRD Kota Pematangsiantar tentang pemberhentian Walikota Pematangsiantar akan disidangkan selama 30 hari di Mahkamah Agung berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf c, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendapat tersebut tertuang pada Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 20 Maret 2023, yang menyatakan bahwa kebijakan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani yang melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pematang Siantar Nomor: 800/929/IX/WK-THN 2022, tanggal 2 September 2022, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, melanggar ketentuan undang-undang.

“Pelanggaran undang-undang tersebut secara tidak langsung diakui oleh Wali Kota Pematangsiantar dalam sidang paripurna pada tanggal 20 Maret 2022. Dalam jawabannya disebutkan bahwa wali kota telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/1368/XII/WK-THN 2022, tanggal 30 Desember 2022, untuk mengembalikan pejabat ke dalam jabatan yang setara sebanyak delapan orang dan diberikan waktu sampai dengan bulan April 2023 untuk memeriksa dan mengembalikan PNS sesuai dengan hasil-hasil rapat wali kota dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara,” ujarnya.

Disebutkan Edi, hal ini kemudian menjadi alasan bagi Wali Kota Pematangsiantar menyatakan pendapat bahwa DPRD tidak relevan karena permasalahan pengangkatan jabatan tersebut dalam penyelesaian oleh Badan Kepegawaian Negara. “Mungkin dalil ini nantinya yang akan dipakai wali kota untuk melakukan pembelaan di MA untuk menolak pendapat DPRD,” sebut Edi.

Menurut Edi Sihombing, sesungguhnya pergantian pejabat sangat janggal dilakukan di saat Susanti belum genap enam bulan menjabat. Padahal ada larangan kecuali telah ada izin tertulis dari menteri berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dia menilai, Wali Kota Pematangsiantar terkesan terburu-buru untuk melakukan pergantian pejabat, hal yang serupa selalu terjadi di daerah lain setelah pergantian kepala daerah. Padahal pegawai negeri sipil dilindungi undang-undang agar kepala daerah tidak sewenang-wenang melakukan pergantian pejabat.

“Sehingga, sangat beralasan secara hukum bagi anggota DPRD menggunakan hak angket dan menyatakan pendapat atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh walikota,” ujar Edi Sihombing SH yang memiliki kantor hukum bernama Edsa Attorney At Law.

Memperhatikan pertimbangan hukum pada keputusan DPRD, anggota dewan berpendapat bahwa walikota melanggar beberapa ketentuan aturan sekaligus. Dalam dalilnya, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh walikota dalam melakukan pemberhentian dan pergantian sebagaimana yang tertuang pada Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta aturan lainnya.

“Oleh karenanya, memenuhi syarat untuk diberhentikan sesuai ketentuan pasal 78 dan pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Permasalahannya adalah, apakah dalil ini cukup bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan maupun menerima pendapat DPRD, sementara wali kota dalam hal ini masih mengikuti penyelesaian pergantian pejabat dari BKN, dan belum ada sanksi dari kementerian terhadap tindakan walikota karena tidak mengikuti aturan kepegawaian,” beber Edi.

“Dan, belum ada putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan walikota. Meskipun dalam prakteknya, gugatan TUN bukan pilihan bagi pegawai karena terjebak birokrasi, sehingga anggota dewan mengambil alih peran itu dalam konteks tata Negara,” terang Edi lagi.

“Apabila pendapat DPRD Kota Pematangsiantar ini dikabulkan MA, maka peristiwa ini menjadi terobosan hukum baru dalam kasus pemberhentian kepala daerah. Dan terkadang perlu ada tindakan hukum agar kepala daerah tidak sewenang-wenang memutasi pejabat ASN,” tutup Edi Sihombing SH. (gus/mag-7/adz)

Presiden Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Edy: Nonton Konser Boleh Kok!

Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara

SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

SURAT tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga. “Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (23/3).

Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut. Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

“Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” demikian tertulis dalam surat itu. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi pada Kamis, 23 Maret 2023.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengaku belum menerima surat Seskab tersebut. Bila nantinya sudah diterima, akan terlebih dahulu dipelajari. “Larangan buka puasa bersama. Nanti ya saya belum tahu itu,” kata Gubernur Edy Rahmayadi kepada wartawan di Rumah Dinas Gubenur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (24/3).

Meski begitu, jika benar ada larangan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama, Edy membandingkannya dengan keramaian atau kerumunan masa yang sudah diizinkan saat ini. Dia mencontohkan konser musik yang sudah beberapa kali digelar di Tanah Air, termasuk di wilayah Sumut, di masa transisi pandemi Covid-19 ini. “Nonton konser sudah boleh kok,” kata Edy sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Anggota DPRD Sumut Hendro Susanto menilai, surat yang diterbitkan Seskab itu terkesan lucu dengan kondisi di lapangan. Karena PPKM sudah dicabut, tapi buka puasa bersama dilarang. “Aturan yang lucu. Toh sudah dicabut PPKM di Indonesia oleh Pak Jokowi. Sehingga ini terkesan paradoks,” sebut Hendro.

Politisi dari Fraksi PKS DPRD Sumut itu menjelaskan, saat ini seluruh lembaga atau instansi sudah bisa menggelar kegiatan di hotel-hotel atau ruang meeting sambil makan dan minum bersama. Sehingga menjadi pertanyaan kenapa harus dibatasi di Ramadan kali ini? “Kenapa pula bulan puasa dilarang-larang buka puasa bersama, sementara aktivitas lembaga (pemerintah) itu normal? Mereka makan minum bersama setiap hari dan rapat-rapat bersama di hotel-hotel, mereka biasa saja. Tak ada masalah. Kenapa harus dibatasi orang mau buka puasa? Begitu loh. Sehingga ada kesan masyarakat tidak boleh berkumpul di Ramadan,” ketusnya.

Hendro mengungkapkan, ini kebijakan yang aneh. Sebab acara besar lainnya juga telah dilakukan di Sumut seperti F1 Powerboat (F1H20) dan sejumlah konser-konser baik di Sumut dan di Jakarta. “Dugaan kita, ada kekhawatiran dari pemerintah takut terkonsolidasikan umat bersatu dan menjadi solid. Karena buka puasa bersama ini untuk menyatukan umat, begitu. Jadi kita mohon maaf ya, aneh kebijakan itulah. Mereka saja tak menjadi contoh, sudah banyak aktivitas ramai seperti F1H20 dan konser-konser juga ada di Medan ada konser Dewa. Orang pesta juga aman,” bebernya.

Sehingga, Hendro meminta kebijakan tersebut harus dikoreksi oleh pemerintah. “Apa maksudnya? Apakah pemerintah sengaja mengekang orang berbuka puasa yang dalam rangka bersilaturahim? Padahal berbuka puasa itu dalam rangka memberikan semangat ibadah di Ramadan dan kenapa harus di batas-batasin,” tandasnya.

Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menilai, arahan Presiden Jokowi yang meminta pejabat meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama Bulan Ramadan, tidak arif dan tidak adil dengan tradisi keagamaan. “Tidak arif, karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19,” ujar Din Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/3).

Din mengatakan, Presiden Jokowi telah melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan beberapa waktu lalu. Bahkan, dia menduga Jokowi juga sering berada di tengah kerumunan. “Janganlah ucap dan laku berbeda, karena menurut Al-Qur’an ‘suatu kehinaan besar di sisi Allah bagi seseorang yang hanya mengatakan apa yang tidak dikerjakannya’,” katanya.

Selain itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai kebijakan yang tidak bijak itu dimunculkan secara terbuka di tengah umat Islam mulai menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Dimana antara lain mengadakan buka puasa bersama (Iftar Jama’i). “Bahwa jika nanti para pejabat/tokoh pemerintahan tidak mengadakan buka puasa bersama dapat kita catat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadan yang baik, yang sudah berjalan baik sejak dulu,” tuturnya.

Dengan demikian, dia mengajak umat Islam untuk terus mengadakan buka puasa bersama dan tak menaati perintah pemimpin yang disebutnya telah bermaksiat kepada Allah SWT. “Kepada umat Islam, bagi yang mampu, teruskan adakan buka puasa bersama, jangan taati perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah SWT. Camkan Hadits Nabi “seseorang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa itu”,” jelasnya.

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis melalui akun Twitter resminya @cholilnafis juga mengkritik kebijakan presiden ini. “Hemat saya buka puasa bersama itu baik dan tidak beda dg kumpul2 kondangan, pertemuan dg pendukung dan kosolidasi. Maka covid pun bisa diantisipasi. Pelarangan acara buka meskipun hanya utk instansi kurang tepat dan tak sesuai dg tradisi keagamaan kita,” cuitnya, Kamis (23/3).

Menurut Kiai Cholil Nafis, budaya buka puasa bersama merupakan momentum silaturahmi, konsolidasi dan kebersamaan. “Ramadhan pasca covid-19 terasa lebih semarak. Budaya buka puasa bersama adlh momentum silaturrahim, konsolidasi dan kebersamaan, bahkan yg tak puasa pun ikut berbuka. Tradisi yg dibalut dg acara keagamaan yg khas Indonesia. Acara kumpul2 selama Ramadhan terasa lebih menyenangkan,” tulisnya lagi.

Tak Ada Hubungan

Sementara, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono merespons arahan Presiden Joko Widodo untuk melarang kegiatan buka bersama di lingkungan instansi pemerintah. Merujuk ke poin nomor satu dalam surat yang diedarkan oleh Kementerian Sekretaris Kabinet, Pandu menilai, hal itu tidak cukup kuat untuk melakukan pelarangan kegiatan buka bersama.

“Kalau menurut saya, larangan itu enggak ada hubungannya sama kehati-hatian, dengan macam-macam. Ya kan kalau kita hampir 100 persen penduduk sudah punya imunitas,” kata Pandu.

Pandu mengapresiasi sikap pemerintah yang masih menanamkan tingkat kewaspadaan soal pandemi Covid-19. Namun menurutnya, imbauan larangan buka bersama tersebut harus diberlakukan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya untuk ASN. “Betul bahwa pandemi memang belum, enggak akan selesai, pandemi masih ada,” sambungnya.

“Tapi itu bukan alasan yang cukup kuat untuk melarang. Kalau melarang ya melarang semua orang di Indonesia, seharusnya,” kata Pandu. “Sekarang PPKM sudah dicabut. Tidak ada larangan lagi, tidak ada pembatasan. Tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk berbuka,” imbuh Pandu.

Lebih lanjut, Pandu menilai bahwa imbauan pelarangan buka bersama tersebut merupakan antisipasi dari pemerintah terkait gaya berbuka pejabat yang kerap bermewah-mewah. “Saya kira ini relevan dengan imbauan Jokowi sebelumnya kan supaya pemerintah jangan pamer. Karena pamer itu menyakitkan, apalagi di masa bulan puasa kan bulan untuk menahan diri,” jelas Pandu.

“Menahan diri untuk tidak pamer kekayaan harta pamer kemewahan. Buka puasa kan pasti mewah, pasti di hotel, pasti di rumah makan, pasti di restoran terkenal. Uangnya siapa? enggak mungkin dari uang pegawai negeri pasi ada uang negara atau pasti ada uang pihak ketiga,” cetusnya.

Sementara itu, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi memastikan, larangan buka puasa bersama tersebut tidak berlaku bagi masyarakat umum. Ketentuan terkait interaksi masyarakat semasa Bulan Ramadan bakal dimuat dalam surat edaran yang segera dirilis. “Pastinya nanti di surat edaran ya. Tapi ini masyarakat umum tidak dilarang, hanya berupa imbauan,” tutur dr Nadia. (jpc/gus/bbs/adz)

Personil Kepolisian Imbau Remaja Tidak Lakukan Asmara Subuh

Polres Tebingtinggi dan Polsek Padang Hulu melakukan partoli subuh pada bulan suci Ramadhan.(Sopian/Sumut Pos)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran personil Polsek Padang Hulu Resor Tebingtinggi melaksanakan patroli dalam rangka antisipasi kegiatan subuh masyarakat pada bulan suci Ramadhan 1444 hijriah di wilayah hukum Polsek Padang Hulu, Kamis (23/3/2023).

Pawas dalam kegiatan tersebut, AKP Agus Arianto mengatakan bahwa personil yang dilibatkan adalah personil dari Polres Tebingtinggi dan Polsek Padang Hulu.

Adapun wilayah yang menjadi pemantauan personil dalam melakukan tugas patroli meliputi Jalan Tamrin, Jalan SM Raja, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kumpulan Pane dan Jalan Gatot Subroto Kota Tebingtinggi.

“Adapun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat dimintakan setelah solat Subuh agar kembali ke rumah masing – masing dan anak remaja tidak boleh melakukan aktivitas di jalan jalan raya dengan menggunakan sepeda motor,” papar AKP Agus Arianto.

AKP Agus Arianto juga meminta anak anak remaja tidak melakukan kegiatan asmara subuh dan tidak diperbolehkan menghidupkan petasan dikarenakan dapat mengganggu masyarakat lainnya dan membahayakan diri sendiri serta bagi pengendara sepeda motor tidak melakukan balap liar dan mematuhi aturan berlalu lintas.

“Disamping melakukan patroli Subuh, juga dilaksanakan pengamanan kegiatan salat Subuh di mesjid yang melaksanakan salat Subuh,” bilang AKP Agus Arianto. (ian)

UP3 PLN Binjai Pastikan Pasokan Listrik Aman selama Ramadan

Pelayanan di kantor UP3 PLN Binjai.(ist)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Unit Pelaksana, Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Perusahaan Listrik Negara memastikan, pasokan listrik aman selama pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Kamis (23/3/2023). Juga perusahaan plat merah ini memastikan, tidak ada pemeliharaan yang terjadi selama pelaksanaan bulan suci Ramadan 1444 H.

Menejer UP3 PLN Binjai, Arief Rahman Hakim menyatakan, selama masyarakat Kota Binjai menjalani ibadah puasa, tak ada pemeliharaan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan-kegiatan ibadah puasa.

“Untuk pemeliharaan sepanjang bulan suci Ramadan, Insyaallah tidak ada pemeliharaan,” ujar Arief.

Kalau pun ada, kata dia, itu gangguan alam atau peralatan di luar dari pemeliharaan. “Mudah-mudahan tidak ada gangguan selama masyarakat Kota Binjai menjalani puasa selama bulan suci Ramadan 1444 H,” serunya.

Pihaknya juga sudah mensiagakan petugas teknis selama 24 jam. “Sementara soal layanan teknis, petugas sudah kita siagakan 24 jam,” pungkasnya. (ted)

234SC Siap jadi Tren Center Ormas Humanis

Ketua DPC 234SC Medan Octo Gabriel M Simangunsong usai Shalat subuh bersama Gubsu, Edi rahmayadi di Mesjid komplek rumah dinas Gubsu, Kamis (23/3/2023).(ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – 234SC siap menjadi tren center Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang humanis.

Hal itu ditandai dengan sepakterjang 234SC selaku Ormas yang selaman ini memang gencar melaksankaan kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Terlebih dengan masuknya bulan suci ramadan 1444 Hijriah, 234SC semakin eksis dengan kegiatan sosial, olahraga serta otomotif, seni dan menjunjung bhineka tunggal ika.

Bahkan, 234SC juga memberikan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.

Kemudian, sebelum masuknya bulan suci ramadhan ratusan kader DPC 234SC Medan yang dipimpin oleh Octo Gabriel M Simangunsong shalat subuh bersama Gubernur Sumut (Gubsu), Edi rahmayadi di Mesjid komplek rumah dinas Gubsu.

Dalam kesempatan setelah shalat subuh, Gubsu meluangkan waktu untuk bercengkerama dan berdiskusi dengan ratusan kader DPC 234SC Medan.

Octo Gabriel M Simangunsong pada subuh tersebut menyampaikan sejarah berdirinya ormas 234SC.

Kemudian fokus gerakan kedepannya yaitu ke sektor pendidikan, kesehatan, sosial, olahraga.

“Dan 234SC siap menjadi mitra Pemprovsu untuk bekerja sama memajukan 4 sektor tersebut di Sumatera utara,” ujar Ketua DPC 234SC Medan, Octo Gabriel M Simangunsong, Kamis, (23/3/2023).

Selain itu, lebih lanjut dijelaskan Octo Gabriel M Simangunsong, ia juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kepemudaan di Sumut khususnya Kota Medan.

“Serta kita juga meminta saran dan masukan kepada bapak gubernur untuk 234SC kedepannya,” jelas Octo Gabriel M Simangunsong.

Dalam kesempatan tersebutr, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan ada 5 kunci yang harus dipegang sebagai laki laki.

“Yang pertama jujur. Kedua benar, ketiga berani, keempat tulus, kelima ikhlas. Saya senang melihat kalian kalian seperti ini,” kata Gubsu Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi menjelaskan, mendengar tadi awal sejarahnya 234SC itu ada di Medan.

“Laki-laki yang punya nyali dan berani adalah saat dia berani membela kebenaran dan taat pada peraturan, seperti itulah contohnya dari 5 kunci kehidupan yang saya pegang selama saya hidup,” jelas Gubsu.

Kemudian, Gubsu juga menyampaikan kepada ustad Syakira Zandi yang hadir untuk mengikutsertakan ormas 234SC dalam kegiatan safari ramadhan di rumah dinas gubernur selama satu bulan penuh.

“Dan meminta kepada ustad untuk melakukan pembimbingan secara spritual kepada kader-kader DPC 234SC Medan dan Sumatera Utara yang beragama muslim selama bulan suci ramadhan,” kata Gubsu lagi.

Kemudian, Gubsu juga menyampaikan salam kepada Yapto yang merupakan orangtua dari ketua Umum DPP 234SC KRMH Abi Shalom Soerjosoemarno atau yang sering disapa dengan MAS Abi.

“Dari cerita sejarah tadi dan berdirinya di mana, saya tahu kalau kalian suka berantam. Tapi ingat, itu sudah tidak zamannya lagi. Saya cukup kenal dengan bang Yapto. Kalian sampaikan salam saya dari Edy, udah tahu itu bang Yapto,” ucap Gubsu disambut tawa ratusan kader 234SC yang hadir.

Pemerintah provinsi, kata Edy Rahmayadi juga masih menerima masukan dari seluruh masyarakat ataupun Ormas untuk kemajuan Pemprovsu.

“Dan kita juga siap membuka ruang untuk 234SC membantu program Pemprovsu kedepannya,” kata Edy Rahmayadi lagi.

Sebelum menutup pertemuan itu Ketua Octo GM Simangungsong menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubsu.

“Terimakasih atas saran dan masukan serta wajengannnya untuk kami anak-anak ayah yang masih butuh pembinaan pembelajaran yang hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa,” kata Octo.

Dan Ketua Octo juga meminta kesediaan Gubsu untuk menjadi dewan penasehat orang tua angkat seluruh kader 234SC se Sumatera Utara.

Kemudian atribut 234SC pada kesempatan itu disematkan kepada Gubsu.

“Ini kami maknai sebagai kesediaan bapak Gubsu untuk bisa menerima kami bagian dari pak Gubsu. Dari berapa kepala daerah baru Ayahanda Edylah yang siap bertemu dan siap menerima kehadiran kami dan memandang kami sebagai bagian Sumatera Utara,” pungkas Octo.(rel/tri)

1...1,6621,6631,664...15,703Page 1,663 of 15,703